KARO- Pasca penangkapan lima pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah (PPKAD) Kabupaten Karo, Selasa (17/1) lalu, kini giliran Kepala Pos (Kapos) Retribusi Pajak Hasil Bumi, Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Rasmi Bangun, ditarget polisi.

Kaburnya Rasmi Bangun dari lokasi penangkapan kelima  bawahannya, saat polisi tiba di TKP, membuat pihak Polres Tanah Karo, melayangkan surat panggilan resmi, perihal aktivitas pemungutan liar (pungli) yang di gelar di Pos Retribusi.

Sesuai keterangan Kapolres Tanah Karo AKBP Drs Ig Agung Prasetyoko didampingi Kasat Reskrim AKP Harry Azhar, Rabu (18/1), sesuai surat panggilan kepolisian, Rasmi Bangun, dijadwalkan hadir di Mapolres Tanah karo, Kamis (19/1).

“Kita sudah lakukan langkah persuasif. Kediaman Rasmi Bangun telah didatangi anggota. Namun dianya, tidak berada di tempat. Surat panggilan juga telah dilayangkan, jika tetap tidak ada itikad  baiknya, maka polisi akan  melakukan langkah  selanjutnya,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres  mengutarakan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aswan Sembiring dan empat pegawai honor lainnnya, Edison  Barus, Adin Sembiring, Fredi Sembiring Milala dan Ferdinan Giniting, yang ditangkap pada Selasa malam lalu, hingga kini masih ditahan di Polres Tanah Karo dan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, sekitar pukul 14.30 WIB, tiga orang anggota DPRD Kabupaten Dairi, Cipta Karo-Karo, Agus P. Simamora, dan Rasiden Damanik, mendatangi Polres Tanah Karo. Kedatangan ketiga anggota legislatif kabupaten tetangga  Karo ini, untuk  mendampingi seorang supir guna sebagai saksi kasus Pungli yang digelar di Pos Retribusi Pajak Hasil Bumi di Desa Doulu.

“Sudah banyak keluhan masyarakat Dairi, khusunya pengusaha angkutan perihal pungli di pos itu. Sehubungan adanya kasus penangkapan kelima tersangka, kita juga turut berpartisipasi menyediakan saksi dan pelapor. Sebelumnya juga, kita telah melakukan koordinasi dengan DPRD Karo,” ujar Cipta Karo-Karo, ketika ditemui di halaman Mapolres Tanah Karo.

Bahkan dengan tegas, perwakilan masyarakat Dairi ini mengatakan, pihak Pos Retribusi Pajak Hasil Bumi telah melakukan pungli sekitar Rp6 miliar, terhadap angkutan asal Dairi. Karena sesuai data yang  dimiliki,  per harinya minimal 30 truk yang melintasi pos tersebut.  Dari laporan  yang diperoleh, pada tahun 2011 setiap truk dikenakan kutipan Rp70 ribu, sementara  pada tahun 2012 dinaikkan menjadi 90 ribu per unit. (wan)

KISARAN- Pemerintah Provinsi Sumut menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 senilai Rp1,5 triliun kepada 2,4 juta siswa tingkat SD dan SMP se-Sumut yang diserahkan langsung oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada Pemkab Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai, di Kantor Bupati Asahan, Rabu (18/1).

Pada kesempatan itu, Pemprovsu menyalurkan dana BOS sebesar Rp67 miliar. Kemudian, untuk Pemkab Batubara senilai Rp41 miliar, dan Pemko Tanjung Balai senilai Rp14 miliar. Dana BOS yang disalurkan tersebut, disampaikan ke kedua kabupaten dan satu kota di pesisir Timur Sumut.
Dalam penyalurannya ditujukan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi 11.604 siswa SD dan SMP.

“Saya berharap dana BOS yang disalurkan bisa digunakan tepat sasaran dan bermanfaat untuk pembangunan sumber daya bidang pendidikan, khususnya kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut di masa depan,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaiful Syafri Sipahutar melaporkan, dana BOS tahun 2012 yang disalurkan kepada 33 kabupaten/kota pada triwulan I akan dialokasikan sebesar Rp380 miliar.

“Penyaluran dana BOS tahun 2012 ini juga sebagai komitmen Pemprovsu dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumut, yakni Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Lapar dan Rakyat Punya Masa Depan,” katanya.

