Kesaksian 2 Terdakwa Trafficking

MEDAN-Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang perkara kasus perdagangan manusia (trafficking), dengan dua terdakwa Rika Regina (25), warga Jalan Sei Batang Hari dan Kristin Natalia Sitanggang (25), warga Jalan Sei Padang, Medan Baru, Rabu (25/1).

Sidang yang digelar di Ruang Cakra IV PN Medan dipimpin Ketua Majelis Hakim Serliwaty SH MH itu, dengan agenda mendengarkan keterangan kesaksian kedua terdakwa.

Dalam sidang lanjutan tersebut terungkap bahwa polisi yang bertugas di Polda Sumut yang disebut terdakwa Kristin, bernama Ican sempat menyetubuhinya sebelum melakukan penangkapan.

“Waktu pertama kali bertemu dengan Ican, saya sempat melayaninya Bu Hakim,” jelas Kristin berurai air mata.

Padahal, pada sidang sebelumnya oknum polisi tersebut tidak mengakui bahwa sudah memakai jasa terdakwa Kristin. Dalam sidang lanjutan itu, Kristin dan Rika juga menceritakan secara rinci mengenai kronologis penangkapan mereka.

Dari keterangan terdakwa di hadapan majelis hakim, semula Kristin berkenalan dengan oknum polisi bernama Ican yang melakukan penyamaran di Hotel Grand Antares.

“Saya semula berkenalan dengan Ican. Dan setelah perkenalan itu, lantas dia meminta saya untuk menyediakan wanita,” beber Kristin.
Ternyata, oknum polisi yang melakukan penyamaran, yang disebut terdakwa bernama Ican itu telah berencana melakukan penangkapan. Karena sebelumnya telah melakukan kesepakatan antara kedua terdakwa, Ican dan kesatuannya di Polda lantas menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. “Semula kami tidak tahu kalau akan ditangkap. Saya baru tahu ketika dibawa ke Polda Sumut dan diminta untuk mengisi BAP,” jelas Kristin.

Ketika antara terdakwa dan personel polisi yang melakukan penyamaran sepakat untuk bertemu, kedua terdakwa lantas mempersiapkan dua wanita cantik yang telah dipersiapkan sebelumnya.

“Waktu bertemu kami sepakat sekali short time Rp500 ribu. Sampai di Hotel Dhaksina, kami masuk dalam satu kamar. Di dalam kamar ada empat orang,” terang Kristin yang mengaku mendapat keuntungan dari bisinis tersebut.

Saat mereka di dalam kamar, petugas yang sebelumnya telah menyusun rencana penangkapan langsung masuk dan menyergap terdakwa.
“Polisi tiba-tiba masuk nangkap kami, saya sempat bertanya Bu Hakim. Apa kesalahan kami. Polisi itu bilang udah ikut aja ke kantor,” terang Kristin dan Regina.

Penangkapan terhadap kedua terdakwa terjadi pada tanggal 25 September 2011, di Hotel Dhaksina Jalan SM Raja di kamar hotel 301. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum Rendi H Tambunan SH dan Ade Hasibuan SH menjerat para terdakwa pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. (rud)

MEDAN-Sudah dua bulan terhitung November dan Desember insentif pegawai RSU dr Pirngadi Medan belum juga keluar.
“Itu merupakan hak kami dan rumah sakit harus memberikannya. Kalau pun belum keluar, pihak manajemen rumah sakit harus mengupayakannya,” kata seorang pegawai di lantai I RSU dr Pirngadi Medan.

“Intinya, kami minta agar secepatnya keluar. Masalahnya walaupun sedikit hanya Rp500 ribu untuk dua bulan tapi itu sudah membantu kami,” jelas pegawai lainnya.

Kasubbag Hukum dan Humas RSU dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin SH MKes mengaku, uang insentif memang keluar dan sampai saat ini pihak rumah sakit sedang mengusahakan agar dana itu secepatnya keluar.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Medan, Khairuddin Salim menuturkan, pihak rumah sakit jangan mempermainkan masalah hak pekerja.
Ditegaskan praktisi Partai Demokrat itu, rumah sakit harus secepatnya mengusahakan agar keluar. “Ini masalah hak orang kecil. Kalau bukan haknya, harus diberikan kepada yang mempunyai hak dan jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Menurutnya, selain gaji pegawai juga berhak mendapatkan insentif jasa medis karena itu memang layak mereka terima selama mereka bekerja. “Dirut RSU Pirngadi akan kita tanyakan mengenai jasa medis ini kenapa hingga akhir bulan tak juga keluar. Walau pun jumlahnya sedikit tapi itu lumayan dan sangat membantu apalagi bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dinsosnaker Medan menganjurkan kepada seluruh tenaga honorer untuk mengajukan surat keberatan jika gaji di bawah upah minimum kota (UMK).

“Sampai saat ini belum ada surat tenaga honorer dari RSU Pirngadi yang masuk ke Dinsosnaker,” kata Kadisosnaker Medan, Marah Husin Lubis, Senin (23/1).

Dijelaskan Marah Husin, dengan masuknya surat tersebut tim pengawasan dari dinsosnaker akan melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian kontrak kerja tenaga honor tersebut.

“Kita belum mengetahui bagaimana isi perjanjian kontrak kerja mereka,” jelasnya.

Dikatakannya, tim pengawas terus melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan keputusan Pemprovsu.
Anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah menambahkan, berdasarkan pertemuan anggota dewan dengan manajemen RSU Pringadi Medan terungkap kalau tenaga honorer di rumah sakit tersebut sudah melebihi standar.

“Manajemen sudah mengakui kalau tenaga honorer sudah berlebih. Jadi, dewan menyarankan kalau sudah kebanyakan tenaga honorer manajemen RSU Pirngadi harus menguranginya,” pinta Bahrumsyah.(adl/jon)

MEDAN-Proyek pembangunan perumahan Griya Turi Asih yang dikelola PT Mandiri Bangun Pertiwi masih berjalan. Padahal, bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)  dan masih dalam kondisi stanvas.

Dari hasil penelusuran Sumut Pos di lokasi kondisi bangunan ditutupi seng warna puith hijau setinggi 2 meter dipenuhi rumput liar di sekitar dinding seng. Terlihat para pekerja sedang melakukan pengerjaan memasang  batu dan memplaster dinding yang sudah dibatu.
Marketing perumahan Griya Turi Asih, Rini mengaku, pengerjaan masih terus berlanjut. “SIMB-nya  sudah diproses, makanya pekerja sudah mulai bekerja. Jadi tidak ada masalah,” kata Rini.

Dikatakannya, seluruh konsumen yang sudah memesan rumah yang tinggal 5 unit itu pun sudah mulai melakukan pembayaran melalui bank yang sudah ditunjuk.

Ketika disingung siapa developernya, Rini mengatakan kalau pemiliknya merupakan warga keturunan Tionghoa dan jarang datang ke lokasi.
“Pak Aciang  jarang datang ke lokasi, tetapi kalau ada perlunya pasti datang,” cetusnya.

Ketika disinggung nama pejabat yang membeli rumah tersebut,  Rini tidak mengetahui  secara rinci.
Sementara, hasil penelusuran Sumut Pos  di  kantor PT Mandiri Bangun Pertiwi di Jalan H Misbah atau Komplek Multatuli Blok B 39 Medan terlihat pintu kantor tutup serta plank nama perusahaan tidak ada.

Ali Tohar, Kabid Pemanfatan dan Tata Ruang Dinas TRTB Medan yang dikonfirmasi menjelaskan SIMB Griya Turi Asih dalam proses pengurusan izin ke Dinas TRTB.

“Mereka sudah mengurus izin. Sampai saat ini status pembangunan perumahn itu dalam kondisi stanvas. Dalam artian pembangunan itu tidak boleh berjalan sampai izin diterbitkan,” bebernya.

Dijelaskannya, Dinas TRTB Kota Medan juga sudah melakukan tindakan terhadap perumahan itu dengan melakukan pembongkaran sebanyak tiga kali.
“Sudah tiga kali kita bongkar. Pemilik juga mengajukan desain peruntukan ke Dinas TRTB yang sedang dalam proses. Sedangkan untuk sanksi karena bangunan sudah berdiri tanpa mengurus izin Dinas TRTB hanya bisa melakukan teguran terhadap developer. Kalau sampai sanksi belum ada perda kita,” bebernya. (adl)