31 C
Medan
Thursday, February 5, 2026
Home Blog Page 13793

37 Calon Pemain PSDS Jr Tejaring

LUBUKPAKAM- Sebanyak 51 pemain PSDS Junior (Jr) yang lulus seleksi tahap sebelumnya kembali menjalani seleksi lanjutan, kemarin (22/2). Hasilnya ada 37 pemain yang terjaring.

Rencananya menejemen PSDS Jr akan menjaring 24 pemain yang bakal dimainkan untuk menghadapi Piala Suratin 15 Maret mendatang. Seleksi berlangsung di Stadion Baharoeddin Siregar Lubukpakam.

Pelatih PSDS Nasib Iwan didampingi asistennya Susanto, Agusjuma dan pelatih kiper Surya Darma mengatakan, selain teknik bermain materi seleksi juga terdiri dari aneka game.

Game ini berdurasi sekitar 30 menit. Saat bermain game, tim pelatih PSDS Jr mengamati pergerakan peserta seleksi.
Nasib Iwan mengatakan, 37 pemain PSDS Jr yang lolos ini nantinya akan mengikuti tes fisik yang akan diadakan, Jumat (24/2) dan Sabtu (25/2) mendatang di Lapangan PU Komplek Kantor Bupati Deliserdang.

Rencananya materi tes meliputi daya tahan tubuh ketika lari  15 menit. “Pemain yang mempunyai daya tahan kuat, mampu mengitari lapangan sepakbola 15 putaran per 15 menit, maka dia yang akan lulus seleksi,” kata Nasib Iwan.

Selain tes lari sambung Nasib Iwan ada juga tes pengukuran kecepatan saat bermain bola, serta tes daya lentur tubuh.
“Nah, saya ingatkan agar peserta seleksi menjaga kondisi fisik. Jangan begadang serta jaga asupan gizi selama mengikuti seleksi,” sarannya. (btr)

Tabungan Martabe Bertabur hadiah

Gebyar penarikan undian Tabungan Martabe periode II tahun 2011 dilaksanakan secara meriah di lima wilayah di Sumatera Utara. Total hadiah yang diperebutkan sebanyak satu unit grand prize Toyota Fortuner, lima unit Toyota Avanza, 24 unit Honda Scoopy, dan 195 unit TV LCD.

Penarikan undian dibagi ke dalam lima wilayah, di mana masing-masing wilayah nasabah berpeluang mendapatkan hadiah utama yaitu satu unit Toyota Avanza. Sedangkan hadiah grand prize berupa satu unit Toyota Fortuner berpeluang diraih oleh nasabah di keseluruhan wilayah.

Untuk Wilayah I meliputi (Kantor Cabang (KC) Utama, KC Medan Iskandar Muda, KC Sukaramai, KC Jakarta, KC Melawai, KC Kampung Lalang, KC Tembung, KC Simpang Kuala, beserta unit-unit di bawahnya), penarikan undian Tabungan Martabe dilaksanakan pada 13 Februari 2012 di pelataran Plaza Medan Fair. Sekaligus merupakan puncak penarikan undian grand prize Tabungan Martabe berhadiah 1 unit Toyota Fortuner.

Sebelumnya, telah dilakukan penarikan undian Tabungan Martabe di Wilayah II (meliputi KC Lubuk Pakam, KC Tebing Tinggi, KC Binjai, KC Sei Rampah, dan KC Stabat serta unit-unit kantor di bawahnya). Kegiatan dipusatkan di Lapangan Bola Pangkalan Susu pada 2 Februari 2012; Wilayah III (meliputi KC Tanjungbalai, KC Pematangsiantar, KC Kisaran, dan KC Rantauprapat besreta unit-unit di bawahnya) dipusatkan Restoran Sari laut Tanjung Balai pada 30 Januari 2012; Wilayah IV (KC Tarutung, KC Balige, KC Dolok Sanggul, KC Pangururan, KC Kabanjahe dan KC Sidikanag beserta unit-unit di bawahnya di pusatkan di aula gereja Dolok Sanggul pada 26 Januari 2012; dan Wilayah V (meliputi KC Padangsidempuan, KC Sibolga, KC Gunung Sitoli, KC Gunung Tua, KC Panyabungan dan KC Teluk Dalam beserta unit dibawahnya) dipusatkan di GOR Defna Teluk Dalam pada 6 Februari 2012.  Nah, siapakah pemegang rekening yang beruntung meraih Toyota Fortuner, Toyota Avanza dan Honda Scoopy. (*)

Pemko Medan Dikalahkah (Spirit Parhobas) Humbahas

Oleh:
Jonson BS Rajagukguk SSos SE MAP

Judul tulisan ini agak provokatif memang, tetapi ada tujuan yang sangat mulia dan sekaligus sebuah permenungan bagi kita semua. Sudah pasti semua orang atau instansi maupun organisasi bisnis selalu berlomba untuk menjadi yang terunggul dan terbaik (the best player). Para motivator ulung selalu memberikan arahan bagaimana yang terbaik dengan cara bekerja keras dan mau belajar dari kesalahan.

