PAKPAK BHARAT- Kepolisian Resor (Polres) Pakpak Bharat menangkap tiga pelaku ilegal logging saat melakukan razia rutin di Pos Lantas Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kamis 26/1) sekira pukul 01.00 WIB.

Ketiga pelaku yang ditahan berinisial R (24) warga Desa Teluk Bakung, Kabupaten Langkat, S (27) warga Dusun V Kebun Baru Hamparan Perak dan H (29) warga Dusun V Kebun Baru, Hamparan Perak.

Pelaku mengangkut kayu olahan diduga hasil ilegal logging  dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Aceh. Saat melintas dari NAD menuju Medan, ketiga pelaku membawa kayu olahan menggunakan satu unit truk colt diesel berplat TNI 8672-I.

Petugas yang curiga dengan muatan truk tersebut, memberhentikan truk. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata muatan truk tersebut berisi kayu jenis damar laut, kayu kapur dan kayu hutan lainnya sebanyak 120 batang berbentuk broti dengan ukuran bervariasi. Saat diamankan, ketiga pelaku memakai kaos loreng TNI dan mengaku sebagai anggota TNI.

Kapolres Pakpak Bharat AKBP Giueseppe Reinhard Gultom didampingi Waka Polres Kompol Bulmar Pasaribu dan Kasat Reskrim AKP Bonar Silalahi saat dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan penangkapan tersebut. “Saat ditangkap, ketiga pelaku mengaku aparat dan kayu tersebut hendak mereka bawa ke Simpang Merek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku masih diamankan di Mapolres Pakpak Bharat,” kata Gultom. (mag-14)

LANGKAT- Kecaman keras spontan ditujukan kepada anggota DPRD Kabupaten Langkat, terkait permintaan 30 unit jatah mobil dinas dengan judul pinjam pakai.

Bukan hanya dinilai tidak pro rakyat, malah sekumpulan legislator disebut pongah.

“Semestinya anggota dewan berkaca kepada kondisi yang ada, banyak kebutuhan masyarakat belum terakomodir dan mungkin sudah mereka (DPRD) kantongi sesuai serapan dari aspirasi rakyat,” kata M Nuh, mantan anggota DPRD Langkat.

Nuh yang duduk masa bhakti 1992-1997, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (26/1), dengan nada tinggi menyikapi hal itu sekaligus berharap DPRD Kabupaten Langkat tidak disambangi penyidik apakah kepolisian, jaksa atau bahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) seperti yang saat ini mengemuka.

Legislator asal Fraksi Karya Pembangunan (ketika itu) menambahkan, anggaran diperuntukkan kepada 30 unit mobil yang disebut-sebut bernilai Rp6 miliar lebih, lebih baik dipergunakan untuk membangunan infrastruktur. Pasalnya, mobil dimaksud tidak bisa menjangkau konstituen di pelosok karena sarananya tidak memadai.

“Kita sepakati dulu, kesampingkan aturan maupun peraturan terhadap kelayakan apa dan siapa saja di legislatif mendapat atau terima fasilitas dari pemerintah. Bagaimana mungkin mobil jatah diminta legislator mampu menembus ke pelosok, guna menyerap aspirasi kalau sarana infrastrukturnya saja tidak diperbaiki,” urai Nuh.

Idealnya, saran dia, legislator berpikir lebih sederhana dan introspeksi terhadap hasil kinerja sebelum mewacanakan sesuatu. Pasalnya, kesilafan mengambil kebijakan seketika dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap embanan status wakil rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Langkat, Syafril, saat dimintai tanggapan melalui sambungan telepon menilai, sikap tersebut kendati masih rumor sangat tidak pro sekaligus melukai rakyat. Pasalnya, dengan segala keprihatinan saat ini masih saja legislator itu tidak memahami keadaan (rakyat) yang diwakilinya.

“Untuk kader kita (PDI-P) yang duduk di legislatif saat ini, dengan segala hormat diharapkan tidak terlibat dalam mewacanakan jatah mobil tersebut. Karenanya, anggota (DPRD) kita wanti-wanti agar tidak terjerumus dalam kebijakan aneh ini. Setiap anggota tidak pro rakyat, tentunya kita punya rumusan menyikapinya,” tegas mantan legislator dua periode ini.

Ralin Sinulingga anggota DRPD Kab Langkat menduduki posisi panitia anggaran saat ini dimintai tanggapan mengaku, belum mengetahui secara detail tentang hal dimaksud sampai sejauh ini. Pun demikian, apabila tetap dilangsungkan wacana itu dengan ketentuan berlaku maka penerima mobil (jatah) harus menanggung jawabi kebutuhan bahan bakar ataupun perawatan sendiri bukannya pemerintah.  (mag-4)

PAKPAK BHARAT- Demi menjaga keamanan dan kondusivitas, Kapolres Pakpak Bharat AKBP Giueseppe Reinhard Gultom, mengundang Muspida dalam acar temu ramah di Mapolres Pakpak Bharat, Selasa (24/1).

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat Maju Ilyas Padang, Ketua DPRD Agustinus Manik, Kodim 0206 DM Ginting, Ketua MUI Kabupaten Pakpak Bharat Daud Sagala, para tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi kepemudaan.

Dikatakan JH Manik, selaku tokoh masyarakat, perlu dilakukan penertiban pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan raya, terutama para pelajar sebagai generasi penerus. Selain itu, meningkatkan pengamanan di setiap daerah sebagai antisipasi maraknya tindak kriminal, seperti pencurian.
Sementara Daud Sagala, mewakili tokoh agama, meminta kepada pihak kepolisian dan pemkab untuk memberantas penyakit masayarakat seperti, perjudian dan prostitusi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pakpak Bharat Maju Ilyas Padang, mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan dan mewujudkan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan masing-masing.

Selain itu, dia juga mengharapkan adanya kerja sama apik antara masyarakat dengan kepolisian demi terciptanya Kamtibmas di daerah tersebut. (mag-14)

SIMALUNGUN- Bupati Simalungun JR Saragih, memilih bungkam atau tidak memberikan komentar tentang dugaan korupsi Rp48 miliar APBD 2006 yang dilaporkan anggota DPRD Bernhard Damanik ke KPK. JR Saragih terlihat tidak senang ditanya tentang masalah ini, ketika dita nya wartawan, Kamis (26/1) sekira pukul 13.00 WIB, saat JR Saragih melaksanakan makan siang di RM Garuda di Jalan Medan Siantar Utara.

Acara makan siang para pejabat Pemkab ini, berlangsung hingga pukul 14.30 WIB.  Usai makan siang, JR Saragih didampingi Sekda Ismail Ginting, Asisten I Jhonni Saragih, Asisten II Ramadani Purba dan beberapa pimpinan SKPD di Pemkab Simalungun, enggan memberikan komentar terkait kasus dugaan korupsi Rp48 miliar yang diduga melibatkan dirinya.

Saat memperkenalkan diri dari METRO (grup Sumut Pos), muka JR Saragih tampak tidak senang dan makin tidak senang lagi ketika disebutkan hendak konfirmasi terkait pengaduan Bernhard Damanik ke KPK.

“Sama Kabag Humas aja, Kabag Humas,” teriak JR seraya menoleh ke belakang dan bergegas masuk ke bus yang membawa mereka.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Simalungun Trully Anto Sinaga menyebutkan, sejak menjabat sebagai Bupati Simalungun pada akhir 2010 lalu, JR Saragih minim komunikasi politik atau komunikasi politiknya selama ini kurang memadai.

“Saya lihat, dari Bupati Simalungun sebelumnya, mulai dari Djabanten Damanik, Jhon Hugo Silalahi dan Zulkarnain Damanik, dialah (JR Saragih) yang paling minim komunikasi politiknya, baik kepada DPRD, LSM dan media massa.

Seharusnya, lanjut Trully, sebagai bupati, dia harus berani berdialog dengan orang yang mengkritisi atau memposisikan diri sebagai opisisi selama ini.
Dikatakan Trully, bukti JR Saragih minim komunikasi politik bisa dilihat dari isu keretakan bupati dan wakil bupati. Sejak mereka memimpin Simalungun, wakil bupati hanya diberikan satu kali kesempatan melantik pejabat, sisanya diberikan kepada Sekda Ismail Ginting.

Selanjutnya, pengakuan Trully, 90 persen saran dan kritikan fraksi-fraksi di DPRD pada saat rapat paripurna, tidak ditanggapi. Begitu juga kritikan dari media dan praktisi hukum maupun LSM, dianggap sebagai angin lalu saja.(ral/smg)

TEBING TINGGI- Empat ruko di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi ludes terbakar,Kamis (26/1) sekira pukul 03.00 WIB.
Keempat ruko terdiri dari, dua ruko sebagai tempat penampungan barang bekas (botot) dan dua ruko lagi sebagai tempat bengkel dan toko spare part mobil. Kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar.

Sejauh ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik di gudang botot milik Tio Jam Hing (56).

Untuk memadamkan api, tiga mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama Tim Siaga Bencana (Tagana) Kota Tebing Tinggi. Karena tiupan angin begitu kencang, proses pemadaman berlangsung lambat. Butuh waktu 4 jam untuk menjinakkan kobaran api.
Menurut Adi Putra (31), pemiliki toko spare part mengatakan, saat kebakaran terjadi, dirinya sedang tidur. Tiba-tiba kobaran api menyambar ruko miliknya dan membuatnya tersentak. “Untung saja kami masih bisa meyelamatkan diri,” jelas Adi.

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andi Rian Djajadi, mengatakan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihaknya. (mag-3)
“Kami masih menyelidiki penyebab kebaran dengan meminta bantuan tim Labfor Poladsu.(mag-3)