Kenaikan harga LPG nonsubsidi dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan gas bersubsidi 3 kilogram (kg). DPRD Sumatera Utara mengingatkan adanya risiko peralihan konsumsi yang dapat memicu kelangkaan di tengah masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga, menyebut lonjakan harga LPG nonsubsidi mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Ini berpotensi memicu peralihan konsumen ke LPG 3 kg. Kalau tidak diantisipasi, bisa berdampak pada keterbatasan stok di lapangan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, agar distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh kelompok yang tidak berhak.
Muniruddin menegaskan, pengawasan distribusi harus diperketat, termasuk memastikan rantai pasok berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat. Ia juga mendorong adanya langkah strategis untuk menjaga keseimbangan pasar energi.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat peralihan dari pengguna nonsubsidi,” tegasnya.
Ia juga meminta koordinasi yang lebih intens antara pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga, serta distributor untuk memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga.
Kekhawatiran ini muncul setelah penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang dilakukan oleh Pertamina di wilayah Sumatera Bagian Utara sejak 20 April 2026. Produk Bright Gas mengalami kenaikan harga, dengan ukuran 5,5 kg kini mencapai Rp111.000 dan ukuran 12 kg sebesar Rp230.000.
Sementara itu, LPG subsidi 3 Kg dipastikan tetap dijual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, tekanan permintaan diperkirakan akan meningkat seiring pergeseran pola konsumsi masyarakat. (san/ila)