Ketika sebuah harian terbitan Medan beberapa waktu lalu merilis, Pemerintah Kabupaten Humbahas menjadi yang terbaik dalam penyelenggeraan otonomi tingkat Provinsi Sumatera Utara, sebagai warga Kota Medan saya langsung bertanya-tanya, mengapa Pemko Medan dikalahkan Kabupaten Humbang Hasundutan?

Setidaknya ini menjadi cambuk bagi Pemko Medan agar ke depan bisa lebih berprestasi dengan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Pemko Medan sebagai pusat segala aktivitas di Sumut seharusnya meraih juara pertama penyelenggaraan otonomi daerah. Kota Medan punya modal dasar menjadi is the best dalam praktik otonomi daerah.
Gagalnya Pemko Medan meraih yang terbaik dalam praktik otonomi daerah harus menjadi bahan evaluasi postif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Seharusnya publikasi indeks pelayanan publik Kota Medan yang sangat buruk bisa menjadi pelajaran bagi kota terbesar ketiga di negara ini.
Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Ombudsman RI- dengan kesimpulan Indeks Pelayanan Publik di Sumut terus mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir. Bahkan, khusus Kota Medan komitmen dan pengawasan pejabatnya sangat rendah untuk memperbaiki pelayanan publik. Penurunan ini disebabkan dua faktor utama, yakni rendahnya komitmen pejabat dan minimnya pengawasan di lapangan. Indikator KPK adalah evaluasi supervisi pelayanan publik yang diselenggarakan KPK di Medan, indeks pelayanan publiknya masih berada di atas angka 5.

Saat ini indeks yang mencerminkan integritas layanan publik di kota Medan hanya 3,66. Posisi ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kota Bandar Lampung dan Jayapura dengan masing-masing indeks lima dan empat.

Terlepas daripada itu, sebuah sinyal positif datang dari tanah Batak tatkala pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berhasil meraih peringkat pertama penyelengeraan otonomi daerah di Sumatera Utara. Sebagai orang Batak Toba tentu ada kebanggaan bagi saya, pemda yang mayoritas orang Batak Toba mampu menyelenggerakan pemerintahan yang baik (good governance) untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Saya secara khusus bukan mau mempersempit otonomi dengan konsep etnisitas, tetapi berpikir positif bahwa jiwa parhobas (pelayan) benar-benar ditransformasikan dalam konteks berpemerintahan yang bagus.

Tampilnya Humbang Hasundutan sebagai yang terbaik dalam penyelenggeraan otonomi daerah di Sumatera Utara memang bukanlah kejutan. Beberapa tahun terakhir ini dalam setiap penerimaan CPNS di Humbahas relatif bersih dengan tidak adanya isu. Bahkan, perankingan sangat jelas dan kerjasama dengan USU untuk lebih mudah mengontrol proses seleksi merupakan bukti bahwa Pemkab Humbahas sangat seriu membangun tatanan pemerintahan berbasis tata keloloa yang bagus (good governance). Prestasi ini merupakan angin segar dari daerah bona pasogit orang Batak Toba dimana jiwa parhobas mulai diresapi oleh pemerintahan.

Kalau kita analisis, tidak ada alasan bagi Pemko Medan untuk kalah dengan Humbang Hasundutan. Ada beberapa hal yang menjadi modal dasar utama Pemko Medan dalam menyabet juara pertama atau peringkat pertama otonomi tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Pertama, ketersediaan SDM yang lebih bagus. Bukan rahasia umum lagi SDM di lingkungan Pemko Medan pasti lebih unggul. Semua PNS selalu berlomba ke pusat kota. Berbagai cara dilakukan agar bisa pindah ke Pemko Medan. Kemudian mutu SDM PNS didukung oleh akses penddikan yang sangat dekat. Medan adalah pusat pendidikan (center of education) di Sumatera Utara. Dari berbagai daerah selalu datang ke Kota Medan untuk mengambil S2. Tentu perputaran informasi sangat tinggi di Kota Medan. Kita tidak tahu mengapa SDM dengan kapasitas yang bagus ini tidak bisa diberdayakan oleh Pemko Medan dalam pembangunan pemerintahan yang berjiwa pelayan.

Kedua, dukungan potensi pendapatan asli daerah yang sangat besar. Jumlah PAD Kota Medan sangat besar. Dukungan finansial ini tentu membuat format pemerintahan akan sangat bagus. Sementara kendala pengembangan SDM di daerah pelosok Sumut dikarenakan dukungan finansial yang minim. Pemko Medan dengan dukungan finanasial yang sangat mendukung seharusnya bisa menjadi yang terunggul di Sumatera Utara. Seharusnya PAD yang besar signifikan dalam pengembangan kapasitas pemerintahan atau penguatan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima.

