24 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1384

Dukung Ketertiban dan Kemananan Lalu Lintas, Rajudin Sagala Kunjungi Satlantas Polrestabes Medan

FOTO BERSAMA: Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala foto bersama Polrestabes Medan Kompol. Supendi dan lainnya di  Satlantas Polrestabes Medan, Jalan Adi Negoro, Kelurahan Gaharu, Kota Medan, Selasa (20/6/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala, S.Kom, S.Pd.I mengapresiasi sejumlah terobosan yang akan dilakukan Satuan Lalulintas (Satlantas) Polrestabes Medan upaya memberikan ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Kota Medan.

 Hal ini disampaikan H.Rajudin Sagala saat melaksanakan kunjungan ke Satlantas Polrestabes Medan, Jalan Adi Negoro, Kelurahan Gaharu, Kota Medan, Selasa (20/6/2023). Kunjungan Wakil Ketua DPRD Medan ini diterima langsung Wakasatlantas Polrestabes Medan Kompol. Supendi, SH.,MH  dan jajarannya.

 “Pertama saya ucapkan banyak terimakasih atas kinerja Satlantas Polrestabes Medan dalam upayanya menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Medan. Kita juga mengapresiasi terobosan yang sudah dan akan dilakukan Satlantas, salah satunya pemasangan CCTV dan kamera ETLE (tilang elektronik-red),” ucap Rajudin.

 Dalam kesempatan tersebut, politisi PKS ini menyampaikan bahwa pemasangan kamera tilang diharapkan tidak hanya dipasang di jalan jalan protokoler, melainkan di jalan-jalan yang memiliki potensi gannguan ketertiban.

 “Kita sangat mengharapkan pemasangan CCTV juga kamera tilang dipasang di titik-titik rawan kemacetan seperti di dekat pajak dan kawasan lainnya,” ujarnya.

 Disampaikannya, dengan lebih banyaknya pemasangan CCTV dan kamera tilang diharapkan penegakan ketertiban dan keamanan bisa lebih maksimal lagi.

 “Dengan pemasangan CCTV ini, diharapkan tidak hanya soal tilang saja melainkan juga soal ketertiban parkir, kemacetan, tindak kriminal seperti pembegalan dan lainnya di kawasan tersebut bisa terpantau dan dikendalikan,” katanya.

 Anggota DPRD Medan asal Dapil I ini menyampaikan, banyak permasalahan di jalan yang akan terbantu dengan pemasangan CCTV dan kamera tilang termasuk memantau arus kendaraan yang melebihi tonase. “Ini juga sangat penting, kendaraan yang melebihi tonase kadang tidak terdeteksi. Diharapkan dengan adanya CCTV ini bisa terkontrol dengan baik,” sarannya.

 Tidak hanya itu, dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan khususnya lalulintas di Kota Medan pihaknya mengharapkan Satlantas Polrestabes Medan bisa lebih masif lagi melakukan sosialisasi keselamatan berkendaraan.

 “Sosialisasi ini juga tak kalah penting, kita masih menyaksikan banyak masyakat mengabaikan keselamatan dalam berkendaraan seperti tidak memakai helm, menerobosa lampu lalulintas hingga melawan arus,” katanya seraya mengatakan dengan maksimalnya sosialisasi diharapkan masyarakat lebih cerdas dalam berlalulintas.

 Dalam kesempatan tersebut, H.Rajudin Sagala juga mengapresiasi langkah Satlantas Polrestabes Medan yang memberikan pelatihan kepada warga dalam mempermuda pengurusan Surat Izin Mengemudi.

 “Saya kira ini terobosan yang baik, dimana masyarakat bisa difasilitasi dalam ranga pengurusan SIM di Satlantas Polrestabes Medan. Kita juga sangat mengharapkan banyak kemudahan yang didapatkan masyarakat dalam mengurus SIM,” harapnya lagi.

 Dengan banyaknya terobosan yang dilakukan, Rajudin Sagala menyampaikan bahwa DPRD Medan siap mendukung Satlantas Polrestabes Medan dalam mewujudkan program-programnnya.

 “Kita di DPRD tentunya sangat mendukung. Kita akan mengkaji pengalokasian anggaran apakah dengan hibah atau yang lainnya dalam rangka mewujudkan program yang baik ini,” pungkasnya. (map/ila)

Jelang Puncak Haji, Jamaah Diimbau Tak Kuras Energi, Kemenag Fasilitasi Keringanan Ibadah

ANGKUT JAMAAH:Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengangkut jamaah lansia dengan menggunakan mobil golf. istimewa/sumut pos.

SUMUTPOS.CO – Puncak ibadah Haji tinggal hitungan hari. Jamaah diminta tak memaksakan diri mengerjakan ibadah sunnah berkali-kali. Imbauan ini, menurut Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat Dodo Murtado lantaran puncak ibadah haji akan sangat menguras energi. Mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, hingga tawaf Ifadah nantinya.

“Karenanya, menjelang puncak haji, para jamaah lansia, risti dan penyandang disabilitas perlu mengantisipasi dengan tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang menguras tenaga seperti umrah sunnah berkali-kali,” paparnya, kemarin (18/6).

Tahun ini, jumlah jamaah lanjut usia (lansia) memang cukup banyak. Kurang lebih 30 persen lebih dari total jamaah haji. Termasuk, dengan jumlah jamaah kategori risiko tinggi (risti) dan penyandang disabilitas yang juga cukup banyak.

Dodo pun menyampaikan ada berbagai rukhsah atau keringanan ibadah yang perlu diterapkan jamaah untuk mencegah mudharat dan memberi kemudahan bagi jamaah. Misal, ketika jamaah haji sakit dan tidak mampu mengerjakan thawaf dengan berjalan sendiri. Pada kondisi tersebut, jamaah bisa dibantu dengan ditandu atau digendong.

Demikian pula saat Sa’i, bagi jamaah yang tidak dapat berjalan atau ada masalah lain boleh menggunakan kursi roda atau alat lainnya. Saat jamaah tidak bisa melempar jumrah pun sama, ada keringanan dengan diperbolehkan untuk diwakilkan orang lain yang sudah melaksanakannya.

Keringanan lain, lanjutnya, jamaah yang ingin cepat-cepat kembali ke Makkah saat di Mina (sebelum tanggal 13 Dzulhijjah) dibolehkan untuk pergi lebih awal. Yakni, pada 12 Dzulhijjah (nafar awwal). Jamaah yang berhalangan untuk wukuf karena sakit atau melahirkan dapat melaksanakannya di dalam mobil atau ambulans. “Jamaah haji tamattu’ atau haji qiran yang tidak sanggup membayar dam boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari (3 hari ketika sedang berhaji dan 7 hari di Tanah Airnya),” jelasnya.

Keringanan lain pun diberikan saat jamaah tidak bisa melaksanakan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Menurutnya, jamaah boleh hanya sepintas di sana asalkan pada waktu malam hari atau hanya berada di mobil saja. Lalu, Sholat boleh dijamak dan diqashar selama melaksanakan ibadah haji atau umrah. “Semua rukhsah atau keringanan tersebut menunjukkan bahwa aturan-aturan yang ada dalam Islam bukan untuk menyulitkan umatnya,” tegasnya,

Memasuki operasional penyelenggaraan ibadah haji hari ke-27. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga 17 Juni 2023, pukul 24.00 WIB, jumlah calon jamaah haji (CJH) Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi berjumlah 171.414 orang atau 446 kelompok terbang. Jumlah tersebut termasuk jamaah gelombang II yang telah tiba di Makkah berjumlah 68.996 orang atau 179 kelompok terbang. Kemudian, 1.105 orang atau 4 kloter jamaah haji kuota tambahan.

Sementara, untuk jamaah haji khusus, total jamaah yang telah berada di Saudi mencapai 8.670 jamaah yang tergabung dalam 144 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Sementara itu, layanan katering juga telah disiapkan saat fase puncak haji di Arafah – Muzdalifah – Mina (Armina). Ketua PPIH Arab Saudi 1444 H/2023 M Subhan Cholid menyebutkan, saat ini kuota haji dunia telah kembali normal. Kuota haji Indonesia juga mencapai 229 ribu. Kepadatan di Makkah pun terus terlihat dan akan terus bertambah menjelang puncak haji. “Karena kondisi lalu lintas yang sangat padat dan para juru masak juga sudah dikonsentrasikan ke Armina, maka layanan katering di Makkah dihentikan sementara pada sehari sebelum puncak haji dan dua hari setelah Armina,” tandasnya.

Sementara itu, pada musim haji kali ini, jumlah jamaah haji lansia mencapai 66.943 mencapai 31,8 persen dari seluruh kuota. Tingginya jumlah jamaah haji lansia tahun ini, menjadi perhatian PPIH Arab Saudi bidang kesehatan.

Salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian terbanyak dari jamaah haji adalah penyakit jantung. Hingga hari ke-25 penyelenggaraan ibadah haji, terdapat 42 dari 78 jamaah haji meninggal di Arab Saudi disebabkan oleh penyakit jantung. Penanggungjawab Medis KKHI Makkah dr. Muhaimin Munizu, Sp.JP menyampaikan bahwa penyakit jantung dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko seperti usia dan penyakit komorbit.

Muhaimin menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki usia di atas 45 tahun pada laki-laki dan di atas 55 tahun pada wanita berisiko terkena penyakit jantung. Dari segi usia, fenomena peningkatan jumlah jamaah haji lansia tahun ini, menjadi peringatan pada pemantauan pelayanan kesehatan terutama terkait penyakit jantung. “Faktor risiko kedua adalah penyakit komorbit seperti hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan kolesterol yang dapat menimbulkan risiko terkena penyakit jantung,” katany. Melalui Kartu Kesehatan Jamaah Haji (KKJH) diketahui banyak jamaah haji lansia kita memiliki penyakit penyerta tersebut.

Lebih lanjut, Muhaimin menyampaikan bahwa ditemukan juga jamaah haji yang sudah dalam terapi penyakit jantung koroner atau dengan gagal jantung. Oleh karenanya jamaah haji dengan riwayat penyakit jantung dan faktor risiko. Dengan mengetahui kondisi ini, jadi prioritas bagi petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan terus menerus.

Kegiatan fisik yang melampaui kemampuan juga menjadi pencetus gangguan akut pada jantung atau serangan jantung. Sehingga harus sering olahraga agar tidak lelah. Apalagi ada perbedaan cuaca yang ekstrem di Saudi. “Banyak jamaah haji sakit yang dirujuk di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi, dengan keluhan serangan jantung, mayoritas sebelumnya menjalani aktifitas fisik yang berat seperti umrah,” katanya. Muhaimin menambahkan, biasanya pasien mengalami serangan jantung pasca melakukan tawaf atau sai.

Muhaimin menyampaikan bahwa jamaah haji dengan penyakit jantung masih bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Namun harus disesuaikan dengan kemampuan dan tidak memaksakan diri. Untuk itu disarankan menggunakan bantuan kursi roda. “Selain itu jamaah haji juga diimbau untuk menjalankan aktifitas pada malam hari untuk menghindari cuaca panas yang ekstrim,” bebernya. (mia/lyn/jpg)

Kepesertaan Aktif JKN Jadi Syarat Wajib Urus SIM Berpotensi Maladministrasi

Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana Kepolisian menerapkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi syarat untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), mendapat sorotan tajam dari pengamat hukum Farid Wajdi. Dia menilai, kebijakan tersebut bakal menimbulkan masalah dan berpotensi maladministrasi.

Menurut Farid, dijadikannya JKN sebagai syarat dalam mengurus SIM, seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ditindaklanjuti dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, secara administrasi dan hukum akan menimbulkan masalah.

Farid menjelaskan, setidaknya ada dua masalah yang perlu diketahui. Yakni pertama, pengurusan SIM dan STNK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, tentang kepolisian dan UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan (LLAJ). Sedangkan penerbitan BPJS, lanjutnya, dituangkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Karena itu, Founder Ethics of Care ini menegaskan, jika dirujuk dari jenis perundang-undangan yang berbeda tersebut, jelas instruksi presiden dan peraturan turunannya dapat dianggap cacat prosedur formil untuk pengaturannya. Kebijakan ini berpotensi maladministrasi apabila seluruh pelayanan publik harus mensyaratkan adanya BPJS, karena selain menerbitkan SIM dan STNK, syarat untuk membeli rumah juga perlu surat BPJS. “Dulu, publik juga menolak uang iuran televisi yang mendompleng pada kutipan uang kebersihan, dan lain sebagainya,” katanya kepada Sumut Pos di Medan, Senin (19/6).

Selanjutnya, sambung Farid, masalah yang kedua, yaitu perlindungan data peserta. Sebab dalam sistem BPJS berkaitan dengan kerahasiaan data pasien yang jelas dilindungi oleh UU dan berpotensi penyebarluasan data privasi menjadi masalah serius dalam perlindungan hak dasar warga negara. “Bagaimana perlindungan data pribadi kepesertaan JKN?. Untuk itu masyarakatlah yang dirugikan dari diberlakukannya kebijakan tersebut,” bebernya.

Farid menyarankan, ada baiknya melakukan upaya pengujian Inpres Nomor 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Mahkamah Agung (MA), karena dianggap bertentangan dengan UU tersebut. “Kemudian, melaporkan berbagai macam tindakan maladministrasi penggunaan BPJS kepada Ombudsman RI, sebagai lembaga negara yang menerima aduan masyarakat perihal maladministrasi pelayanan publik,” imbuhnya.

Lalu, tambahnya, upaya lainnya yakni, peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, kata Farid lagi, seharusnya ada regulasi yang menjamin semua masyarakat tidak mampu dan miskin dijamin menjadi anggota penerima bantuan iuran, sehingga masyarakat tidak mampu merasa terproteksi dan tercukupi pembiayaan jaminan kesehatannya. “Kalau persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menambah kepesertaan BPJS Kesehatan, sepatutnya yang dilakukan adalah optimasi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, khususnya yang belum jadi peserta,” tandasnya.

Diketahui, kepesertaan aktif JKN juga bakal dijadikan syarat untuk pembuatan SIM ini tercantum dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. “Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional,” tulis Perkap di Pasal 9 Ayat (1) poin 3a, dikutip JawaPos.com, Minggu (18/6).

Selain itu, pemohon SIM juga diharuskan melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata dan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

Selain kepesertaan aktif JKN, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga akan memberlakukan syarat wajib menyertakan sertifikat mengemudi untuk pembuatan SIM bagi segala jenis kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Hal ini dirasa akan membuat warga yang hendak membuat SIM mesti mengeluarkan uang lagi. Lantas, berapa biaya untuk mendapatkan sertifikat pendidikan mengemudi dari sekolah mengemudi?

JawaPos.com (grup Sumut Pos) mencoba bertanya ke salah satu sekolah mengemudi yang mempunyai beberapa cabang di Jakarta. Sekolah mengemudi ini mengaku sudah terakreditasi oleh Kemendiknas dan Kemenakertrans.

Hingga saat ini, sekolah mengemudi itu mengaku hanya mengeluarkan sertifikat pendidikan untuk yang belajar mengemudikan mobil. Itu pun mesti ikut kursus mengemudi dahulu dengan berbagai durasi dan harga yang berbeda. “Sertifikat untuk yang latihan mobil di sini. Kalau tanpa latihan tidak ada sertifikat,” ujar Customer Service sekolah mengemudi itu saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/8).

Adapun sertifikat itu juga bisa didapatkan usai pelatihan sekaligus dengan SIM A terhadap orang yang belajar kursus mengemudi di tempat tersebut. “Sertifikat yang paket plus SIM,” jawabnya.

Dengan kata lain, di sekolah mengemudi ini, tak hanya bisa dapatkan sertifikat, tapi juga bisa langsung dapatkan SIM-nya. Terkait harga untuk mendapatkan sertifikat itu bervariasi. Mulai dari yang termurah mulai dari Rp1.390.000-Rp3.500.000. Harga ini sudah termasuk dengan kursus mulai dari durasi 4-12 jam.

Sebagai catatan, hingga kini sekolah mengemudi itu baru hanya mengeluarkan sertifikat pendidikan mengemudi untuk kendaraan roda empat atau mobil. Sedangkan motor mereka mengaku tak ada sertifikat.

Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus memastikan syarat sertifikat mengemudi untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bukan untuk memberatkan masyarakat. Melainkan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. “Kita bukan mau memberatkan masyarakat, enggak,” kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/6).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, dengan masuk ke sekolah mengemudi pengendara digarapkan bisa lebih memahami etika berkendara. Lalu pengendara juga akan lebih mudah menjalani tes pembuatan SIM di kantor polisi. “Sebaiknya sekolah dulu biar pintar, nanti kalau sudah sekolah baru tahu dia (pentingnya etika lalu lintas), kita mau dapat sarjana juga sekolah dulu,” jelas Yusri. (jpc/dwi/adz)

Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina, Lemparan Arhan Bikin Tango Kewalahan

KECOH: Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinan berusaha mengecoh pemain Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (19/6) malam. istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tadi malam. Tim Garuda menyerah 0-2 lewat gol yang dicetak Leandro Paredes dengan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-38. Dan gol dari sundulan Cristian Romero usai memanfaatkan sepak pojok Giovani Lo Celso di babak kedua.

Meski demikian, Asnawi Mangkualan dan kawan-kawan tampil spartan alias gagah berani, tangguh, dan tak kenal menyerah. Bahkan, Timnas Indonesia mampu beberapa kali mengancam gawang Tim Tango lewat lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan.

Serangan Indonesia melalui lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan yang membuat barisan pertahanan Argentina, termasuk kiper Emiliano Martinez panik. Setidaknya terdapat lima lemparan ke dalam Arhan rasa tendangan bebas yang mampu mengancam pertahanan Argentina.

Bahkan dari beberapa lemparan ke dalam Arhan berhasil menciptakan

peluang untuk Indonesia. Seperti pada menit ke-53 sundulan Elkan Baggott meneruskan lemparan ke dalam Arhan berpeluang menjadi gol, namun dapat ditepis Emiliano Martinez.

Kemudian pada menit ke-58 lemparan ke dalam Arhan dapat diantisipasi Emiliano Martinez, namun bola liar jatuh ke kaki Rizky Ridho. Sayangnya tembakan Rizky Ridho masih melenceng ke sisi kiri gawang Argentina.

Sesuai prediksi, Albiceleste tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Sesaat peluit kick off berbunyi, seketika pula Argentina menguasai permainan.

Tempo pertandingan berjalan lambat. Perlahan Argentina menusuk pertahanan Indonesia. Pada menit ke-10 sepakan Exequiel Palacios diblok Ernando Ari. Argentina sempat pula mendapatkan peluang setelah Ernando melakukan kesalahan dalam mendistribusikan bola, namun keadaan bisa diantisipasi.

Shot on target dari Nicolas Gonzalez pada menit ke-13 masih bisa ditangkap dengan baik oleh Ernando. Sesaat kemudian sepakan Giovani Lo Celso bisa diblok dan menghadirkan tendangan sudut. Peluang lain hadir bagi Argentina pada menit ke-17 melalui Nico Gonzalez yang masih bisa ditepis Ernando.

Sebuah kans dari Indonesia hadir pada menit ke-26. Sebuah pressing Skuad Garuda di daerah pertahanan lawan membuat Rafael Struick punya kesempatan menembak, namun bola keburu direbut lawan.

Kesalahan Jordi Amat di lini belakang pada menit ke-30 membuat lini pertahanan Indonesia berada dalam ancaman. Peluang Facundo Buonanotte dan Julian Alvarez tak berbuah gol berkat usaha jatuh bangun Elkan Baggott, Rizky Ridho, dan Ernando mengamankan gawang.

Pada menit ke-38 Argentina mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-0. Sepakan jarak jauh dari Leandro Paredes membobol gawang Ernando. Julian Alvarez gagal memanfaatkan peluang pada menit ke-44. Sepakannya masih melebar. Sementara Ivar Jenner pun juga tak bisa menuntaskan kans pada menit-menit akhir laga babak pertama.

Pada babak kedua, Pratama Arhan masuk menggantikan Shayne Pattynama dan Dendy Sulistyawan menempati posisi Dimas Drajad. Memasuki menit ke-53 sebuah lemparan ke dalam dari Arhan disambut Elkan Baggott. Emi Martinez harus bekerja keras menepis bola.

Argentina menambah keunggulan berkat gol Cristian Romero yang memanfaatkan sepak pojok Giovani Lo Celso pada menit ke-55. Tiga menit berselang, lemparan Arhan kembali menimbulkan gonjang-ganjing di lini pertahanan Argentina. Martinez memilih maju ke depan, bola rebound gagal dimanfaatkan. Lemparan ke dalam Arhan benar-benar membuat pertahanan Argentina kerepotan. Pada kesempatan ketiga, lemparan Arhan kembali membuat Martinez keluar dari sarang.

Timnas Indonesia terlihat lebih berani menyerang pada babak kedua, namun tidak bisa memaksimalkan momen ketika menguasai bola. Argentina pun masih cukup apik dalam mengontrol pertandingan dan kembali menguji ketangguhan Ernando Ari di bawah mistar gawang. Keberadaan Alejandro Garnacho yang menjadi pemain pengganti menghadirkan dimensi baru dalam penyerangan Tim Tango.

Tendangan Ernando yang membnentur pemain Argentina nyaris masuk ke gawang Indonesia pada menit ke-83. Pada masa injury time, Ernando melakukan penyelamatan atas sepakan Garnacho dari dalam kotak penalti. Skor 2-0 untuk Argentina terjaga hingga laga bubar. (bbs/adz)

Ada Pungli Rp4 M di Rutan KPK

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap para tahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK. Diduga, pejabat Rutan KPK menerima pungli dari para tahanan kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp4 miliar

TEMUAN ini merupakan hasil pengutusan Dewas KPK, bukan laporan dari masyarakat. Dewas KPK memastikan akan menertibkan para insan KPK yang bermain praktik korup.

“Tanpa pengaduan. Jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan tidak, siapa saja, kami tidak pandang,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6). Albertina menjelaskan, jumlah pungli itu bukan terbilang kecil, hingga berjumlah Rp4 miliar. Menurutnya, jumlah itu merupakan temuan sementara dari Desember 2021 sampai Maret 2022.

“Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara,” papar Albertina.

Albertina memastikan, jumlah itu akan terus bertambah. Terkait masalah pidana akan ditangani oleh pimpinan KPK, sementara permasalahan dugaan pelanggaran kode etik akan ditangani Dewas KPK.

“Ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan. Masalah kode etiknya, kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi, nanti setelah semua teman-teman juga akan mengetahui siapa saja yang dibawa ke sidang etik,” tegasnya.

Albertina pun meminta pimpinan KPK Firli Bahuri Cs menindaklanjuti dugaan tindak pidana berupa pungutan liar (pungli) miliaran rupiah tersebut. Menurut Albertina, pihaknya tidak bisa menangani lebih jauh perbuatan tersebut lantaran sudah masuk ranah pidana. Berdasarkan Undang-undang KPK, Dewas KPK sebatas menangani kasus dugaan etik internal KPK.

Albertina juga mengatakan, modus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan atau rutan KPK dilakukan secara transaksi tunai hingga transfer ke rekening. Albertina menjelaskan, jika dilakukan dengan cara transfer, pelaku menggunakan rekening pihak ketiga.

“Pungutan-pungutan itu dilakukan ada berupa setoran tunai atau menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya,” kata Albertina Ho saat konferensi pers di Gedung Dewas KPK, Senin 19 Juni 2023. Namun, kata Albertina, dirinya tidak ingin menjelaskan secara detail soal modus karena sudah masuk ke ranah pidana. “Kami tidak bisa menyampaikan secara transparan di sini, karena ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan yang didampingi juga oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi, kemudian Direktur Penyelidikan, kami sudah menyerahkan pada hari Selasa, 16 Mei 2023, untuk menindaklanjuti masalah pidananya,” ujarnya.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pun membenarkan temuan pungli di Rutan KPK tersebut. “Benar Dewan Pengawas KPK telah menemukan, dan membongkar kasus terjadi pungutan liar (pungli) di Rutan KPK,” kata Tumpak Hatorangan Panggabean.

Menurut Tumpak, temuan itu telah disampaikan ke pimpinan lembaga antikorupsi. “Untuk itu, Dewas KPK telah menyampaikan kepada pimpinan KPK agar ditindaklanjuti, dengan dilakukan penyelidikan karena ini tindak pidana,” jelasnya.

Sementara, KPK mengaku sudah membuka penyelidikan terkait dugaan pungutan liar (pungli) miliaran rupiah yang terjadi di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) tersebut. “Saat ini status untuk prosesnya sedang dilaksanakan penyelidikan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di kantornya, Jakarta, Senin (19/6) malam.

“Jadi, temuan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ya, oleh oknum di Rutan KPK sedang ditangani dan saat ini pada proses penyelidikan,” sambungnya.

Asep menegaskan, KPK tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum ini. Sejauh ini dugaan pungli yang diberikan para tahanan kasus korupsi kepada terduga pejabat Rutan KPK mencapai Rp4 miliar. “KPK saya kira dari sepengetahuan saya sejak awal saya bergabung di tahun 2006 sampai dengan saat ini menganut istilahnya itu zero toleransi,” tutur Asep.

“Jadi, tidak ada juga rekan-rekan yang melakukan tindak pidana korupsi lalu dibiarkan. Kita tindak sesuai dengan perbuatannya,” imbuhnya.

Asep juga menyebutkan, pihak rutan yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut sudah diganti. “Secara administrasi, ya itu sudah dilakukan. Jadi mereka-mereka yang terindikasi sudah diganti,” katanya.

Asep tak mengungkap pihak rutan KPK mana yang diganti. Namun dia kembali menegaskan, KPK masih mempelajari dan mendalami temuan di lapangan, termasuk indikasi keterlibatan kepala rutan (Karutan). “Ya (kalau) Karutan kita sedang pelajari. Karutan yang mana, waktu yang mana, sampai mana jadi juga tidak ingin menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti, jadi kejadian ini, ini yang harus bertanggung jawab pada periode yang mana, siapa,” ungkap Asep.

Temuan dugaan sarang pungli di Rutan KPK sedang dalam penyelidikan. Lembaga Antikorupsi memastikan segera menetapkan tersangka. “Kita akan umumkan tersangkanya, nanti juga akan dikonperskan,” ujar Asep.(jpc/bbs/adz)

 

Bupati Deliserdang Daftar Bacalon DPR RI, Keputusan Pengunduran Diri Ashari Tunggu Mendagri

BACAKAN: Sidang Paripurna DPRD Deliserdang pembacaan surat pengunduran diri Bupati Deliserdang di Ruang DPRD Deliserdang.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Surat pengunduran diri Ashari Tambunan sebagai Bupati Kabupaten Deliserdang dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Deliserdang, Senin (19/6). Rapat paripurna yang dipimpin Wakil DPRD Deliserdang Drs T Akhmad Tala’a dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi atas jawaban Bupati Deliserdang ini tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2022.

Di sela sela-sela sidang tersebut pihak Sekretariat DPRD Deliserdang membacakan surat masuk termasuk surat dari Bupati Deliserdang Ashari Tambunan perihal pengunduran dirinya dari Jabatan Bupati Deliserdang.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Deliserdang Binsar Sitanggang menyampaikan surat pengunduran diri Bupati Deliserdang.

“ Surat pengunduran diri dari Bupati Deliserdang Ashari Tambunan karena mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai PKB,,” sebut Binsar Sitanggang.

Menanggapi hal itu Wakil Pimpinan DPRD Deliserdang Dr H Nusantara Tarigan Silangit SE MM MH. menyebutkan pihaknya akan memproses surat tersebut.

“Selanjutnya pimpinan DPRD Deli Serdang akan memproses surat keputusan pengunduran diri Bupati Deliserdang. Dan menunggu hasil dari Mendagri pengesahan penguduran diri itu,” kata Nusantara Tarigan Silangit disela sela usai rapat Paripurna.

Hadir pada sidang Paripurna tersebut Sekda Kabupaten Deliserdang H Timur Tumanggor SSos MA, Wakil DPRD Kabupaten Deliserdang Drs Amat Tala’a , Amit Damanik dan para anggota DPRD sebanyak sekitar 25 orang serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang.

Sebelumnya rapat paripurna dibuka secara resmi pimpinan sidang Paripurna an Drs Amat Tala’a (Wakil DPRD Deliserdang) dan diakhiri penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Deliserdang. (btr/azw)

Jokowi Pamer Taman Anggrek dan Ikan Arwana Merah

JALAN-Jalan di taman: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Kaisar Jepang Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (19/6). Jokowi mengajak tamunya ke Griya Anggrek di Kebun Raya Bogor. Kunjungan ini menjadi kunjungan bilateral pertama Kaisar Naruhito sejak naik tahta pada 1 Mei 2019.

SUMUTPOS.CO – Kemarin (19/6), Kaisar Jepang Naruhito dan permaisuri Masako diterima Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana di Istana Kepresidenan Bogor. Yang berbeda dari kunjungan kali ini, Jokowi mengajak tamunya ke Griya Anggrek di Kebun Raya Bogor. Kunjungan ke Indonesia ini pun menjadi kunjungan bilateral pertama Kaisar Naruhito sejak naik tahta pada 1 Mei 2019

IRING-IRINGAN kendaraan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako tiba di pintu gerbang Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB. Iring-iringan semarak dengan pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik dari pasukan pengaman presiden (Paspampres) yang turut menyambut. Dentuman meriam sebanyak 21 kali menjadi penyambutan tamu negara.

Dalam kunjungannya, Kaisa Naruhito didampingi beberapa jajarannya. Seperti Head of Official Suit Fukuda Yasuo, Duta Besar Jepang untuk RI Kanasugi Kenji, Grand Steward of the Imperial Household Nishimura Yasuhiko, Grand Chamberlain to the Emperor Bessho Koro, Grand Master of the Ceremonies Imperial Household Ihara Junichi, dan Press Secretarty to the Emperor Shiojiri Kojiro.

Setelah memperkenalkan masing-masing delegasi, Jokowi mengajak tamunya berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai. Setelah itu, keempatnya menuju veranda belakang Istana Bogor. Kepala Negara sempat memamerkan ikan arwana super red kepada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Ikan arwana jenis ini banyak ditemukan di sungai Kalimantan Barat. Terakhir, rombongan meninjau koleksi anggrek di Kebun Raya Bogor.

Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dapat memperkokoh fondasi persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Jepang. “Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi kunjungan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri,” katanya. Menurutnya, fondasi yang kokoh sangat diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis kedua negara di situasi dunia saat ini. Presiden pun berharap kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri mampu memberikan kesan baik bagi persahabatan kedua negara.

Pada kesempatan yang sama, Kaisar Jepang Naruhito menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diterimanya. Apalagi telah mengajak ke Kebun Raya Bogor. “Saya sangat berharap bahwa pertukaran antara generasi muda kedua negara akan makin mengembangkan persahabatan antara kedua negara,” ucap Kaisar Naruhito.

Selama di Indonesia, dia berusaha untuk memperdalam pemahaman tentang budaya Indonesia yang beragam. Dia juga setuju bahwa pertemuan ini merupakan unjuk persahabatan dua negara.

Naruhito merasa senang diajak berkeliling. Apalagi melihat anggrek. “Kami melalui kebun raya dan melihat berbagai anggrek secara detil,” katanya.

Jokowi memang yang mengemudi mobil golf yang dikendarai bersama Naruhito dan Permaisuri Masako. Mereka berkendara dari Istana Kepresidenan Bogor hingga Taman Anggrek di Kebun Raya Bogor.

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia. Ibu Negara Iriana mengajak Permaisuri Masako menyaksikan proses pembuatan kain batik saat Jokowi dan Naruhito mengadakan pertemuan empat mata. Motif yang dibatik adalah Pisang Balen yang bermakna sekali datang akan kembali lagi.

Keduanya juga menyaksikan pelukis difabel Benediktus Anfield melukis ikan koi. Selanjutnya, keduanya menuju lokasi pameran batik Jawa Hokokai yang merupakan pengaruh dari budaya Jepang. (lyn/jpg)

 

Jelang Pilgubsu 2024, Edy Pastikan Tak lagi Didampingi Ijeck

BERSAMA: Gubsu Edy Rahmayadi (kiri) dan Wagubsu Musa Rajeckshah saat keduanya bersama.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi telah memastikan diri akan bertarung pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024 mendatang. Namun, Edy tidak akan lagi berpasangan dengan Musa Rajekshah alias Ijeck, wakil gubernurnya saat ini. “Nggak (sama Ijeck),” ujar Edy di Medan, Senin (19/6).

Edy kemudian menjelaskan alasannya tidak lagi berpasangan dengan Ketua DPD I Golkar Sumut di Pilgub 2024. Menurut Edy, tinggi dia dan Ijeck berbeda sehingga membuat mereka sulit difoto bersama. “Tingginya beda. Tingginya waktu foto berbeda, kalau foto kan susah,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah hal itu disebabkan karena hubungannya dengan Ijeck sedang tidak baik-baik saja, Edy membantah hal itu. Dia mengaku alasannya tidak maju lagi bersama dengan Ijeck hanya karena permasalahan tinggi badan. “Tidak, karena tingginya beda,” ujar Edy.

Sebelumnya, Ijeck mengaku hubungannya dengan Gubsu Edy Rahmayadi sedang tidak baik. Ijeck menyampaikan saat diwawancarai wartawan TV beberapa waktu yang lalu.

Saat itu, Ijeck menyampaikan jika hubungannya dengan Edy yang tidak baik-baik saja bukan lagi sebuah rahasia. (jpc/azw)

Desak Bawaslu agar Surati KPU, PIA Ingin Lapor Sumbangan Kampanye Tetap Diwajibkan

DATANGI BAWASLU: Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi gedung Bawaslu RI, Senin (19/6).

SUMUTPOS.CO – Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi kantor Bawaslu RI, agar terbit rekomendasi kepada KPU supaya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tetap berlaku.

“Bawaslu harus segera menerbitkan rekomendasi kepada KPU untuk segera menetapkan kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK Pemilu 2024,” ujar aktivis PIA, Valentina Sagala, di kantor Bawaslu RI pada Jakarta Pusat, Senin (19/6).

Valentina menilai LPSDK sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menghasilkan pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi. Dia menyebut KPU harus kembali mewajibkan LPSDK di Peraturan KPU.

“Menuntut KPU menetapkan kewajiban bagi peserta pemilu untuk menyusun dan melaporkan LPSDK pada periode masa kampanye dan sebelum pemungutan suara, sebagaimana telah diterapkan sejak Pemilu 2014,” katanya.

Selain itu, dia juga mendesak KPU, Bawaslu dan DKPP melakukan rapat tripartit. Dia menuturkan hal itu untuk memastikan KPU mengatur kewajiban peserta Pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK, disertai pengawasan oleh Bawaslu.

Aktivis PIA lainnya, Judhi Kristantini, mengatakan penghapusan LPSDK telah menimbulkan kontroversi. Dia menyebut dengan penghapusan LPSDK, maka telah menghancurkan simbol integritas.

“Kenapa kami memandang ini sebuah hal yg sangat penting dan juga krusial? Karena penghapusan LPSDK bagi kami itu adalah penghancuran sebuah simbol integritas di mana transparansi dan akuntabilitas itu dihancurkan,” katanya.

“Meski kita tahu bahwa integritas ada suatu hal yang dari hari ke hari dari masa ke masa selalu dipertanyakan. Tetapi dengan tidak adanya LPSDK ini semakin meniadakan bagaimana kami bisa melanjutkan proses pengajaran kepada publik mengenai transparansi dan akuntabilitas,” sambung dia.

Sebab itu, dia mendorong Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU agar mengembalikan LPSDK. Selain itu, juga meminta agar dilakukan rapat tripartit bersama DKPP, KPU dan Bawaslu.

“Kami akan terus konsisten bersama gerakan ini untuk mendorong KPU dengan meminta bantuan Bawaslu, mendorong untuk adanya diskusi tripartit juga dengan DKPP. Ini adalah langkah serial yang kami akan tempuh untuk mengingatkan KPU mengembalikan kembali LPSDK ke dalam aturan-aturan yang memang sudah dirpaktikkan dan sudah berhasil dipraktikkan oleh KPU atau Pemilu kita selama ini,” ungkapnya.

Komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan penghapusan kewajiban LPSDK untuk Pemilu 2024 didasarkan pada alasan tidak adanya aturan dalam UU Pemilu. Alasan lainnya, parpol-parpol tidak punya cukup waktu untuk melapor.

Menurutnya penyumbang dana kampanye juga mesti dari kelompok yang berbadan hukum. Ia menilai pertimbangan keputusan itu sudah ditinjau bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu,” kata Idham dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, 29 Mei lalu.

Di sisi lain, KPU juga kini menyiapkan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), yakni alat KPU menjamin transparansi Kekening khusus Dana Kampanye (RKDK) peserta pemilu. RKDK akan menjadi tempat seluruh penerimaan dana kampanye berbentuk uang sebelum digunakan kampanye. (jpc/dtk/azw)

Geng Motor Bikin Resah Warga Desa Klumpang

PENYISIRAN: Petugas melakukan penyisiran lokasi latihan geng motor di sekitar Desa Kelumpang Kecamatan Hamparanperak, Deliserdang, Minggu (18/6).

HAMPARANPERAK, SUMUTPOS.CO – Begal kerap membuat onar masya­rakat maupun pengguna ja­lan. Aksi begal kali ini, di­duga dilakukan geng motor. Kelompok geng motor kini terang-terangan dengan me­la­kukan latihan yang diambil warga di sekitar Desa Kelum­pang Kecamatan Hamparanperak, Deliserdang, Minggu (18/6)

Menurut sumber kegiatan para komplotan begal geng motor, melakukan aksi latihan dalam jumlah besar di area perkebunan PTPN 2 di tebu-tebu, pada malam hari yang dipandu ketua gank motor.

Sumber juga mengatakan, para pengikut komplotan begal dan genk motor berusia remaja dengan latihan layak­nya latihan prajurit TNI dengan melakukan tiarap, serta latihan lainnya.

Para pelatih tak segan-segan menghajar komplotan yang bergabung dalam latihan, yang dilakukan pelatih atau ketua komplotan begal ke­pada anggota yang tergabung dalam latihan.

“Menurut sumber, bagi remaja yang sudah tergabung tak bakal bisa keluar maupun lepas dari pantauan begal de­ngan melakukan, penyiksaan yang amat pedih bagi ang­gota yang keluar dari komplotan begal.

Foto yang beredar terkait anggota geng motor melakukan latihan di Areal Perkebunan Tebu PTPN 2 Hamparanperak itu langsung direspon petugas. Polsek Hamparanperak beserta Babinsa dan Kepala Desa Klumpang­kebun mengecek lokasi yang diduga tempat latihan para geng motor tersebut, Minggu, (18/6).

Berdasarkan Informasi bahwa foto tersebut dilakukan oleh sekelompok remaja yang tergabung di dalam kelompok Geng Motor INSIEME di areal perkebunan Tebu PTPN Di Jalan Pasar 3 Luar, Dusun 8 Desa Klumpangkebun, Kecamatan Hamparanperak, Deli Serdang. Senin (19/6).

Berdasarkan informasi yang di himpun Polsek Hamparanperak, para pelaku di duga berinisial,D, ketua kelompok Genk motor INSIEME, warga, Gang Setia Desa Klum­pang­kampung,

“D anggota genk motor warga,Dusun 1 Sidorame Timur, Desa Klumpangkebun dan anggota lainya telah terdata, Polsek Hamparan Perak akan menindaklanjuti dari kegiatan tersebut,” ujar Ka­polsek Hamparanperak, Kompol Zainal Muhlisin, ketika dikonfirmasi Sumut Pos melalui telepon selulernya. (mag-1/azw)

1...1,3831,3841,385...15,668Page 1,384 of 15,668

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor