25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 138

Penelitian Tegaskan Galon Polikarbonat Aman Untuk Wadah Air Minum

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah penelitian ilmiah membuktikan secara tegas bahwa tidak ditemukan migrasi Bisphenol A (BPA) dari galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC) ke dalam air minum yang dikonsumsi masyarakat.

Fakta ini sekaligus membantah kekhawatiran yang selama ini berkembang di tengah publik terkait potensi bahaya BPA dari galon polikarbonat.

Sejauh ini, ada tiga penelitian yang sudah dilakukan dengan beragam metode guna membuktikan migrasi BPA dari galon PC ke air konsumsi. Penelitian pertama, dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap empat brand air minum galon ternama di Bandung.

“Dari penelitian yang kami lakukan, kami tidak mendeteksi (non-detected/ND) BPA di semua sampel AMDK yang diuji,” kata Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB, Akhmad Zainal Abidin.

Penelitian dilakukan menggunakan alat ukur canggih yang dikenal memiliki ketepatan akurasi yakni HPLC, dengan nilai Limit of Detection (LoD) sebesar 0,0099 mikrogram per liter (mcg/L).

Sedangkan, menurut Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019, ambang batas maksimum migrasi BPA dalam wadah penyimpanan adalah 600 mikrogram per liter (0,6 ppm).

Penelitian dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kualitas dan keamanan air minum dalam kemasan (AMDK) yang berbasis pada serangkaian uji ilmiah yang ketat, terpercaya, dan independen.

Penelitian tersebut mengikuti metode uji baku keamanan dan kualitas air minum nasional dan internasional, baik standar dari BPOM, SNI, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), maupun American Public Health Association (APHA), dengan menggunakan detail analisis kimia dari Association of Official Analytical Chemist International (AOAC).

Melihat hasil penelitian maka Zainal menyimpulkan bahwa semua air minum yang diuji terbukti aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Dia melanjutkan, air minum yang ada juga telah sesuai dengan standar serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga standar internasional.

Dalam penelitian yang dilakukan Universitas Islam Makassar (UIM) Al-Gazali dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Sulawesi Selatan juga tidak menemukan migrasi BPA dari galon PC ke air minum.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sampel galon guna ulang polikarbonat dari lima titik di lima kecamatan di Makassar lalu diuji kandungan BPA-nya.

Pengujian migrasi BPA dilakukan terhadap galon polikarbonat baik yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Hasilnya, tidak ditemukan migrasi BPA dari galon ke dalam air. Artinya penggunaan galon polikarbonat sebagai kemasan air masih aman.

“Setelah dianalisis dengan instrumen GC-MS, hasilnya negatif, menunjukkan tidak ada kandungan BPA yang terdeteksi dalam air galon tersebut,” kata Ketua Program Studi Studi Kimia UIM, Endah Dwijayanti.

Endah menjelaskan bahwa penelitian dilakukan untuk membuktikan pemberitaan yang menyebutkan migrasi BPA dari galon PC yang melebihi ambang batas aman.

Menurutnya, pemberitaan migrasi BPA dari galon ke air minum telah membuat masyarakat resah dan gaduh.

Penelitian berjudul ‘Analisis Bisphenol-A dan Di-ethylhexyl Phthalates dalam air galon yang beredar di Kota Makassar’ ini telah diterbitkan di Food Scientia, Journal of Food Science and Technology, Universitas Terbuka pada Juni 2023 lalu.

Penelitian tentang potensi migrasi BPA dari galon guna ulang polikarbonat ke dalam air juga dilakukan oleh Kelompok Studi Kimia Organik Universitas Sumatera Utara (USU). Penelitian dilakukan dengan uji migrasi BPA terhadap empat merek air kemasan galon lokal maupun nasional terpopuler di Kota Medan.

Keempat sampel tersebut terdiri dari dua merek produk AMDK nasional terpopuler yaitu AQUA dan Prima, serta dua sampel merek lokal yaitu Amoz dan Himudo. Masing-masing merek diambil tiga sampel dari titik distribusi yang berbeda.

Sampel diambil pada tiga kondisi penyimpanan, yaitu kondisi normal atau tidak terpapar matahari langsung, serta kondisi dengan paparan sinar matahari langsung selama 5 dan 10 hari.

Sampel diuji menggunakan alat ukur High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) atau Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) yang merupakan instrumen yang sangat canggih untuk mendeteksi kandungan BPA dalam air hingga level mikrogram per liter (μg/L).

“Hasil riset menunjukkan sampel merek air minum dalam kemasan di Kota Medan yang diuji, baik yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari aman untuk dikonsumsi masyarakat,” kata Ketua Tim Peneliti Prof. Juliati Tarigan.

