MEDAN- Sepanjang tahun 2011, sebanyak 9 importir ikan di Medan menunggak retribusi sebanyak Rp487 juta. Tunggakan itu terjadi karena banyaknya importir yang baru dan belum mengetahui adanya peraturan daerah (Perda) Medan tentang retribusi impor ikan ke Medan.

“Memang ada tunggakan retribusi importir ikan tahun lalu mencapai Rp487 juta. Tapi itu tetap akan dibayarkan di tahun ini,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Medan Wahid, usai menggelar rapat tentang impor ikan di kantor Pemko Medan, Rabu (18/1).

Dikatakan Wahid, tertunggaknya retribusi itu disebabkan adanya penambahan importir ikan di Medan tahun ini. “Awalnya hanya dua importir, tapi sejak adanya kebijakan kembali membuka keran impor maka bertambahlah jumlah importir ikan di Medan,” terang Wahid.

Importir yang masih baru ini, lanjut Wahid, masih belum mengetahui adanya Perda tentang retribusi impor ikan, sehingga kesepakatan tunggakan ini baru akan dibayarkan di tahun ini dengan jumlah kutipan retribusi yang lebih murah. “Kalau dalam Perda, jumlah retribusi yang harus dibayarkan sebesar Rp100 per kilog, untuk tunggakan kali ini kita beri dispensasi Rp50 per kilo,” ucapnya.

Dispensasi yang dilakukan Pemko Medan ini nantinya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Wali Kota. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemko Medan akan mengeluarkan SK pengurangan retribusi impor ikan tahun 2011.  Sebab, di dalam Perda juga dinyatakan kalau Wali Kota berhak mengurangi retribusi ataupun menghapus retribusi yang telah ditetapkan.Tapi, untuk tahun 2012 biaya retribusi impor ikan ini tetap Rp100 per kilo.

Dikatakannya, untuk pengawasan impor ikan di Medan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), di mana kelayakan ikan akan diawasi langsung oleh Balai Karantina Ikan. (adl)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM, merupakan kado tahun baru bagi rakyat. Hanya saja, katanya, kado itu tidak membuat rakyat gembira.  “Kebijakan pembatasan BBM merupakan kado tahun baru yang sama sekali tak membuat rakyat bertepuk tangan gembira. Sebaliknya gaung kekecewaan dimana-mana,” ujar Dewi dalam keterangannya kepada koran ini, Rabu (18/1).
Langkah pemerintah saat ini dalam upaya mengatasi bengkaknya beban pemerintah, kata Dewi, seharusnya mulai diatasi dengan beberapa cara. Diantaranya, mengatur secepatnya pos-pos penting penerimaan negara dari sektor pajak dan memaksimalkan sumber penting dari migas dan pertambangan yang selama ini tidak maksimal. “Dan kebocoran di sektor ini hingga detik ini masih terus terjadi,” sebutnya.

Kearifan dan transparansi pemerintah dalam hal ini dipertaruhkan. “Berantas segala bentuk bad governance,” cetusnya.
Penghematan belanja negara harus dilaksanakan terutama pengeluaran belanja pegawai harus dipangkas, dihemat, dengan cara melakukan perampingan di semua sektor.

Reformasi birokrasi yang telah digaungkan harus diiringi dengan kebijakan penghematan dan efisiensi, termasuk pemberlakuan e-procurement.
“Perlunya kajian alternatif solusi berupa kenaikan pajak kendaraan ber-cc besar. Daripada pembatasan lebih baik menaikkan pajak kendaraan, hasil penerimaan di-posting sebagai pengganti pengeluaran subsidi,” sarannya.

Alternatif lain, menaikkan harga BBM bersubsidi antara Rp500 hingga Rp1000 dan melakukan judisial review terhadap UU APBN Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 pada pasal 7 ayat 6 untuk memayungi kebijakan ini. “Segera dilakukan kajian dan riset mendalam dari berbagai aspek agar proses pembuatan kebijakan publik tersebut mengandung kaidah-kaidah yang seharusnya ada dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Menyitir buku The Quality of Government karya Bo Rothstein (2011), Dewi menyebutkan, buku itu mestinya bisa menjadi rujukan bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya berbuat. Manfaat apa yang di peroleh masyarakat, menjadi cermin kualitas suatu pemerintahan.

“Kebijakan merupakan salah satu outcome kualitas sebuah pemerintahan. Lalu bagaimana dengan kebijakan pembatasan BBM yang secara paksa akan diberlakukan pemerintah mulai tanggal 1 April 2012?” ujar Dewi.

