MEDAN- Kehadiran organisasi Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) di Medan diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat Pujakesuma Sumatera Utara dan Kota Medan lewat usaha kecil dan menengah.

Untuk menyelarasan hal itu, perlu dukungan dari berbagai pihak terutama seluruh perkumpulan masyarakat Jawa di Sumatera Utara.

“Tentunya kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Pujakesuma Medan, Pimpinan Wilayah dan tentunya Pujakesuma Pusat untuk merealisasikan hal ini demi meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pujakesuma,” ujar Ketua Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma yang baru dilantik, Drs Hendra DS, disela-sela pelantikan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Kota Medan Periode 2012-2017 di Taman Sri Deli, Minggu (11/3).

Sementara itu, Wali Kota Medan Rahudman Harahap, dalam sambutannya memberikan apresiasi yang cukup tinggi atas kehadiran Pujakesuma di Kota Medan di bawah kepemimpinan Hendra DS.

Menurut Rahudman, salah satu fokus pembangunan Kota Medan menjadi kota metropolitan tidak akan tercapai tanpa dukungan dari organisasi, diantaranya Pujakesuma.

“Saya menaruh respek besar atas DPD Puja Kesuma Kota Medan, dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Medan. Untuk itu Pemko Medan memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Pujakesuma, mengingat 33,3 persen warga Medan merupakan suku Jawa,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap, DPD Pujakesuma mampu menyatukan seluruh suku Jawa dalam menjaga kondusifitas Kota Medan yang dicintai.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Pujakesuma Sumut, Kompol Drs H Joko Susilo, meminta kepada seluruh masyarakat Pujakesuma untuk tidak mudah terpengaruh atas pemberitaan miring mengenai isu yang berkembang di tubuh Pujakesuma.

Dia menegaskan, Pujakesuma saat ini di bawah kepemimpinan bapak Oegroseno sebagai Ketua DPP Pujakesuma Pusat.
“Gak usah liat kiri kanan, maju terus dan jalankan seluruh program kerja. Jangan terpengaruh dengan pemberitaan miring. Intinya kita di sini untuk paguyuban,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum DPP Pusat Pujakesuma melalui Hardi Mulyono.

“Kembangkan organisasi ini meskipun ada organisasi lain. Tidak hanya kepada orang Jawa tapi seluruh suku yang ada. Pujakesuma adalah organisasi independen, artinya kita ada diberbagai politik dan jangan dibawa ke salah satu partai politik karena ditakutkan akan menjadi konflik,” tegasnya.
Sedangkan Penasehat Pujakesuma, Sukirman, meminta DPD Pujakesuma sebagai paguyuban untuk mengurusi hal-hal yang kecil saja, dan bukan hal-hal besar seperti politik.

“Paguyuban itu intinya saling membantu, berbagi dan peduli. Untuk itu Pujakesuma Kota Medan tidak hanya mampu membangun ekonomi mikro, namun mampu membangkitkan kesenian Jawa di Kota Medan,” sarannya.
Acara pelantikan tersebut, turut dihadiri Ketua Dewan Penasihat DPD Pujakesuma Kota Medan, Musa Rajeck Shah. (uma)

MEDAN- Wali Kota Pematangsiantar Hulman Sitorus, yang menuding pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merusak proses demokrasi, terus menuai kontroversi.

Salah satunya muncul dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Sumut. Ketua AJI Sumut, Rika Yus kepada Sumut Pos, Minggu (11/3) dengan tegas menyatakan, apa yang dikemukakan orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tersebut sesuatu yang salah kaprah.
Apa yang dikemukakan Hulman Sitorus tersebut, juga menandakan jika dirinya bukanlah orang yang cerdas serta takut akan kritikan.

“Salah kaprah jika itu ungkapannya. Pers justru membuka ruang demokrasi. Itu hak-hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Jika pers mengkritik apa yg dilakukan wali kota, karena wali kota itu  selaku pejabat publik. Yang semua gerak-gerik dan kebijakannya merupakan hal yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Jika merasa ruang untuk hak jawab tidak ada, itu yang dikoreksi dan diminta,” tegasnya.

Jangan justru diberitakan di media, kemudian terus menuding pers. Itu tandanya, Hulman takut dengan kritik. Justru dia (Hulman, red) yang harus dicerdaskan,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu unsur pimpinan DPRD Sumut, Chaidir Ritonga menegaskan, pernyataan Hulman Sitorus adalah hal yang keliru.
Dijelaskannya, pers dan LSM justru bagian dari perjalanan demokrasi. Karena Pers disebut menjadi pilar keempat dari Trias Politica.
“Tanpa pers dan LSM demokratisasi tidak akan berjalan dengan optimal. Pers dan LSM sendiri akan terus menyesuaikan diri bagaimana menyikapi secara profesional dan proporsional mengelola hak-hak atas keterbukaan publik. Jadi kalau ada yang bilang pers dan LSM penghambat demokrasi, saya kira itu keliru. Kita semua memang masih melakukan pembelajaran berdemokrasi menuju demokrasi yang lebih sehat,” tegasnya

MEDAN- LSM Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut bakal membuat sebuah seminar bertajuk ‘Membangun Ekonomi Sumut Melalui CSR BUMN di Wilayah Sumut’, pertengahan April mendatang.

Kegiatan ini berhubungan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Seminar ini juga direncanakan akan mengundang Menteri BUMN, Dahlan Iskan, seluruh SKPD di Sumut dan Dirut BUMN di Sumut, guna membahas perkembangan BUMN sebagai sumber devisa negara.
Hal ini disampaikan Ketua Pusat Monitoring Politik dan  Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat, dalam temu pers di Warung Ijo, Jalan Dr Mansyur, kemarin (11/3).

“Kenapa kita punya urusan terhadap BUMN ini, karena kita anggap ini adalah devisa sehingga kita memiliki peran dan andil dalam menjaga BUMN di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Ini juga kita lakukan untuk mempermudah tugas menteri BUMN yang baru Dahlan Iskan dalam mengawasi BUMN di Sumatera Utara ini,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, masyarakat Sumut melalui sejumlah LSM yang dimotori PMPHI-Sumut, akademisi dan dewan pakar, akan membuat kesepemahaman mengenai BUMN yang dianggap perlu karena sebagai Devisa bagi negara dan suatu wilayah.
Dalam kesempatan itu, Surya Tarmizi Kasim, selaku Dosen USU mengaku, sangat apresiasif dengan perspektif Dahlan Iskan dalam upayanya memajukan BUMN.

Dengan potensi  besar yang ada di Sumut, namun kurang begitu diberdayakan, menurut Surya, sudah sewajarnya membangun kebersamaan dalam mendukung program kerja Dahlan Iskan yang tidak akan mungkin bisa diemban sendiri.
“Pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan membangkitkan semangat saya untuk membangun BUMN yang ada di wilayah Sumatera Utara ini khususnya.

Masih menurut Surya, sikap Dahlan Iskan yang tak pernah melihat orang dari personnya, melainkan etos kerjanya membuktikan sebuah karya yang harus didukung sepenuhnya tertutama masyarakat Sumut.
“Sudah saatnya menyatukan pola pikir untuk membangun Sumut. Yakni dengan membuat wadah resmi dan hasilnya kita sampaikan ke Menteri BUMN, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dalam menjaga aset negara yang bernilai tinggi di Sumatera Utara ini,” ucap Surya. (uma)