Julianti mengatakan bahwa temuan ini menegaskan kalau masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi air minum dari galon polikarbonat karena sudah terbukti aman.

Dia menjelaskan, migrasi BPA ke dalam air minum tidak akan terjadi meskipun galon didistribusikan pada siang hari apabila suhu tidak mencapai 159 derajat Celcius.

“Sementara itu, suhu tertinggi yang tercatat di Indonesia hanya mencapai 38,5 derajat Celcius,” kata Guru Besar Kimia Organik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USU ini.

Dia melanjutkan, penelitian dilakukan tidak hanya untuk memastikan keamanan penggunaan galon polikarbonat tetapi sekaligus meluruskan kesesatan informasi terkait migrasi BPA dari galon ke dalam air minum.

Temuan ini sekaligus menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan meminum air dari galon guna ulang polikarbonat. (ila)

Pimpinan DPRD Deliserdang Apresiasi Langkah Gubsu, Minta Pemkab Segerakan Surat Hibah SMPN 2 Galang

APRESIASI: DPRD Deliserdang masing masing Ketua Zakky Shahri SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Tarigan SE dan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra SSos memberika apresiasi kepada Gubsu di Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (17/7).(ist)
APRESIASI: DPRD Deliserdang masing masing Ketua Zakky Shahri SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Tarigan SE dan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra SSos memberika apresiasi kepada Gubsu di Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (17/7).(ist)

SUMUTPOS.CO – Pimpinan DPRD Deliserdang merespon serta mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Muhammad Bobby Afif Nasution menyelesaikan persoalan gedung SMP Negeri 2 Galang antara Pemkab Deliserdang dengan Al Washliyah, Rabu (16/7). Gedung sekolah SMP Negeri 2 Galang itu berada Dusun I Desa Patumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang.

Ungkapan apresasi pimpinan DPRD Deliserdang masing masing disampaikan Ketua Zakky Shahri SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Tarigan SE dan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra SSos, saat ditemui di Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (17/7).

Sebelumnya, Senin (14/7) Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shahri bersama Wakil Ketua, Hamdani Syahputra mendatangi gedung sekolah di Patumbukan yang ratusan pelajar MTs dan Madrasah Aliyah (MA), belajar di luar pagar sekolah karena disegel Pemkab Deliserdang. Setelah pulang dari lokasi, DPRD mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab Deliserdang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Rabu (16/7) diruang wakil pimpinan DPRD yang dihadiri Ketua Zakky Shahri SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih SH, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Tarigan SE dan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra S.Sos, serta Ketua Fraksi Golkar DPRD Deliserdang Zul Amri ST, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia, Ketua Fraksi Dr Misnan Aljawi SH MH.

Sementara dari pihak Pemkab Deliserdang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Dr Citra Efendi Capah dan Kabag Hukum Pemkab Muhammad Muslih Siregar ikut hadir dari Al Washliyah diwakili Seketaris Al Washliyah Deliserdang H Edi Sundowo, MA, dan pihak kepolisian.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu tidak berlangsung lama karena sudah adanya kesepakatan antara Pemkab dan Al Washliyah yang dimediasi Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution.

Pertama proses hibah bangunan gedung SMPN 2 Galang ke pihak Al Washliyah tetap berlanjut dari Pemkab Deliserdang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan diselesaikan selamat lambatnya 2 tahun.

Kedua untuk penggunaan sekolah SMPN 2 Galang diatas lahan milik Al Washliyah akan dikelola dan dioperasionalkan secara bersama sama oleh kedua belah pihak. Ketiga soal jam operasional belajar tetap dilaksanakan pada hari yang sama oleh kedua belah pihak dengan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Keempat mengenai pembiayaan akan dibiayai masing-masing pihak. Untuk yang kelima Pemprov Sumut akan bantu pembiayaan untuk pembangunan gedung SMPN 2 Galang di lahan yang baru.

Zakky Shahri saat itu mengatakan RDP yang dilakukan pihak DPRD Deliserdang juga untuk melakukan mediasi. “Kita hari ini sesuai jadwal ingin memediasi antara Pemkab dengan Al Washliyah.

Namun Alhamdulillah Gubernur Bapak Bobby Nasution deluan dan sudah menghasilkan kesepakatan bersama yang sama-sama kita inginkan dan harapkan,” katanya. Lalu Zakky Shahri menyebut karena proses hibah harus melalui persetujuan DPRD Deliserdang, maka mereka mengharapkan agar surat dari Pemkab Deliserdang dikirim ke DPRD Deliserdang, paling tidak dalam minggu-minggu ini agar prosesnya terealisasi.

Saat itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Citra Efendi Capah mengakui bahwa Pemkab Deliserdang sudah mengkonsep. “Sudah dikonsep,” kata Capah. “Hari ini sudah di konsep mudah-mudahan Minggu ini bisa masuk dan diparipurnakan,” timpal Zakky.

