LUBUK PAKAM- Sekira 30 massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (MPLH) Kabupaten Serdang Bedagai, berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam, Senin (30/1). Mereka menuntut agar Kejari Lubuk Pakam menahan dua terpidana perusak lingkungan hidup yakni H Ahmad Dai Robi alias Haji Abi dan Sutaryo.

Dalam orasinya, massa menyuarakan kekecewaannya karena hingga kini aparat penegak hukum belum juga menahan kedua pelaku. Padahal, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2124 K/Pid SUS/2010, H Abi sudah ditetapkan sebagai terpidana dalam perkara perusakan Sumber Daya Air dengan merusak Benteng Sungai Nipah Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Namun, hingga kini terpidana masih bebas melenggang sebagai anggota dewan di DPRD Serdang Bedagai.

Sementara, Sutaryo ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus yang sama, sesuai dengan Keputusan MA RI Nomor 30 K/Pid SUS/2011. Kendati, dirinya masih bebas menjalankan perannya sebagai Kepala Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Kami bosan menunggu kepastian hukum di negara ini, pelaku terus berkeliaran, padahal MA sudah memutuskan hukuman tetap. Akibatnya, lingkungan kami rusak akibat perbuatan mereka,” ucap kordinator aksi Muhammad SY.

Bahkan, pengunjuk rasa mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, penganjuk rasa berencana akan kembali ke kantor Kejari Lubuk Pakam dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Sebagai bentuk kekecewaan warga, terhadap aparat penegak hukum, massa memberikan seekor ayam jantan agar Kajari berani menahan kedua terpidana itu.

Sedangkan Kajari Lubuk Pakam Pathor Rahman SH tidak bersedia bertemu dengan pengunjuk rasa, meski dirinya berada di dalam ruang kerjanya. Akhirnya, dua orang perwakilan pengunjuk rasa diterima Kasi Pidum Maria Magdalena SH.

Ketika wartawan Sumut Pos mendatangi rumah H Abi di Dusun III, Komplek Pasar Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, rumahnya terlihat sepi. Bahkan menurut Robert, pemilik warung tak jauh dari rumahnya, semenjak tersandung perkara hukum itu, Haji Abi tidak pernah terlihat.(btr)

LUBUK PAKAM- Anggota DPRD Deliserdang kecewa dengan kinerja Polres Deliserdang yang terlalu cepat menetapkan status tersangka terhadap Lisnawati (19) dan Adinda Sri Rezeki (20), karyawan minimarket SPBU Petro Plus I, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam. Kekecewaan anggota dewan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat lintas komisi (Komisi A, B dan C) di ruang Komisi B DPRD Deliserdang, Senin (30/1).

“Harusnya aparat polisi minta dulu keterangan dari masyarakat. Mengapa mereka cepat kali dijadikan tersangka, padahal mereka yang lebih dulu melaporkan pengusaha SPBU itu ke Polisi. KPK saja menetapkan orang sebagai tersangka butuh BPK untuk membuktikannya,” kata anggota DPRD Deliserdang Apoan Simanungkalit.

Apoan menilai, tidak semestinya polisi langsung menerima bulat-bulat pengakuan dari pengusaha minimarket tersebut. Dikatakannya, polisi hendaknya waspada terhadap laporan pengusaha, karena banyak pengusaha yang melakukan penindasan kepada pekerja dengan berbagai macam cara. (btr)
Anggota DPRD lainnya, Saiful Tanjung mengimbau, pemkab hendaknya segera mengambil tindakan jika memang supermarket yang ada di SPBU itu tidak memiliki izin. Kemudian Saiful meminta kepada Perwakilan Pemberdayaan Masyarakat (PMD) menindak Kades yang terlibat dalam kasus ini.(btr)

BINJAI- Dalam sepekan terakhir, aksi kawanan maling marak terjadi di Kota Binjai. Seperti pada Minggu (29/1) malam lalu, kawanan maling berhasil menggasak 8 unit CPU dan 2 unit monitor dari ruang praktik komputer SMP Negeri 9 Binjai, Jalan Gunung Bendahara, Binjai Selatan.
Kejadian ini terjadi saat penjaga sekolah tertidur. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan kawanan maling untuk masuk ke ruang praktik komputer dan menggasak barang-barang yang ada di dalam.

Namun dalam aksi itu, kawanan maling tak sempat membawa semua barang-barang yang dicurinya. Mereka sempat meninggalkan tujuh unit monitor dan 3 unit CPU di samping sekolah yang berjarak 50 meter dari perladangan ubi rambat milik warga.

“Saya sudah lima tahun kerja di sekolah ini. Tapi baru tadi malam saya tertidur di ruang TU. Memang, saya sempat patroli sekitar pukul 00.00 WIB. Namun, saat saya patroli komputer itu belum hilang dan lampunya masih menyala,” ujar penjaga sekolah, Umri Nasution.
Kapolsek Binjai Selatan Kompol Kamaluddin Tarigan saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. “Iya, kasus ini sudah kita tangani. Selanjutnya, kita akan memeriksa saksi untuk mencari tahu kawanan maling tersebut,” ujar Kompol Kamaluddin Tarigan.(dan)

LUBUK PAKAM- Kepala Dinas Pengelolan Keuangan Daerah (PKD) Pemkab Deli Serdang, Hasbi membantah kalau perkantoran Pemkab Deli Serdang menunggak rekening listrik kepada PT PLN sekitar Rp3 miliar. Bahkan menurutnya, semua biaya pembayaran listrik pada 2011 lalu telah lunas.

“Saya bingung dan heran, masak ada tunggakan rekening listrik yang belum dibayarkan. Padahal saya sendiri yang mengtransfer biaya rekening listrik itu, kalau tidak kita lunasi rekening listrik itu, mana mungkin PT PLN membayarkan PPJ Rp90 miliar ke Pemkab,” jelas Hasbi saat dihubungi via ponselnya, kemarin.

Dilanjutkanya, pembayaran rekening listrik setiap bulan dilakukan pada bulan berikutnya. Hasbi bahkan bertanya tentang rekening listrik bulan kapan yang belum dilunasi menurut orang PT PLN. Soalnya, menurut pria yang memiliki rambut tipis itu, semua tunggakan listrik pada Desember sudah lunas sebelum tanggal 20.

Terpisah, Manager Cabang PT PLN Lubuk Pakam, Y P Wahyu Nugroho mengatakan, ada empat Pemkab dan Pemko yang belum membayarkan tunggakan rekening listriknya. Keempatnya, Kabupaten Serdang Bedagai Rp800 juta, Pemko Medan Rp2,1 miliar dan Pemkab Deliserdang Rp3 miliar serta Kota Binjai.(btr)