LANGKAT- Sepekan mogok dan merasa tak direspon, karyawan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Rayon Tengah didampingi Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) dan Serikat Pekerja Merdeka (SP-Merdeka) mendatangi DPRD Langkat di Stabat, Selasa (13/3).

Karyawan menekankan, bila tidak juga ditanggapi maka meminta PT LNK ditutup. Beberapa perwakilan karyawan menyebutkan, sudah lelah dan terkesan dipermainkan menejemen perusahaan asing asal Malaysia tersebut.

“Aksi mogok secara industrial kita lakukan, namun tidak satupun aspirasi kita dilaksanakan dan direalisasikan. Kami minta DPRD Langkat menjembatani permasalahan ini dan memanggil pihak-pihak terkait yakni Direksi PT LNK maupun Direksi PTPN2. Karena kita sudah resah dan bila tuntutan tidak juga terealisasi, maka PT LNK dibubarkan saja dari bumi Langkat ini,” kata Ketua Korwil SP-Bun Rayon Tengah PTPN2  (Persero), Berawijaya Meliala, dan Korwil SP Merdeka, Nengah Sembiring dihadapan Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun didampingi Wakil Ketua Abdul Khair.

Wakil Ketua DPRD, Khair, setelah mendegar penjelasan karyawan dan Pengurus Perkebunan, baik secara pribadi maupun kelembagaan siap mempertaruhkan diri, bila kasus dimaksud tidak tuntas dan PT LNK maupun PTPN2 tidak menanggapi aspirasi tuntutan karyawan termasuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, siap menerima sanksi hingga dicopot sebagai anggota dewan.

Karenanya, politisi asal PBB ini meminta karyawan bersatu menjaga kebersamaan, sebab derita karyawan menurut dia merupakan kepedihan wakil rakyat (DPRD) selama ini. Menyikapi hal itu, DPRD akan mengundang Direksi PT LNK dan PTPN2, jika tidak ditanggapi sampai tiga kali maka DPRD Langkat bersama aparat kepolisian akan menghadirkan melalui upaya paksa, meminta pertanggungjawaban atas tuntutan karyawan.

“Kita tidak mau (Langkat) ini hanya jadi limbah permasalahan PT LNK. Permasalahan karyawan telah berlangsung 3 tahun, namun terus terkatung-katung sedangkan hasilnya dikuras dan dinikmati di luar daerah Langkat oleh para pejabatnya. Jadi kalau kita terus menerima limbah masalah, kita usir saja PT LNK dari Langkat ini,” seru Khair.(mag-4)

SIANTAR-Wali kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus SE sudah bisa diperiksa sebagai status tersangka atas pengaduan Pers dan LSM yang tergabung dalam forum solidaritas pers dan LSM Siantar-Simalungun (FSPLSS). Sebab, pelapor telah memberikan bukti permulaan yang sudah cukup bukti, yakni keterangan saksi dan alat bukti koran.

Hal demikian diungkapkan Sarbudin Panjaitan SH MH dosen STIH YNI Jalan Merdeka, Pematangsiantar, Selasa (13/3). Ia mengutarakan kalau status tersangka menjadi terdakwa, maka seorang kepala daerah sudah bisa diberhentikan sementara.

“Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang disangkakan kepada wali kota Siantar bukan tindak pidana ringan. Ancaman hukumannya 9 bulan. Tidak ada kekhususan penanganan kasus pidana terhadap pencopet dan kepala daerah. Semua sama di depan hukum,” ujar Sarbudin.

Lanjut Sarbudin, dengan bukti permulaan tinggal bagaimana pelapor mendesak Polres untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (terlapor, red). “Tapi harus ada izin dari Mendagri dan Presiden, karena yang dilaporkan kepala daerah,” terangnya.   (gir/osi/smg)

PAKPAK BHARAT- Penerapan standar ISO 9001:2008 di jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki orientasi utama untuk kepentingan masyarakat. “Penerapan ini untuk kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Sustra Ginting, Asisten II Setdakab Pakpak Bharat, Selasa (13/3).

Dikatakannya, hingga saat ini sesuai tahapan yang seharusnya dijalani, pihaknya sudah masuk dalam tahap pembuatan dokumen, dan pada saat launching nanti, Pemkab akan merealisasikannya secara langsung kepada masyarakat.

“Kita bisa lihat pada Catatan Sipil sekarang untuk pelayanan KTP sudah dapat dilakukan dalam waktu 10 menit setelah melalui tahapan pemberkasan ditingkat desa dan kecamatan,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, pada bidang perizinan, kini 26 jenis perizinan dapat diurus di kantor Pelayanan satu Pintu, sudah dapat diakses secara langsung melalui internet, mulai dari aplikasi, informasi, proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Semua sudah dapat dilakukan secara praktis, efektif, efisien dan murah,” tutur Sustra Ginting. (mag-14)