Medan-Sedikitnya 15 murid SD Negeri 066650 tidak bisa melanjutkan pelajaran, Rabu (25/1). Pasalnya, setelah pukul 11.00 WIB, mereka serentak tumbang. Mereka nyaris pingsan setelah minum air nira gratis saat jam istirahat.

Layaknya anak SD kebanyakan, ketika jam istirahat tiba, mereka menyerbu tempat jajanan. Ke-15 anak yang dimaksud menyerbu penjual nira yang baru pertama kali mereka lihat. Mereka penasaran. Penjual nira itu cukup menarik, dua bambu yang diikatkan di sepeda penjual begitu menggoda. Bentuknya seperti menara dan puncak yang tertutup plastik. “Kami ditawari uwak penjual es itu saat istirahat kedua dan uwak itu jualan di depan sekolah. Uwak itu jual esnya naik sepeda, di samping kanan kirinya ada dua bambu ditutup plastik,”aku Felix  D Sinaga (11), pelajar Kelas VI SD Negeri 066650.

Warga Jalan Santun No 136 ini merupakan satu dari tiga korban yang dirawat di Rumah Sakit Bahagia, Jalan Bahagia By Pass. Selain Felix, korban yang dirawat lainnya adalah Devani Anggia (12) warga Jalan Air Bersih dan Nadya Safitri (12) warga Jalan Pelajar Gang Balai Desa. Ketiganya duduk dibangku kelas VI SD.

Sebenarnya, Felix sempat menolak. Namun, penjual nira itu terus memaksanya untuk meminum nira itu secara gratis. “Tidak bayar Dek, minum saja dulu,” kata pedagang nira yang ditirukan Felix.

Felix menuturkan, sehabis meminum nira yang diberikan penjual nira, dia langsung pusing dan terjatuh. “Habis minum nira itu, kami pusing, pening dan langsung muntah,” jelasnya.

“Uwak itu bilang gratis dan kami tidak mau. Tapi, uwak itu memaksa kami dan kami minum sikit langsung muntah dan dibawa Ibu Guru ke sini langsung,” timpal Nadya Safitri.

Devani Anggia pun mengamini dua keterangan rekannya itu. “Belum habis awak minum, awak buang esnya di depan uwak yang jualan itu. Seperti tuak rasanya,” ucap Anggia. Anggia pun mengaku kata ‘tuak’ baru dia ketahui setelah kejadian.

Sementara Junaidi Lubis (41), ayah dari Devani Anggia mengaku, dia ditelepon sekolah dan langsung datang. Dia bersama dengan guru kelas langsung membawa anaknya ke RS Bahagia guna pertolongan pertama. “Ada sekitar 15 orang, namun, saya tidak tahu dibawa ke mana selebihnya dan yang dibawa ke sini hanya 3 orang termasuk anak saya,” ungkapnya.

R br Situmorang, guru kelas VI saat di RS Bahagia mengaku, kejadian tersebut saat istirahat kedua sekolah. Menurutnya, para murid saat masuk kembali ke dalam kelas sekolah langsung pingsan dan muntah-muntah. “Melihat itu, saya dan guru yang lain langsung membawa mereka ke rumah sakit,” jelasnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya, sehabis membawa para murid ke rumah sakit, mereka langsung melaporkan hal itu ke Mapolsekta Medan Kota. Namun, ditegaskannya, penjual nira itupun sudah tidak ada lagi. “Saat kembali ke sekolah bersama dengan polisi, penjual Nira sudah tidak ada lagi. Kami pun keliling bersama dengan petugas tapi tak menemukan penjual nira itu. Saya pun ke rumah sakit untuk melihat anak didik kami ini,” jelasnya.
R br Situmorang mengatakan, murid yang keracunan ada 15 orang dan sisanya dibawa orangtua masing-masing ke rumah sakit yang mereka kehendaki. “Ada juga yang dibawa orangtuanya ke rumah mereka masing-masing,” sebutnya.

Mengenai identitas dan ciri-ciri penjual Nira, R br Situmorang menjelaskan, penjual nira itu baru pertama sekali berjualan di depan lokasi sekolah. “Sebelumnya kami tidak pernah melihat penjual nira,” terangnya.