Zakky pun mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu menyelesaikan persoalan ini. “Intinya kita Deliserdang ini tidak ingin ada gejolak, kita ingin menatap kedepan membangun Deliserdang yang lebih baik lagi. Terimakasih atas kehadirannya hari ini di DPRD Deliserdang,” katanya.

Saat itu juga Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih yang sempat hadir dalam mediasi yang dipimpin Gubsu, menyampaikan pesan Gubsu untuk Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri dan Wakil Ketua DPRD lainnya. Saat itu Gubsu menyampaikan bahwa persoalan Al Washliyah dan Pemkab Deliserdang sudah selesai.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra menambahkan penyelesaian yang sudah dilakukan adalah untuk kepentingan masing-masing pihak yang merupakan masyarakat Deliserdang. “Inikan untuk kepentingan masyarakat Deliserdang, dua-duanya anak Deliserdang, bukan anak orang lain,” katanya.

Kehadiran Hamdani dan Zakky Shahri yang mendapat respon dari Gubsu obby Nasution dengan hadir ke sekolah persoalan sekolah itu. Hamdani mengucapkan rasa syukurnya. “Apa yang kita lakukan kemarin datang melihat kondisi anak-anak tidak bisa masuk sekolah disambut dengan baik Pak Gubernur hadir untuk menyelesaikan dan syukur Alhamdulillah mencapai kesepakatan serta inikan baik-baik saja. Waktu tiga hari saja, semua berjalan dengan baik, tenang damai hingga semuanya happy,” ungkapnya.

Sementara Misnan Aljawi yang merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deliserdang menyebut bangunan gedung untuk pengganti SMP Negeri 2 Galang ini sudah disetujui oleh DPRD Deliserdang, dengan adanya kolaborasi dengan Gubsu Bobby Nasution yang berkeinginan membangun gedung sekolah tersebut juga sangat disambut baik DPRD Deliserdang.

“Kita sambut baik kolaborasi Gubsu Bapak Bobby Nasution berkomitmen membantu pembangunan gedung SMP dan meminta Pemkab Deliserdang mencari lahan. Sebenernya sudah ada kesepakatan bersama untuk merelokasi SMPN 2 Galang dan sudah di lakukan. Kemudian Banggar DPRD pada tahun 2025 sudah setuju menganggarkan melalui Dinas Pendidikan 7 Milyar untuk membeli lahan dan membangun gedung baru SMPN 2 Galang,” katanya.

Untuk diketahui saat ke lokasi Zakky Shahri dan Hamdani Syahputra saat diwawancarai wartawan, bahwa apa kesepakatan yang dimediasi oleh Gubsu Bobby tidak jauh berbeda. Saat itu mereka menyebut Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan sembari berproses hibah ke Al Washliyah, proses belajar mengajar tidak boleh diberhentikan baik dari sisi Al Washliyah maupun dari sisi SMP Negeri 2 Galang.

Karena itulah ia datang meminta agar sekolah gerbangnya dibuka. Dalam hal ini DPRD akan memanggil Pemkab Deliserdang. “Kita akan panggil pihak Pemkab untuk duduk cari solusi. Kalau ada SMP 2 mau belajar dibuatlah jamnya berbeda. Bisa Al Washliyah pagi atau SMP 2 yang pagi, bergantian,” kata Zakky.

Gedung ini memang milik Pemkab Deliserdang, namun berdiri di tanah milik Al-Washliyah. Persoalan konflik gedung dan lahan ini mulai terjadi pada pemerintahan Asri Ludin Tambunan sebagai bupati karena pada pemerintahan sebelumnya menyerahkan gedung ini untuk dipakai Al-Washliyah.(btr/azw)

Regal Springs Indonesia Kolaborasi BKKBN Sergai Tekan Angka Stunting

PROGRAM: Komitmen Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) berkolaborasi bersama BKKBN Serdang Bedagai melalui salah program Genting memberikan makanan bergizi kepada balita guna mendukung pencegahan stunting, Rabu (16/7/2025).
PROGRAM: Komitmen Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) berkolaborasi bersama BKKBN Serdang Bedagai melalui salah program Genting memberikan makanan bergizi kepada balita guna mendukung pencegahan stunting, Rabu (16/7/2025).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Komitmen Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) dalam mendukung pencegahan stunting terus diwujudkan melalui kolaborasi bersama BKKBN Serdang Bedagai (Sergai) melalui program unggulannya, yaitu Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).

Melalui program Genting ini, perusahaan menyalurkan lebih dari 140 kilogram trimming meat ikan tilapia setiap bulannya kepada BKKBN untuk diolah menjadi makanan olahan bergizi dan disalurkan langsung kepada anak-anak berisiko stunting di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tanjungberingin, Sei Rampah, Teluk Mengkudu, dan Sei Bamban.