Diuraikan Kandidat Doktor Kebijakan Energi, Universitas Indonesia (UI) itu, dalam UU APBN Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 pada pasal 7 ayat 6 yang berbunyi harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Bunyi pasal itu, lanjutnya, menjadi ‘penjebak’ pemerintah menjadi seolah ‘alergi’ menaikkan harga BBM.

“Pasal dalam UU ini juga tidak pernah dibahas apalagi disetujui Komisi VII.  Di sisi lain maksud ‘pengendalian’ yang di jabarkan dalam UU tersebut ditangkap sebagai seolah-olah single solution yaitu pembatasan BBM bersubsidi,” jabarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, landasan hukum lain yang digunakan pemerintah juga tak sinkron, hanya merujuk kepada rancangan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 9 Tahun 2006. “Lucunya seolah tak sadar bahwa landasan hukumnya juga ‘cacat’ karena jika pemerintah memaksakan rakyat beralih dari BBM bersubsidi ke Pertamax dan melepas fluktuasi harga sesuai harga pasar,maka pemerintah sudah melanggar keputusan MK. MK telah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU Migas soal pelepasan harga minyak dan gas bumi untuk mengikuti harga pasar jelas melanggar hak asasi rakyat,” paparnya.

“Pemerintah harusnya sadar bahwa kebijakan harus menyeluruh. Jangan biarkan rakyat mencari sendiri solusi atas masalah publik,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjutnya lagi, harus juga memberikan alternatif untuk memenuhi unsur public interest. Kebijakan energi bukan melulu persoalan energi tapi juga meliputi persoalan industri, transportasi, pertahanan dan lain lain. “Persoalan energi bukan hanya kebijakan saja tapi juga persoalan manajemen sektor publik dan juga budaya,” katanya.

Diuraikan, tiga hal mendasar dalam proses pembuatan kebijakan harus terpenuhi, yakni pertama, public support, yaitu legitimasi dan akseptansi masyarakat. Kedua, public value yaitu berupa nilai tambah dan benefit untuk masyarakat dan menjamin setiap warga negara terpenuhi hak hak konstitusionalnya. Ketiga, capacity to implement, kebijakan harus bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah baru pada publik.
Dalam hal pembatasan BBM, kata Dewi, harus dipahami bahwa birokrasi sektor publik pun sudah saatnya direformasi. “Sudah sangat kritis, karena fasilitas publik hingga sistem manajemen sektor publik sangat tidak kompeten dan tidak moral hazard. Leading sektor publik ini harus segera dilakukan reformasi,” desaknya. (sam)

MEDAN- Saat ini di Kota Medan tercatat setidaknya ada  6 hotel berbintang empat dan tiga yang sedang dibangun. Masing-masing dua hotel bintang empat dan empat hotel bintang tiga. Bila nanti beroperasi maka diperkirakan terjadi penambahan sekitar 1.000 kamar.

Meningkatnya jumlah kamar ini mengakibatkan persaingan antar hotel semakin ketat. Bahkan sejumlah pihak mengkhawatirkan bakal lebih banyak kamar ketimbang tamu yang datang menginap. Dengan kata lain terjadi kelebihan kamar.

Mengenai hal ini, praktisi perhotelan yang juga Executive Assistant Manager Hotel Asean International, Benny Langen  mengatakan, kehadiran hotel-hotel baru biasanya di awal awal membawa pengaruh kepada hotel terdahulu.  “Hal yang lumrah orang ingin mencoba sesuatu yang baru namun setelah itu biasanya akan kembali ke hotel lama yang menjadi langganannya selama ini,” ujar Benny usai resepsi Anniversary 16 th Hotel Asean International di Jalan H Adam Malik Medan, Rabu (18/1).

Menurut Benny, masalah kelebihan dan kekurangan kamar bergantung kepada kondisi. Kalau ada event khususnya MICE (Meeting, Incentive, Convention, and E xhibition) di Medan, jumlah kamar hotel memang kurang.

Ia mencontohkan saat ini Asean Hotel bersama hotel lain telah menerima booking kamar untuk bulan Desember 2012 karena ada event akbar di Kota Medan yang bakal diikuti sebanyak 2.000 peserta.

Sebaliknya, jika secara regular, yakni di luar adanya event berskala besar, maka di Medan terjadi kelebihan kamar karena kekurangan tamu. “Umumnya tamu menginap satu malam karena transit,” paparnya.

Kelebihan kamar ini menurut Benny tidak perlu terjadi bila kegiatan MICE lebih sering ada di Kota Medan karena otomatis menyerap banyak peserta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya, imbuh Benny, di Medan belum ada ruang EXPO yang dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan pameran berskala besar. Jika ada, ia yakin hotel di Medan tidak akan terkesan berlebih kamar.
Hotel Asean sendiri memasuki usia ke-16  ini sedang melakukan renovasi total. (dra)