Dr Yusrina yang menangi ketiga siswa SD di RS Bahagia itu menjelaskan, kondisi ketiganya sudah mulai stabil dan membaik. Diterangkannya, awalnya para murid mengalami mata merah dan pusing disertai dengan muntah. “Indikasi keracunan minuman, tapi kita belum tahu keracunan apa karena masih menunggu hasil laboratorium. Para murid sudah bisa dipulangkan karena sudah mulai membaik kondisi tubuhnya,” jelasnya.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota AKP S Mare-mare yang dikonfirmasi atas kejadian ini mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi kejadian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengambil bekas-bekas minuman yang dibuang para murid. “Kita sudah mintai keterangan saksi-saksi. Kita telah mengambil sempel minuman yang membuat para murid merasa pusing dan mual,” ujar S Mare-mare. (jon/mag-5)

Eks Bupati Simalungun Ditahan

MEDAN-Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua bupati di wilayah Sumut mencuat. Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sementara mantan bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, langsung ditahan aparat Poldasu.

Kemarin, Rabu (25/1), Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Polda Sumut melakukan gelar perkara kasus korupsi di Kabupaten Palas. Dalam gelar perkara itu, ditetapkan 5 orang yang menjadi tersangka, salah satunya Basyrah Lubis. Gelar perkara yang berlangsung dari siang hari hingga pukul 18.00 WIB tersebut telah menetapkan 5 orang dari sembilan orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi anggaran Pembangunan  Kabupaten Palas (Padang Lawas).

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang ditemui Sumut Pos di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminaln

Khusus Polda Sumut, mengaku nantinya kasus korupsi tersebut akan ditangani Tim Penyididik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. “Yang jelas Kadis PU Palas dan Bupatinya. Dari sembilan sudah lima yang kita tetapkan sebagai tersangka,” ujar Sadono.
Namun, Sadono mengatakan nantinya kasus ini akan lambat karena menurut prosedur hukum yang berlaku dalam setiap memeriksa kepala daerah harus ada izin presiden. “Tapi, untuk memberantas korupsi, waktu tidak penting. Yang penting terungkap kasus korupsinya,” ucap Sadono.

Seperti diketahui, Basyrah Lubis dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus pemalsuan data autentik, mengubah fungsi hutan marga satwa di daerah Kecamatan Barumun sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Camat Kecamatan Barumun Kabupaten Tapsel (sebelum dimekarkan). Dalam putusan MA dengan nomor: 1021k/Pid/2009 Basyrah Lubis dinyatakan bersalah karena mengeluarkan surat akte tanah, sementara yang bersangkutan tidak pernah dilantik atau menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Terkait persoalan putusan MA tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Prof Dr H Djohermasyah Djohan MA telah menyurati Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan nomor surat 131.12/5301/Otda tertanggal 8 November 2011 perihal minta penjelasan dan klarifikasi terkait permasalahan kasus yang menimpa Bupati Palas.

Oleh Plt Gubsu langsung menyurati Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan tertanggal 5 Desember 2011 dengan nomor 132/13368 dengan isi untuk meminta klarifikasi terkait Putusan MA tersebut. PN Padangsidimpuan membalas surat dari Plt Gubernur dan menegaskan dalam surat tersebut bahwa putusan Mahkamah Agung RI terkait kasus Basyrah Lubis SH telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah mendapat penjelasan dari PN Padangsidimpuan melalui surat resmi berikut berkas yang dileges PN Sidimpuan, Plt Gubsu kembali membuat surat untuk membalas surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal status Basyrah Lubis SH. Selain itu, Bupati Palas diduga melakukan korupsi beberapa ratus miliar rupiah.

Di tempat terpisah, mantan bupati Simalungun, periode 2005-2010, Zulkarnain Damanik ditahan Polres Simalungun karena diduga terlibat korupsi dana APBD TA 2006 sebesar Rp230 juta, kemarin. Namun karena tiba-tiba sakit, akhirnya dibantarkan ke RSU Horas Insani P Siantar, dengan pengawalan pihak kepolisian.

Sebelum dilakukan penahanan, mantan ‘penguasa’ Kab Simalungun itu sudah dua kali diperiksa dan pemeriksaan terakhir dilakukan kemarin selama lima jam, dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Sarles Gultom SH MH dan Sarbudin Panjaitan SH MH. Pemeriksaan dimulai sekira pukul 10.00 WIB hingga 15.30 WIB. Mereka tiba di Mapolres Simalungun, dengan mengendarai Toyota Innova warna hitam.

