25 C
Medan
Wednesday, February 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13820

Perpres Pembatasan BBM Diteken

Jika Harga Naik, SBY Siap Tanggung Jawab

JAKARTA- Pemerintah resmi melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meneken Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Perpres tersebut merupakan pengganti dari Perpres No. 55/2005 yang sudah diubah dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2006. Dalam perpres yang baru itu, pemerintah menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk setiap liter, yaitu minyak tanah Rp2.500, bensin RON 88 Rp4.500, dan minyak solar Rp4.500. Harga-harga tersebut sudah termasuk PPN, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Selain itu, dalam perpres itu juga disebutkan, penggunaan jenis BBM tertentu secara bertahap dilakukan pembatasan. Tahapan pembatasan akan diatur Menteri ESDM berdasarkan rakor yang dipimpin Menko Perekonomian.

SBY mengatakan, langkah itu bagian dari program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). “Proses konversi akan kita percepat dengan persiapan segalanya agar implementasinya lebih cepat dan lebih bagus, misalnya pepres sudah saya tandatangani,” tutur SBY saat berdialog dengan wartawan di Istana Negara, tadi malam.

Dia mengakui, kenaikan harga BBM memang menjadi salah satu yang tengah dimatangkan. Yakni dengan berkonsultasi dengan DPR terkait rencana pengurangan subsidi dan menaikkan harga.

“Apakah ada kenaikan atau tidak akan diputuskan, dan saya akan tanggungjawab kalau itu harus dilakukan,” tegasnya.(fal/jpnn)
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, terbitnya perpres itu terkait dengan UU APBN yang juga menyebutkan tentang pembatasan. “Makanya diperlukan perpres, memberikan kewenangan kepada menteri ESDM untuk mengatur pembatasan,” katanya.
Dia menjelaskan, inti dari perpres tersebut adalah pengaturan dan penerapan pembatasan secara bertahap. Namun belum waktu kapan pembatasan itu akan diterapkan. “Belum ada time table-nya. Presiden tidak mengatur waktu,” katanya. Saat ini, menteri ESDM tengah membahas opsi-opsi yang ada dengan komisi VII DPR. (fal/jpnn)

Ancam Memberontak, Anak Kadhafi Ditahan

TRIPOLI- Seorang putra mantan penguasa Libya Muammar Kadhafi, Saadi Kadhafi, dilaporkan ditangkap pemerintah Niger. Selanjutnya, anak ketiga Kadhafi itu dikenai tahanan rumah.

Penahanan tersebut dilakukan setelah adik kandung Saif al-Islam Kadhafi itu mengancam melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan baru di Tripoli.

Kabar penangkapan dan penahanan Saadi tersebut kali pertama diungkapkan Dewan Nasional Transisi (NTC) Libya dan dikutip CNN, kemarin (13/2). Pemerintah Niger tidak mengomentari kabar itu. Namun, NTC menyatakan bahwa pernyataan Saadi, yang disiarkan jaringan televisi Al Arabiya, itu dinilai telah melanggar persyaratan dari izin tinggalnya di Niger selama ini.(cnn/cak/dwi/jpnn)

Akbar Tanjung Bermenantukan Akbar

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golongan Karya Akbar Tandjung memiliki hajatan besar, Minggu (12/2) lalu. Mantan ketua DPR itu menikahkan anak keduanya, Karmia Krissanty Tandjung (Mia). Kebetulan menantunya juga bernama Akbar serta sama-sama berdarah Batak. Sang menantu, Muhammad Akbar Nasution, merupakan atlet nasional cabang renang Indonesia.

Resepsi Mia dengan Akbar di gedung Jakarta Convention Center (JCC) itu bisa dibilang akbar. Sejumlah ‘penggede’ negeri ini hadir memberi selamat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono juga hadir dalam resepsi tersebut.

Dalam acara dengan adat Jawa itu, Akbar mengenakan baju beskap hitam yang tampak klop dengan sang besan Radja Nasution yang mengenakan baju sama. Sementara itu, sang istri, Krisnina Maharani mengenakan kebaya abu-abu, senada dengan istri Radja, Rosani Samsoe.(bay/c6/tof/jpnn)

Assad Tolak Pasukan Perdamaian ke Syria

DAMASKUS- Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (Menlu) Liga Arab di Kairo, Mesir, Minggu lalu (12/2) menghasilkan kesepakatan yang melegakan oposisi Syria. Sesuai tuntutan Dewan Nasional Syria (SNC), 22 negara anggota Liga Arab mau menjalin hubungan dengan oposisi. Liga Arab juga usul pengiriman pasukan perdamaian di bawah payung PBB ke Syria. Tetapi, Presiden Bashar al-Assad menolak gagasan itu.

Bahkan, beberapa jam setelah Liga Arab mengumumkan hasil pertemuannya, kemarin (13/2) pasukan Assad justru melanjutkan serangan ke Kota Homs, sekitar 162 kilometer Damaskus. Tentara pemerintah memusatkan lagi serangan di kawasan Baba Amr, yang diyakini sebagai markas Free Syrian Army (FSA), kelompok oposisi bersenjata yang beranggotakan para mantan tentara (pembangkang) Syria.

“Baba Amr menjadi sasaran serangan sporadis pasukan pemerintah sejak pukul 05.00 (sekitar pukul 10.00 WIB),” terang kelompok HAM Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Selain memuntahkan peluru di Baba Amr, pasukan Assad juga menggempur kawasan Basra al-Sham, Provinsi Daraa. Di selatan Daraa itu, pasukan pemerintah juga menangkap sejumlah warga sipil.

SOHR melaporkan, pasukan Assad menangkap empat perempuan, ibu dari empat tentara yang membelot. Tidak jelas ke mana mereka itu dibawa. “Sempat terjadi baku tembak antara pasukan pemerintah dan para mantan tentara di Lajat (kawasan di Daraa),” terang lembaga HAM yang berkantor pusat di Kota London, Inggris, tersebut.

Sebelumnya, para diplomat Liga Arab mengumumkan bahwa mereka segera menjalin komunikasi intensif dengan oposisi Syria. Liga Arab pun segera membentuk pasukan perdamaian gabungan dengan PBB untuk dikirim ke Syria.

Mendengar pengumuman itu, Duta Besar (Dubes) Syria untuk Mesir Youssef Ahmed bereaksi. Dia pun menolak mentah-mentah rencana Liga Arab dan PBB membentuk pasukan perdamaian. “Republik Syria menolak keputusan Liga Arab yang merupakan bentuk dari histeria mereka setelah gagal melibatkan kekuatan asing melalui Dewan Keamanan (DK) PBB,” ujarnya.

Surat kabar pro-pemerintah, Al-Watan, juga mengutuk keputusan Liga Arab. “Negara-negara Arab agaknya telah kehabisan akal dan kini yang bisa mereka lakukan hanyalah mendatangkan kekuatan asing untuk menindas Syria,” tulis koran itu. Al-Watan juga menyebut para pemimpin Qatar sebagai maniak karena terobsesi untuk menggulingkan rezim Assad.(afp/ap/rtr/hep/dwi/jpnn)

SMAN 1 Salak Krisis Air Bersih

PAKPAK BHARAT- SMAN 1 Salak, merupakan salah satu sekolah tertua di Kabupaten Pakpak Bharat. Sedikitnya 500 siswa menimba ilmu di sekolah tersebut. Namun, sarana dan prasarana sekolah sangat memprihatinkan.

Misalnya, sarana jaringan air bersih. Sejauh ini pengadaan air bersih di sekolah ini, hanya sebatas wacana. Sementara, untuk kebutuhan MCK tergantung air hujan.

Ditambah lagi, gedung aula dan sarana komputer sebagai alat peraga yang sangat dibutuhkan siswa belum tersedia. Hal itu terungkap saat Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Richard Eddy M Lingga, ke SMAN 1 Salak, pekan lalu.  Dalam reses tersebut, Eddy berharap kepada pemerintah setempat untuk lebih fokus lagi terhadap kekurangan sarana dan prasarana di SMAN 1 Salak.

“Kekurangan sarana dan prasarana di sekolah tersebut menjadi acuan untuk kita bersama, baik dari pemerintah setempat begitu juga pihak-pihak yang berkompaten lainnya, agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar,” ucapnya.

Richard menggaransi pembangunan gedung aula terealisasi pada tahun anggaran 2013 dari sumber dana APBDSU.

Sememntara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Salak, Seram Berutu, saat dikonfirmasi menjelaskan, pihak sekolah telah mengusulkan ke Pemkab melalui Dinas Pendidikan (Disdik)  untuk pembangunan jaringan air bersih.

“Mungkin karena keterbatasan anggaran, pembangunan sarana jaringan air bersih di SMAN 1 Salak belum terealisasi. Kiranya di tahun anggaran mendatang, kekurangan sarana dan prasarana di sekolah ini dapat terwujud demi peningkatan proses belajar mengajar,” ungkap Berutu. (mag-14)

Warga di Areal Kualanamu Siap Angkat Kaki

LUBUK PAKAM- Sekitar 41 kepala keluarga (KK) yang bercokol selama 13 tahun di areal Bandara Kualanamu Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, akhirnya bersedia angkat kaki dengan suka rela.

Hal itu disampaikan lima orang perwakilan warga meliputi Raniman, Walcini, Sriandi, Selamat dan Sujono disaksikan warga lainnya, serta komisi A DPRD Deli Serdang, selaku fasilitator, Senin (13/2), sekitar pukul 10.30 WIB.

Adapun konvensasi yang diperoleh warga berupa, uang pindah serta bantuan biaya kontrak rumah dan dana pensiun bagi karyawan PTPN 2. Sumber dananya berasal dari PTPN 2 dan Angkasa Pura (AP) II. “Kami setuju dengan opsi yang disampaikan PTPN 2 dan AP II melalui Komisi A,” kata Sujono.
Sebelumnya, warga sempat menolak keluar dari lokasi Bandara Kualanamun, karena belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Saat itu, warga sempat meminta agar direlokasi ke Rumah Sangat Sederhana (RSS) di areal lahan eks HGU PTPN 2 di pingiran Bandara Kualanamu.
Ketua Komisi A DPRD Deli Serdang, Imran Obos, ketika dikonfirmasi mengatakan, adanya kesepakatan yang difasilitasi DPRD itu, akan disampaikan ke PTPN 2 dan AP II. (btr)

Puluhan Pemuda Serang Warga Selambo 11 Orang Diamankan Polisi

MEDAN- Puluhan pemuda bersenjata tajam, menyerang warga yang tinggal di Desa Selambo, Percut Sei Tuan, Minggu (12/2) malam.
Penyerangan ini sempat mendapat perlawanan dari warga dan nyaris terjadi bentrok fisik, jika saja petugas kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan dan Polresta Medan lambat mengantisipasi.

Dengan sigap, petugas langsung mengamankan 11 orang perusuh dan memboyongnya ke Mapolresta Medan untuk dimintai keterangan.
Informasi yang dihimpun di kepolisian menyebutkan, penyerangan sejumlah pemuda ini, diduga didalangi Frangky Tato. “Tiba-tiba saja mereka menyerang warga, mereka bawa parang dan minuman keras,” ujar E Marbun (35) warga Selambo saat ditemui di Mapolresta Medan, kemarin (13/2).
Diterangkan E Marbun, saat itu, Rudi Simanjuntak (34) didatangi Frangki Tato. Tidak jelas permasalahannya, tiba-tiba Rudi diancam Frangki. “Sewaktu diancam, tiba-tiba anggota Frangki menyerang. Mereka bawa parang, bawa tombak,” sebut Marbun.

Hal senada juga diutarakan beberapa warga Selambo lainnya, puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi kepumudaan (OKP) datang menggunakan mobil angkot, mobil pribadi serta sepeda motor menyerang warga.

“Mereka lengkap dengan pakaian OKP. Kami tak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba sudah ramai saja. Kerena banyak anak-anak kami disana yang terancam. Warga tanpa disuruh langsung melakukan perlawanan,” ujar beberapa warga saat ditemui di Mapolresta Medan.

Dalam penuturan warga, meski tidak ada korban jiwa, mereka merasa resah dengan ulah organisasi kepemudaan itu. “Mereka sudah mabuk, mereka bawa tuak. Bukan itu saja, mereka juga mengancam anggota karang taruna dan melempari warga pakai batu,” jelas warga.

Menurut warga, permasalahan tersebut berawal sejak berdirinya kantor karang taruna di Desa Selambo. Diduga, sejumlah pemuda ini tak senang dengan berdirinya kantor tersebut dilahan yang diduga milik salah satu anggota organisasi kepemudaan tersebut. Lantas, mereka mengancam akan membunuh satu persatu pemuda di Desa Selambo.

Pantauan di Mapolresta Medan, Frangki dan beberapa anggotanya berhasil diringkus petugas Reskrim Polresta Medan untuk dimintai keterangan. Sedangkan belasan warga Selambo sudah kembali ke rumah mereka masing-masing.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan AKP Faidir Chaniago, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. “Pelaku dan korban sudah diboyong ke Mapolresta Medan,” jelas Faidir.

Lanjut Faidir, pihaknya telah mengamankan sedikitnya 11 orang. “Total yang diamankan 11 orang,” tandas Faidir Chan.(gus)

Warga Adukan PTPN4 ke DPRD

SERGAI- Warga Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, mengadukan nasib mereka ke Komisi A DPRD Sergai, terkait penyelesaian tanah seluas 254,33 Ha dengan PTPN4 Pabatu, Senin (13/2).

Kunjungan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu pimpinan Wendy Hutabarat(37), hadir bersama Sekretarisnya Suryani(40) dan anggotanya Sugiyanto (30) Irwan (45), Musli (43), Sudarli(30), Juni(70), Paimin (43) dan Mesno (30), disambut Sekretaris Komisi A DPRD Sergai Armin Lubis dan beberapa anggota Komisi A lainnya.

Di hadapan Komisi A DPRD Sergai, perwakilan kelompok tani menuturkan telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1949 yang kemudian dipaksa diganti rugi tanaman oleh pihak perkebunan  pada tahun 1970 dengan cara intimidasi. Padahal di dalam lahan telah ditanami berbagai tanaman seperti pohon karet. Saat itu, warga diiming-imingi akan diganti dengan lahan seluas 2 ha per orang, sehingga mereka menyerahkan bukti alas hak tanah ke perkebunan.
“Memasuki tahun 2000, kami kembali mengusasi lahan yang telah dikuasai PTPN4 Pabatu hingga tahun 2006, bahkan telah membuat akte camat. Saat itu Camat Tebing Tinggi M Faisal Hasrimy. Tapi sekarang, surat itu dibatalkan,” ungkap Wendy Hutabarat.

Lanjut Wendy, berdasarkan peta yang didapat, lahan yang berbatasan dengan rel Kereta Api di Desa Naga Kesiangan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU).

“Kedatangan kami berharap dukungan dari DPRD selaku wakil rakyat, guna mencari solusi, selain diharapkan dapat menelusuri bukti-bukti milik masyarakat yang telah diserahkan ke Perkebunan dengan cara itimidasi saat itu,” harap Wendy.

Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Sergai, Armin Lubis, berupaya akan membantu dan memfasilitasi perjuangan kelompok tani, namun sebaliknya juga kelompok tani diharapkan untuk melengkapi bukti-bukti pendukung yang ada. (mag-16)

Dua Pria Diperiksa Polisi

Terkait Pembacokan Briptu Fernandes

BELAWAN- Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus penganiayaan Briptu Fernandes yang dilakukan warga Jalan TM Pahlawan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Minggu (12/2) malam.

Untuk mengusut kasus yang menyebabkan anggota Polres Pelabuhan Belawan mengalami luka bacok di bagian kepala itu, Senin (13/2), polisi memeriksa dua orang saksi.

“Kedua orang yang diamankan itu berinisial JM dan US, warga Lorong Melati, Belawan.  Mereka masih berstatus saksi dan sekarang masih dalam pemeriksaan,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Hamam Wahyudi.

Hamam menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi pembacokan Briptu Fernandes. “Sementara ini masih dua saksi dulu diperiksa, karena berdasarkan informasi keduanya berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa itu terjadi. Namun kasusnya masih terus kita kembangkan,” pungkasnya.

Terkait motif pembacokan Briptu Fernandes, Hamam belum mengetahui persis motif pembacokan oknum polisi itu.
“Matifnya masih kita selidiki untuk dikembangkan. Kalau soal adanya penculikan dan penganiayaan yang dialami seorang warga bernama Khaidir, sampai saat ini kita belum ada menerima laporan pengaduan baik dari korban maupun keluarganya,” tandas Hamam.

Sebelumnya diberitakan, Briptu Fernandes menjadi korban tindak kekerasan beberapa pria bersenjata tajam pada saat melakukan pengamanan bentrok antar pemuda di Jalan TM Pahlawan, Belawan, Minggu (12/2) malam.

Para pelaku diduga tak puas dengan pelayanan aparat penegak hukum yang berjaga dilokasi bentrok, karena tidak menggubris laporan warga terkait hilangnya seorang warga bernama Khaidir (21) warga Lorong Melati, Belawan.(mag-17)

Penetapan Rumah Sakit ODHA Menuai Kontra

MEDAN- Penetapan sejumlah rumah sakit sebagai rujukan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) menuai kontra dari berbagai pihak.
Menurut Ketua Perhimpunan Dokter Peduli Aids Indonesia (PDPAI) Sumut, Dr dr Umar Zein Sppd KPTI, menilai SK yang telah dikeluarkan Kemenkes sebagai salah satu bentuk diskriminasi pelayanan kesehatan bagi ODHA.

Pasalnya, virus yang mematikan bukan HIV nya, tapi infeksi opurtunisik yang diderita ODHA. Diharapkan setiap rumah sakit bisa mengobati infeksi ini.
“Infeksi oputinisik terbanyak didapati pada pasien penyakit TB (Tuberkulosis). Penyakit ini, jangankan rumah sakit, puskesmas saja sudah mampu mengobatinya. Jadi, kenapa ODHA harus dirujuk. Malah SK ini, bisa dijadikan alasan bagi rumah sakit swasta untuk menolak merawat ODHA,” sebut Umar, Senin (13/2).

Sementara itu, Ketua LSM Medan Plus, Totonta Kaban selaku pendamping Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) juga menolak ditetapkannya SK tersebut. Harusnya SK yang dikeluarkan lebih mengarah agar semua rumah sakit tidak boleh menolak pasien ODHA, sehingga tidak terjadi diskriminasi.
“Kita menolak SK Menkes itu. Pemerintah justru belum siap dengan SK itu. Rata-rata rumah sakit swasta juga masih enggan menerima pasien ODHA. Bahkan penetapan SK itu tidak disiapkan dengan peralatan dan petugas medis. Mungkin pelatihan sudah, tapi kemauan kepala daerah belum siap menindaklanjuti SK Menkes itu dengan mempersiapkan peralatannya,” ujarnya.

Disebutkannya, saat ini rumah sakit yang menerima pasien ODHA hanya RSUP H Adam Malik Medan dan RSUD dr Pirngadi Medan. Sedangkan rumah sakit swasta malah menjadikan SK Menkes itu sebagai alat untuk menolak merawat pasien HIV. Akibatnya, RSUP H Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi Medan sering kewalahan menangani pasien HIV.

“Terkadang rumah sakit swasta masih enggan menerima dengan alasan fasilitas tidak ada. Harusnya, SK Menkes lebih ditegaskan bahwa rumah sakit harus mampu menangani pasien HIV/AIDS. Jadi, pemerintah juga harus ada perhatian untuk menyediakan anggaran ODHA,” ucapnya.

Berdasarkan data yang tercatat di Medan Plus, ada sekitar 2.557 ODHA yang didampingi sejak tahun 2003. Dari jumlah itu, rata-rata dirujuk ke RSUP H Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi Medan. “Selama mendampingi ODHA, pelayanan di rumah sakit masih belum optimal. Banyak ditemui petugas yang tidak paham bagaimana menangani pasien HIV/AIDS,” urainya.

Sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Kementerian Kesehatan telah menetapkan 18 rumah sakit pemerintah di Sumatera Utara untuk menjadi rumah sakit rujukan bagi ODHA.

Dalam SK Menkes No. 782/Menkes/SK/IV/2011 itu disebutkan, dari 18 rumah sakit, lima diantaranya rumah sakit pemerintah di Kota Medan, seperti RSUP H Adam Malik Medan, RSUD dr Pirngadi Medan, RS Bhayangkara, RS Kesdam, dan RS Haji Medan.

Sementara 13 rumah sakit lainnya terdapat di kabupaten/kota di Sumut diantaranya, RS HKBP Balige, RSU Lubukpakam Deli Serdang, RS Kabanjahe Kabupaten Karo, RS Pematangsiantar, RS Kumpulan Pane Tebingtinggi, RS Sultan Sulaiman Serdang Badagai.

Kemudian RSUD dr Djoelham Binjai, RSUD Rantauprapat Labuhanbatu, RS Adrianus Sinaga Samosir, RS dr Ferdinan L Tobing Sibolga, RSUD Padangsidimpuan, RS Tarutung Tapanuli Utara dan RS dr H Abdul Manan Simatupang Asahan.(mag-11)

1...13,81913,82013,821...15,615Page 13,820 of 15,615

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor