MEDAN- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sumut sebesar Rp 394 miliar, sudah dapat dicairkan di Bank Sumut daerah, lusa (16/1). Dan selanjutnya akan disalurkan ke setiap rekening masing-masing sekolah yang mendapatkannya.

Pencairan itu merupakan pencairan tahap pertama sebesar seperempat persen dari total dana BOS yang diterima Sumut sebesar Rp1,577 triliun dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Untuk tahap pertama, seperempat dari total Rp1,5 triliun yang kita terima,” ungkap Sekdaprovsu, Nurdin Lubis kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (13/1).

Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Mahmud Sagala mengatakan, per 9 Januari 2012 dana BOS telah disalurkan ke Bank Sumut Dan Setiap sekolah yang mendapatkannya, diperkenankan mengambil anggarannya sejak 16 Januari 2012 di perwakilan Bank Sumut di masing-masing daerah.

Untuk sekolah yang terletaknya di daerah terpencil, diberi kemudahan dengan bisa mengambil atau mencairkannya melalui Bank BRI. Hal itu dikarenakan, Bank Sumut belum mampu menjangkau wilayah di Sumut yang terletak hingga ke pelosok diantaranya, Labuhan Batu, Kepulauan Nias dan dan daerah-daerah lainnya.

“Ada seribuan sekolah yang terletak dipelosok. Jadi penyalurannya bisa dari BRI cabang terdekat,” ujar Mahmud.
Karena Bank Sumut belum mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, Sekda Provsu Nurdin Lubis mengingatkan, Bank Sumut untuk lebih mempersiapkan diri guna menjangkau sekolah di daerah terpencil. Untuk mengantisipasinya, Pemprovsu juga sudah bekerjasama dengan kabupaten/kota melalui dinas pendidikan terkait untuk mengantisipasinya.

Ada 354.359 Siswa di Medan yang Dapat
Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan M Rajab Lubis mengatakan,  siswa di Medan yang terdata pada 2012 dan berhak menerima dana BOS sebanyak 354.359 SD dan SMP baik negeri maupun swasta.
Jumlah tersebut terbagi kepada 248.625 siswa SD dari 784 sekolah swasta dan negeri, serta 105.734 siswa SMP 334 negeri dan swasta di Medan.

“Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka penyaluran BOS tahap pertama dilakukan minggu kedua atau sekitar tanggal 9 sampai 16 Januari 2012. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumut langsung ke rekening sekolah,”ungkap Rajab saat dikonfirmasi, Jumat (13/1).
Sekretaris Disdik Sumut Bahaudin Manik mengatakan, total dana BOS yang akan disalurkan tahun ini sebesar Rp1,5 triliun dan akan dibagi dalam empat triwulan, atau setiap tiga bulan sekali disalurkan.

Dirinya meminta kepada seluruh sekolah dalam menyalurkan dana BOS itu harus sesuai dengan 13 item kebutuhan yang telah ditentukan, seperti proses pendaftaran murid baru, membeli kebutuhan habis pakai dan lain sebagainya.
“Begitupun sekolah dapat mengklasifikasi kebutuhan mana yang paling mendesak dari item yang telah ditentukan. Kepada seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan peran aktifnya dalam melakukan pengawasan sehingga proses pencairan bisa terlaksana secara maksimal,” katanya.

Dalam proses penyalurannya, Disdik Sumut juga akan terus memonitor setiap proses yang dilaksanakan, seperti pengumpulan nomor rekening sekolah, sosialisasi, perifikasi data, pembuatan naskah hibah, pembentukan tim pemantau berdasarkan SK Gubernur Sumut.
Sebelumnya dana BOS untuk tingkatan SD mencapai Rp397.000 untuk kawasan kabupaten dan Rp400.000 kota, maka tahun 2012 bertambah menjadi Rp580.000.    Begitu juga dengan siswa SMP, dari Rp 570.000 utuk kabupaten dan Rp 575.000 untuk kota maka meningkat menjadi Rp 710.000.

“Hal ini juga menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk mensukseskan Program Wajib Belajar 9 tahun dan diimbangi dengan perluasan akses ke seluruh daerah,” katanya.(uma/ari)

MEDAN-Hingga Jumat (13/1), tersangka pelaku pencuri empat ban mobil Toyota Avanza BK 1111 RR milik Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso, masih berkeliaran. Sementara mobil tersebut masih terparkir di depan rumahnya Komplek Perumahan Taman Johor Indah Permai Blok VIII No16, Kecamatan Medan Johor.