Ketiga, dukungan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang cerdas tentu bisa mengontrol pemerintahan untuk berjalan pada rel yang benar. Semakin cerdas masyarakat maka pemerintahan semakin mudah untuk diawasi. Perbandingan level pendidikan antara masyarakat kota Medan dan Humbahas sangatlah jauh. Bahkan angka buta huruf lebih tinggi di Humbahas daripada Kota Medan. Masyarakat yang kritis tentu tergambar dari SDM. Semakin tinggi level pendidikan masyarakat maka semakin kritis pula terhadap i bentuk praktik penyelewengan kekuasaan (abused of power).

Keempat, Kota Medan adalah kota pusat bisnis (business center), industri yang merupakan perlintasan dari berbagai komponen. Tentu ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kota Medan yang lebih bagus dalam hal tata kelola pemerintahan (clean government). Makin tinggi aktivitas dan mobilitas sebuah kota secara bersamaan menuntut untuk berbenah diri. Sebab, sebagai kota yang merupakan pusat bisnis, industri, dan jasa sangat menjanjikan secara finansial.

Masih banyak keunggulan dan nilai plus yang dimiliki oleh Pemko Medan untuk bisa keluar sebagai peringkat pertama dalam penyelenggeraan otonomi daerah di Sumatera Utara. Kita tidak tahu mengapa sumber daya dan modal dasar itu tidak dioptimalkan agar penyelenggeraan otonomi daerah mengacu pada Kota Medan.

Mengingat hakikat otonomi daerah percepatan pembangunan dan juga melembagakan nilai kearifan lokal, sudah saatnya semua pemda untuk berbenah dan mengevaluasi sejauh mana mampu melaksanakan otonomi daerah dalam konteks yang tepat.

Humbahas membuktikan dengan dukungan APBD yang sangat minim mampu menjadi yang terbaik di Sumut. Sementara banyak daerah yang PAD nya sangat tinggi seperti Pemko Medan, Kabuten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai tidak mampu mengungguli Humbahas. Selamat kepada Kabupaten Humbahas karena mampu menerapkan praktik otonomi daerah yang terbaik tahun ini di Sumatera Utara.

Mungkin Humbahas sudah menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran mereka adalah sebagai parhobas yang harus melayani masyarakat. Layaknya parhobas dalam budaya orang Batak Toba selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Sekali lagi, spirit keunggulan yang datang dari Humbahas merupakan peringatan bagi Pemko Medan dan pemerintah lainnya untuk terus berbenah. Energi positif perlu ditarik dari political will Humbahas dalam mempraktikkan otonomi daerah yang tepat, terlepas dari kekurangan Pemkab Humbahas belakanga ini.(*)

Penulis adalah Dosen STIE -STMIK IBBI Medan/Direktur Eksekutif ELSANEK
(Lembaga Studi dan Advokasi Negara Kesejahteraan)

Terjun Payung Dimulai

MEDAN- Latihan terjun payung yang akan dilakukan Komando Cadangan Militer Strategi Angkatan Darat (Kostrad), rencananya akan dimulai hari ini (Kamis  23/2).

Itu diketahui dari pertemuan antara Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen AY Nasution, ketika bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (22/2).

Latihan terjun payung tersebut, akan digelar di enam lokasi antara lain, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Binjai.
Pada kesempatan itu, AY  Nasution menjelaskan, latihan yang akan dilaksanakan itu terdiri atas Terjun Penyegaran Statik dan Terjun Bebas Militer (TBM), serta latihan Raid dan Pembebasan Tawanan dengan melibatkan sekitar 1000 personel.

“Pelaksanaan latihan dimulai mulai tanggal 23 sampai 28 Februari 2012 mendatang. Kami mengharapkan dukungan doa dari segenap masyarakat Sumut agar latihan dapat berjalan lancar dan selamat,” ujar AY Nasution.

Diterangkannya lagi, latihan jungar TBM yang dilanjutkan latihan raider dan pembebasan tawanan dilaksanakan pada tanggal 24, 26 dan 28 Februari 2012 di Lapangan Adolina Perbaungan Kabupaten Sergai, kemudian di Stadion Teladan Medan serta Lapangan Amir Hamzah Stabat, Langkat.

Sedangkan untuk latihan Terjun Statis dilaksanakan secara terus menerus selama enam hari, dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Februari 2012 di Kualanamu dan Hamparan Perak, Deliserdang serta Namu Sira-Sira, Langkat.

“Saya berterimakasih karena Kualanamu dijadikan lokasi latihan terjun, dengan demikian banyak mata akan tertuju ke Kualanamu sehingga diharapkan mendapat perhatian untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Kualanamu,” ujar Gatot pada kesempatan yang juga dihadiri Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Bupati Serdang Bedagai, HT Erry Nuradi dan Asisten Ekonomi Pembangunan Provsu Djaili Azwar. (ari/rud)

Parkir Sembarangan

081920123xxx

Jalan Gatot Subroto simpang Gang Ban-dung setiap hari macet karena mobil toko material parkir sembarangan. Mohon ditertibkan, terima kasih.

