Muspida Plus Hadiri Sinode Tahunan GPIB

MEDAN-Dua hari bersidang, dimulai Selasa (21/2), konven atau pertemuan pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) ditutup hari ini. Bahan konven yang digodok selama Selasa dan Rabu, akan dibahas dalam sidang pleno di hari ketiga. Hasilnya, akan dibawa sebagai materi yang kemudian dibahas dalam Pertemuan Sinode Tahunan (PST) 2012.

Pelaksanaan PST yang juga dilaksanakan di Convention Hall Hotel Danau Toba (HDTI) di Jalan Imam Bonjol No 17 Medan, akan diharidi utusan dari 300 jemaat mandiri (gereja) yang terdiri dari pendeta dan non pendeta serta. Selain itu ada petugas dari Unit Misionari yang berfungsi sebagai badan pembantu.

Sejumlah Muspida Plus pun diharapkan hadir dalam PST yang dijadwalkan berlangsung siang hari, usai penutupan konven. Kita harapkan kehadiran Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Wisjnu A Sastro, Wali Kota Medan Rahudman Harahap, serta pejabat terkait lainnya.

Ketua Umum Majelis Sinode (MS) Pdt Markus Frits Manuhutu MTh yang ditemui di sela-sel konven kemarin menjelaskan, dalam konven dibicarakan masalah yang timbul dalam pelayanan dan dicarikan solusinya. Dengan demikian, pemimpinan dan jemaat diharapkan mampu membangun persekutuan jemaat yang menjadi berkat untuk masyarakat sekitarnya. “Ini kita lakukan supaya dalam pelayanan bisa lakukan yang terbaik,” sebut Pdt Markus.
Ketua MS itu mengungkapkan, GPIB yang tersebar di 25 provinsi, terdiri dari 300 jemaat mandiri (gereja) dan lebih dari 200 pos pelayanan kesaksian (Pelkes). Sekretaris Umum MS, Pdt Adriaan Pitoy STh MMin mengurai lebih lanjut beberapa materi penting dalam pertemuan tahunan di Medan tahun ini.

Pertama, kepemimpinan dari sisi teologi. Menurutnya, Setiap pemimpin mesti jadi benih dalam kepemimpinan yang dimulai dari keluarga, melebar ke masyarakat sekitar hingga bidang-bidang lainnya.

“Bagi kami (tugas, Red) sebagai pemimpin, bagaimana memberdayakan masyarakat yang dipimpinsupaya agar bisa berkontribusi untuk masyarakat,” papar Pdt Adriaan.

Kedua adalah masalah spiritualitas. Untuk mencapai kematangan dalam kepemimpinan dari sisi teologi, dibutuhkan kematangan spiritualitas. “Kami bicara spiritualitas, semangat yang menggerakkan dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Semuanya berporos pada Yesus Kristus,” sebut pendeta yang pernah melayani di GPIB Immanuel pada 1986 hingga 1992 ini.

Selanjunya adalah soal etos kerja. “Kita lihat ada masalah dalam kepemimpinan di sekitar kita, di masyarakat Indonesia,” ujarnya lagi.
Diungkapkan unsur pemimpin GPIB itu, penceramah Yansen Sinamo dalam konven kemarin mengutip ucapan Mochtar Lubis tentang suburnya kemunafikan, sloganisme, kemalasan dan lain-lain.

Apakah dalam konven juga membahas politik? “Ya. Ini politik moral yang menekankan nilai-nilai moral yang patut dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita tidak bicara soal kepemimpinan nasional. Biarlah jemaat kita yang terjun ke bidang politik yang menyuarakan itu,” sebut Pdt Adriaan. (tms)

Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali mengumbar janji soal komitmen pengusutan dugaan korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Medan 2010-2011 sebesar Rp24 miliar. Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, meminta Kejatisu tidak takut diintervensi siapapun, termasuk anggota DPR RI atau mantan Kajatisu.

Kepada wartawan koran ini, kemarin (22/2), Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare mengatakan, dugaan korupsi Dishub Medan merupakan salah satu prioritas Kejatisu untuk dituntaskan hingga ke pengadilan. “Pokoknya harus sampai ke pengadilan,” tegasnya.

Dia mengatakan, dugaan korupsi Dishub Medan merupakan kasus besar. Ini bisa dilihat dari besarnya uang rakyat yang diduga ditelap dalam kasus ini. Karena kasus itu merupakan kasus besar, Kejatisu tidak akan menghentikan kasus itu di tengah jalan. Penegasan Simaremare ini merupakan jawaban atas informasi yang berkembang bahwa kasus ini bakal dihentikan Kejatisu karena intervensi mantan Kajatisu yang masih memiliki pertalian darah dengan Kadishub Medan, Syarif Armansyah Lubis.

Informasi itu beredar sejak akhir pekan lalu saat gelar perkara kasus itu ditunda Kejatisu. Pada saat yang bersamaan mantan petinggi Kejatisu itu memang sedang berada di Medan untuk mengunjungi beberapa daerah di Sumut. “Tidak ada itu intervensi. Kita masih melakukan penyelidikan. Kita berusaha maksimal untuk mengungkap kasus itu,” tegasnya.

Jadi kapan gelar perkara kasus Dishub Medan dilakukan? Marcos tidak langsung menjawab pertanyaan itu. “Tim kita sudah bekerja. Bahkan beberapa pejabat dinas itu sudah diperiksa sebagai saksi. Maka untuk penelusurannya kita membutuhkan pengecekan lapangan. Rencana gelar perkara (ekspos, Red) yang akan kita lakukan, kemarin memang batal. Namun pasti akan kita gelar untuk mencari dan memutuskan soal kelanjutan penyelidikan hingga menjadi penyidikan,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, kepada wartawan koran ini mengatakan, Kejatisu jangan takut diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh anggota DPR RI atau pejabat dari pusat untuk menghentikan kasus yang sedang ditangani. “Saya kira Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, harus berjalan melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani.Apalagi ada dugaan intervensi yang dilakukan oleh anggota dewan (DPR RI, Red) itu yang mencoba menyelamatkan keluarganya dari jeratan hukum. Karena anggota dewan tidak dibolehkan untuk melakukan intervensi dalam penegakan hukum, apalagi dalam perkara korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Yani, kalau Kejatisu takut dan mengaminkan akan permintaan pemberhentian penyelidikan kasus korupsi atas permintaa anggota dewan itu, maka wibawa dan marwah kejaksaan akan terus terkangkangi. “Kejatisu tidak perlu takut dalam mengungkap kasus korupsi soal retribusi parkir seperti yang disangkakan. Silahkan saja laporkan anggota dewan yang mencoba melakukan intervensi dalam penanganan kasus korupsi. Saya kira tidak ada kepentingan anggota dewan dalam melakukan intervensi. Sedangkan pejabar negara lainnya saja bisa masuk penjara, tanpa ada yang bisa melakukan intervensi, apalagi menyangkut penanganan korupsi di Sumatera Utara,” tegas A Yani.

Untuk itu, sambungnya, bukan hanya Kejaksaan saja yang bertanggungjawab dalam pemberantasan korupsi, komponen masyarakat juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan dalam melakukan pengusutan korupsi.”Masyarakat harus ikut memantau kasus perkembangan dugaan korupsi Dishub Medan, apakah dilanjutkan atau tidak. Karena ini menyangkut anggaran milik masayarakat dan negara. Jadi tidak perlu takut akan intervensi anggota DPR RI yang mencoba meminta pemberhentian perkara kasus retribusi parkir di Kota Medan,” tegas fungsionaris DPP PPP ini.

Dalam hal ini, sambung Yani, Kejatisu harus tegas dalam melakukan pengusutam kasus ini. Kalau Kejatisu mencoba menghentikan perkara tersebut, maka Kejatisu sendiri yang akan tersandung. “Apalagi yang mencoba melakukan intervensi itu mantan Kajatisu. Dalam hal urusan menyangkut penyelidikan korupsi, DPR-RI tidak bisa melakukan intervensi. Anggota dewan saja banyak yang tersandung kasus hukum. Untuk itu Kejatisu jangan coba-coba hentikan penyelidikan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani,” tandasnya. (rud)

Terkait Wadir Narkoba Poldasu Tersangkut Kasus Narkoba

MEDAN-Pencopotan AKBP Apriyanto Basuki Rahmat dari jabatannya sebagai Wakil Direktur (Wadir) Narkoba Poldasu menuai banyak tanya. Pasalnya, Apriyanto tersangkut masalah narkoba, sesuatu yang memang harus diberantasnya.

Kasus ini tak pelak membuat Rinawandini (40), istri Apriyanto, buka mulut. Menurut Rina, suaminya Apriyanto malam itu hendak menukar mata uang Bath (mata uang Thailand) untuk dirupiahkan sebanyak Rp10 juta. Bahkan, suaminya itu sempat meminta tolong kepada Jhonson Jingga (bos D’Core Paramount)  untuk menukarkan uangnya.

“Suami saya permisi sama saya mau menukar uang Bath. Karena suami saya mau ke Bangkok mewakili BNN dalam acara seminar narkoba. Jadi suami saya meminta tolong Jhonson Jingga,” kata Rina – panggilan Rinawandini – dalam jumpa pers di kantor pengacara Marudut Simanjuntak, di Jalan Mangkubumi Medan pada  Rabu (22/2) sore.

Rina pu mengaku, suaminya memang mengenal Agustina. “Suami saya banyak kenalan. Jadi, suami saya jam 21.00 WIB keluar rumah dan pulang dari D’cure Paramount pukul 23.30 WIB,” kata Rina.

Rina mengaku heran,  kenapa penggerebakan itu dikaitkan dengan suaminya. Pasalnya, penggerebekan itu terjadi setelah suaminya pulang. “Kan aneh, suami saya dibilang memesan pil Happy Five sama Jhonson melalui si Ade. Lalu, saat dirazia polisi ada menemukan pil itu dari Jhonson. Kenapa suami saya dilibat-libatkan,” kata Rina.

Karena ada yang tidak beres dalam kasus yang menimpa suaminya, Rina meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapoldasu) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro agar menegakkan keadilan, dan suaminya AKBP Apriyanto terbebas dari fitnah.

Tak hanya itu, Rina sangat menyesali tuduhan terhadap suaminya. “Biarlah Tuhan yang membalasnya. Yang saya sangat sesali, tuduhan penyalahgunaan narkoba dan perselingkuhan. Itu fitnah,” ujar Rina.

Sementara itu, Dir Narkoba Poldasu Kombes Pol Andjar Dewanto yang ditemui Sumut Pos di kantornya mengatakan, Apriyanto memang saat penggerebekan sedang tidak berada di lokasi. “Wadir memang sudah pulang dengan teman wanitanya bernama Wina,” terang Andjar, kemarin.
Ditanyakan apakah AKBP Apriyanto tidak mengetahui bakal ada razia, Andjar membantah. “Wadir Narkoba tahu memang ada razia di tempat itu, sekaligus dengan lokasi razianya.Tapi, ya saya tidak tahu apa kepentingannya datang ke sana,” kata Andjar.

Terkait pemeriksaan, Andjar menerangkan kalau Apriyanto membantah kalau dia menerima dan memesan pil Happy five dari tersangka Ade Hendrawan. Namun, dirinya mengakui memang benar sedang berada di tempat tersebut sebelum dilaksanakan razia.

“Intinya, kasus ini masih dalam proses penyidikan, kita akan tetap dalami, sesuai dengan kronologis yang sudah saya sampaikan kemarin,” terang Andjar.
Andjar menambahkan, bahwa pemeriksaan terhadap Aprianto ini statusnya masih sebagai saksi. Sedangkan terkait pencopotan jabatan AKBP Aprianto sebagai Wadir Narkoba, Andjar mengatakan hal itu adalah pemindahanan jabatan yang sifatnya masih sementara.

“Ini untuk mempermudah  melakukan penyidikan. Soalnya yang akan memeriksa  anggotanya, biar tak ada rasa sungkan dan agar penyidikan ini lancar, makanya sementara waktu beliau dicopot dari jabatanya,” kata Andjar.

Sementara itu, kasus yang menyeret nama Apriyanto menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadly Ardhya Pulungan. “Citra polisi, sangat bergantung pada prilakunya. Ini menjadi tugas berat Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, untuk membangun loyalitas dan polisi yang bersih terhadap segala tindak kriminal termasuk narkoba,” tegasnya.

Untuk membuktikan itu, lanjut Politisi dari Partai Golkar ini, sebaiknya dilakukan sebuah tes untuk membuktikan kebenaran hal itu, serta membuktikan benar atau tidanya personel polisi di Sumut ini bersih dari namanya narkoba.

“Saya pikir, diperlukan tes urine, jadi tahu siapa pemakai, pecandu atau mungkin penjual. Bagaimana polisi mau memberantas narkoba, kalau di tubuh kepolisian sendiri masih ada yang seperti itu,” tambahnya lagi.

Ade Baru Dua Kali Bertemu Apriyanto

Kemarin, Sumut Pos berhasil menjumpai Ade Hendrawan (29) , sang kapten di D’Core Paramount Di Jalan Merak Jingga, Medan. Ade berada di dalam sel tahanan Narkoba Poldasu yang ada di gedung Direktorat Reser Narkoba Polda Sumut.

Ade saat ditemui memakai baju kaos merah dan celana ponggol. Dari keterangannya, ia mengaku baru dua kali bertemu dengan sang wadir. Pertemuan pertama saat ia dikenalkan dengan AKBP Apriyanto. Dalam perkenalan pertama, Ade hanya sebatas mengetahui nama, jabatan dan tugas. Ini seperti kewajiban terhadap para manejer dan kapten di setiap hiburan malam.

Jadi, kata Ade, pada malam petaka itu, saat mengetahui kedatangan sang Wadir Narkoba, ia langsung menyambutnya, yang saat itu diakui Ade datang bersama seorang wanita bernama Sri.

Selang beberapa menit duduk, Ade mengatakan ia dipanggil Apriyanto untuk meminta Happy Five kepada sang manejer. “Dia nyuruh aku minta sama Jhonson manejerku Happy Five. Aku jumpai manejerku dan memberitahukan permintaan Wadir. Trus aku dikasih satu papan. Dan langsung kukasih dengan wadir yang saat itu duduk bersama seorang wanita,” cerita Ade dari balik jeruji besi.

Setelah memberikan pil yang dilarang oleh hukum di Indonesia, Ade mengaku, karena jam kerjanya habis ia langsung pulang ke rumahnya. “Saya hanya mengantarkan, kenapa saya diginikan,” kata Ade yang akan terus berjuang dengan nasibnya melawan ketidakadilan hukum terhadap dirinya. (mag-5/ari)