Di ruang periksa unit Tipikor Reskrim Polres Simalungun tersangka diperiksa oleh juru periksa oleh Aiptu Sy Siregar di dampingi kedua tim pengacaranya. Terlihat pula Kanit Tipikor Polres Simalungun Iptu Ferry Kusnadi SH.

Mantan Bupati Simalungun itu dicerca dengan 49 pertanyaan. Dalam pemeriksaan hingga dilakukan penahanan, wartawan tidak mendapat keterangan dari tim kuasa hukum tersangka. “Ya, sudah kita jadikan tersangka,” kata Kapolres Simalungun AKBP M Agus Fajar H, SIK melalui Kasat Reskrim AKP M Adenan dikonfirmasi melalui ponsel, kemarin.

AKP Adenan menjelaskan, mantan Bupati Simalungun itu terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2006  sebesar Rp500 juta.

Tim Kuasa hukum tersangka, Sarbudin Panjaitan SH MH saat dikonfirmasi menilai, penahanan kliennya itu tidak logika sebab pihak kepolisian dalam pemeriksaan pertama mengetahui bahwa mantan Bupati Simalungun itu sedang sakit. Bahkan, penyidik Polres dinilai kurang profesional yang memasukkan dana yang sudah dikembalikan ke kas Pemkab dijadikan sebagai kerugian Negara.

“Perlu kami tegaskan, jauh sebelum kasus ini dilaporkan, klien kami sudah mengembalikan uang Rp225 juta ke kas Pemkab. Sedangkan Rp72 juta diberikan sebagai panjar kerja untuk 11 orang. Sementara dana dua lembar cek bodong masing-masing Rp100 juta dan Rp130 juta dicairkan dan diambil sendiri oleh mantan bendahara, Sugiati yang kini sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana APBD TA 2005 sebesar Rp 1,2 miliar. Jadi sebenarnya, kerugian Negara hanya Rp72 juta, tidak benar Rp529 juta sebagaimana tuduhan yang diberikan penyidik kepolisian,” kata Sarbudin.

Pencairan dana oleh Sugiati, tambah Sarbudin, dengan cara memalsukan tandatangan mantan bupati dalam SPM (Surat Perintah Membayar). Kuasa hukum tersangka mengatakan, seharusnya, kliennya lepas dari jeratan hukum apabila penyidik Polri  profesional. “Seharusnya, dana Rp72 untuk panjar kerja 11 orang menjadi tanggung jawab Kadispenda (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) Kab Simalungun, sedangkan Rp230 juta menjadi tanggung jawab Sugiati. Sementara yang Rp225 juta sudah dikembalikan ke kas Pemkab 2006, sebelum kasus itu dilaporkan ke polisi,” terang Sarbudin.

Sarbudin meminta, agar masyarakat bisa menilai secara jernih, dimana kesalahan Zulkarnain Damanik. “Biarlah masyarakat yang menilai apakah kasus ini penuh nuansa politis akibat kepentingan oknum-oknum pejabat di Simalungun,” pungkasnya. (mag-5)

MEDAN- Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut, yang digelar di Ruang Beringin, Lantai 8, Kantor Gubsu, Rabu (25/1), berjalan alot. Sebanyak dua kali, rapat yang terkesan mendadak itu diskor. Pertama diskor selama 10 menit pada sekira pukul 11.00 WIB, yang kedua sekira pukul 13.00 WIB.

Alasan rapat diskor pertama berdasarkan penuturan Assisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemporvsu), Djaili Azwar yang dikerumuni wartawan mengatakan, ada perbedaan pendapat yang terjadi, terutama oleh salah seorang dari dua orang Komisaris Independent Bank Sumut yang dikabarkan akan diganti, Irwan Djanahar.

“Kalau si Irwan Djanahar itu mau mengakui saja kesalahannya, tidak sampai seperti ini. Dia sudah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada,” tegas Djaili.

Karena perdebatan itu, akhirnya, Djaili juga tidak mengikuti rapat dan hanya menunggu di luar. “Karena perdebatan itu, kemudian saya diminta keluar. Kemudian, yang rapat di dalam adalah para pemegang saham dan direksi. Tadi yang datang si Irwan Djanahar, si Lian (M Lian Dalimunthe, Red) sakit. Tapi mereka ini kan satu kesatuan, jadi bisa tetap dilangsungkan rapat tersebut,” akunya.

Dijelaskannya, AD/ART PT Bank Sumut yang dilanggar adalah Pasal 18, Ayat 15. “Itu jelas melanggar, karena mengajukan pergantian tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari owner, dalam hal ini Pemprovsu karena saham terbesar adalah milik Pemprovsu,” terangnya.

Djaili sempat dituding dewan sebagai sosok yang tidak profesional. Mengenai hal itu, Djaili mengaku, akan mencari tahu siapa anggota dewan yang menyatakan atau menjelek-jelekan dirinya, terlebih sampai dimuat di media. Karena hal itu pula, Djaili dengan nada tinggi menyatakan, akan segera mengumpulkan segenap direksi PT Bank Sumut untuk segera melakukan klarifikasi ke media, guna mendinginkan suasana yang berkembang saat ini.
Berdasarkan hasil RUPS-LB PT Bank Sumut tersebut antara lain, menyetujui pemberhentian dengan hormat dua komisaris independen PT Bank Sumut yaitu M Lian Dalimunthe dan Irwan Djanahar.

Terkait itu, Ketua Komisi C DPRD Sumut, Marasal Hutasoit kepada Sumut Pos tetap menentang hasil keputusan dari RUPS-LB tersebut. Makanya, Komisi C DPRD Sumut akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Bank Sumut, khususnya untuk Komite Nominasi Bank Sumut serta pihak BI. “Memang, makanya kita pertanyakan. Periode komisaris independent sudah mau habis sekitar Juni ini. Harus dijaga kondusifitas yang ada. Apa yang mau diolah Bank Sumut. Jangan ada kepentingan politik. Itu kan awalnya, Gatot mengusulkan nama yang untuk menggantikan salah satu komisaris independen itu. Tapi, tidak diakomodir. Makanya, memainkannya dengan kekuasaan. Jangan haus kekuasaan. Itu akan merusak Bank Sumut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, rapat yang terkesan dipaksakan dan dadakan ini, juga sarat kepentingan politis terutama dalam rangka Pilgubsu 2013 mendatang. “Ya, dalam rangka Pilgubsu 2013. Kalau ini terjadi, ini dosa Gatot. Ini kan berdampak luas bagi masyarakat. Gatot harus sadar, secara politis Bank Sumut ini punya rakyat bukan punya gubernur. Meskipun pemegang sahamnya Pemprovsu. Kita ada agenda untuk mempertanyakan itu kepada komite nominasi dan pihak dari BI,” tegasnya.

Bersamaan dengan digelarnya RUPS tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar), menggelar aksi yang ditujukan, untuk mengkritisi segala kebijakan yang diambil oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang dianggap menyalah, dan berdampak pada kekondusifitasan masyarakat Sumut, di halaman Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan.

Sebelumnya, mengenai rapat yang diskors untuk kedua kalinya, sekira pukul 12.30 WIB alasannya adalah telah tiba waktunya untuk Salat Zhuhur dan makan siang. Dan jawaban itu yang juga dikemukakan Gatot, yang dikerumuni wartawan untuk mempertanyakan hasil RUPS-LB PT Bank Sumut yang berlangsung tertutup itu. “Ini waktunya Ishoma. Sudah ya, ini waktunya Ishoma,” jawabnya sembari beberapa kali memegangi topi yang dikenakan salah seorang wartawan.

Namun, akhirnya seusai RUPS-LB tersebut, Gatot menjelaskan, berdasarkan hasil RUPS-LB PT Bank Sumut tersebut antara lain, menyetujui pemberhentian dengan hormat dua komisaris independen. “Yang kedua RUPS menyetujui sistem serta prosedur penggantian komisaris independen setelah mendapatkan verifikasi tertulis dari Bank Indonesia,” ungkap Gatot.

Pada kesempatan itu, Gatot juga menjelaskan, pelaksanaan RUPS-LB tersebut bermula karena terjadi kebuntuan, pada proses pergantian Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Manarata Manik yang meninggal dunia.  Karena sebagaimana amanat Undang-undang, maksimal enam bulan jabatan tersebut, harus diisi sehingga dilakukan RUPS. Kemudian, berdasarkan mekanisme yang ada, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan seleksi pemberkasan calon Direktur Kepatuhan. Ada enam nama yang terdaftar, dan empat diantaranya dianggap layak untuk diajukan ke Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengusulkan dua atau tiga nama ke pemegang saham pengendali untuk kemudian diteruskan ke BI dalam rangka fit and proper test.

Namun, proses dan mekanisme yang sudah ditetapkan tidak berjalan mulus karena Komite Renumerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris menemui jalan buntu.

“Saya selaku pemegang saham pengendali, mengundang dan mengajak rapat ketiga dewan komisaris. Saya ingin sampaikan kenapa tidak ada titik temu mengenai nama yang akan disampaikan kepada kami,” jelasnya.

Karena undangan itu tidak dipatuhi kedua komisaris independen, dengan alasan yang sulit diterima. Misalnya, Irwan Djanahar yang juga dosen Universitas Sumatera Utara (USU), menolak hadir karena belum ada izin dari rektorat. Padahal kapasitasnya bukan sebagai dosen melainkan sebagai komisaris. Sedangkan, M Lian Dalimunthe juga menolak hadir dengan alasan pertemuan tidak akan mendapatkan titik temu.

Dengan pemberhentian kedua komisaris independen tersebut, RUPS Luar Biasa telah memilih nama penganti para komisaris indpenden untuk menjalani fit and propper test oleh Bank Indonesia. Dengan terpilihnya komisaris independen nantinya, maka proses pemilihan Direktur Kepatuhan segera dapat dilanjutkan. (ari)

Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memaparkan perkembangan pemeriksaan dugaan korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Medan 2010-2011 sebesar Rp24 miliar. Setelah memeriksa 19 pejabat Dishub, Kejatisu saat ini tengah melakukan uji dokumen retribusi parkir.
Uji dokumen ini untuk mengkonfrontir keterangan 19 pejabat Dishub dengan data pencatatan retribusi parkir. “Penyelidikan itu masih berlangsung. Kita sedang melakukan pemeriksaan data-data retribusi parkir yang Dishub Medan,” kata Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH, kemarin (24/1).
Apakah sudah ditemukan bukti penyimpangan? Jufri hanya menjawab pihaknya masih menelaah, belum memiliki kesimpulan karena tim masih berkerja.

Dokumen itu sendiri, lanjut Jufri, dipinjam pihaknya dari Dishub Medan, bukan hasil penyitaan. “Belum ada mengarah pada penyitaan. Kita sifatnya hanya pinjam pakai. Karena dari data itu kita akan menelusuri sampai dimana aliran dana yang dikelola, apakah masuk ke PAD atau tidak,” terang Jufri.
Soal pemanggilan ulang Kadishub Medan, Syarif Armansyah Lubis, menurut Jufri hal itu masih dimungkinkan, menunggu hasil uji dokumen yang sedang dilakukan pihaknya. “Pemanggilan itu tergantung penyelidikan. Kalau memang dibutuhkan keterangannya lagi, kita akan memanggil mereka kembali. Jadi pemanggilan itu tergantung penyelidikan,” tegas Jufri.

Di tempat terpisah, Wali Kota Lira Medan, Ganda Manurung ST MBA,  menduga telah terjadi mismanajemen di Dinas Perhubungan Kota Medan. Dan ini merupakan tanggung jawab Kadishub sebagai pemegang otoritas tertinggi di SKPD tersebut.  “Begitu banyak dugaan akumulasi penyimpangan menunjukkan ketidakmampuan kadis dalam memimpin Dishub Kota Medan. Dimulai dari ketidakmampuan mengatasi terminal liar, terminal Amplas yang kumuh dan amburadul, angkutan umum liar seperti becak, angkot dan taksi liar serta kemacetan yang dialami masyarakat Medan,” tegas Ganda Manurung.

Di tengah persoalan itu, lanjut Ganda, kemudian muncul persoalan dugaan penyimpangan retribusi parkir dan dana perawatan trafficlight. “Saya kira evaluasi kinerja seluruh struktur Dishub harus segera dilakukan,” pungkasnya. (rud)