Kami Teruskan

Terima kasih informasinya, laporan ini kami teruskan ke dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

Budi Hariyono
Kabag Humas Pemko Medan

Jangan hanya Lips Service

Harus kita akui, kondisi perparkiran di Kota Medan sangat memprihatinkan dan terkesan amburadul. Jeleknya pengelolaan perparkiran di Kota Medan, sudah semakin parah, hal  ini sering dijumpai di sepanjang jalan di inti Kota Medan. Bahkan parahnya, rambu-rambu dilarang parkir pun tidak dipatuhi, ditambah lagi dengan Juru Parkir (Jukir) yang tidak resmi mendominasi tempat-tempat parkir yang menjadi lahan empuk. Belum lagi trotoar yang seharusnya tempat lalu lalang pejalan kaki pun ikut dijadikan lahan parkir, sehingga para pejalan kaki merasa tidak nyaman dan kehilangan haknya menggunakan trotoar.

Kita harap Wali Kota Medan dapat mengevaluasi kinerja petugas terkait meng-   ingat program Pemko Medan dalam peningkatan pelayanan publik yang sudah disosialisasikan tidak menjadi lips service belaka. Terima kasih.

Ilhamsyah
Ketua Komisi A DPRD Kota Medan

Meteor Jatuh di Pesisir Sergai

SERGAI- Penampakan fenomena jatuhnya  meteor terjadi Selasa (21/2) malam, sekira pukul 20.00 WIB. Peristiwa itu sontak menghebohkan warga pesisir Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Hebohnya warga diakibatkan penampakan cahaya sebesar gelas berwarna warni dari arah selatan menuju barat laut, yang berlangsung hampir mencapai 15 detik, sehingga banyak warga yang menyaksikannya.

Pengepul ikan, Fery(35) warga Dusun I, Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu menuturkan, saat meteor itu melintas, dirinya sedang mandi dan melihat cahaya meteor warna warni sebesar gelas berjalan lambat dari arah selatan dan menghilang ke arah barat laut, tepatnya di perairan Sentang.

“Seumur-umur baru kali ini saya melihat pemandangan meteor jatuh sebesar itu dengan waktu yang terbilang lama,” imbuh Fery, Rabu (22/2).
Hal senada diungkapkan Reza (50) warga Dusun II, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu. Dia melihat batu meteor jatuh saat berada di halaman rumah yang tak jauh dari lokasi pantai bersama para tetangganya.

“Meteor itu jatuh tak jauh dari halaman rumah saya, sekitar 500 meter dari bibir pantai dan langsung menghilang dengan mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Mudah-mudahan fenomena apapun itu kiranya menjadi pertanda baik,” terangnya. (mag-16)

Tiga Mobil Dinas Kepala BPPT Belum Ditarik

MEDAN- Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho, telah mengeluarkan instruksi dan perintah untuk penertiban penggunaan aset kendaraan dinas roda empat di jajaran masing-masing, paling lambat tanggal 17 Februari 2012.

Tapi, sampai saat ini, Rabu (22/2), masih ada saja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu yang tidak menjalankan instruksi itu.
Buktinya, Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumut, Oloan Sihombing diduga memiliki tiga unit mobil dinas yang masih digunakan sampai saat ini.

Menurut Ketua Partai Patriot Sumut ini kepada Sumut Pos, menuturkan, ketiga mobil dinas yang dimiliki Kepala BPPT Sumut itu antara lain, Ford Everest warna Hitam BK 1092 L, kemudian Toyota Pajero Sport warna Silver BK 7542 YY dan Kijang Innova BK 9797 ZZ yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011.

Selain itu, bendahara di BPPT Rutriama SE, juga memiliki mobil dinas jenis Daihatsu Terios warna hitam BK 1103 L, yang juga bersumber dari APBD Sumut Tahun 2011.

Menyikapi hal itu, Edison Sianturi didampingi Sekretaris Umum (Sekum) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sumut, Drs Suaidi Pulungan, menyesalkan persoalan itu terjadi.

“Kita sangat menyayangkan kalangan DPRD Sumut, yang memiliki kewenangan anggaran ternyata luput terhadap persoalan ini. Dan kenapa pula eselon II punya mobil dinas lebih dari satu. Kita minta, agar DPRD Sumut bersikap tegas untuk penggunaan aset di seluruh SKPD. Dalam aturannnya, pejabat eselon IV sebenarnya tak berhak memakai kendaraan dinas, karena yang berhak memakai adalah PNS golongan III ke atas. Jadi DPRD Sumut jangan hanya memberi stempel dan mengesahkan begitu saja,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Edison Sianturi, ada sinyalemen, sejumlah proyek di BPPT Sumut dikerjakan atau ditangani oleh anak dari Kepala BPPT yakni, WS, yang saat ini berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Karo.