Di kesempatan tersebut, Gatot menyalurkan bantuan kepada 200 masjid di wilayah Kabupaten Batubara dan sekitaranya, termasuk penyaluran bantuan berupa 62 ternak sapi kepada sejumlah peternak di wilayah Kabupaten Asahan. (ril)

Kesiapan PLN Bangun PLTA Asahan III

Peluang PT PLN (Persero) untuk mendapat izin lokasi pengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III mulai terbuka. Pasalnya, Pemprovsu sudah mulai merespon kesiapan yang dilakukan PLN untuk membangun PLTA Asahan III.

Respon itu ditunjukkan dengan dilaksanakan peninjauan lapangan selama dua hari, Senin (16/1) dan Selasa (17/1) oleh  staf dari instansi terkait, mulai dari Bappeda, BPN Sumut, Dinas Kehutanan Sumut, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Pertambangan  dan Energi. Hal ini diungkap Manager PLTA Asahan III Robert Purba. “Kunjungan ini untuk mengecek kesiapan PLN di lapangan sekaligus mengetahui koordinat rencana tapak proyek PLTA Asahan III,” ujar Robert Purba di ruang kerjanya, Rabu (18/1).

Menurut Robert, dalam kunjungan lapangan tersebut, PLN menggambarkan dan menjelaskan  rencana pembangunan proyek PLTA Asahan III mulai lokasi intake sampai ke power house PLTA dan basecamp PLTA yang saat ini sedang memasuki tahapan penyelesaian akhir gedung kantor dan perumahan karyawan PLN serta konsultan konstruksi. “Basecamp diharapkan selesai April 2012,” bilangnya.

Dilanjutkan Robert, dari kunjungan lapangan tersebut juga dapat dilihat kegiatan pelebaran jalan yang saat ini sedang dilaksanakan. Tujuan pelebaran jalan ini tidak hanya untuk keperluan proyek, namun utamanya adalah untuk keperluan masyarakat sekitar.

Dengan kondisi jalan yang nantinya  mulus dengan lebar 6 meter hotmix, maka sangat diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. “Tersedianya jalan yang baik yang menghubungkan Kota Porsea ke kota Puloraja, Asahan  merupakan prasarana umum yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Robert lagi.

Dikatakan Robert, peninjauan lapangan yang dilakukan Pemprovsu tersebut, merupakan tindaklanjut dari hasil pemaparan yang dilakukan PLN pada Jumat (13/1) lalu di Pemprovsu dengan pemaparan kesiapan pihak PLN dalam rencana pembangunan PLTA Asahan III. “Pemaparan itu dilakukan dihadapan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis, Ketua Bappeda Sumut Riadil dan pimpinan  instansi terkait,” beber Robert.

Pemaparan yang dilakukan olehnya, kata  Robert, antara lain, telah tersedianya pendanaan proyek Rp2,7 triliun dari Loan JICA No.IP-532, selesainya detail disain pada tahun 2006-2008, telah disetujuinya AMDAL PLTA Asahan III oleh Gubsu 19 Nopember 2004 dan saat ini sedang dalam proses pembuatan AMDAL baru mengingat kapasitas unit PLTA bertambah dari 2×77 MW menjadi 2×87 MW.

Pada pemaparan itu, dijelaskan, telah tersedianya rencana kegiatan pembangunan PLTA, lokasi PLTA yang  sesuai detail disain yaitu di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.

Dalam kesempatan pemaparan itu juga, lanjutnya, PT PLN (Persero) mendapat respon dan tanggapan yang positip dari Pemprovsu  atas kesiapan PLN dalam membangun PLTA Asahan III. “Hal inilah yang sangat menggembirakan kami seluruh warga PLN dan terkesan kami mendapatkan dukungan penuh  Pemprovsu dibawah kepemimpinan H Gatot Pujo Nugroho ST,” bilangnya.

Dalam kesempatan itu, dijelaskan Pemprovsu  sedang dalam periode evaluasi penetapan calon investor untuk pembangunan PLTA Asahan III sampai  18 Pebruari 2012. “Kami berharap  pada akhirnya nanti, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menunjuk PLN sebagai pelaksana pembangunan PLTA Asahan III dengan menerbitkan izin penetapan lokasi PLTA Asahan III,” katanya.

Karenanya, lanjut Robert, di awal  2012 ini, muncul harapan baru bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera I yang sudah sangat berharap agar Pemprovsu menerbitkan izin penetapan lokasi PLTA Asahan III seluas 210 hektar kepada PT PLN.(ila)