Kegiatan penyerahan makanan olahan hasil digelar hari ini, Rabu (16/7), di Balai Masyarakat Desa Pekan Tanjungberingin.

Sahrial, Community Officer Regal Springs Indonesia, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat melalui pemanfaatan ikan tilapia.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas P2KBP3A, dr. Helmi Nur Iskandar, mengungkapkan apresiasi atas kontribusi Regal Springs Indonesia selama tiga tahun terakhir dalam mendukung upaya penanggulangan stunting di daerah Serdang Bedagai.

“Secara khusus, selama tiga bulan terakhir, ada 39 balita yang rutin menerima makanan olahan ikan tilapia, dan saat ini sudah bertambah menjadi 75 balita penerima manfaat,” jelasnya. Ia berharap program ini dapat terus berjalan dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Serdang Bedagai.

Koordinator Balai Penyuluh KB, Nurtiana Ginting, menjelaskan bahwa trimming meat ikan tilapia yang disalurkan oleh Regal Springs Indonesia diolah oleh para kader stunting di 8 desa Dapur Dahsyat (Dapur sehat atasi stunting). Makanan hasil olahan kemudian disalurkan langsung ke rumah anak-anak penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala Desa Pekan Tanjungberingin Ir Indra Syahputra, menyampaikan bahwa salah satu makanan favorit anak-anak adalah bakso ikan tilapia. “Kami sangat mengapresiasi dan berharap ke depan bisa mendapatkan dukungan makanan bergizi hasil olahan ikan tilapia dalam jumlah lebih banyak untuk anak-anak di desa kami,” ujarnya.

Program Genting sendiri merupakan program nasional yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, dan resmi diluncurkan pada 5 Desember 2024 lalu. Setiap kabupaten/kota di Indonesia telah diberikan target sasaran. Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu daerah yang berkomitmen kuat dalam menyukseskan program tersebut. (fad/azw )

Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Rianto Tekankan Kedisiplinan ASN

UPACARA: Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kamis (17/7). (ist)
UPACARA: Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kamis (17/7). (ist)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan Kamis (17/7). Upacara ini dihadiri oleh Asisten Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Asahan.

Dalam amanatnya, Wabup Asahan Rianto SH MAP menyampaikan bahwa Upacara Hari Kesadaran Nasional memiliki makna penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan kecintaan pada bangsa dan negara. Upacara ini menjadi momen refleksi untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan, serta mengingatkan akan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Wabup Asahan juga menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam menjalankan amanah yang diembankan negara. Pemerintah Kabupaten Asahan telah memproses dugaan pelanggaran disiplin berat terhadap 7 ASN dalam 6 bulan terakhir sebagai bentuk perhatian khusus terhadap aspek disiplin ASN.

“Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan perhatian khusus terhadap aspek disiplin ASN. Hal ini dibuktikan dengan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berat terhadap 7 ASN dalam 6 bulan terakhir,” ujar Wabup Asahan.

Wabup Asahan berharap Upacara Hari Kesadaran Nasional dapat meningkatkan disiplin dan kinerja ASN ke arah yang lebih baik guna mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mewujudkan Masyarakat Asahan Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan. Beliau juga mengajak ASN untuk memberikan contoh yang baik kepada calon PNS yang baru bergabung dan menyambut mereka sebagai bagian dari keluarga di lingkungan Pemkab Asahan.

Dalam kesempatan ini, Wabup Asahan juga melaksanakan pemberian tali kasih kepada ASN yang telah pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian mereka.
“Terima kasih atas jasa dan pengabdian Bapak/Ibu yang telah mengabdi di Pemerintah Kabupaten Asahan,” tutur Wabup Asahan.

Dengan Upacara Hari Kesadaran Nasional ini, diharapkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat meningkatkan disiplin dan kinerja mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (dat/azw)

Sebut Negara Tak Bisa Disalahkan, Penrad Semprot Direktur PTPN di Rapat BAP DPD RI

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan yang melibatkan Forum Kaum Tani Laucih (FKTL) dengan PTPN II beserta anak perusahaannya, PT Nusa Dua Bekala dan PT Propernas.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7) itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Timah Tbk. Suasana rapat memanas ketika Anggota BAP DPD RI, Pdt Penrad Siagian melontarkan kritik keras terhadap perwakilan PTPN.