“Sinyalemennya seperti itu. Ini tidak boleh terjadi, karena ini bentuk nepotisme. Mengenai aset tadi, usulan-usulan yang diajukan SKPD dari dulu, muatannya ke aset dengan dalih pelayanan. Contohnya, komputer bisa lebih banyak dari staf atau pegawainya. Karena setiap tahun minta pengusulan. Harusnya, Plt Gubsu tegas, dan bila perlu lakukan evaluasi. Ini pemborosan dan seharusnya bisa digunakan untuk membangun tiga sampai empat ruang kelas sekolah atau lebih. Kita berharap, Plt Gubsu komit untuk melakukan penertiban mobil dinas yang dipergunakan SKPD.

Untuk itu, Gatot harus melakukan evaluasi dan bila perlu mencopot SKPD yang tidak pro rakyat. Ini hanya satu contoh, dan mungkin terjadi di SKPD lainnya,” ungkap Edison.

Sementara itu, Oloan Sihombing yang dikonfirmasi Sumut Pos terkait keberadaan mobil dinas yang dipergunakannya mengatakan, kesemuanya untuk menunjang kinerja instansi yang dipimpinnya. “Selain yang saya pakai, masih ada tiga mobil lapangan yang dipakai tim teknis untuk meninjau objek izin di 33 kabupaten/kota se Sumut,” ujarnya.

Terkait putranya, WS, yang diduga menjadi ‘makelar’ proyek, Oloan Sihombing membantah. “Anak saya dikatakan ikut panitia pengadaan barang, sama sekali tidak benar,” bantahnya.(ari)gasnya.(ari)

Pengurus KBPPP Pakpak Dikukuhkan

PAKPAK BHARAT-  Pelantikan Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Resor Pakpak Bharat yang digelar di Gedung Serbaguna Salak, Rabu (22/2), berjalan sukses.

Adapun susunan pengurus yang dilantik yakni, Ketua KBPPP Charles Hutajulu, Sekretaris Sangap Marganda Banurea dan Bendahara Mintar Tinendung, beserta pengurus lainnya.

Ketua PD KBPPP Sumatera Utara Diapari Siregar, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan merupakan sebuah prosesi sekaligus seremoni yang menandai sebuah eksistensi kepengurusan, dimana didalamnya terkandung beragam makna yang harus ditindaklanjuti sekaligus dipertanggungjawabkan.
“Diharapkan, dengan pelantikan ini dapat menjadi momentum untuk membesarkan organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masayarakat, keluarga besar Polri maupun Pemkab Pakpak Bharat, sehingga tidak timbul pesan klasik, habis dilantik ‘tidur’ kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Pakpak Bharat AKBP Giueseppe Reinhard Gultom, pada arahannya menekankan kepada pengurus KBPPP Resor Pakpak Bharat yang baru dilantik, agar menjaga citra Polri. (mag-14)

Gara-gara Narkoba, Wadir Narkoba Poldasu Dicopot

Nikmati Pil Happy Five Bersama Wanita Saat Karaoke

Medan-Karir kepolisian Wakil Direktur (Wadir) Narkoba Poldasu AKBP Apriyanto Basuki Rahmat terpaksa ‘tamat’ akibat ulahnya sendiri. Pasalnya, AKBP Apriyanto dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Pamen Bid Propam Poldasu akibat mengonsumsi pil Happy Five (termasuk narkoba). Bahkan, dirinya mengonsumsi pil itu dengan wanita bernama Sri Agustina.

Pencopotan orang nomor dua di Direktorat Narkoba Polda Sumut tersebut langsung dikatakan Direktur Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andjar Dewanto saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (20/2) di Markas Ditresnarkoba Polda Sumut.

Tidak seperti biasanya, bila ada penangkapan narkoba, Direktur Narkoba Polda Sumut langsung mengekspos. Namun,  kasus yang melibatkan Wakil Direktur Narkoba ini  seperti tertutup. Tampaknya sengaja disembunyikan agar tidak terekspos media. Tapi, seperti pepatah; bangkai disimpan di manapun, baunya akan tercium juga.

Terkuaknya kasus ini berawal dengan kedatangan seorang wanita separuh baya mengaku bernama Ratnawati Simamora (55). Ratna yang beralamat tinggal di  Jalan Stasiun No 84, Kedai Durian, Kelurahan Medan Johor tersebut, terlihat ribut dengan raut wajah kesal berjalan menuju markas Ditresnarkoba Polda Sumut. Wartawan koran ini yang merasa penasaran menemui Ratna dan menanyakan kekesalannya. Dengan penuh emosi, Ratna pun cerita kalau dirinya sangat keberatan atas penangkapan anak kandungnya, Ade Hendrawan (29). Ade merupakan waiters di Karaoke Paramount, Jalan Merak Jingga Medan.

