LANGKAT- Pengurusan akta kelahiran sesuai UU No23/2006 tentang administrasi kependudukan, dinilai memberatkan masyarakat. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan mengurus ke Pengadilan Negeri (PN) cukup menguras uang warga dan merepotkan karena harus membawa dua saksi.

Kekecewaan itu dirasakan Ketua DPC PDI-P Langkat, Syafril ketika berbincang dengan wartawan, Senin (2/1). Menurut dia, pemberlakukan UU No23/2006 tentang administrasi kependudukan seharusnya dikaji ulang, bukan hanya persoalan biaya dibebankan kepada warga yang mengurus akta lahir, tapi menghadirkan dua saksi bukanlah mudah karena harus menggunakan biaya.

Dia menyebutkan, sesuai ketentuan biaya Rp315 ribu dibayarkan warga ke PN dalam pengajuan membuat akta lahir itu sangat tidak rasional, sebab keterlambatan warga membuat akta didominasi oleh ketiadaan biaya.  Selanjutnya, didampingi anggota DPRD Langkat asal PDI-P Ralin Sinulingga, warga sebagai pemohon harus menyertakan dua saksi saat mengurus. Nah, untuk tahapan dimaksud maka tak ayal warga harus mengeluarkan biaya ekstra kepada saksi. “Karena bila dipaksakan, bukan tidak mungkin program wajib sekolah bisa terkendala. Ya itu tadi, kebanyakan warga tidak mengurus akte lahir anaknya karena tak punya biaya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ralin Sinulingga menuturkan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Langkat melalui Kantor Catatan Sipil (Catpil) serta pihak PN. “Semoga dilakukan penundaan, walaupun kemungkinan kecil,” sebutnya. (mag-4)

PARAPAT-  Di penghujung 2011, sebanyak 102 personel di Polres Simalungun naik pangkat. Setelah dilantik, seluruh personel polisi diminta untuk tetap memahami dan menguasai informasi teknologi (IT).

Usai melantik sejumlah personel polisi, dalam sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar Harkam SIK mengharapkan, semua personel harus menguasai IT, Ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti pelatihan guna mendukung profesionalisme dan demi kinerja yang baik serta benar.

“Kini dunia bisa dalam gengamana kita, informasi apapun dapat dilihat pakai internet, laptop dan Netbook.  Apalagi sekarang mudah mengakses UU, Kepres dan sejumlah peraturan Kapolri hanya dengan melalui teknologi,” katanya, Sabtu (31/12).

Sementara itu, sebanyak 39 personel di Polres Tebing Tinggi juga naik pangkat. tiga diantaranya naik pangkat menjadi perwira. Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Andi Rian Djajadi SIK didampingi Waka Polres, Kompol Safwan Khayat MHum di halaman  Mapolres Tebing Tinggi, menyatakan kenaikan pangkat setingkat bukanlah datang dengan sendirinya, melainkan suatu penghargaan  yang diberikan pimpinan dengan ukuran prestasi kerja. (jes/mag-3)

LANGKAT- Kawanan perampok melompat ke atas mobil yang sedang berjalan (bajing loncat, Red) sekaligus menguras muatannya. Akibatnya satu set alat musik jenis keyboard hilang diambil kawanan bajing loncat.

Seorang korban, Darus Bangun (32) warga Dusun Rumah Galuh Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai-Langkat menuturkan, saat melintasi kawasan titi penceng Jalan Proklamasi Stabat, Senin (2/1) siang, menggunakan mobil pick-up BK 9092 RA bermuatan satu set alat musik jenis keyboard. Saat itulah, kawanan bajing loncat tersebut mengurus isi mobilnya.

“Kami baru pulang mengisi hiburan di Desa Buluh Telang, kemarim malam persisnya perayaan malam Tahun Baru 2012,” kata Darus didampingi rekannya Nonot (30) dan Lilik (25) saat membuat pengaduan di Mapolres Langkat.
Seperti biasanya, urainya, semua peralatan keyboard disusun di belakang. Sebelumnya, dua teman Darus duduk di belakang namun di Kota Tanjung Pura, dua biduan yang duduk di depan turun sehingga kedua teman dimaksud pindah duduk ke depan.

Perjalanan dilanjutkan, mengambil jalur Jalan Proklamasi Kelurahan Sidomulyo, Stabat persisnya kawasan Titi Penceng. Hanya beberapa meter melewati jembatan terdengar suara benda jatuh dari mobil. Seketika kenderaan dihentikan, guna melihat atau memastikan suara dimaksud. Saat bersamaan, terlihat dua pria mengendarai sepeda motor bebek memikul alat Kibot KN 2600 milik Darus. “Kami sempat terlibat aksi kejar-kejaran, tetapi langsung kehilangan jejak saat sepeda motor mereka masuk perumahan Pemkab Langkat,” aku Darus yang menaksir alami kerugian Rp18 juta. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Aldi Subartono, ketika dikonfirmasi mengaku masih mengecek kebenaran laporan tersebut. (mag-4)

PAKPAK BHARAT- Hari pertama tahun 2012 tingkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Pakpak Bharat sebanyak 96 persen. Ketidak hadiran pegawai diperkirakan akibat masih terlarut dalam suasana tahun baru. Demikian hasil inspeksi mendadak Wakil Bupati Pakpak Bharat dengan Sekda, Senin (2/1).

Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir H Maju Ilyas Padang didampingi Sekda dan rombongan lainnya menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SKPD. Pejabat dijajaran Pemkab Bharat itu langsung mengecek absensi pegawai dan melihat pegawai yang hadir di bidangnya masing-masing.

“Saya telah konfirmasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang tidak masuk kerja pada hari pertama sebanyak 4 persen,”kata Sekda Pemkab Pakpak Bharat, Holler Sinamo.

Dia memprediksi, kemungkinan PNS yang tidak hadir dikarenakan masih larut dalam suasana perayaan Tahun Baru dan momen itu dijadikan berkumpul dengan sanak saudara.

Sementara itu, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu mengingatkan PNS agar meningkatkan disiplin diri, disiplin tugas dan disiplin anggaran. Hal itu harus menjadi perhatian selaku abdi Negara dan masyarakat. Demikian pidato Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu untuk mengingatkan kepala SKPD agar mengingatkan pegawainya. (mag-14/mag-4)
meningkatkan kedisiplinan,  Senin (2/1).

Ngogesa yang memimpin apel perdana di tahun 2012 di halaman kantor Bupati menyampaikan, setiap bentuk kegagalan di tahun 2011 hendaknya dijadikan pelajaran berharga, melangkah ke arah lebih baik tahun ini. “Jadikan kegagalan tahun 2011 sebagai pengalaman dan pelajaran berharga melangkah lebih baik di tahun 2012,” kata Ngogesa. (mag-14/mag-4)

BATUBARA- Ratusan warga Kampung Lalang, Dusun Masjid, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara memblokir jalan masuk menuju daerah wisata Pantai Perjuangan atau Pantai Jono, Minggu (1/1) siang. Hal itu dipicu pihak pengelola Pantai Perjuangan mengusir pedagang dari areal pantai.

Aksi blokir jalan tersebut terjadi akibat pengelola pantai tersebut melarang pedagang berjualan di areal pantai. Larangan itu dimulai saat pengelola pantai merobohkan bangunan pada saat libur Hari Raya Idul Adha lalu. Kini, pada liburan Tahun Baru warga kembali dilarang berdagang.

Akibat hal itu, pedagang langsung emosi dan melakukan tindakan menutup jalan dengan mamajang kayu dan batu besar. Dampaknya, pengunjung yang hendak ke pantai tersebut tak bisa melalui jalan tersebut.

Kapolsek Medang Deras, AKP MH Sirait mengatakan penutupan jalan tersebut akibat ada permasalahan warga setempat dengan pihak pengelola wisata Pantai Perjuangan. “Tadi sempat digelar pertemuan dengan perwakilan warga dengan pihak pengelola pantai, tapi tidak ada kata mufakat. Maka polisi langsung mengambil alih lokasi wisata untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis warga,” ucapnya kepada Sumut Pos.

Sementara itu, seorang perwakilan masyarakat, Erwan mengatakan selama 6 tahun dipegang oleh pengelola yang bernama OK Manan, hasil pendapatannya tidak jelas dan menimbulkan berbagai kekacauan, seperti pedagang di dalam diusir olah pihak keamanan pengelola daerah wisata.

“Kami sudah dua hari, Sabtu dan Minggu memblokir jalan akses masuk ke dalam pantai, kami minta OK Manan turun dari ketua sekaligus tidak lagi menjadi pengelola pantai perjuangan,” pintanya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, izin pengelola tempat wisata hanya dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemkab Batubara, seharusnya yang boleh mengeluarkan izin Departemen Kelautan. “Pantai Perjuangan masih areal hutan mangrove yang dilindungi oleh negara,” paparnya.

Sedangkan kaum ibu-ibu yang kebanyakan melakukan pemblokiran jalan masuk dan mengusir pengunjung yang akan masuk ke pantai tersebut tetap enggan membuka jalan, hingga tuntutan warga dipenuhi. Para ibu-ibu tersebut meminta OK Manan turun dan tidak lagi menjadi ketua pengelola daerah wisata pantai perjuangan, masalahnya pengelola tidak mau berbagi dengan masyarakat setempat setiap hari libur besar dan selama 6 enam tahun tidak ada kontribusinya dengan warga setempat. “Kami berjualan sudah 7 tahun, tapi gubuk-gubuk jualan kami diruntuhkan oleh pengelola pantai,” ungkap warga sambil berteriak, “Kami sedang perang dengan pengelola pantai, silahkan pulang, jangan ke pantai,” ucap ibu-ibu yang memblokir jalan tersebut.

Seorang pengunjung, Najli Purba mengaku kecewa dengan tindakan yang diambil oleh warga setempat dengan meblokir akses jalan masuk ke dalam pantai. “Kami datang jauh-jauh dari Medan, malah diusir keluar oleh warga dengan alasan warga perang dengan pihak pengelola pantai,” ucapnya kesal.

Pihak pengelola tempat wisata pantai Perjuangan OK Manan saat hendak ditemui Sumut Pos tak bersedia, dengan alasan masih ada masalah dengan warga setempat.  (mag-3)