Dalam forum tersebut, Penrad menyoroti kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Ia menegaskan, konflik agraria yang berlarut-larut terjadi akibat keputusan yang tidak bijak, terutama terkait penetapan lahan perkampungan menjadi Hak Guna Usaha (HGU). “Kalian buat semua petak-petak republik ini. Perkampungan dijadikan HGU! Enggak boleh begitu!” tegas Penrad dengan suara meninggi, seperti mengutip keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia mempertanyakan keadilan bagi rakyat kecil yang lahannya diambil alih, padahal mereka telah menempati kawasan tersebut turun-temurun. “Kalau legal formal jadi dasar kita, bagaimana rakyat bisa menang, walaupun kampungnya diambil jadi HGU! Bagaimana rakyat bisa menang?” katanya.

Penrad menambahkan, banyak warga tidak memiliki sertifikat tanah bukan karena kehendak sendiri, tetapi karena status kawasan yang sengaja ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah. “Surat tanah mereka enggak punya karena apa? Mereka tidak bisa mengurus tanah, karena tanah yang ditinggali sejak nenek moyang mereka berstatus hutan! Siapa yang bertanggung jawab di republik ini?” serunya.

Ia juga menyoroti ironi di sejumlah daerah, di mana penduduk justru merasa perkampungan mereka dihutankan secara sepihak. “Emangnya rakyat bisa bilang itu hutan apa tidak! Di beberapa daerah mengatakan, kami tidak masuk hutan, hutan yang masuk perkampungan kami! Kampung mereka dihutankan! Tiba-tiba di dalam peta, kampung menjadi hutan. Enggak dianggap ada manusia di situ!” ujar Penrad.

Ketegangan semakin meningkat ketika Penrad melontarkan pertanyaan mengenai keabsahan kebijakan HGU. “Kalau kampung atau rumah Anda dijadikan HGU, bagaimana?” katanya kepada para pihak yang hadir.

Dalam forum itu, Penrad juga meminta seluruh proses penggusuran lahan masyarakat FKTL oleh PTPN II dan anak perusahaannya dihentikan sampai Tim Investigasi Independen dibentuk. Ia menekankan penghentian aktivitas tersebut merupakan rekomendasi resmi BAP DPD RI yang wajib dilaksanakan.

“Semua bentuk okupasi, proses penggusuran harus dihentikan sampai dibentuk tim investigasi. Kalau itu rekomendasi, harus dipatuhi. Forum ini forum konstitusional. Kalian telepon itu Propernas, berhenti dulu karena secara konstitusional kita sedang membahas ini,” tegasnya.

Penrad mengingatkan agar tidak ada pihak melanggar kesepakatan rapat tersebut. “Kalau nanti saya tahu masih berjalan, artinya ada yang tidak menjalankan mandat konstitusional pertemuan kita ini,” ujarnya. Perdebatan semakin memanas ketika Penrad mempertanyakan alasan penetapan kampung menjadi HGU.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I, Tio Handoko, berupaya menjelaskan bahwa penetapan HGU merupakan amanah undang-undang. Namun jawaban tersebut langsung disanggah keras oleh Penrad. “Kenapa di HGU kan itu kampung?” tanya Penrad.

“Karena itu dinasionalisasi amanah undang-undang,” jawab Tio.
Penrad pun membalas, “Salah itu, pak. Karena itu kita di sini membenarkan yang salah.”
Tio Handoko kemudian menegaskan, “Enggak bisa kita salahkan negara.”

Penrad langsung memotong, “Loh! Ini keterlaluan! Masa (negara) enggak boleh salah katanya! Kita di sini untuk meluruskan tentang kedaulatan rakyat, tentang republik ini kenapa didirikan.”

Penrad menegaskan, penetapan kampung menjadi HGU harus dikoreksi. Ia menilai kebijakan yang memanfaatkan payung hukum untuk melegitimasi penguasaan lahan rakyat adalah bentuk ketidakadilan yang harus diluruskan.

“Kampung di HGU kan, benar enggak itu? Kalau itu sudah keputusan negara, kita luruskan yang salah! Anda tahu tidak kampung? Ada masyarakat dan pemukiman di situ, tiba-tiba di HGU kan kampungnya. Nah, itu salah. Mari kita rasionalisasi kesalahan itu, kita tertibkan, kita benarkan,” ajaknya.

Menurut Penrad, sengketa lahan antara rakyat dan perusahaan negara seperti PTPN bukan hanya terjadi sekali dua kali, melainkan sudah menjadi konflik nasional yang memakan korban jiwa. “Banyak yang meninggal karena mempertahankan kampungnya. Saya sudah bilang ‘kami tidak masuk hutan, hutan yang masuk perkampungan kami!’ Tiba-tiba di dalam peta, kampung menjadi hutan. Enggak dianggap manusia ada di situ! Jangan bilang dong enggak ada salah,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pihak untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan bisnis properti yang dikembangkan di atas tanah sengketa. “Rakyat kita utamakan, bukan Propernas! Masa kalian gusur kemudian kalian jadikan perumahan. Yang enggak-enggak saja! Itu harus ditarik (omongan), enggak bisa salah katanya! Masa PTPN tidak bisa salah! Di mana PTPN tidak boleh salah di republik ini, tunjukkan ke saya!” kata Penrad.

