30 C
Medan
Thursday, January 15, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14117

Gara-gara Pakai Jaket Teman

Hanya gara-gara tak senang jaketnya dipakai orang lain, Suroto nekat menikam perut temannya sendiri,  Anhar Daulay warga Jalan Terjun Complek Deli Work Marelan Pasar V, pakai obeng. Akibatnya, Anhar ambruk dan kini menjalani perawatan intensif di RSU dr Pirngadi Medan.

Menurut Mardiana Daulay, kakak korban, saat kejadian Anhar sedang bekerja di bengkel Jalan Helvetia, Pasar 9, Marelan. Tiba-tiba Suroto datang dan menghampiri korban.

Sempat terjadi cekcok, karena Suroto tidak senang melihat jaketnya dipakai Anhar. Entah bagaimana, Suroto mengambil obeng dan menikamkannya ke perut Anhar.

Seketika korban ambruk dan tak sadarkan diri akibat luka tikaman tersebut. Teman-teman korban yang berada di lokasi, langsung menolong korban dan menghubungi adik angkatnya Tri Wulandari dan M Yusuf. Dalam keadaan tak sadarkan diri dan bersimbah darah, korban langsung dibawa ke RSU dr Pirngadi Medan. Melihat korban terkapar, Suroto langsung kabur.

Setelah kejadian tersebut, keluarga korban langsung membuat laporan ke Polsekta Helvetia. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif dan telah ditangani medis.

“Saya nggak kenal sama pelaku. Tadi ada petugas yang menanyai korban. Katanya pelakunya bernama Suroto. Tapi saya harap pelakunya ditangkap lah. Masak karena masalah sepele, korban ditikam seperti itu,” ucap Mardiana.(mag-11)

Penghargaan Berawal dari Konsistensi

Bank Sumut Bawa Perempuan Jadi Pengusaha

Masih ingat perayaan ulang tahun ke-50 Bank Sumut di JW Marriott Hotel Medan, pada 4 November lalu? Ketika itu Bank Sumut mendapat kado istimewa dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu dianugerahi rekor sebagai bank umum pertama yang konsisten memberdayakan perempuan melalui kredit mikro secara langsung dengan sistem kelompok tanpa agunan.

Hal tersebut berawal dari Program Kredit Sumut Sejahtera (KSS), yang dimiliki Bank Sumut sejak 2008 lalu. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Manejer MURI Jusuf Ngadri pada perayaan dalam tema ‘Malam Pesona 50 Tahun Bank Sumut’ itu.

Pertimbangan penilaian yang dilakukan pihak MURI terhadap program tersebut, dikarenakan jumlah debiturnya telah mencapai hampir 60 ribu di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Penilaiannya dilakukan beberapa bulan terakhir dengan mengumpulkan seluruh informasi dari Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) maupun dari sumber lainnya.
Sebelumnya, pada 21 Juli lalu di Jakarta, Bank Sumut meraih penghargaan Rekor Bisnis Indonesia (ReBi) sebagai bank umum pertama di Indonesia yang menyalurkan kredit usaha mikro tanpa agunan bagi kaum perempuan marginal prasejahtera dengan pola Gremeen Bank. Penghargaan tersebut berasal dari TERA Foundation yang bekerjasama dengan media Nasional.

Atas anugerah tersebut Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu menuturkan, program yang dilakukan melalui Skim KSS semata bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan marginal, yang turut berkontribusi bagi kesejahteraan keluarga. Meskipun tidak pernah berharap diberi penghargaan, namun Gus Irawan merasa terharu dan bangga menerima pengakuan atas prestasi yang diraih perusahaannya. “Penghargaan-penghargaan yang diraih Bank Sumut ini merupakan kemenangan bagi masyarakat Sumut, karena Bank Sumut adalah banknya orang Sumut,” ungkapnya.
Begitu pula yang dialami Siti Zuraida (34), dengan konsistensi yang dipegang teguh olehnya, kini bersama suaminya, ibu beranak tiga ini menggeluti bisnis batubata dengan omzet Rp5,8 juta per minggu dengan keuntungan per minggu sekitar Rp2,9 juta.

Di pekarangan rumahnya Kampung Songo, Kelurahan Danau Balai, Rantau Selatan, Labuhan Batu, dia membuktikan tak selamanya modal kecil menutup peluang untuk bisa mengembangkan industri rumah tangga lebih maju.
Awalnya, pasangan suami istri itu sedikit kesulitan menerima order secara berkelanjutan karena keterbatasan modal membeli bahan baku tanah. Untuk mesin pelumat tanah pun terpaksa menyewa dari orang lain.

Konsisten dengan usahanya, akhirnya di awal 2010 lalu, dia dan temannya sesama kaumnya membentuk kelompok lebih dari 20 anggota. Masing-masing mendapat pinjaman awal Rp1 juta. “Pinjaman pertama saya gunakan menambah modal membeli bahan baku batubata sehingga saya tidak lagi menunggu terjualnya batubata agar mendapatkan bahan baku yang baru,” jelasnya.

Zuraida mengaku menerima manfaat besar dari program KSS Bank Sumut ini. “Saya merasakan banyak perubahan. Pertama saya tak lagi menunggu stok bahan baku sehingga omzet lebih cepat naik dan sekarang saya memiliki mesin sendiri,” tuturnya.

Awalnya produksi terhambat karena banyaknya orang yang mengantri untuk menyewa mesin, sehingga keuntungan  lebih kecil akibat biaya sewa sebesar Rp20 per batubata. “Sebelum saya bergabung di program KSS, saya memproduksi antara 14 ribu hingga 28 ribu batubata per bulan. Kini saya produksi batubata 28 ribu sampai 56 ribu per bulan,” ujarnya.(saz)

Dokumen Pengadaan Obat Disita

Dugaan Korupsi di RSUD dr Pirngadi Medan

MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus melakukan penyelidikan terkait adanya kerugian dalam dugaan penyimpangan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan. Hingga kini, tim penyidik Pidsus Kejatisu yang dipimpin Kasi Pidsus Jufri Nasution SH masih terus melakukan investigasi untuk mengungkap dugaan terjadinya penyimpangan anggaran berdasarkan audit BPKP.

“Hingga kini kita masih bekerja. Tim masih memeriksa beberapa dokumen dan berkas yang menyangkut pengadaan obat di RSUD Dr Pirngadi Medan. Apakah benar seperti hasil audit tersebut, telah terjadi penyimpangan atau tidak. Yang jelas kita berusaha mengungkapn adanya kerugian negera dalam kasus tersebut,’’ tegas Jufri Nasution, pada wartawan Senin (19/12).

Sejauh ini, sambung Jufri, pihaknya sudah mengamankan dokumen-dokumen perihal menyangkut pengadaan obat-obatan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Dokumen yang diamankan pihak Pidsus tersebut untuk diteliti dan diperiksa ulang, dari mulai anggaran obat hingga peruntukan.

‘’Pemeriksaan itu meliputi keseluruhan dari mulai anggaran, pengadaan, hingga penggunaan anggaran untuk apa saja peruntukannya. Apakah dari pemeriksaan pengunaan anggaran yang dilakukan, instansi terkait menyimpang atau tidak, kita lihat saja nanti, saat ini tim kan masih bekerja,’’ ucap Jufri.

Saat ini, ucap Jufri lagi, sudah beberapa staf dan pejabat Rumah Sakit Pirngadi Medan yang diperiksa. Namun pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka klarifikasi saja, namun bisa saja pemeriksaan tersebut akan berlanjut.
‘’Sudah beberapa staf dan pejabat yang kita mintai keterangannya. Pemeriksaan tersebut dalam bentuk klarifikasi saja. Namun pemeriksaan itu bisa berlanjut, apabila mereka mengetahui soal dugaan penyimpangan tersebut,’’ ucap Jufri.
Kejatisu juga akan memeriksa beberapa pejabat lainnya. Bukan itusaja, tidak terutup kemungkinan perusahaan obat-obatan, rekanan atau pun pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut akan dipanggil untuk mintai keterangan.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah di RSUD dr Pirngadi Medan. Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2011 No 19/S/XVIII.MDN/01/2011 yang diteken Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Oodj Huziat.

Jumlah temuan dugaan penyimpangan tersebut sangat besar, melampaui SKPD Pemko Medan lainnya. Tercatat dugaan kerugian daerah mencapai Rp19,142 miliar. Jumlah total dugaan penyimpangan itu terjadi selama operasional RSUD dr Pirngadi 2009 hingga 2010.

Berdasarkan data LHP BPK tersebut, jumlah dugaan penyimpangan tersebut merupakan akumulasi dari enam poin temuan. Poin-poin tersebut antara lain, klaim PT Askes pelayanan atas pelayanan tindakan cuci darah pasien Askes pada Instalasi Hemodialisa tidak dicatat sebesar Rp2.285.924.900. Penerimaan pada Instalasi Farmasi sebesar Rp11.625.046.868 tidak dicatat dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan RSUD dr Pirngadi dan pembagian hasil swakelola pada instalasi ini tidak sesuai ketentuan.

Selanjutnya, BPK RI juga menemukan pembayaran ganda pengunaan jasa pelayanan sebesar Rp557.018.253. Kemudian ditemukan indikasi kuat pengaturan dalam penetapan lelang Ikatan Kerjasama Sistem Informasi Rumah Sakit RSUD dr Pirngadi Medan yang membebani anggaran rumah sakit. Indikasi ini juga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.231.599.070 per tahunnya.

Sementara, dari keterlambatan pelaksanaan proyek yang tidak dikenakan denda atau sanksi, RSUD dr Pirngadi dirugikan sebesar Rp563.317.190. Terakhir, BPK RI juga menemukan dugaan penyimpangan atas penetapan PT Alpha Rho Delta sebagai pemenang lelang pekerjaan lanjutan gedung rawat inap Kelas III dengan potensi kerugian daerah sebesar Rp869.850.700.(rud)

Dugaaan Penyimpangan Anggaran di RSU Pirngadi Medan

  1. Klaim PT Askes atas pelayanan tindakan cuci darah pasien Askes pada Instalasi Hemodialisa tidak dicatat sebesar Rp2.285.924.900.
  2. Penerimaan pada Instalasi Farmasi sebesar Rp11.625.046.868 tidak dicatat dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan RSUD dr Pirngadi dan pembagian hasil swakelola pada instalasi ini tidak sesuai ketentuan.
  3. Pembayaran ganda pengunaan jasa pelayanan sebesar Rp557.018.253.
  4. Kemudian ditemukan indikasi kuat pengaturan dalam penetapan lelang Ikatan Kerjasama Sistem Informasi Rumah Sakit RSUD dr Pirngadi Medan yang membebani anggaran rumah sakit. Indikasi ini juga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.231.599.070 per tahunnya.
  5. Keterlambatan pelaksanaan proyek yang tidak dikenakan denda atau sanksi, RSUD dr Pirngadi dirugikan sebesar Rp563.317.190.
  6. Dugaan penyimpangan atas penetapan PT Alpha Rho Delta sebagai pemenang lelang pekerjaan lanjutan gedung rawat inap Kelas III dengan potensi kerugian daerah sebesar Rp869.850.700.

Hukum Harus Melayani Masyarakat

MEDAN- Usman Hamid perwakilan International Center for Transitional Justice (ICTJ), mengatakan, pertimbangan hukum harus berorientasi ke tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.

Sehingga moralitas kerjasama sebagai prinsip, mampu mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
“Hukum dalam masa transisi dari pendekatan represif ke arah progresif memerlukan prasyarat yakni keadilan substantif merupakan dasar legitimasi hukum. Kuasa didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum melayani masyarakat. Penolakan hukum dilihat sebagai gugatan legitimasi hukum dan akses parsitipasi publik,” demikian disampaikan Usman Hamidi, pada kuliah umum di Fakultas Hukum UMSU, kemarin (19/12).

Kuliah umum yang mengambil tema “Menegakkan Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia” tersebut, dihadiri puluhan dosen dan ratusan mahasiswa dan Wakil Dekan I Hj Ida Hanifah SH MH dan Wakil Dekan III Faisal SH MHum.

Masih menurut Usman Hamidi, ke depan dalam perspektif hak asasi manusia, perlu diperkuat beberapa aspek.
Diantaranya meliputi, pembentukan dan penguatan panitia rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia, membangun sarana dan prasarana air bersih (pemenuhan hak atas kesejahteraan), dan melaksanakan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Selanjutnya, untuk jangka menengah RANHAM 2011-2014, Usman Hamidi mencatat, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu, Implementasi Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Prinsip Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta revisi  KUHP, KUHAP dan RUU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Selain itu, juga perlu adanya Revisi Undang-undang tentang Pengadilan Anak yang berperspektif HAM dengan pendekatan restorative justice, termasuk menaikkan usia minimum anak sebagaimana yang diterima secara Internasional, dan mencabut peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang mengandung diskriminasi berdasarkan gender dan agama atau keyakinan,” ungkapnya.

Terpisah, Rektor UMSU Drs Agussani MAP, melalui Dekan FH UMSU Farid Wajdi, menyambut baik kegiatan ini.
Menurutnya, mahasiswa dan dosen senantiasa perlu menimba ilmu dan pengalaman tidak cuma dari bangku kuliah, tapi harus giat mencari dan menggali sumber-sumber ilmu lainnya termasuk dari kuliah umum, seminar atau diskusi.(uma)

Tangan dan Kaki Bengkak, Tulang Terasa Sakit

Salah Diagnosa, Penyakit Bertambah Parah

Sariawati (38), warga Jalan Amaliun, Gang Arjuna, Medan Area, harus terbaring lemah dan mendapat perawatan di Lantai 8, Ruang 814, RSU dr Pirngadi Medan, Senin (19/12). Pasalnya, penyakit yang dideritanya semakin parah setelah tim medis di rumah sakit milik Pemko Medan itu salah mendiagnosis penyakit yang dideritanya.

Farida Noris Ritonga, Medan

Dengan wajah sendu, Sariawati, ibu dua orang anak  ini menceritakan peristiwa yangn menimpanya tersebut terjadi pada Desember lalu. Saat itu, karena menderita asam lambung, Sariawati dibawa ke RSU dr Pirngadi Medan dan menjalani perawatan selama delapan hari.

Oleh pihak medis, Sariawati dianjurkan untuk menjalani rontgen. Setelah itu, salah seorang dokter mendiagnosa bahwa dirinya menderita penyakit TB Paru dan dirujuk di salah satu Puskesmas untuk menebus obat TB Paru yang harus diminum selama 6 bulan ke depan. Bukannya membaik, malah penyakit yang diderita Sariawati semakin parah dan mulai menunjukkan keganjilan pada kaki dan tangan yang semakin membengkak setelah mengkonsumsi 4 jenis obat TB Paru tersebut.

“Saya disuruh pulang ke rumah dan menebus obat dengan resep dokter dari Pirngadi ke puskesmas. Selama 6 bulan saya konsumsi obat itu, tapi penyakit saya bertambah parah. Tangan dan kaki saya membengkak dan tulang-tulang saya terasa sakit. Bukan itu saja, batuk saya nggak sembuh dan semakin sesak. Selain itu, untuk berjalan saja saya udah nggak bisa lagi, lemah rasanya,” urai Sariawati.

Sementara itu, suaminya Ahmad Yani yang juga Ketua Umum Forum Peduli Umat (FPU) Sumut mengatakan, melihat penyakit yang diderita istrinya semakin parah, lantas dirinya membawa sang istri berobat ke dokter praktek Prof Azhar Tanjung yang berada di Jalan Utama. Oleh Prof Azhar, istrinya disarankan untuk menjalani rontgen lagi dan ternyata hasilnya, Sariawati bersih dan tidak menderita TB Paru.

“Saya terkejut saat mengetahui hasil rontgen. Obat-obatan yang sudah di konsumsi istri saya selama 6 bulan lamanya langsung dihentikan dan diganti dengan vitamin,” jelasnya.

Setelah mengetahui hasil rontgen yang menyatakan Sariawati bersih dari TB Paru, Ahmad Yani datang kembali ke RSU dr Pirngadi Medan dan mempertanyakan kesalahan dokter mendiagnosa penyakit istrinya. “Mereka menyuruh saya untuk membawa istri saya agar kembali dirawat. Saat dirawat lagi, dokter yang menangani istri saya di Pirngadi mengakui mereka telah salah diagnosa dan meminta saya jangan membeberkan kasus ini kepada wartawan,” tegasnya.
Bahkan, pihak rumah sakit menawarkan damai agar kasus salah diagnosa tersebut jangan sampai bocor. “Mereka terus mengajak saya berdamai, mulai dari memberikan pelayanan yang maksimal hingga pembebasan pembiayaan perobatan. Saat ini saya hanya ingin menuntut Pirngadi dan berharap kesalahan yang sama tidak menimpa pasien lainnya yang berobat di Pirngadi,” harapnya.

Langkah selanjutnya, tegas Ahmad Yani, pihaknya akan melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum. “Saya akan tuntut RSU dr Pringadi Medan sampai istri saya sembuh dan ganti rugi biaya yang selama ini saya keluarkan, baik itu biaya perawatan, ongkos dan lainnya karena telah melakukan mal praktek dan diagnosa yang salah terhadap istri saya,” ucapnya.

