MEDAN- Gerbong mutasi pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) semakin merebak. Satu pejabat yang diyakini diganti yakni Asisten Intel (Asintel) Kejatisu. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan dikabarkan turut diganti.

Informasi yang diperoleh, Asintel Kejatisu, Andar Pradana SH segera dimutasi sebagai koordinator Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sedangkan posisinya akan digantikan Kejari Medan, Radja Nofrizal. Sementara itu, posisi Kajari Medan digantikan oleh pejabat, yang berasal dari Kejagung.

Menjawab tekait gerbong mutasi itu, Kajari Medan Raja Nofrizal membenarkan bakal ada pergantian yang disebutkan. Namun, sekarang ini posisinya sedang menunggu pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) tersebut.

“Pergantian memang ada, namun belum tahu kapan pastinya serah terima jabatan (sertijab) itu, Surat Keputusan (SK) sudah lama turun. Namun, kebijakan pimpinan Kejagung RI, belum tahu kapan tepat pastinya pergantian tersebut,” sebutnya. (rud)

MEDAN- Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho batal merealisasikan anggaran pembelian helikopter Gubsu sebesar Rp50 miliar, yang bersumber dari APBD Sumut 2011. Kini, anggaran yang dicatat sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) itu dileburkan ke beberapa program belanja publik pada APBD 2012, seperti pembagian dana alokasi ke setiap desa sebesar Rp50 juta.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, akhir pekan kemarin. Menurut dia, karena tidak jadi direalisasikan untuk pembalian helikopter sebesar Rp50 miliar, akhirnya uang tersebut kembali dialokasikan ke APBD Sumut 2012.

“Ya memang ada anggaran itu, dan tidak jadi dipergunakan. Secara persis dialokasikan ke apa-apa saja saya tidak begitu ingat. Yang saya ingat dialokasikan pembagian dana ke setiap desa sebesar Rp50 juta. Itu syukur langsung direspon Plt Gubsu,” ungkap pria yang menjabat Wakil Ketua Banggar DPRD Sumut tersebut.

Dia menjelaskan, realisasi alokasi anggaran untuk desa tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan berpeluang besar akan dialokasikan secara keseluruhan di APBD Sumut 2013 mendatang. Di mana jumlah desa se-Sumut sebanyak 5.060 desa. “Sumut punya 5.060 desa. Jadi total anggarannya sebesar Rp250 miliar. Saat ini dilakukan bertahap, Tahun 2013 mendatang pada APBD nya bisa dianggarkan secara keseluruhan,” bebernya.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wara Sinuhaji mengaku, anggaran pembelian helikopter untuk Gubsu merupakan hal urgen dan penting. Jadi sangat disayangkan, bila itu pada akhirnya tidak direalisasikan. (ari)
“Sumut terbilang sangat luas dan terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan jalur darat ataupun laut,” sebutnya. (ari)

MEDAN- Pasca disetujuinya APBD Sumut 2012 senilai Rp7,6 triliun, khusus anggaran belanja pendidikan di Dinas Pendidikan Sumut hanya 6 persen atar setara sekitar Rp126,6 miliar dari keseluruhan APBD Sumut 2012. Jumlah itu dihitung di luar anggaran gaji pegawai.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut Ahmad Hosen Hutagalung menilai, jumlah enam persen itu adalah jumlah yang tidak layak untuk mengembangkan dunia pendidikan di Sumut. Bahkan, dengan jumlah 6 persen tersebut dinilainya merupakan angka yang tidak wajar. Bukan tidak mungkin, dunia pendidikan di Sumut pada 2012 mendatang, akan mati.

“Ini lah Plt Gubsu nya tidak memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Jumlah segitu itu kecil dan sangat tidak layak. Jadi, untuk tahun 2012 nanti dunia pendidikan di Sumut akan mati,” ucapnya, Minggu (25/12).

Dia membeberkan, dalam UU No. 20/2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tepatnya pada pasal 49, mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan adalah 20 persen dari APBN/APBD, namun alokasi anggaran pendidikan Sumut yang termaktub dalam APBD Sumut 2012.  “Sangat jelas tak sesuai dengan amanat UU untuk dunia pendidikan, tapi sekarang anggaran itu sudah disahkan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDI P Muhammad Affan SS menyatakan, yang menjadi persoalan adalah bukan tinggi rendahnya alokasi yang diberikan. Karena dengan 6 persen yang dianggarkan dari APBD Sumut 2012 merupakan, hal-hal yang penting dalam membangun pendidikan di Sumut. “Anggaran itu hanya menghapus kegiatan seremonial saja,” katanya.

Pendapat yang sama diutaran, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga menegaskan, pada prinsipnya alokasi untuk dunia pendidikan di Sumut sudah lebih dari apa yang tertera di dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas. Bahkan, untuk alokasi pendidikan di Sumut sudah mencapai 26 persen. Hal itu bisa dilihat dari adanya alokasi penambahan anggaran Rp1,5 triliun yang merupakan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sementara itu, analis politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Wara Sinuhaji berpendapat anggaran yang kecil untuk dunia pendidikan tidak serta merta kesalahan anggota dewan dan eksekutif, melainkan kesalahan dan ketidakmampuan serta keteledoran dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. (ari)

101 Balita Positif Terinfeksi

MEDAN- Penanggulangan HIV/AIDS di Sumut dinilai gagal. Pasalnya, dalam pelaksanaannya masih terfokus pada pengobatan dari pada penemuan kasus. Demikian diutarakan Ketua Perhimpunan Dokter Peduli Aids Indonesia (PDPAI) Cabang Sumut, Umar Zein dalam Refleksi Program Pendampingan ODHA/OHIDHA selama 2011, Jumat (23/12) di Medan.

“Penanggulangan HIV/AIDS di Sumut gagal. Untuk itu, yang harus dilakukan tak hanya pada pengobatan, melainkan harus pada temuan kasus, obati dan turunkan angka kematian penderita HIV/AIDS,” tegasnya.

Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilakukan dengan cepat, maka tidak menutup kemungkinan, semakin banyak kasus HIV/AIDS ditemukan pada ibu hamil. “Survei pada ibu hamil yang positif HIV/AIDS belum pernah dilakukan. Lima atau 10 tahun ke depan, jangan terkejut bayi lahir dengan HIV positif,” jelasnya.

Ke depan, Umar Zein mengharapkan, peran seluruh komponen serta masyarakat untuk benar-benar mengaplikasikan program penanggulangan HIV/AIDS tersebut dalam bentuk nyata. “VCT harus benar-benar ditingkatkan dan adanya metode yang harus dilakukan untuk membuat suatu data base jumlah penderita HIV/AIDS yang terdeteksi di rumah sakit di Sumut,” urainya.

Selain itu, meminimalisir diskriminasi yang masih menjadi masalah sosial di masyarakat serta oleh pelayanan kesehatan. “Pelayanan kesehatan saja masih enggan merawat Odha, apalagi masyarakat. Ini yang harus dihapuskan,” ungkapnya.

Ketua LSM Medan Plus, Eban Totonta Kaban mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, dari 2003 hingga 2011, tercatat 4473 pengidap HIV/AIDS di Sumut. Dari jumlah tersebut, pada 2011 ditemukan kasus baru sebanyak 406 pengidap HIV/AIDS.

Lebih lanjut, dia menyebutkan pria masih mendominasi terinfeksi virus HIV/AIDS dengan jumlah 3.854 orang. Sedangkan wanita sebanyak 619 pengidap HIV/AIDS. Selain itu, kategori anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di bawah umur 1 tahun sebanyak 35 anak (22 pria dan 13 wanita). Sedangkan, anak usia 1-4 tahun ada sebanyak 66 anak (44 pria dan 22 wanita).  “Dari jumlah kasus yang ditemukan di Sumut, ada sekitar 326 ODHA diantaranya yang lolos follow up. Dari jumlah itu, yang menjalani terapi ARV lini satu original 948 ODHA, lini satu subsitusi 112 ODHA dan lini dua 13 ODHA. Mereka sudah ikut terapi ARV, sekarang mereka lolos follow up atau tidak kita ketahui keberadaannya,” katanya.

Diakuinya, dalam penanggulangan HIV/AIDS di Sumut, belum ada keselarasan dalam koordinasi seluruh pihak yang peduli terhadap HIV/AIDS. (mag-11)

Salah Diagnosa Pasien

MEDAN- RSUD dr Pirngadi Medan harus bertanggungjawab atas kasus salah diagnosa yang dilakukan oknum dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit milik Pemko Medan tersebut terhadap pasien Suryawati (38), warga Amaliun Gang Arjuna, Medan Area. Demikian dikatakan Ketua DPD PAN Sumut Syah Affandin, Minggu (25/12).

“Ini merupakan preseden buruk bagi tenaga medis yang salah melakukan diagnosa. Pihak manajemen RSUD dr Pirngadi Medan harus bertanggungjawab agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” katanya didampingi suami korban, Ahmad Yani, Minggu (25/12).

Selanjutnya, pihaknya akan segera menjumpai Direktur RSUD dr Pirngadi Medan untuk melakukan komunikasi, untuk menemukan solusi terbaik buat kasus ini.

“Saya akan jumpai Dirut RSUD dr Pirngadi Medan untuk melakukan dialog dann mencari solusi terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) M Nur Rasyid mengaku untuk menentukan diagnosa terhadap pasien TB Paru harus dilakukan banyak pemeriksaan diantaranya darah dan dahak pasien. Karena hasil pemeriksaan radiologi belum pasti menjamin apakah pasien tersebut menderita TB Paru atau tidak.

“Terkait salahnya diagnosa penyakit yang dilakukan dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr Pirngadi Medan, kita tidak tahu pemeriksaan yang mereka lakukan seperti apa. Karena pemeriksaan radiologi belum pasti apakah pasien itu menderita TB Paru atau tidak. Selain itu, kita masih menunggu laporan dari pihak keluarga dan selanjutnya akan dilakukan investigasi,” katanya.

Sementara itu, Wadirut Pelayanan Medik RSUD dr Pirngadi Medan, Amran Lubis, mengatakan hasil audit medis dari Komite Medik RSUD dr Pirngadi Medan terkait salah diagnosa terhadap pasien Suryawati (38) yang dilakukan dokter penyakit dalam rumah sakit milik Pemko Medan tersebut hingga saat ini belum keluar.

Menurutnya, proses audit dilakukan untuk mengetahui sejauhmana prosedur pemeriksaan, dan penegakkan diagnosa terhadap pasien oleh Komite Medik yang sifatnya independen, karena sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/Menkes/Per/IV/2011 setiap rumah sakit ada Komite Medik yang memiliki peran melaksanakan audit medis.
“Kita masih menunggu hasilnya. Kita juga belum tau kapan hasilnya keluar. Sabar aja, karena kita juga belum bisa ngomong. Untuk audit inikan tidak mudah, banyak prosesnya. Apakah saat masuk rumah sakit memang ada penyakit penyertanya. Jadi banyak kemungkinannya ini, kita jangan hanya menyalahkan satu pihak saja. Untuk tim nya diketuai oleh dr Rushakim yang merupakan Spesialisasi Kebidanan dan beberapa dokter yang berkompeten lainnya,” jelasnya.

Dalam masalah ini, lanjutnya, pihaknya tidak mau berpolemik atau menjustifikasi kalau dokter yang salah. “Kita tidak mau berpolemik, tidak mau menjustifikasi, makanya namanya tidak diberi tahu, karena kredibilitas dan harga diri dokter akan jatuh. Kalau dia yang salah, kalau tidak!,” tegasnya.

Sementara itu, suami pasien Ahmad Yani berencana akan menyurati Komisi B DPRD Medan jika tidak ada mediasi dengan dokter yang bersangkutan. “Kita hanya minta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit atas kesembuhan istri saya, dan ganti rugi selama biaya yang selama ini saya keluarkan,” tegasnya.

Sambungnya, kondisi istrinya saat ini sudah mengalami sedikit perbaikan. “Setelah dilakukan pemeriksaan seni, darah, istri saya memang nggak sakit TB Paru. Kondisinya sudah lumayan membaik sejak tidak mengkonsumsi obat TB Paru yang dianjurkan Pirngadi. Dia juga sudah mulai bisa berjalan. Memang kakinya masih bengkak gara-gara minum obat TB Paru itu. Tapi sudah mulai ada perubahan lah,” bebernya. (mag-11)