Kemarin, Kabid Humas Polda Sumut, Raden Heru Prakoso enggan memberikan komentar. “Sebentar ya,” kata Heru kepada wartawan sambil buru-buru masuk ke dalam ruangannya Sekadar mengingatkan, kawanan pencuri menyikat empat ban mobil Toyota Avanza BK 1111 RR milik Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakosos, di depan rumahnya Komplek Perumahan Taman Johor Indah Permai Blok VIII No16, Kecamatan Medan Johor, Kamis (12/1) dini hari.

Keterangan yang dihimpun, kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 06.00 WIB, saat Heru akan menyalakan mesin mobil yang biasa digunakan istrinya, sebelum berangkat ke kantornya di Mapolda Sumut Jalan Medan-Tanjung Morawa km 5,5 Medan.

Begitu hendak menghidupakn mesin, Heru melihat empat ban mobil berwarna silver yang terparkir di pinggir jalan depan rumahnya sudah tidak ada lagi. Mobil tersebut diganjal pelaku dengan menggunakan batu batako. Heru kemudian melaporkan kejadian itu ke Mapolsekta Delitua. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara.
Setelah berhasil menggondol ban kawanan yang diperkirakan lebih dari dua orang itu langsung keluar dari Komplek Johor Permai Indah Satu menuju Jalan Karya Wisata.

Warga yang saat itu sedang melintas hendak pulang ke rumahnya yang tak jauh dari kediaman Kombes Pol Raden Heru Prakoso, sempat melihat pelaku berperawakan tinggi besar dan tegap membawa mobil Avanza warna silver. (mag-5)

MEDAN-Terhitung sejak Januari 2012, Pemko Medan tidak akan memungut biaya retribusi untuk tiga izin usaha yakni surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin usaha industri dan tanda daftar perusahaan (TDP). Kebijakan ini sesuai dengan penerapan aturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk merangsang investasi di Medan agar semakin meningkat.

“Dari sebelas pengurusan izin yang kita layani, sekarang tiga izin usaha tidak lagi dipungut biaya,” kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Medan, Wirya Alrahman, Kamis (12/1).

Dikatakannya, dengan adanya kebijakan tersebut tentunya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan juga akan berkurang.
Wirya menambahkan, pelayanan pengurusan izin saat ini semakin transparan. Untuk pengurusan SIUP hanya lima hari bahkan kalau pemohon langsung yang mengajukan hanya tiga hari Untuk pengurusan izin usaha  industri diproses selama tujuh hari dan untuk TDP diproses selama tiga hari.
“Sepanjang tahun 2011 pengurusan izin yang kita layani sebanyak 17.905,” kata Wirya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menyebutkan, kalau kebijakan tersebut untuk memberikan insentif bagi pengusaha dan harus terus didorong.
Pemko Medan juga segera menggagas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal daerah.

“Tahun depan kita akan menggagas ranperda tentang fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal daerah. Itu kita lakukan agar Kota Medan bisa lebih banyak menarik investasi langsung,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan, Zulkarnain.
Dikatakannya, dengan ranperda itu diharapkan kiblat investasi tahun 2012 harus lebih banyak ke Medan, baik dari sektor primer seperti perdagangan dan industri, sektor sekunder high teknologi ataupun sektor tertier yakni jasa dan keuangan.

Dalam ranperda, sambung Zulkarnain, akan dilakukan peningkatan pelayanan perizinan. Untuk menunjang hal itu juga akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terutama terhadap jenis-jenis perizinan tertentu untuk kemudahan persyaratan perizinan.
“Kita ingin ke depan persetujuan prinsip lebih dimudahkan sehingga pembangunan investasi bisa lebih cepat,” terangnya.

Selain itu, dalam ranperda ini juga diatur insentif serta pertimbangan-pertimbangan seperti penundaan pajak retribusi tertentu yang tidak mengganggu target dari PAD.  “Keterbukaan investasi sangat perlu untuk didukung  secara luas oleh masyarakat. Sebab, jika investasi aman maka akan dapat meningkatkan ketenagakerjaan,” terangnya.(adl)