Menutup pernyataannya, Penrad mengingatkan semua pihak agar tidak memancing kemarahan rakyat dengan cara-cara penanganan sengketa yang tidak adil. “Di mana tidak ada sengketa rakyat dengan PTPN di republik ini. Jangan kalian pancing kemarahan rakyat karena model-model berpikir seperti ini,” ucap Penrad Siagian.

Ia berharap pembentukan Tim Investigasi Independen nantinya dapat mengurai konflik dengan tetap mengedepankan keadilan dan hak rakyat atas tanahnya sendiri. Secara resmi, BAP DPD RI pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus sengketa lahan FKTL dengan PTPN II hingga tuntas, dengan mendesak Kementerian BUMN segera menghentikan seluruh aktivitas penggusuran di lapangan. (rel/adz)

Rico Waas Berikan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Jalan Tuba II

BANTUAN: Rico Wass saat memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Tuba II.
BANTUAN: Rico Wass saat memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Tuba II.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rasa keprihatinan yang mendalam turut dirasakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat bertemu langsung dengan korban kebakaran di Jalan Tuba II/Perjuangan, Lk. IV, Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai, Rabu (16/7/2025).

Bagaimana tidak, sebanyak empat rumah yang dihuni lima Kepala Keluarga yang terdiri dari 15 anggota keluarga hangus dilalap si jago merah pada Sabtu (12/7/2025) pukul 05.10 WIB. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun peristiwa itu menimbulkan duka mendalam bagi pemilik rumah.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, Rico Waas langsung menyerahkan sejumlah bantuan kepada para korban di lokasi kejadian. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan, peralatan memasak, tikar, serta material bangunan yang dibutuhkan.

“Saya sangat prihatin dengan musibah kebakaran yang terjadi. Kami akan coba membantu, dan ini adalah bantuan sementara dari Pemko Medan dan juga dari Kementerian Sosial,”kata Rico Waas.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan kompor, gas maupun aliran listrik.

“Kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan kompor, gas, kabel listrik yang basah ataupun sudah lama harus diperhatikan dengan baik,” pesan Rico Waas.

Dalam penyerahan bantuan itu juga turut hadir mendampingi, Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan M Yunus, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, Plt Kabag Prokopim M. Agha Novrian, dan Camat Medan Denai, Tommy Prayoga Sidabalok. (ila)

Dukung Kesepakatan Soal SMPN 2 Galang, Lokot Nasution: Alhamdulillah, Kita Punya Semangat yang Sama

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Lokot Nasution
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Lokot Nasution

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Lokot Nasution, menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Al Jam’iyatul Washliyah dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang terkait polemik lahan dan gedung SMP Negeri 2 Galang di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Lokot menilai, penyegelan sekolah yang sempat terjadi sebelumnya tidak semestinya dilakukan karena berdampak langsung pada proses belajar-mengajar siswa.

“Karena memang tak boleh ada yang menghambat akses pendidikan pada anak-anak bangsa kita,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara itu dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2025).

Ia pun mengapresiasi kesediaan semua pihak untuk duduk bersama dan menemukan titik temu demi kepentingan pendidikan. Lokot berharap kesepakatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

“Tidak mungkin negeri ini menjadi bangsa yang maju jika kita tidak berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan,” lanjutnya.

Kesepakatan Lima Poin

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara memfasilitasi mediasi antara Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Al Jam’iyatul Washliyah, yang menghasilkan lima poin kesepakatan. Pertama, proses hibah bangunan gedung SMP Negeri 2 Galang ke pihak Al Washliyah tetap berlanjut sesuai peraturan yang berlaku dan akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam dua tahun.

Kedua, penggunaan SMP Negeri 2 Galang dan sekolah milik Al Washliyah akan dikelola dan dioperasionalkan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Ketiga, untuk jam operasional belajar tetap dilaksanakan pagi hari oleh kedua belah pihak dengan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, operasional ruang kelas belajar akan dibagi dua oleh kedua belah pihak dan pembiyaan/opersional sekolah dibiayai masing-masing pihak. Kelima, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan membantu pembangunan gedung SMP Negeri 2 Galang di lahan yang baru.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah sekaligus cerminan komitmen pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam menjamin hak pendidikan masyarakat.