Terpisah, Wadir Pelayanan Medis RSU dr Pirngadi Medan, dr Amran Lubis saat dikonfirmasi menyebutkan, dari photo rontgen yang dilakukan, tidak dapat memastikan diagnosis TB Paru. “Kalau hanya sebatas itu bisa dikatakan suspect TB, itu perlu pemeriksaan BTA Positif melalui dahak untuk memastikan TB atau tidak. Kalau sudah tiga bulan tidak sembuh juga, itu berarti sudah TB. Kalau hanya sembilan hari, itu belum bisa disebut TB paru. Nanti tanyakan saja secara langsung dengan dokter yang menanganinya,” bebernya.(*)

Kampanye Anti Narkoba dan Melek Teknologi

SMK Kesehatan Wirahusada Medan Gelar Seminar Nasional

SMK Kesehatan Wirahusada Medan di Jalan Bunga Ncole No 100 Medan, menggelar Seminar Nasional Remaja Indonesia Anti Narkoba dan Anti Gaptek 2011, Sabtu (17/12) lalu. Lewat seminar ini diharapkan generasi muda mampu menghindari narkoba dan mahir teknologi.

Seminar itu dihadiri sekitar 88 siswa dari berbagai SMP di Kota Medan. Hadir sebagai pembicara antara lain Kompol Tuti Herawati dari Ditserse Narkoba Poldasu, Ahmad Rudi Sihaloho dari Biro SDM Poldasu, Mahral Effendi Sembiring, Ananta Bangung dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Kota Medan.
Kepala Sekolah SMK Kesehatan Wirahusada Muhammad Safar Ginting S.Pd mengatakan, even ini diharapkan mampu membawa generasi muda kepada kegiatan positif. Sebelum seminar itu dimulai, komunitas di sekolah tersebut yang bernama Gerilyawan Mayantara Antinarkoba (GeMan) juga diresmikan.

“Komunitas ini sudah dibentuk kepengurusannya dan sudah diresmikan. Dari komunitas ini diharapkan bisa mengajak generasi muda kita untuk mengetahui lebih banyak tentang narkoba dan cara menghindarinya. Begitu juga dengan teknologi,” kata Safar yang didampingi ketua panitia acara Ferdinanta Ginting dan staf pengajar Ananta Bangun.
“Tujuannya kami juga ingin sekolah ini dikenal masyarakat luas sehingga tak sungkan untuk mendaftarkan anaknya. Karena kita terbilang baru tahun ini angkatan pertama,” lanjutnya.

Ketua Yayasan Akper Wirahusada Medan, Dra Hj Evi Trisnawati Siregar, MM juga menjelaskan bahwa pihaknya bertekad mencerdaskan putra-putri bangsa. Oleh karena itu even yang sudah digelar SMK Kesehatan Wirahusada tak hanya sekadar seremoni. “Bulatkan tekad untuk anti narkoba. Jangan acara ini hanya jadi seremoni belaka. Kepada para guru diharapkan mampu mendidik karakter kuat untuk menjadi insan terbaik,” harapnya.

Direktur Yayasan Akper Wirahusada, H Adli Lidya, DTM & H memaparkan, bahwa pihaknya sangat tertarik dengan seminar tersebut plus peluncuran komunitas GeMan di sekolahnya. “GeMan itu saya rasa menarik, karena ada istilah grilyanya. Ya jadi ke depan saya harapkan kita semua mampu memerangi narkoba lewat grilya,” katanya.
Ditambahkan Safar Ginting, SMK Kesehatan Wirahusada Medan memiliki berbagai fasilitas layak yang berfungsi baik untuk perkembangan belajar siswa.

Di antaranya ruang kelas nyaman, media pembelajaran seperti infocus, audio player dan laptop, ruang praktek, lapangan olahraga, perpustakaan, transportasi, laboratorium keperawatan, laboratorium komputer, laboratorium farmasi, laboratorium analis, asrama, koperasi siswa, apotek sekolah, kantin sekolah hingga jaringan Wifi.
Ada juga kegiatan ekstra kulikuler seperti Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, OSIS, aerobik, Sendra tari, taekwondo, olah vokal, pramuka dan Komisi Pelatihan Ketrampilan (KPK). (*)

Hendra DS Pimpin Pujakesuma Medan

MEDAN- Musyawarah Daerah (Musda) I Paguyuban Pujakesuma Kota Medan, menetapkan Hendra DS sebagai ketua terpilih dengan suara bulat (aklamasi, red), Minggu (18/12). Padahal, sebelumnya ada tiga figur yang menyatakan ingin bertarung.

“Tepat pukul 12.22 WIBn Hendra DS kami tetapkan sebagai Ketua Pujakesuma Kota Medan periode 2011-2016,” ujar Wakil Ketua Bidang Program Pengurus Wilayah Sumut Pujakesuma Redwin SH, pimpinan sidang pada Musda I Pujakesuma Kota Medan di Amaliun Convention Hall, Medan.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Pujakesuma Kota Medan, Hendra DS mengatakan tekadnya untuk kembali memasyarakatkan Bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulan di Kota Medan. “Paling tidak, Bahasa Jawa mesti dipakai dalam pergaulan antarsesama warga Pujakesuma. Ketemu di mall atau di mana saja, kita pakai Bahasa Jawa,” ujarnya.
Putra Jawa kelahiran Sumatera yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Medan ini mengaku tidak ingin melontarkan program yang terlalu muluk. Satu hal dijadikan fokusnya adalah mengeliminir kasus-kasus putus sekolah di kalangan masyarakat Jawa Kota Medan, khususnya pada anak-anak warga Pujakesuma.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah (PW) Pujakesuma Sumut, Kompol Joko Susilo seusai Musda menyatakan, agar warga Pujakesuma melestarikan budaya musyawarah mufakat pada setiap pengambilan keputusan, bahkan pada pemilihan pimpinan.

“Nggak boleh ada kubu-kubuan dalam musyawarah,” imbaunya.(ari)

Mahasiswa Dukung Harapan Square

MEDAN- Ratusan massa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa Harapan (BMH) menggelar aksi mendukung pembangunan Harapan Square di gedung DPRD Medan, Senin (19/12) siang. Dalam aksinya, masa yang membawa sejumlah poster dan tandatangan dukungan pembangunan Harapan Square, meminta kepada DPRD Medan mendukung pembangunan Harapan Square dan meminta Wali Kota Medan Rahudman Harahap melanjutkan pembangunan Harapan Square.

“Kami meminta Wali Kota Medan mempercepat pembangunan Harapan Square, karena dianggap positif bagi kemajuan Kota Medan. Kami juga meminta jangan ada tumpang tindih kepentingan pribadi dari pembangunan Harapan Square, karena kami mendukung Visit Medan Year 2012,” kata koordinator aksi, Dimas Pradipta dalam orasinya di tengah-tengah ratusan masa.

Dikatakannya, kemajuan Kota Medan sudah tidak bisa ditawar lagi, maka DPRD Medan harus berpihak dan mendungkung pada kemajuan Kota Medan. “BMH meminta semua pihak sama-sama mendukung atas pembangunan  Harapan Square karena menjadi wajah baru dari pengurangan tingkat kejahatan di Warkop Harapan baik transaksi seks komersial maupun peredaran narkoba,” jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi menjelaskan, pembahasan antara warga sekitar dan Pemko Medan yang difasilitasi Komisi C dan D DPRD Medan yang seharusnya dilaksanakan Senin (19/12), batal dilaksanakan karena anggota Komisi D DPRD Medan tidak bisa hadir.

“Pertemuan dengan mengundang warga sekitar, pihak kecamatan dan KSU terpaksa dibatalkan karena angota Komisi D tidak lengkap. Sedangkan Komisi C hanya memipin pertemuan. Sedangkan Komisi D yang memahami dengan perizinan dan pembangunan tersebut,” jelas Jumadi di gedung dewan.

Sedangkan untuk kapan pertemuan pembahasan antara warga dengan Pemko Medan, akan dijadwalkan kembali, dia belum bisa memastikan. “Kita sudah melaporkan ke pimpinan DPRD Medan untuk segera mengundang komisi terkait agar hadir dalam pertemuan mendatang. Kalau untuk kapan waktunya, belum bisa dipastikan yang jelas secepatnya akan dilaksanakan,” bebernya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Medan memin ta Pemko Medan untuk menghentikan pembangunan Harapan Square untuk sementara (stanvas) hingga dilakukannya pertemuan antara Pemko Medan, masyarakat dan pedagang dan anggota dewan yang akan dilakukan kemarin. Ternyata pertemuan tersebut batal digelar.(adl)

PT Jasa Raharja Sosialisasikan Keselamatan Berkendara

MEDAN- PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubunganan dalam upaya pencegahan, penanganan dan tindak lanjut bagi korban kecelakaan. Koordinasi itu sendiri dilaksanakan dalam bentuk acara sosialisasi aksi keselamatan pengendara bermotor.

“Menjelang mudik Natal dan Tahun Baru, berbagai upaya sosialisasi keselamatan berkendara dilakukan sejumlah instansi terkait. Salah satunya yakni yang telah kita lakukan pada hari ini,” ungkap Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumatara Utara Udjiono dalam sosialisasi keselamatan berkendara, Minggu (18/12).

Dia juga mengaku, angka kecelakaan lalulintas di Sumatera Utara cukup tinggi. Mengingat pada 2011 ini, bilang Udjiono, klaim asuransi yang ditaggung oleh PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara mencapai Rp100 miliar lebih.
“Jumlah ini kemungkinan akan bertambah, mengingat masih adanya momen mudik Natal dan Tahun Baru yang biasanya menyumbang angka kecelakaan berkendara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Udjiono meminta kepada masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Menurutnya, nilai nominal klaim bukan menjadi masalah utama, yang terpenting bagaimana para pengendara bermotor khususnya kendaraan roda dua untuk lebih mawas diri dalam upaya menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya.
Acara yang dilangsungkan dengan touring kebeberapa lokasi Jalan Protokol di Medan ini diikuti ratusan pengendara sepeda bermotor yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat dan instansi terkait.(uma)

10 Persen Wanita Menikah di Usia 16 Tahun

MEDAN- Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di Sumut menyebutkan, 10 sampai 11 persen Wanita Usia Subur (WUS) menikah di usia 16 tahun. Padahal, persiapan kehidupan yang ideal untuk WUS yaitu usia 20 tahun untuk menjaga mental dan kesiapan reproduksi.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Nofrijal SP MA pada sosialisasi program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja (PKBR) bagi pengelola dan mitra kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sumut, di aula Universitas Panca Budi (Unpab) Medan, beberapa waktu lalu.

Menurut Nofrijal, BKKBN melakukan upaya sosialisasi PKBR di Kabupaten/Kota melalui generasi berencana (genre). Dimana persiapan kehidupan yang ideal untuk wanita usia 20 tahun karena sudah siap secara fisik dan mental seperti kesehatan reproduksinya. “Bagi pria usia 25 tahun karena sudah siap secara mental dapat menjadi pemimpin muda dalam berkeluarga,” ujarnya.

Nofrijal juga mengatakan, ada lima hal dalam diri remaja yaitu waktu untuk sekolah, memasuki dunia kerja, aktulisasi diri, PKBR dan menjadi anggota masyarakat. Hal itulah, yang mendasari adanya Pusat Informasi dan Konseling (PIK), yang merespon permasalahan terhadap remaja. “25 sampai 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta adalah remaja, yang mempunyai banyak permasalahan,” kata Nofrijal.

Menurutnya, diperlukan PKBR yang dilaksanakan melalui pengembangan PIK baik di sekolah, kampus, pramuka,LSM/OKP, Aktifitas keagamaan, pusat media elektronik dan jejaring sosial. Juga melalui kearifan lokal yaitu jaka dara. “Diperlukan komitmen dengan semua unsur, juga adanya SDM pengelola dan pelaksana yaitu pendidik dan konselor serta sarana pendukung,” ucapnya.
Sementara Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Sumut A.Sofian Rangkuti,SE,MAP menyampaikan permasalahan remaja akan mengurangi kesempatan remaja mempraktekkan perilaku hidup sehat. Remaja yang tidak berperilaku hidup sehat akan menjadi korban dari resiko seks pra nikah, narkoba dan HIV/AIDS.

“Untuk merespon hal itu, BKKBN mengembangkan program PKBR yang akan membantu mengatasi masalah remaja dan merencanakan kehidupan berkeluarga. Juga pembentukan PIK remaja dan mahasiswa,” ungkapnya. Acara yang diisi seminar ini dihadiri oleh Rektor Universitas Panca Budi, perguruan tinggi lainnya,Perwakilan BKKBN Pusat,  Kwardasu, Kwarcab dan Kwaran serta Anggota Pramuka dari Kabupaten/Kota. (mag-11)

1...14,11614,11714,118...15,608Page 14,117 of 15,608

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor