LUBUKPAKAM- Dua lokasi pemecah batu milik PT Mitra Kuring (PT MK) dan PT Mitra Engineering Group (PT MEG) disiyalir tidak miliki izin usaha industri. Padahal, usaha indsutri itu sudah puluhan tahun berdiri di Desa Paku, Kecamatan Galang, Deliserdang.

“Kedua kilang itu menimbulkan polusi udara, serta polusi suara, bahkan truk bertonase berat yang keluar masuk dari kedua kilang itu sebagai biang kerok kerusakan infrastruktur jalan,” kata Ketua Komisi C DPRD Deliserdang, Mikhail TP Purba, Kamis (9/2)

Pabrik penghasil batu pecah yang beroperasi sejak tahun 1982 dan 2008 itu, ditaksir telah merugikan Pemkab Deliserdang ratusan miliar rupiah, karena kontribusi berupa Pendapat Asli Daerah (PAD) tidak pernah diterima.

Disebutkanya, khusus untuk PT MK selain tidak memiliki izin usaha industri, juga tidak memiliki izin usaha galian C terhadap areal sekitar 25 hektare (ha) yang berada di Desa Bandar Kuala, Kecamatan Bangun Purba.

Kemudian pagar tembok yang memagari kilang seluas 6 ha itu, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (SIMB).

Di sana, terangnya, terpasang satu unit Aspal Mixing Plan (AMP) dan dua unit Stone Crusher (mesin pemecah batu). Kedua mesin pemecah batu itu mampu menghasilkan sekitar 3.000 ton batu pecah per harinya. Baik batu pecah dan aspal yang dihasilkan dijual kepada kontraktor atau panglong.
Meski sudah puluhan tahun berdiri, kedua kilang pemecah batu itu tidak pernah tersentu hukum. Bahkan, aparat terkait di Pemkab Deliserdang tidak peduli. “Kita berasumsi jangan-jangan ada setoran kepada oknum atau ada orang kuat dibalik kedua kilang itu, sehingga enggan mengurus izin apapun,” tuding Mikhail.

Terpisah, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Deliserdang Ir Artini Marpaung, menegaskan, kedua usaha kilang pemecah batu itu, belum memiliki izin. Namun, pihaknya telah berulang kali mengimbau agar perusahan itu mengurusnya. “Sudah berulang kali kita surati khususnya PT MK, untuk PT MEG masih secara lisan,” katanya. (btr)

SIANTAR- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah tidak lagi didominasi kaum suami. Buktinya, di Asahan, sang suami malah jadi korban. Bahkan, siksaan sang istri hingga membuat nyawa suami melayang.

Adalah Hedo Br Siagian (37) warga Dusun V Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan yang menjadi bintang utama dari peristiwa dimaksud. Rabu (8/2) sekira pukul 23.00 WIB, dia dan suami Riduan Toga Sitorus (37) bertengkar hebat. Tak puas dengan hujatan lewat kata, Hedo pun langsung mengambil pisau dan langsung menyerang suaminya. Entah apa yang terjadi malam itu, Riduan tampaknya tak melawan. Alhasil, jari kaki kiri Riduan teriris oleh pisau tersebut . Tak hanya itu, Hedo juga menusuk kaki kiri Riduan, tepatnya di belakang dengkul hingga darah membanjir.

Riduan langsung melarikan diri ke luar rumah sambil tergopoh-gopoh. Dia pun berteriak-teriak minta tolong. Warga yang ketepatan masih di warung yang berjarak 10 meter  langsung mendekati Riduan. Warga langsung saja mencoba melakukan pertolongan dengan mengikat kaki korban dengan maksud memberhentikan sementara darah yang ke luar.

Akan tetapi, Hedo belum puas. Seraya mengacungkan pisau dia mendakati Riduan yang sedang diselamatkan warga. Melihat Hedo mendekat, Riduan langsung berlari lagi. Tampaknya warga tak kuasa menahan pertengkaran berdarah keluarga tersebut. Riduan berlari sambil menyeret kaki kirinya yang tak berdaya itu menuju rumah adiknya. Sedikitnya, usaha Riduan harus menempuh jarak 50 meter.

Setelah tiba, korban langsung menggedor pintu rumah. Adiknya yang sudah tertidur langsung terbangun dan membuka pintu rumah. Saat itu juga, korban langsung memeluk adiknya seraya berkata, “Taruhon au marubat, mate nama au (bawa aku berobat, mau mati aku, Red).”

Sang adik yang kebingungan langsung membawa Riduan ke Klinik yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari lokasi. Selama perjalanan Riduan tidak sadarkan diri, sedangkan kakinya yang terkena tusukan terus mengeluarkan darah. Dan, belum sempat ditangani oleh perawat di klinik tersebut, Riduan sudah tidak bernyawa lagi.

Kepolisian Resort Asahan langsung turun ke lapangan dan membawa Hedo ke Polres Asahan. Awalnya, Hedo mengelak kalau dia telah menganiaya Riduan dengan pisau. Bahkan, ia mengaku bahwa Riduan tewas karena terkena pecahan botol di lantai. Akan tetapi, setelah polisi melakukan interogasi berjam-jam, akhirnya Hedo mengaku telah menikam korban dengan pisau belati. Namun motif pertengkaran di antara mereka belum berhasil dihimpun Metro Siantar (grup Sumut Pos).

Marhamin Sitorus (35) adik korban, saat ditemui di RS Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, Kamis (9/2) pukul 15.00 WIB mengatakan, Hedo memang kerap memukul Riduan. “Bahkan pernah korban tidak bisa jalan karena dengkul dicangkul oleh istrinya. Akan tetapi korban tidak pernah melakukan perlawanan ketika istrinya memukul, ia hanya diam dan membiarkan istrinya berbuat sesuka hati terhadapnya,” ujar Marhamin di rumahsakit terkait otopsi jenazah abangnya itu. Riduan anak ke-6 dari  7 bersaudara. Mereka dikaruniai lima orang anak.(mag-1/smg)

TEBING TINGGI- Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebingtinggi, Djayardi Rinal, memenuhi panggilan Kejakasaan Negeri Tebingtingi Deli, Kamis (9/12) siang.

Pemanggilan Djayardi terkait pengadaan bahan bakar minyak (BBM) kenderaan dinas tahun anggaran 2007 – 2010. Pemeriksaan Djayardi yang kini menjabat Kadis Perhubungan Tebingtinggi itu, berlangsung sekira 2 jam mulai pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIB di ruang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jalan Kl Yosudarso, Kota Tebingtinggi.

Kasi Intel Kejari Tebingtinggi, Muhammad Ickwan, usai pemeriksaan mengatakan, kasusnya masih dalam pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket). “Kita masih memeriksanya sebatas saksi. Dalam kasus ini belum kita temukan kerugian negara,” papar Ickwan kepada Sumut Pos.
Sementara, mantan Kasat Pol PP Tebingtinggi membenarkan pemanggilannya terkait kasus dugaan korupsi pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kenderaan dinas di Satpol PP.

“Hanya dipanggil untuk saksi, pertayaan seputar pengalihan penggunaan bahan bakar minyak dari kenderaan patroli kepada kenderaan roda dua bendahara dan kenderaan pleton Satpol PP. Namun itu dilakukan semata-mata untuk kelancaran tugas,” ungkap Djayardi.
Masih menurut dia, pengalihan tersebut memang salah dalam aturannya, tapi untuk kelancaran tugas, maka diambil kebijakan pimpinan dan sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam hal pengalihan anggaran tersebut, karena hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Ketika ditanyakan munculnya persoalan tersebut, Djayardi mengatakan, hal itu berawal dari surat laporan beberapa orang oknum anggota Satpol PP Kota Tebingtinggi kepada Wali Kota yang tidak senang kepadanya saat menjabat sebagai Kasat Pol PP Tebingtinggi.  Laporan itu juga diteruskan salah satu Lembaga Sosial Masyarakat ke Kejari.   Beberapa anggota Satpol yang tidak senang itu tidak mentaati aturan seperti apel 3 kali dalam sehari sehingga diberikan tindakan seperti pemotongan tunjangan kinerja.

“Sanksi itu dilakukan untuk penegakan disiplin dan peraturan. Mereka kira pemotongan uang kinerja, uangnya saya yang mengambil, padahal dana pemotongan itu dikembalikan  ke kas negara,” papar Djayardi.

Karena berasa dirugikan nama baiknya telah tercemar, dia berencana akan menuntut balik orang yang melaporkannya itu. “Saya sudah dibuat malu secara umum, saya akan tuntut orang itu kembali atas pencemaran nama baik,” kesal Djayardi.  (mag-3)

SIDIKALANG- Pengerasan jalan penghubung Dusun Lae Mbale-Lae Garut, Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi dan rehabiitasi rumah tidak layak huni menjadi usulan prioritas masyarakat.

Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Golkar, Richard Eddy M Lingga SE, saat kunjungan ke Desa Simungun, Rabu (8/2).
Richard mengatakan, hal utama dalam pembangunan jalan adalah pembebasan lahan. Jika tahapan itu sudah dilewati, dirinya siap memfasilitasi guna ditampung di APBD Sumut paling tidak tahun 2013. Apalagi di sekitarnya terdapat peluang ekonomi, sudah sepatutnya mendapat atensi.

Terkait  usulan  perbaikan rumah tidak layak huni, dia menggariskan, kepala desa harus melakukan pendataan akurat diikuti penyampaian proposal melalui pemerintah kabupaten.

Sementara Rasben Siregar, warga setempat, permukiman di daerahnya terbilang jauh dari ibu kota daerah otonom, namun memiliki prospek cerah dari sisi agribisnis.

Dia juga menjelaskan, ruas jalan yang diharapkan segera diperbaiki sepanjang 4 kilometer. Namun hingga kini, belum dapat dimamfaatkan maksimal lantaran  tidak bisa dilalui kendaraan.

Pembangunan jalan penghubung ini sangat diharapkan, mengingat terdapat 100 hektar lahan tidur yang bakal di fungsikan untuk areal pertanian. (ari)
Untuk rehabilitasi rumah, sepuluhan keluarga  berharap adanya bantuan rehabilitasi. Diantaranya rumah milik Hotner Sihombing (70) dan Sera Sitohang. Rumah mereka hanya beratap lalang dan berdinding tepas.

DAIRI- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia Silima Suak (DPP IKPPI) laksanakan HUT ke-22 sekaligus Pelantikan Pengurus DPP IKPPI periode 2011-2016, Senin (6/2).

Kegiatan tersebut mengusung tema, “Pemuda Pakpak Siap Mengkawal Bumi Sulang Silima Pakpak Silima Suak” yang berlangsung di Gedung Djauli Manik Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Acara diawali kata sambutan Ketua Panitia Jhon Tony Dabutar SH, dilanjutkan Pelantikan Pengurus DPP IKPPI yang diawali pembacaan Surat Keputusan Pengurus No. 04/Kpts/DP.IKPPI/XI/2011 oleh Selamat Ujung, salah seorang Dewan Pendiri.

Selanjutnya, pembacaan Ikrar Patih-patihen dipimpin Raja Usman Efendi Capah dan penyerahan bendera petaka oleh Malem Page Angkat, kepada Ketua Umum DPP IKPPI Ir. Ahmad Padang.

Ardin Ujung mewakili dewan pendiri menegaskan, ada tiga kriteria yang bisa disebut dengan Pakpak yaitu, ada orangnya, ada bahasanya dan ada adatnya.
Dikatakan dia, ketiga kriteria ini menjadi tanda orang Pakpak. “Warga Pakpak bukan saja hanya marga Pakpak yang disebut Pakpak, tapi marga dan warga suku lain yang ada hubunganya dengan Pakpak dan mau mengangkat harkat dan martabat orang Pakpak, itu adalah keluarga besar Pakpak,” tegasnya saat memberikan kata sambutan.

Sementara itu, mewakili DPP IKPPI Drs Naik Angkat MM menegaskan, warga Pakpak harus mengangkat derajatnya sendiri.(mag-14)
Wakil Sekjen DPP IKPPI Ihwan Bancin SH kepada Sumut Pos mengatakan, dengan dilantiknya seluruh pengurus DPP IKPPI yang sah, dapat menjadi wadah organisasi yang dapat menyatukan generasi suku Pakpak Silima Suak sekaligus juga menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan suku lain yang ada di Bumi Sulang Silima Pakpak.