Ratna pun bercerita soal penangkapan anaknya hingga ditahan oleh Dit Narkoba Poldasu. Kata Ratna, anaknya ditangkap karena kasus narkoba jenis pil Happy Five atau lebih dikenal dengan sebutan H5. “Anak saya ditangkap dari rumah tanpa ada surat penangkapan dan barang bukti,” aku Ratna.
Menurut cerita Ratnawati Simamora, penangkapan anaknya itu bermula pada Sabtu (12/2) lalu. Saat itu, Wadir Narkoba Poldasu AKBP Apriyanto Basuki Rahmat bersama dengan teman wanitanya, Sri  Agustina, warga Asam Kumbang,  berada di Karaoke Paramount, Jalan Merak Jingga Medan.

Lalu, AKBP Apriyanto meminta kepada Ade untuk menyediakan pil H5. “Siapa bosmu, minta sama dia H5,” ujar Ratnawati menirukan cerita anaknya.
Kemudian, Ade saat itu memenuhi permintaannya. Ade lalu meminta H5 kepada bosnya di tempat hiburan itu, Jhonson Jingga, yang disebut-sebut sebagai pemilik  Karaoke  Paramount. Setelah menerima dari Jhonson Jingga, Ade pun memberikan 1 papan H5 berisi 8 butir pil kepada Wadir Narkoba. “Setelah memberikan H5 pada polisi itu, anakku pulang ke rumah  karena sudah habis jam kerjanya,” jelas Ratnawati.

Namun, lanjutnya, setelah anaknya pulang, segerombolan polisi dari  Dit Narkoba Poldasu datang merazia tempat hiburan karaoke tempatnya bekerja. “Mungkin saat dirazia, si Wadir Narkoba dan teman wanitanya,  Sri Agustina terjaring,” ujarnya.

Selang dua hari, tepatnya Senin (14/2) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB, kata Ratnawati, rumahnya didatangi beberapa orang mengaku polisi. Salah satu mengaku sebagai Direktur Reserse Narkoba Poldasu untuk mencari anaknya, Ade. “Waktu mereka datang mencari Ade, polisi-polisi itu mengaku hanya meminta keterangan Ade soal masalah label minuman,” ungkap Ratnawati, seraya menjelaskan bahwa saat itu, bos tempat anaknya berkerja (Jhonson Jingga),  juga ikut dalam rombongan Dir Narkoba ke rumahnya.

Lalu, dia dan suaminya, Rahman, mengantarkan rombongan itu ke rumah Ade. Sebagai informasi, Ade memang sudah tidak tinggal lagi dengan Ratnawati. Rumah Ade berada di  Jalan Suka Maju Medan. “Begitu sampai di rumah Ade, polisi langsung menangkap anak saya dan dibawa ke Dit Narkoba Poldasu,” ujarnya.

Saat itu, Ratnawati mengaku anaknya sempat menanyakan, di mana Wadir Narkoba yang menurutnya juga terkait dengan kasus ini. Namun, oleh Dir Narkoba mengatakan kalau AKBP Apriyanto sedang berada di Hongkong. “Saya baru di sini bu dan saya tak pandang bulu untuk menindak anggota saya bila terbukti bersalah,” ujar Ratnawati menirukan apa yang disampaikan oleh Kombes Andjar waktu itu.

Ratnawati, yang juga Kepling di tempat tinggalnya mengatakan, pada saat ia menjenguk Ade di penjara, Ade pernah menyampaikan bahwa ada orang dari pihak Jhonson Jingga meminta Ade agar mengakui barang tersebut adalah miliknya. “Anakku bilang gini sama ku: Mak, ada orang yang datang dari pihak Jhonson menjumpaiku, menyuruh aku mengakui barang itu punyaku,” kata Ratnawati mengulang cerita anaknya.

Namun, permintaan itu ditolak Ade, dengan alasan berhubungan saja dengan Ratnawati. Tapi, tak seorangpun yang mau mendatangi Ratnawati. “Kalau Wadirnya tidak dihukum, jangan hukum anakku .Kalau memang mau dilepaskan, lepaskan semua,” kata Ratnawati.

Selain itu, Ratnawati juga meminta Wadir Narkoba, AKBP Apriyanto juga harus diproses dan ditahan, karena dialah yang meminta obat itu sama Ade. “Ini sudah aneh. Anakku cuma disuruh untuk minta sama bosnya. Kalau memang sedang dilakukan razia, kenapa tidak saat itu juga anak saya ditangkap, mengapa ditangkap sehari setelah obat itu diserahkannya pada AKBP Aprianto,” kata Ratna.

Adapun saat razia yang langsung dipimpin Kombes Pol Anjard Dewanto dan AKBP Suwadi tempo hari, tim berhasil menangkap dua orang. Yakni, Jhonson Jingga dan seorang wanita bernama Sri Agustina yang diakui Ade datang bersama Aprianto.

Kedua orang yang diamankan tersebut mengaku mendapatkan Happy Five tersebut dari Ade Hendrawan, yang bekerja sebagai waters. “Padahal pengakuan anak saya, dia disuruh Wadir Narkoba untuk mengambilkan happy five itu ke bosnya. Tapi kok malah pengakuan si Jhonson terbalik, anak saya dibilang memberikan ke Jhonson,” kata Ratnawati.

Sementara itu, Direktur Narkoba Kombes Andjar Dewanto yang ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya guna dikonfirmasi terkait kasus ini membantah melakukan penangkapan di luar prosedur. Sedangkan soal Wadir Narkoba, dia mengatakan masih pendalaman. “Masih pendalaman. Kita akan periksa petugas (Wadir) yang diduga terlibat dalam kasus ini,” terang Anjard.

Dia menceritakan, penangkapan Jhonson Jingga dan Sri Agustina berawal dari razia rutin yang digelar di tempat hiburan malam. Saat razia di klub malam Jalan Merak Jingga dan polisi mengamankan delapan butir pil happy five. Seketika keduanya dibawa ke Mapolda Sumut untuk diperiksa. Disinggung keberadaan AKBP Apriyanto di lokasi, Anjar menyatakan yang bersangkutan tidak dalam tugas saat itu dan secara kebetulan sedang berada di tempat yang sama.

Sedangkan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso ketika dihubungi Sumut Pos membenarkan kasus tersebut. “Benar, saat ini  Wadir Narkoba AKBP Apriyanto telah dicopot dari jabatannya. Adapun  pencopotan itu berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan sementara jabatan tersebut masih kosong,” ujar Heru.

Dikatakanya, Apriyanto sejak 17 Februari sudah dipindahkan menjadi Perwira Menengah (Pamen) di Bid Propam Poldasu. Dicopotnya Apriyanto sebagai Wadir Direktorat Reserse Narkoba Poldasu tersebut dikarenakan adanya indikasi penggunaan narkoba. “Jika benar terbukti bersalah akan kita beri sanksi,” tambah Heru.

Saat ditanya apakah narkoba itu untuk dipakai sendiri atau digunakan menjebak seseorang  atau menjebak orang lain, Heru mengatakan kalau memang dua alasan itu penyebabnya, tetap merupakan tindakan yang salah.

Heru menambahkan  pencopotan Apriyanto untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan Dit Narkoba terhadap yang bersangkutan. Selain itu, Heru juga mengatakan  pembebasan tugas ini juga termasuk sanksi yang diberikan.

Sementara itu, ternyata bukan hanya jabatan saja yang dicopot dari Apriyanto. Pantauan Sumut Pos di Markas Gedung Reserse Narkoba Polda Sumut, papan nama yang tergantung di depan ruangan Wadir yang biasa tertulis Wadir Narkoba Polda Sumut AKBP Apriyanto.juga telah dicopot. Sayang, saat ditanyai beberapa petugas jaga, tak satu pun ada petugas yang mau berkomentar. (mag-5)

Apriyanto Itu Orang Rumahan

Pencopotan  AKBP Apriyanto Basuki Rahmat sebagai wakil direktur direktorat narkoba Polda Sumut karena diduga terlibat kasus narkoba mengejutkan banyak pihak. Yang paling terkejut adalah orang-orang yang menjalankan bisnis tempat hiburan malam.

Dari para kalangan pencinta dunia gemerlap malam, Apriyanto mereka sebut orang rumahan yang tak kenal kehidupan dunia gemerlap malam (dugem). Beberapa orang yang berbisnis usaha hiburan malam maupun humas di beberapa tempat hiburan malam yang diwawancarai Sumut Pos, mengaku hanya mengetahui nama Apriyanto, tapi tidak kenal wajahnya.

Alasan itu dikatakan mereka karena ketidaksamaan hobi dengan sang pejabat polisi tersebut. Pasalnya, Apriyanto diketahui tidak suka minum dan narkoba. Setidaknya hal ini diungkapkan salah seorang yang berkecimpung di bisnis hiburan malam yang dihubungi Sumut Pos. Dan sebutan orang rumahan untuk sang wadir juga dibenarkannya.

Menurut pria keturunan yang namanya tak ingin dipublikasikan itu, selama ia berkecimpung di dunia hiburan malam, baru kali ini pejabat polisi yang dikenalnya sebagai orang rumahan. Diakuinya, pernah ia sekali bergabung dengan Apriyanto saat karoke. Apriyanto dilihatnya berbeda. “Wa lihat dia beda. Gak suka minum. Apalagi narkoba. Saya yakin dia tidak. Kalau nyanyi kerjanya cuma makani snack (makanan ringan),” katanya.

Dia juga menanggapi peristiwa razia hingga isu pemesanan happy five saat Apriyanto di tempat hiburan malam Paramount di Jalan Merak Jingga, Medan, sebagai sesuatu yang janggal. Pasalnya, selain Apriyanto sosok rumahan, di tempat hiburan sekitar Paramount saat itu tidak ada razia. Misalnya, di gedung Capital yang berjarak 500 meter dari Paramount dan tempat hiburan malam di Hotel Grand Aston yang berjarak 700 meter. Tentu keterangan ini berseberangan dengan apa yang dikatakan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Anjard Dewanto. Sebelumnya dia mengatakan razia yang mereka lakukan pada tanggal 12 Februari lalu adalah razia rutin dalam pemberantasan narkoba. (mag-5)

Plt Gubsu Prioritaskan Empat Ruas Tol

MEDAN-Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera H Gatot Pujo Nugroho, ST mengusulkan empat ruas tol untuk dijadikan prioritas pembangunan dalam program percepatan pembangunan jalan tol Sumatera yang digagas Kementerian BUMN. Pemprovsu siap membentuk konsorsium dengan Jasa Marga dan pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan yang berminat.

Usulan tersebut disampaikan Plt Gubsu pada pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama Gubernur se-Sumatera dan PT Jasa Marga, di Griya Agung Palembang, Senin (20/2). “Dukungan Menteri BUMN untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera ini tentunya merupakan kesempatan yang baik. Langkah inovatif percepatan pembangunan tol ini akan kita manfaatkan sepenuhnya, demi percepatan pembangunan ekonomi di Sumut,” ujar Gatot.

Gatot meyakini keempat ruas jalan tol tersebut strategis dan akan memberikan multiplier effect yang luas dalam mendukung percepatan pembangunan perekonomian Sumatera Utara. Keempat ruas tol yang tersebut adalah ruas Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 35 km, Medan-Binjai sepanjang 15,8 km, Tebingtinggi-Sei Mangke sepanjang 50 km, dan to Seimangke-Kualatanjung sepanjang 25 km. Kepada Menteri BUMN, Plt  Gubsu menjelaskan bahwa untuk ruas tol Kuala Namu-Tebingtinggi, sekitar 54 persen dari total kebutuhan lahan sudah dibebaskan, sehingga percepatan pembangunannya dapat dilakukan.

Kepala Bappeda Provsu Radil Akhir dalam kesempatan yang berbeda kemarin, menjelaskan  bahwa Pemrovsu beserta pemerintah kabupaten/kota terkait akan melakukan berbagai persiapan seperti kesepakatan pada pertemuan di Palembang. “Di antara persiapan yang akan dilakukan adalah dari sisi perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, pencadangan kawasan ekonomi dalam rangka mendukung kelayakan ruas-ruas tol yang akan dibangun,” ujarnya didampingi Kasi Perhubungan  Bappeda Sumut, Harris Lubis.

Dijelaskannya, keempat ruas tol tadi merupakan bagian dari rencana pembangunan ruas tol Tebingtinggi-Kisaran yang pra studi kelayakannya telah dilakukan oleh Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT).

Sementara itu, pengamat Ekonomi dari USU, Jhon Tafbu Ritonga mengatakan, sejak periode I SBY terpilih, wacana untuk pembangunan Sumatera telah didengungkan, tetapi seiring berjalannya waktu, wacana ini hilang dan tidak pernah kedengaran lagi. “Karena itu, ini bagaikan harapan baru bagi kita. setelah hilang akhirnya ada yang mendengungkan kembali. Kita harus dukung, jangan hanya diam, seluruh provinsi yang ada di Sumatera bergerak lah,” ungkap Jhon.

Bila jalan bebas hambatan ini terealisasi, maka tugas pemerintah pusat dalam Masterplan  Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) untuk koridor Sumatera akan selesai, hanya dalam jangka waktu 5 tahun (minimal). Karena seperti diketahui untuk koridor Sumatera, hanya sebagian jalan di Sumatera yang masuk, tidak seluruhnya. “Optimis untuk pembangunan ini, karena ini akan mempercepat dan mengendurkan tugas pemerintah pusat dalam MP3EI,” lanjut Jhon.

Dukungan juga disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen Parulian Simanjuntak. “Bukan hanya kota, tetapi daerah pinggiran, jadi bayangkan apa yang akan terjadi bila ini berhasil dilaksanakan?” ungkapnya.

Sedangkan pengamat ekonomi dari Unimed, M Ishak, menjelaskan bahwa harus ada tim untuk pembangunan jalan bebas hambatan ini. “Peraturan pusat diharapkan tidak merugikan Pemda dan untuk memantaunya harus dibuat tim. Sehingga akan memonitor semua peraturan pusat yang cenderung mempersulit masalah administrasi, sehingga membuat investor malas masuk,” ungkap Ishak.

Wakil ketua Umum Bidang perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar dagang dan Industri Suamtera Utara, Hervia Tahier mengatakan bahwa bila rencana ini berjalan, maka bisa dipastikan program IMT GT Indonesia akan berjalan. Karena seperti diketahui bahwa selama ini permasalah yang selalu dihadapai oleh pengusaha adalah kerjasama dengan pemerintah. “Nah, kalau sudah ada begini, maka jalan kita terbuka karena sudah ada yang menggerakan,” ujar Hervian. (ari/ram)