MEDAN-Anggota DPD RI utusan Sumut DR H Rahmat Shah menilai bahwa pelaksanaan E-KTP hendaknya disempurnakan, baik dari jumlah peralatan yang ideal maupun kesiapan sumber daya manusia di tiap-tiap unit pelayanan E-KTP yang ada di Sumatera Utara maupun di Indonesia pada umumnya.

Menurutnya, masyarakat harus diberi kemudahan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang harus mereka miliki. Kemudian, lebih khusus adalah perhatian terhadap masalah ketepatan waktu yang harusnya sesuai dengan waktu yang dinyatakan di dalam undangan kepada mereka.

Hal tersebut dikatakan Rahmat Shah pada saat melakukan pengurusan E-KTP pribadi di kantor Kecamatan Medan Selayang di Jalan Bunga Cempaka Pasar III Padang Bulan Medan, baru-baru ini. Rahmat hadir bersama keluarganya yang juga mengurus E-KTP mereka.

Selain hadir sebagai warga negara yang mengurus tanda pengenal dirinya, sebagai anggota Komite I DPD RI, Rahmat juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program pemerintah yang telah dimulai sejak awal tahun 2011 lalu.

Rahmat mengakui bahwa Komite I DPD RI yang yang salah satu tugas wewenang mereka terkait dengan  pelaksaan program e-KTP ini, telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia guna mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program e-KTP.

Rahmat mengakui, ada saat dirinya diamanahkan menjadi anggota MPR RI dari Utusan Daerah, ia telah memperjuangkan lahirnya keputusan politik MPR untuk mengamanatkan pelaksanaan KTP Tunggal di Indonesia pada tahun 2002 silam.

“MPR yang dipimpin Dr Amien Rais pada masa itu berhasil mengeluarkan Ketetapan MPR mengenai pelaksanaan Tanda Pengenal Tunggal yang belakangan disusul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” ujarnya.

Untuk itu, Rahmat berharap agar pelaksanaan E-KTP, sebagai salah satu pelaksanaan amanat Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh,  khususnya ketelitian dan kecermatan di dalam sistem pemasukan data masing-masing warga agar tujuan baik dari program ini dapat tercapai, yakni sebagai solusi atas banyaknya carut marut persoalan bangsa yang kebanyakan berasal dari sistem administrasi yang tidak tertib dan rapi.

Sebagaimana diketahui bahwa proyek KTP elektronik (e-KTP) merupakan sebagai wujud dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belakangan lebih dikenal dengan istilah Tanda Pengenal Tunggal. Program ini  diperkirakan akan menelan biaya Rp 6,3 triliun dan diberlakukan di seluruh Indonesia. Program ini  telah dimulai pada Februari 2011.

Program e-KTP ini  menggunakan sistem sidik jari atau fingerprint sebagai dasar identitas diri sehingga diharapkan dapat mengantisipasi penyelewengan kependudukan. Pada tahun 2011, program ini akan menjangkau 197 kabupaten/kota. (*/ila)

PINBUK Sumut Gelar Workshop

KARO-Menyikapi tantangan kerja di bidang jasa pelayanan keuangan yang akan hadir dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, 200-an lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang tergabung dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, akan menggelar Workshop dan Rapat Kerja BMT se Sumut di Asrama Haji Pangkalan Mashyur Medan.

Direncananakan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni 1-2 Maret 2012. Acara ini dibuka secara langsung oleh Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST.

Menurut Ketua Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) Sumut, Hoironi Hasibuan didampingi Sekretaris Azra’i Harahap, bidang pembinaan, Safrizal dan Humas M Nur Syam Asmarqandi, event akbar ini untuk menyatukan persepsi dan komitmen para pelaku BMT dalam meneguhkan kembali semangat pelayanan ekonomi berlatar syariah yang menjadi spirit dari lembaga keuangan non bank ini.

“Kita harus percaya akan tiadanya kesempatan untuk berkembang bila tidak ada komitmen yang dapat terbangun, lembaga ini membutuhkan itu, sebuah kesatuan gerak dan langkah dalam mendirikan bangunan ekonomi syariah yang terarah,” kata Hoironi.

Komitmen yang nantinya diharapkan muncul dalam pelaksanaan Workshop dan Rapat Kerja BMT se-Sumut tahun 2012 ini, sambung Hoironi, akan ditindaklanjuti dengan penerapan standart kemampuan management BMT dalam mengelola usahanya.

Hal ini dipandang cukup penting agar nantinya tidak ada ketimpangan yang muncul saat semua pihak masuk ke dalam system yang akan dijalankan.
Pada kesempatan penyelenggaraan event nanti, PINBUK Sumut akan menghadirkan para pembicara dari berbagai stakeholder seperti BMT Centre Pusat, PINBUK Pusat, Dinas Koperasi Sumatera Utara, Bank Indonesia dan pemegang kebijakan asal beberapa bank syariah yang secara rutin telah melakukan praktek kerjasama dengan hampir seluruh BMT yang ada di Sumut.

Pilihan mendatangkan para pihak itu pun dilaksanakan demi menjawab besarnya tantangan BMT dalam menghadapi persaingan ke depan yang secara internal maupun eksternal telah jadi batu sandungan di banyak BMT.  Masalah permodalan yang pada akhirnya berhubungan dengan bagaimana membangun pola kemitraan dengan beberapa bank syariah serta nasabah misalnya sebut Hoironi harus digagas lebih jelas lagi bangunan kerjasamanya.
“Begitupun, ke depan, PINBUK akan mulai memikirkan bagaimana usaha memperoleh sumber permodalan yang berasal dari diri sendiri dengan membentuk unit usaha yang dapat menjadi pendanaan bagi BMT di Sumatera Utara. Agenda agenda ini tentu akan dibicarakan dalam tingkat yang lebih serius nantinya di  Workshop dan Rapat Kerja BMT se Sumut tahun 2012,” tuturnya.

Di luar isu utama permodalan, sumber daya lain yang akan memberi ruang bagi BMT lebih luas lagi berkembang tentu akan menjadi topic hangat workshop.

Penerapan standarisasi jaringan dan IT dilihat harus menjadi menu utama yang dimainkan pelaku usaha BMT untuk masa depan, agar cita cita memiliki BMT yang dapat secara online berlangsung mampu terwujud. Bila ini bisa dilakukan, lagi lagi masyarakat strata ekonomi menengah dan bawah yang dimanjakan oleh pelayanan lembaga keuangan non bank berbasis syariah. (*/wan)