“Alhamdulillah, kita semua punya semangat yang sama untuk memajukan pendidikan. Ini langkah yang patut diapresiasi. Dalam menyikapi hal ini saya tidak memiliki tendensi personal, hanya jika ada yang coba menghalangi hak anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan, maka saya pasti akan berada di garda terdepan membela anak-anak tersebut.” pungkas Lokot. (adz)

Wali Kota Tebingtinggi Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda P-APBD, Iman Tegaskan Komitmen Berpihak pada Rakyat

NOTA JAWABAN: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih ketika memberikan nota jawaban terkait pembahasan atas pandangan fraksi di DPRD terkait Ranperda P-APBD tahun 2025.(ist)
NOTA JAWABAN: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih ketika memberikan nota jawaban terkait pembahasan atas pandangan fraksi di DPRD terkait Ranperda P-APBD tahun 2025.(ist)

SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.

Iman Irdian Saragih memberikan tanggapan dan penjelasan ringkas terhadap berbagai masukan dan pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Menanggapi Fraksi Keadilan Pembangunan terkait iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi keluarga prasejahtera, Iman Irdian Saragih menjelaskan bahwa mekanisme penyalurannya sedang disusun dan akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Lebih lanjut, mengenai alokasi dana dalam Ranperda P-APBD 2025 yang secara umum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perbaikan infrastruktur kota, Iman Irdian menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

“Kami akan terus mengawal implementasi perubahan anggaran ini demi tercapainya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” tegas Iman Irdian Saragih. Iman menjamin kegiatan ini akan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan diawasi ketat agar memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat Kota Tebingtinggi.

Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia yang menyoroti waktu realisasi berbagai program dan perencanaan kegiatan yang disusun dalam Ranperda P-APBD 2025 agar memperhatikan sisa waktu Tahun Anggaran 2025 agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Iman Irdian mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebingtinggi.

“Ini menjadi perhatian kami untuk bisa selesai tepat waktu dan bermanfaat untuk kebutuhan Masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan akan terus memonitor dan mengawasi implementasi setiap kebijakan terkait Perubahan APBD 2025 serta harapan agar Pemko Tebingtinggi dapat mengoptimalkan belanja daerah untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang mampu, terutama yang berorientasi pada peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan, wali kota mengatakan hal tersebut akan menjadi catatan penting bagi Pemko Tebing Tinggi.

“Kami mengucapkan terima kasih dan saran-saran dari anggota dewan yang terhormat menjadi catatan penting bagi kami untuk ditindaklanjuti,” ungkap Iman Irdian Saragih.

Terkait pandangan umum dari Fraksi Golongan Karya, mengenai permintaan penjelasan manfaat penyertaan modal pada PT Bank Sumut, Iman Irdian menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan bank, sehingga dapat lebih maksimal menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, tambah Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebingtinggi dari dividen setiap tahunnya. Selain itu, terkait saran penanggulangan banjir dengan membangun tembok penahan atau bronjong, Iman Irdian menyatakan akan memprioritaskan anggarannya pada tahun mendatang, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Terkait adanya defisit sebesar Rp 9.165.401.099 dalam Ranperda P-APBD 2025 yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian menjelaskan bahwa defisit tersebut ditutupi dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 15.165.401.100 dengan sisa Rp 6.000.000.000 digunakan untuk penyertaan modal bank daerah pada PT Bank Sumut.

Mengenai target PAD sebesar Rp 140.187.532.341 Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian mengungkapkan bahwa realisasi PAD hingga saat ini mencapai Rp 76.147.961.857 atau sekitar 54 persen. Dan menanggapi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target PAD tersebut, dijelaskan Wali Kota Iman Irdian bahwa langkah-langkah yang dilakukan meliputi penagihan langsung terhadap wajib pajak daerah, optimalisasi penagihan retribusi daerah, serta peningkatan pelayanan RSUD dr Kumpulan Pane dan Puskesmas.

Menanggapi saran Fraksi Partai Nasdem agar utang jasa pelayanan kepada seluruh bidan, perawat, dan dokter di RSUD dr Kumpulan Pane segera dibayarkan, Wali Kota menegaskan hal ini menjadi perhatian utama untuk peningkatan kinerja rumah sakit menjadi lebih baik.

Saran dari Fraksi Partai Gerindra terkait peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja bagi UMKM serta bimbingan teknis bagi petani dan peternak agar menjadi fokus, dikatakan Wali Kota bahwa hal ini juga menjadi perhatian Pemko Tebingtinggi.

“Ini menjadi perhatian kami karena hal ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan terciptanya produk yang siap bersaing nantinya di segala lini,” jelas Iman Irdian Saragih.

Hal terkait prioritas pembangunan dan perbaikan jalan-jalan di kelurahan yang disampaikan Fraksi Gerindra, Wali Kota menanggapi bahwa hal tersebut menjadi pemikiran pemerintah jika syarat-syarat pembangunannya telah terpenuhi.

Mengakhiri nota jawabannya, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian berharap agar jawaban dan penjelasan yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025, yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat gabungan komisi-komisi DPRD dengan pihak eksekutif.

“Melalui jawaban dan penjelasan ini, kiranya anggota dewan yang terhormat dapat memaklumi dan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” pungkas Iman Irdian Saragih. (ian/azw)

Pemkab Labuhanbatu dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU

TEKEN: Bupati Labuhanbatu dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran teken MoU tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu.(fajar/sumut pos)
TEKEN: Bupati Labuhanbatu dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran teken MoU tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu.(fajar/sumut pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Labuhanbatu, menyepakati penandatanganan atau MoU tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim, melakukan penandatanganan atau MoU tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu, di Pendopo, Jalan WR Soepratman, Kecamatan Rantau Utara, Senin (14/7).

Sementara itu, kesepakatan kedua ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Labuhanbatu, Syahrizal Hasibuan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim, tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu mengatakan, dengan dilaksanakannya penandatanganan MoU ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Kabupaten Labuhanbatu.

“Kita berharap, MoU ini dapat memberikan perlindungan sosial terhadap bagi pekerja, dan perlindungan pekerja rentan di lingkunhan Pemkab Labuhanbatu,” harapnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Asisten I, Drs Sarimpunan Ritonga, Staf Ahli Bupati, Kepala BPKAD Labuhanbatu, Salman Alparisi Rambe, Kepala Dinas Tenaga Kerja Labuhanbatu, Zulkarnain Siregar, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Labuhanbatu, Edwin Saputra, beserta rombongan. (fdh/azw)

Meriahkan HUT Labura ke-17 Tahun, Wakil Bupati Labura Buka Pagelaran Etnis Budaya

PEMBUKAAN: Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H Samsul Tanjung membuka Pagelaran Etnis Budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) ke-17 Tahun 2025 di Alunalun Aek Kanopan, Senin malam (14/7). (ist)
PEMBUKAAN: Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H Samsul Tanjung membuka Pagelaran Etnis Budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) ke-17 Tahun 2025 di Alunalun Aek Kanopan, Senin malam (14/7). (ist)

LABURA, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H Samsul Tanjung membuka Pagelaran Etnis Budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) ke-17 Tahun 2025 di Alunalun Aek Kanopan, Senin malam (14/7).

Dalam kesempatan itu Samsul Tanjung mengatakan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dicintai ini merupakan rumah besar bagi berbagai suku, agama, ras, dan budaya.

“Dalam keberagaman inilah kita menemukan kekuatan. dalam perbedaan, kita menjalin persatuan, dan dalam keragaman budaya, kita bangun identitas dan jati diri sebagai masyarakat yang berkarakter, berdaya, dan bermartabat,” terangnya.

Pagelaran Etnis Budaya ini, lanjutnya, bukan sekadar pertunjukan kesenian. Ini adalah ruang ekspresi budaya, wadah pelestarian warisan leluhur serta cermin dari kekayaan warisan leluhur, nilai-nilai luhur, serta cermin keberagaman yang menjadi kekuatan dan kekayaan daerah. Ada 15 etnis yang tersebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah membentuk identitas daerah kita.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menanamkan rasa bangga dan cinta kepada budaya sendiri, khususnya kepada generasi muda,” tandasnya.

Samsul Tanjung mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif menggali, menjaga, dan mempromosikan budaya lokal.
“Sebab jika bukan kita mencintai budaya kita sendiri, siapa lagi,” imbuhnya. Tak lupa juga dia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran dinas pendidikan, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras, dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga semangat kebersamaan ini harus terus dijaga dan pelihara demi kemajuan daerah.

“Mari kita jadikan momentum hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara ke-17 ini sebagai pengingat akan perjalanan panjang pembangunan yang telah kita tempuh, sekaligus motivasi untuk melangkah lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.

Semenatra, Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus menyampaikan terima kasunya kepada seluruh anggota DPRD yang terus mendukung program-program pelestarian budaya. Baik melalui regulasi maupun penganggaran. “Ini agar generasi muda kita tetap mencintai dan membanggakan warisan leluhur mereka. Mengawali pagelaran ini nanti kita akan melihat penampilan etnis melayu dan penampilan etnis Jawa,” terangnya.

Dia juga berbangga karena Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan miniatur indonesia dihuni oleh berbagai suku, adat, bahasa, dan budaya yang hidup rukun berdampingan. Kearifan lokal yang tumbuh dari nilai-nilai tradisi, adat istiadat, hingga seni budaya menjadi fondasi kuat dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat jati diri daerah.

“Melalui momentum pagelaran ini, mari kita kobarkan kembali semangat cinta budaya lokal. mari kita dorong generasi muda untuk bangga terhadap budaya daerahnya sendiri. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akar budayanya,” ucapnya. (mag-4/azw)

1...137138139...15,595Page 138 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor