Home Blog Page 13913

Warga Sari Rejo: Apa Isinya?

Lagi, Pemko Layangkan Surat ke Mabes TNI AU

MEDAN-Pemko Medan sudah melayangkan surat ke Mabes TNI AU untuk meminta lahan Sari Rejo seluas 260 hektar dan dikembalikan kepada warga. Hingga saat ini Pemko Medan masih menunggu balasan surat dari Mabes TNI AU.

“Suratnya sudah kuteken,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, usai melakukan Safari Jumat di Kecamatan Medan Petisah, Jumat (10/2) siang.
Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri juga mengatakan surat yang ditujukan Pemko Medan ke Mabes TNI AU, sudah dikirim.

“Sudah dikirim suratnya,” kata Syaiful. Ditanya apa jawabannya, Syaiful mengatakan sejauh ini Pemko masih menunggu.
“Suratnya pun baru dikirim, kita tunggulah dulu balasannya seperti apa,” kata Syaiful.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan mengatakan warga sangat mengapresiasi Pemko Medan yang sudah mengirimkan surat ke Mabes TNI AU.

“Kita berikan apresiasi kepada Pemko terutama Wali Kota yang sudah merealisasikan janjinya ketika bertemu dengan kami. Kami sangat senang, apalagi masalah ini sudah berlarut-larut dan kita harapkan masalah ini bisa cepat diselesaikan,” kata Riwayat.

Dikatakannya, saat ini warga sudah sangat resah, karena penyelesaian masalah ini yang terlalu lama, padahal warga memiliki alas hak yang jelas dan masalah ini juga sudah ada hasil putusan MA. Untuk itulah warga meminta adanya rasa keadilan dan penegakan hukum.

Begitupun, kata Riwayat, meski Pemko sudah mengirimkan surat ke Mabes TNI AU, namun sebaiknya warga juga mengetahui isi surat tersebut. “Kita mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan yang sudah menyurati Mabes TNI AU, tapi kita tidak mengetahui seperti apa surat yang dikirimkan itu, makanya kita ingin mengetahui apa isi dari surat itu. Untuk itu, Senin (13/2) nanti kami akan ke Pemko Medan untuk mempertanyakan tentang surat tersebut,” kata Riwayat. (adl)

Disdik Datangkan Guru Psikologi

STMIK Bantu Korban Kebakaran Jalan Bakung

Kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Jalan Bakung Sukaramai menarik simpati dari sejumlah lapisan masyarakat. Salah satunya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Time melalui posko Bodhicita, Jumat (10/2). Humas STMIK Time Edi Wijaya mengaku bentuk bantuan yang diberikan tersebut sebagai rasa kepedulian civitas akademika STMIK Time dalam membantu korban kebakaran.

“Lewat sebuah kepedulian atas penderitaan sesama saudara, melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan pihak kampus, secara bersama berinisiatif untuk mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada para korban kebakaran. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban,”sebutnya.

Adapun bantuan yang diberikan STMIK Time, yakni  berupa beras, mie instan, pakaian layak pakai, selimut, sabun, buku, tas sekolah, dan uang tunai Rp10 juta.
“Kita salurkan bantuan-bantuan ini melalui posko Bodhicita. Kita berharap bantuan ini bisa dengan cepat disalurkan agar bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Biksu Nyanaprathama pendiri Yayasan  Buddhis Bodhicita, didampingi Direktur Pendidikan Perguruan Bodhhis Bodhi Cita Peter Liem menyatakan, berbagai bantuan mengalir  ke posko sejak Kamis (9/2) lalu.

Sebagian bantuan tersebut bahkan sudah disalurkan untuk 124 KK yang menjadi korban kebakaran.
“Kita berikan masing masing dalam satu paket yang didalamnya ada makanan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan selimut,” ucapnya.

Menurut Peter,  dari 124 KK yang menjadi korban,  30 orang diantaranya adalah siswa Yayasan Perguruan Bodhis Bodhicita dan satu diantaranya merupakan staf yayasan. Bahkan beberapa siswanya ada yang sudah kembali bersekolah meskipun dengan pakaian biasa.

“Sebagian sudah ada yang mulai sekolah meskipun masih pakai baju biasa, dan tidak pakai seragam. Namun, kita sudah bantu berikan baju dan perlengkapannya agar bisa kembali sekolah karena posko kita memprioritaskan para siswa yang menjadi korban,” terangnya.

Salah satu anak korban kebakaran Herman (16) yang duduk di kelas 10 Yayasan Perguruan Bodhis Bodicita  mengaku bahagia mendapat bantuan peralatan sekolah. Bahkan, dirinya juga dijanjikan akan mendapat bantuan biaya pendidikan.

“Saya dibantu peralatan sekolah, buku dan tidak bayar spp oleh pihak sekolah bodi cita,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Medan M Rajab Lubis menyatakan, hasil pendataan pihak kecamatan ada seratusan siswa yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Pihaknya menyatakan, sedang menghimpun bantuan dan mendatangkan para guru, jika pembelajaran belum efektif.
“Kita juga akan mendatangkan beberapa guru-guru psikologi untuk anak-anak,” ucapnya.(uma)

Tudingan Guru tak Semua Benar

Hasil Sidak Komisi B ke SMAN 18

MEDAN-Komisi B DPRD Medan bertemu dengan Kasek SMA Negeri 18, Dra Hj Yurmaini Siregar, saat melakukan sidak ke SMAN 18 di Jalan Wahidin, Jumat (10/2) siang.

Dari hasil pertemuan itu didapat kalau dugaan yang dilontarkan para guru terkait tidak transparannya kasek menjalankan menejemen keuangan di sekolah tidak semuanya benar.

“Jadi sesuai dengan pengaduan 40 guru yang diterima. Ada yang ditolak dan ada yang diterima Karena semua pengaduan itu tidak semuanya benar,” kata Ketua Komisi B DPRD Medan, Roma P Simaremare.

Dijelaskan Roma, laporan yang diterima dari hasil kesepakatan antara Komisi B dengan Kasek SMAN 18 mengenai pembayaran sebesar Rp250 ribu sudah menjadi kesepakatan seluruh guru di SMAN 18.

“Yang diterima hanya mengenai pembayaran Rp250 ribu terhadap guru yang sudah menjadi kesepakatan guru-guru. Kalau untuk apa uangnya sesuai kesepakatan itu hanya guru itu saja yang tahu,” jelasnya.

Sedangkan yang ditolak, pengeluaran uang pasukan pengibar bendera (Paskibra) sebesar Rp5 juta diduga fiktif, penggunaan uang OSIS sebesar Rp10 ribu kepada lebih kurang 560 siswa selama tujuh bulan. Selain itu, les tambahan mendapat dana dari komite sekolah senilai Rp10 juta.

“Ke depannya, Komisi B meminta kepada kepala sekolah untuk merangkul kembali guru-guru agar komunikasi terjali kembali. Bila tidak ada juga komunikasi yang baik, Komisi B akan meminta kepada Kadisdik Medan, Rajab Lubis untuk mengevaluasi kinerja Kasek SMAN 18,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Rajab Lubis menjelaskan kalau hasil rapat bersama Kasek SMAN 18 di kantor Dinas Pendidikan Kota Medan kinjera kasek tidak melanggar tugas pokok dan fungsi sebagai kasek.

“Jadi dari seluruh laporan guru itu hanya 2 guru saja yang keberatan. Tidak ada yang melanggar tupoksi dari kinerjanya kasek SMAN 18. Jadi kita meminta agar sekolah tersebut kompak dan jangan terulang lagi kejadian seperti ini,” jelasnya.

Juru bicara guru SMAN 18 Medan, Dra Iba Sabarina usai melakukan pertemuan  bilang Dinas Pendidikan Kota Medan berjanji akan mencopot Kepala Sekolah Hj Yurmaini, tapi belum bisa memastikan kapan waktunya.

“Ini adalah murni perjuangan para guru diharapkan janji Disdik Medan untuk mencopot kepala sekolah bisa terealisasi,”sebutnya. (uma/adl)

Rp30 M Mengalir ke Jakarta

“Perkara Bansos ini menjadi prioritas untuk dituntaskan hingga pengadilan. Dalam waktu dekat akan dilakukan ekspos kasus (gelar perkara, Red),” katanya.
Di tempat lain, seorang sumber di Pemrovsu memberikan informasi kepada Sumut Pos. Sumber tersebut mengatakan, jika Kejatisu memanggil dan memeriksa DN, maka aliran dana Bansos akan terang benderang.

DN merupakan staf di Biro Keuangan Pemprovsu yang beberapa kali mengantar uang ke seorang pejabat Pemprovsu di Jakarta yang berinisial SA. Disebutkan, total uang cash yang diantarkan bekas anak buah mantan Kepala Biro Keuangan, M Syafii, tersebut ke Jakarta mencapai Rp30 miliar.

“Itu total uang Bansos yang mengalir ke SA. Kalau Kejatisu bisa memeriksa DN sebagai saksi kunci, akan diketahui siapa saja pejabat di Pemprov yang terlibat” ujar sumber.

Untuk megetahui siapa sebenarnya DN, wartawan koran ini mengkonfirmasinya ke mantan bosnya, M Syafii. Sayang upaya konfirmasi selama dua hari hingga kemarin (10/2), M Syafii tak pernah berhasil dikonfirmasi. (rud/ar)

PTN Diabaikan Jika Nilai UN Syarat Masuk

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal hasil Ujian Nasional (UN) sebagai syarat dan prioritas dalam penerimaan mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Apa langkah yang harus diambil PTN? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Kesuma Ramadhan dengan Pembantu Rektor II Universitas Negeri Medan (Unimed), Chairul Azmi.

Apakah rencana ini bisa berjalan meskipun masih banyak kecurangan?
Rencana ini perlu disambut baik dikalangan pendidik jika ini ditujukan untuk efektifitas dan efisiensi. Tapi menurut hemat saya untuk menerapkannya tidak semudah yang diucapkan. Perlu persiapan matang sebelum rencana ini benar-benar dijalankan

Apa yang harus dilakukan?
Setidaknya Kemendikbud harus melihat kesiapan baik perguruan tinggi maupun ujung tanduk pendidikan yakni sekolah-sekolah. Selama ini siswa sebagai calon pendaftar bebas memilih jurusan studi yang diinginkannya seperti IPA,IPS dan IPC. Dalam artian siswa jurusan IPA bisa memilih IPS dan IPC dan sebaliknya sesuai keinginan dan kemampuan kompetensinya. Namun jika hasil UN menjadi prioritas untuk masuk PTN maka mereka harus memilih jurusan di sekolahnya jauh hari sebelum penerimaan, dan pastinya mereka tidak bebas memilih lagi.

Apa dampaknya?
Jika sistem  ini berjalan, bisa saja perguruan tinggi berpikir seperti diabaikan karena tidak diberikan keleluasan menguji calon siswa. Padahal untuk mendidik calon mahasiswa ini nantinya adalah perguruan tinggi.

Apakah UMPTN harus ada?
Dikaji secara substansi UN adalah hasil evaluasi siswa yang mengikuti pendidikan kurikulum selama tiga tahun sedangkan UMPTN cenderung memprediksi kognitif siswa dalam memilih jurusan ini kan tentunya berbeda. Apapun ceritanya harus ada ujian untuk kompetensi

Apakah sistem yang lama sudah efektif dalam penerimaan mahasiswa baru?
Sebenarnya sudah sangat efektif, namun jika rencana hasil UN tetap sebagai prioritas karena ada pertimbangan efektifitas dan efisiensi ya tetap kita dukung. Akan tetapi rencana itu perlu pengkajian lebih luas, dalam, dan konprehensif baik dari sisi sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Pastinya rencana lewat pengkajian matang akan dapat diterima oleh lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi. (*)

Saat Sidang, 3 Terdakwa Narkoba Tewas Didor

MANILA- Saat menjalani sidang di pengadilan Lumbungan, Provinsi Batangas, Filipina, tiga terdakwa kasus narkoba tewas didor empat pria tak dikenal.
Juru Bicara Kepolisian Filipina Inspektur Kepala Agrimero Cruz Jr mengatakan, ketiga terdakwa narkoba yang tewas tersebut yakni Felipe Torio (55), Lydia de Vera Torio (55), dan Arnold Dulay (35).

Sedangkan seorang terdakwa lainnya Alejandro Torio de Vera (35), kritis setelah tubuhnya berkali-kali ditembus peluru dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.(net/jpnn)

Terkapar Minum Racun Serangga

Silvi Anita (21), warga Jalan Sentosa Lama, Medan Perjuangan, terpaksa harus dilarikan ke RSU dr Pirngadi Medan, karena terkapar usai minum racun serangga, Jumat (10/2) pagi.

Pengakuan Rahmadani (33), sepupu Silvi di Instalasi Gawat Daruratn (IGD), Silvi Anita pagi itu ribut dengan suaminya, Murhalim (28). Setelah cekcok, Silvi selanjutnya masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama kemudian, suaminya pun masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya terkapar. Murhalim kemudian meminta pertolongan kepada tetangga membawa Silvi ke rumah sakit.

“Pagi tadi mereka cekcok di rumah. Saya tak mungkin mengurusinya karena itu rumah tangga mereka. Tapi, tak berapa lama kemudian suaminya meminta tolong karena istrinya meminum racun serangga. Oleh keluarga lalu dibawa ke rumah sakit,” sebutnya.

Menurutnya, dia heran dan terkejut kenapa Silvi nekat mengambil langkah seperti itu. “Saya sendiri heran, padahal bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dia tadi pagi muntah-muntah usai minum baygon dan beruntung saja cepat dibawa,” jelasnya.

Diterangkannya, Silvi harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk beberapa hari. “Dia harus dirawat ke Lantai VI untuk beberapa hari karena kondisinya sempat menurun,” bebernya.

Salah seorang perawat yang enggan namanya mengaku, beruntung Silvi cepat dibawa dan diselamatkan. “Kondisinya menurun dan harus dirawat karena pengaruh racun serangga itu,” ungkap petugas medis tersebut.(jon)

Nasib Honorer K1 Terancam

Kemen PAN dan RB Tidak Kunjung Menyerahkan Draf RPP ke Setneg

JAKARTA- Polemik pengangkatan langsung tenaga honorer kategori 1 (K1) terus bergulir. Skenario pengangkatan langsung honorer K1 melalui RPP pengangkatan honorer terancam buyar. Sebab, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum menyerahkan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu ke Sekretariat Negara (Setneg).

Perkembangan terbaru keberadaan RPP ini dipaparkan Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, memang draf RPP masih di kantornya. “Sudah kami masukkan ke Setneg. Tapi dikembalikan lagi untuk dilakukan pengkajian,” kata dia. Namun, dia enggan merinci bentuk kajian yang diharapkan Setneg tersebut.

Eko mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian draf RPP tersebut adalah, pihaknya segera menggelar rapat pertemuan dengan jajaran kementerian yang berkepentingan dengan pengangkatan tenaga honorer ini. Diantaranya Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menindaklanjuti masukan-masukan dari Setneg. Eko juga mengatakan, dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan tentang verifikasi ulang data honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Khususnya untuk honorer K1.

Muncul kabar jika kuota honorer K1 67 ribu bakal menyusut akibat verifikasi ulang ini. Sebab, dalam penyusunan ini ditemukan praktek penggelembungan data honorer K1. Diperkirakan, nantinya jumlah honorer K1 menyusut menjadi 42 ribu.

Eko belum berkomentar terkait rencanan verifikasi ini. Dia mengatakan, masih menunggu pertemuan lintas kementerian tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana verifikasi ulang ini. Di antara pos tenaga honorer yang diperkirakan banyak mengalami perubahan adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di pos tenaga sipir. Sementara kouta pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga medis bakal mengalami penyusutan setelah verifikasi tadi.

Di bagian lain, Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DKHI) yang terus memantau perkembangan penuntasan draf RPP tenga honorer menilai, pemerintah sangat lambat dalam menuntaskan RPP tenaga honorer ini. Pasalnya, sejatinya pertengahan 2010 RPP tenaga honorer ini sudah tuntas. (wan/jpnn)

12.500 WNI Siap Dievakuasi

Stop Kekerasan di Suriah

JAKARTA- Pemerintah Indonesia memiliki sikap tegas terkait kekerasan di Suriah. Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty M Natalegawa mendesak supaya segera dihentikan seluruh tindak kekerasan terhadap rakyat sipil di negeri jazirah Arab tersebut.

Posisi dasar Indonesia yang mendesak penghentikan kekerasan di Suriah ini disampaikan Marty saat ia berkomunikasi dengan Menlu Turki Ahmet Davotuglu, Jumat (10/2). Komunikasi ini merupakan bagian dari upaya penggalangan kepedulian masyarakat internasional terhadap perkembangan keamanan di Suriah.

Sementara itu, pemerintah juga terus mengamati kondisi terakhir kemanan WNI di Suriah. Saat ini, ada sekitar 12.500 WNI yang hidup diantara 19 juta-an warga Suriah. Kemenlu sudah menerjunkan satu tim khusus ke Suriah agar siap siaga mengavakuasi seluruh WNI tersebut.(wan/jpnn)

Ormas Islam Demo Lagi

MEDAN-Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumatera Utara kembali mendatangi Hotel Emerald Garden, di Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (10/2) sekitar pukul 13.30 WIB.

Aksi yang dilakukan setiap usai salat Jumat berjamaah di masjid yang dirobohkan yakni Masjid Raudhatul Islam di Jalan Putri Hijau itu, terus mengecam tindakan kapitalis yang melakukan penghancuran sejumlah masjid di Kota Medan untuk pengembangan usaha.

Koordinasi aksi, H Syahbella Siagian SAg mengaku Masjid Raudhatul Islam tepat di belakang Hotel Emeral Garden dirobohkan oleh PT Jatimasindo merupakan tanah wakaf dan memiliki surat-surat serta saat ini menempuh jalur hukum.

“PT Jasmindo yang berkantor di hotel telah merobohkan masjid yang tidak jauh dari hotel, padahal masjid dilengkapi dengan surat-surat yang resmi,” jelasnya.

Massa menuntut kepada PT Jatimasindo untuk segera membangun kembali Masjid Raudhatul Islam karena itu rumah ibadah Umat Islam. “Kami mau masjid dibangun kembali,” terangnya.
Aksi kali ini berjalan tentram dan damai, tidak seperti pekan yang lalu sempat ricuh.

Massa aksi meminta kepada pengembang untuk tidak melakukan tindakan yang mengusik Umat Islam, karena nanti bisa menciptakan kerusuhan dan meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku yang menghancurkan masjid.

Massa juga meminta kepada Pemko Medan untuk tidak menjadi antek-antek pengembang yang akan menghancurkan masjid-masjid. Mereka juga mengimbau dan mengajak Umat Islam untuk bersama membela masjid yang dirobohkan baik dengan harta maupun jiwa karena itu adalah salah satu jihad bagi Umat Islam.

Setelah melakukan orasi  selama 90 menit massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi massa  mendapat penjaga ketat dari ratusan petugas kepolisian dan dua unit mobil water canon, kawat berduri dan anjing pelacak. (gus)

1...13,91213,91313,914...15,695Page 13,913 of 15,695