26 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 1413

2023, Labuhanbatu Targetkan Pajak Daerah Rp114,8 M

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Andrea Nuzul Manik.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu menargetkan target pajak daerah pada tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp114,780 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, selain peran Badan Pendapatan juga peran penting dari seluruh aspek baik ASN secara pribadi dan juga ASN secara OPD pengelolaan pajak dan Retribusi.

“Terkhusus bagi ASN secara pribadi dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak dan mengajak masyarakat agar taat dalam kewajiban membayar pajak,”ujar Kaban Bapenda, Andrea Nuzul Manikjadi pada apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Lapangan BKPP Labuhanbatu, Senin (12/6).

Sedangkan OPD pengelola pajak dan Retribusi, katanya juga perlu untuk memperluas objek dan menggali seluruh potensi serta berinovasi untuk dapat meningkatkan capaian target yang direncanakan.

Kepala Bapenda mengatakan, Badan Pendapatan daerah merupakan koordinator Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah, salah satu pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan kegiatan pada pemerintah daerah.

Kepala Bapenda menambahkan, selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal ini sehubungan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BAPPENDA sedang dalam tahapan proses pembuatan Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum dan regulasi serta ketentuan atas pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Diharapkan seluruh OPD pengelola retribusi daerah agar berkoordinasi dengan Bapenda dalam hal Rancangan peraturan daerah tersebut,”tutupnya. (fdh/han)

Fraksi NasDem DPRD Medan Minta Pemko Bedakan Retribusi Pajak Reklame Khusus UMKM

PARIPURNA: Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai NasDem atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di ruang Paripurna Gedung DPRD Medan, Selasa (13/6/2023) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, meminta Pemko Medan untuk tidak menyamaratakan besaran tarif pajak ataupun retribusi reklame antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemko terhadap pelaku UMKM di Kota Medan. Meskipun secara tidak langsung, namun hal ini diharapkan dapat mendukung ekonomi Kota Medan secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai NasDem atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di ruang Paripurna Gedung DPRD Medan, Selasa (13/6/2023) sore.

“UMKM adalah penopang utama ekonomi Kota Medan. Adalah tanggungjawab kita dalam melindungi dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Kota Medan,” ucap Afif.

Dikatakan Afif, Fraksi Partai NasDem berharap agar para pelaku UMKM dapat didukung penuh perkembangan usahanya melalui promosi usaha,, bukan malah membebankan mereka dengan tarif pajak dan retribusi yang besar dengan menyamakan mereka seperti usaha besar yang memiliki anggaran promosi yang besar.

“Kami berharap perlu adanya pembeda di sini, sehingga benar-benar bisa menjadi keringanan bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan promosi usaha mereka. Untuk itu, perlu tarif pajak ataupun retribusi khusus untuk itu,” harapnya.

Ditegaskan Afif, Fraksi Partai NasDem melihat para pelaku UMKM ini bukan mencari keuntungan besar, melainkan hanya mencari pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja.

“Jadi kami menilai dibutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan kita semua, baik Pemko Medan dan DPRD Medan untuk memfasilitasi ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi NasDem juga menyoroti masih terjadinya tumpang tindih retribusi parkir antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Dinas Perhubungan. Oleh karenanya, Fraksi NasDem berharap agar hal ini bisa menjadi jelas di dalam perda.

“Hal ini penting guna menghindari kerugian keuangan daerah akibat tidak terambilnya pendapatan daerah karena masalah internal mengenai kepastian siapa yang bertanggungjawab untuk pajak dan retribusi perparkiran ini,” katanya.

Kemudian, Fraksi Partai NasDem dalam pemandangan umumnya juga  menyoroti banyaknya penginapan online yang saat ini beroperasi di Kota Medan, namun masih belum ada aturan tegas mengenai pajak ataupun retribusi yang bisa diambil dari penginapan online tersebut.

Alhasil, kondisi itu menyebabkan banyaknya penginapan online yanh tidak membayar pajak ataupun retribusinya ke Pemko Medan.

“Padahal banyak diantara penginapan online ini yang meresahkan masyarakat karena bisa menjadi sarang perbuatan asusila dan narkoba, sehingga sangat merugikan bagi masyarakat. Jadi kami berharap hal ini bisa kita sepakati untuk ditegaskan aturan mengenai ini,” pungkasnya.(map/ila)

Tujuh Tokoh Politisi Muda Sumut Raih ICMI Muda Award

AWARD: H Abdul Razak Nasution SH Int MSc (3 kanan) bersama undangan dan penerima ICMI Muda Award 2023. (DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

KETUA Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Muda Sumatera Utara memberikan Anugerah ICMI Muda Award kepada tujuh tokoh politisi muda yang dianggap berjasa dalam membangun Sumut.

Award ini diterima Rizky Yunanda Sitepu (wakil wali Kota Binjai), Adlin Yusri Tambunan (wakil bupati Serdangbedagai), Eddy Parapat (ketua DPRD Labuhanbatu Selatan) dan Mora Harahap (Anggota DPRD Mandailingnatal).

Kemudian Afif Abdillah (ketua Komisi III DPRD Medan), Muhammad Lokot Nasution (ketua DPD Partai Demokrat Sumut) dan Rico Waas (wakil ketua DPW Partai NasDem Sumut).

”Award ini kita berikan untuk mengapresiasi rekam jejak gagasan dan karya tokoh-tokoh muda yang telah memperjuangkan pembangunan di Sumut. Penghargaan ini kami berikan agar dapat menjadi pemacu semangat kita semua, terkhusus para tokoh muda inspiratif di Sumut untuk terus memberikan kontribusi nyata, berdedikasi dalam mengawal kemajuan bangsa,” ujar H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int, M.Sc.

ICMI Muda Award 2023 juga diberikan kepada tokoh masyarakat lainnya, seperti Dr Bakhrul Khair Amal MSi (akademisi Universitas Negeri Medan), Rizawan Usty Siregar SH (pengusaha dan CEO Fritto Chicken) dan Hj Rosdiana Adek Husein (ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Medan).

Sebelumnya Ketua Presidium MPP ICMI Muda Dr H Tumpal Panggabean MA melantik Majelis Pimpinan ICMI Muda Wilayah Sumut masa bakti 2023-2028 di Aula Raja Inal Siregar, Senin (12/6).

Acara pelantikan H Abdul Razak Nasution SH Int MSc sebagai ketua umum ICMI Muda Sumut dihadiri Gubsu H Edy Rahmayadi, pengurus MUI Sumut, perwakilan organisasi keagamaan dan para tamu undangan. (dmp)

Dewan Sambut Baik Penjelasan Kepala Daerah Atas Ranperda Pajak dan Retribusi Gedung

RANPERDA: Suasana Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (13/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman menghadiri Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (13/6).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim ini, seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Fraksi PDI-Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Roby Barus mengatakan, ada beberapa hal penting yang ingin dicapai Pemko Medan terkait pengelolaan dan retribusi daerah ke depan seperti keinginan meningkatkan kemandirian melalui penguatan pajak daerah dan penguatan implementasi.

“Restrukturisasi pajak daerah dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi juga akan mempermudah pemantauan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan yang akan diterapkan terkait dengan penyederhanaan tersebut,” jelasnya.

Kemudian, Afif Abdillah dari Fraksi Partai Nasdem dalam pemandangan umumnya menyampaikan, pembiayaan pengeluaran kebutuhan daerah yang semakin besar sejalan dengan adanya pajak. Dengan adanya Ranperda ini, ungkapnya, F-Partai Nasdem berharap dapat mengurangi ketergantungan bahwa penyederhanaan retribusi di masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Untuk itu, kata Afif, Fraksi Partai Nasdem menyambut baik atas penjelasan kepala daerah yang telah disampaikan pada rapat paripurna lalu. “Hal ini tentunya bertujuan baik dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak,” paparnya.

Selain Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Nasdem, Pemandangan Umum juga disampaikan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi Gabungan yang terdiri Hanura, PPP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (map/ila)

H Abdul Razak Nasution SH Int MSc Pimpin ICMI Muda Sumut

ICMI MUDA: Gubsu H Edy Rahmayadi (tengah) bersama pengurus ICMI Muda Sumut dan undangan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Senin (12/6). (ISTIMEWA)

GUBSU H Edy Rahmayadi meminta Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Muda Wilayah Sumut masa bakti 2023-2028 yang dipimpin H Abdul Razak Nasution SH Int MSc dapat melakukan gebrakan untuk kemajuan Sumut.

Ungkapan ini diutarakan Edy Rahmayadi saat menghadiri acara pelantikan Majelis Pimpinan Wilayah Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Muda (MPW ICMI Muda) Sumut di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Senin (12/6).

Pengurus ICMI Muda Sumut ini dikukuhkan Ketua Presidium ICMI Muda Dr Tumpal Panggabean MA ini dihadiri Forkopimda Sumut, tokoh agama, pendidikan dan masyarakat, organisasi-organisasi Islam serta OPD Pemprovsu dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan ini ditandatangani kerja sama ICMI Muda Sumut dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Sumut dan Bank Sumut. Juga diserahkan ICMI Muda Award kepada sejumlah tokoh yang menginspirasi.

Gubernur mengutarakan bahwa Sumut memiliki potensi termasuk bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan menjadi provinsi yang maju dan unggul di Indonesia. Untuk itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jadi prioritas utama.

Disebut Edy Rahmayadi, saat ini bangsa Indonesia didominasi generasi Z sehingga harus mampu memberikan gebrakan yang membawa Sumut lebih maju dan lebih sejahtera. ICMI Muda Sumut pun diharapkan mampu membawa anak-anak muda menjadi motor pembangunan Sumut dan lokomotif perubahan Sumut menuju kesejahteraan dan kesuksesan.

H Abdul Razak Nasution SH Int MSc bersyukur atas terlaksananya pelantikan pengurus ICMI Muda Sumut yang menghimpun cendiawan muslim berusia dibawah 45 tahun.

Ia menggagas tiga program ICMI Muda di Sumut. Yakni mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kelompok muda dan kelompok muslim. Kedua, mendorong pendidikan untuk pemberdayaan. Ketiga, mendorong perekomian untuk kesejahteraan.

Untuk itu, lanjut H Abdul Razak Nasution SH Int MSc, pihak telah berkeliling ke sejumlah perguruan tinggi di Sumut, bekerja sama dengan organisasi Islam dan bersinergi dengan tokoh muda Islam. ”Beberapa yang sudah dicanangkan adalah membuka rumah keadilan pada dua daerah di Sumut untuk memudahkan masyarakat mengakses pengetahuan hukum,” katanya.

Melalui kerja sama dengan Bank Sumut, lanjut dia, ICMI Muda juga akan melaksanakan pelatihan dan bantuan pendanaan untuk UKM. ICMI Muda juga membuka kampus digital sebagai penyedia modul-modul sederhana dan konkrit.

Ia berharap indeks pembangunan manusia di Sumut sebagai alat ukur untuk dapat hidup layak dapat ditingkatkan agar lebih enak, lebih nyaman, lebih sehat dan lebih berpendidikan.

Inilah daftar nama Majelis Pimpinan Wilayah ICMI Muda Sumut 2023-2028. Pembina: Drs H Ibrahim Sakti Batu Bara MAP, H Abdillah SE Ak MBA dan Prof Dr Elfrianto MPd.

Ketua Umum: H Abdul Razak Nasution SHInt MSc, Ketua Harian:
Dr Syaiful Asmi Hasibuan SH MH dan Sekretaris Umum:
Ryan Fadli Siregar SH. Bidang Pengembangan Kajian dan Kebijakan Strategis: Dr E Bakhtiar Efendi SE MSi (ketua), Ridho Zulham Putra SH (wakil ketua) dan M Yunus SH MH
(sekretaris).

Bidang Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi: M Juang Rambe SH MH (ketua), Albariatul Khoir Hasibuan SH MH (wakil ketua) dan Aldi Agustino SE (sekretaris). Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM): Dr Sulhan Iqbal Nasution SH MH (ketua), Adimawono Basuseno ST (wakil ketua) dan Zufarnesia SH (sekretaris).

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Husni Muharram Ritonga BA MSc (ketua), Mhd Fadil Dzil Ikram SSos
(wakil ketua) dan Roro Rian Agustin SSos MSP (sekretaris). Bidang Koperasi dan UMKM: Junawan SE MSi (ketua), Soulthan Saladin Batubara SE MSi (wakil ketua) dan M Ichsan Parinduri SH MKn (sekretaris).

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Rahma Pratiwining Kusuma SH (ketua), M Asmil Husairi SH (wakil ketua) dan Suhendra ST (sekretaris). Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan: Feri Nofirman Tanjung SSos MSi (ketua), Muhammad Sukri (wakil ketua) dan Muhammad Zul Fahmi
(sekretaris).

Bidang Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya: Ali Muda Rezeki Hasibuan SH MKn (ketua), Suharja Selhas SSos (wakil ketua) dan Hartanto Rianto SESy ME (sekretaris). Bidang Pemberdayaan Umat: Bakhtiar Siregar SPd MPd (ketua), Hendry SKom MKom (wakil ketua) dan Ridwan Hamid Sitompul (sekretaris).

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Ikhwal Pasaribu SPd (ketua), Parluhutan Siregar SE (wakil ketua) dan Mhd Ansori Lubis SH MH (sekretaris). Bidang Teknologi Informasi: M Al Amin Syahputra SPd (ketua), Hari Satria Putra Kencana MA SSosI (wakil ketua) dan Mhd Supawi MPd (sekretaris).

Bendahara Umum: Rahul Ardian Fikri SH MH, Bendahara Penerimaan: Suyono SH dan Bendahara Pengeluaran: Abdillah Aziz Taringan. (dmp)

USM Indonesia Gelar FGD Format Ideal Kurangi Risiko Bencana

SARI MUTIARA: Dr Parlindungan Purba MM, Tuahta Ramajaya Saragih AP, Hendro Nugroho ST MSi dan Dr Ivan Elisabeth Purba MKes bersama peserta FGD Format Pengurangan Risiko Bencana yang Ideal di Sumut. (DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

UNIVERSITAS Sari Mutiara (USM) Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Format Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang Ideal di Sumut di Ign Washington Purba Hall Medan, Sabtu (10/6).

FGD digelar USM Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumut.

Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM menuturkan, bencana bisa terjadi karena alam, non-alam dan akibat perbuatan manusia.
”Kegiatan ini untuk mencari format yang paling ideal guna mengurangi risiko bencana,” ujar ketua yayasan.

Parlindungan Purba, tokoh masyarakat Sumut ini menyarankan pada pemerintah dan pihak terkait agar diprogram asuransi bencana alam yang menyangkut masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk asuransi aset yang dimiliki masyarakat.

Kepala BPBD Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih AP MSi ketika membuka FGD menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian USM Indonesia menggelar FGD terkait pengurangan risiko bencana.

Sedangkan Ketua FPRB Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung SE MM juga menilai kepedulian ketua yayasan dan rektor sangat besar serta berperan aktif dalam menangani bencana yang terjadi di daerah ini.

FGD menghadirkan tiga nara sumber yaitu Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho ST MSi, Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes dan Pembina Forum Fasilitator Ketangguhan Bencana (F2KB) Drs Syafri Nasution MM dengan moderator Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sumut Drs Dariyus M Sinulingga MSP.

Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes mengutarakan peran perguruan tinggi dalam penguatan ketangguhan bencana di Sumut. Ia mengutarakan bahwa sumber bencana karena perbuatan manusia (salah kelola tata ruang). Tata ruang pemukiman diluar kaidah peruntukan dan alih fungsi hutan.

Kontribusi perguruan tinggi, lanjut rektor, meliputi pendidikan kebencanaan terintegrasi dengan kurikulum di semua level pendidikan (KKN tematik), pelibatan para akademisi/pakar dalam melaksanakan penelitian/kajian penanggulangan bencana serta pengabdian masyarakat (pendampingan masyarakat di daerah rawan bencana dan daerah terdampak bencana.

Ivan Elisabeth Purba juga menyampaikan sinergi multi sektor (pentahelix) dalam pengurangan risiko bencana.

”BNPB/BPBD bersama perguruan tinggi bekerja sama dalam mewujudkan pemulihan ekonomi dan sosial pasca-bencana. Memperkuat peran kearifan lokal dan budaya di daerah rawan bencana. Meningkatkan kegiatan penanggulangan bencana sampai desa/kelurahan dengan berbasis keluarga,” katanya.

Ivan menyebut USM Indonesia termasuk anggota Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana. Kampus ini juga sejak lama terlibat dalam penanggulangan bencana dan aktif mengikuti pelatihan kebencanaan.

Bahkan pernah dijadikan tempat pelatihan kader Covid-19 dan melatih dua ribu relawan. ”Kampus ini sudah sejak lama berkolaborasi dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana,” kata rektor.

Ia menambahkan bahwa kontribusi perguruan tinggi diantaranya melalui pendidikan kebencanaan terintegrasi dengan kurikulum di semua level pendidikan dan penelitian/kajian penanggulangan bencana. Kemudian pengabdian masyarakat, pendampingan masyarakat di daerah rawan dan daerah terdampak bencana.

Sedangkan Kepala BBMKG Wilayah I Medan mengutarakan siaga bencana geo-hidrometeorologi di Sumut. ”Jenis bencana hidrometeorologi pada musim kemarau yakni krisis air bersih, gagal panen, Karhutla dan asap. Pada musim hujan yakni banjir, gelombang tinggi, longsor dan puting beliung. Kerugian materi yang diakibatkan bencana hidrometeorologi lebih banyak daripada bencana geologi,” katanya.

Hendro Nugroho juga berbagai aktivitas BMKG baik sekolah lapang gempa, BMKG Goes to School, edukasi publik mitigasi bencana, memasang rambu evakuasi tsunami, edukasi evakuasi mandiri, latihan evakuasi secara berkala dan membentuk kelompok masyarakat siaga bencana.

Kemudian memiliki materi edukasi yang disebarluaskan, memiliki peta bahaya tsunami dan jalur evakuasi serta memasang rambu, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul.

Kepala BBMKG juga mengutarakan pengunaan solusi bangunan tahan gempa dan ramah tsunami, pembuatan hutan pantai untuk mereduksi terjangan tsunami, memahami cara selamat saat terjadi tsunami dan peringatan dini yang menyelamatkan dari tsunami.

Dibagian akhir, ia menegaskan bahwa urusan bencana tanggung jawab bersama, pembangunan harus memperhatikan potensi bencana serta masyarakat berperan memelihara dan menjaga ‘mata-mata’ bencana.

Drs Syafri Nasution MM memaparkan tentang membangun budaya sadar bencana berbasis kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana. ”Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun manusia yang menyebabkan timbul korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis.

Konsepsi mitigasi bencana (pengurangan risiko bencana), lanjut Syafri Nasution, dengan menjauhkan masyarakat dengan bencana. Kemudian menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana serta menumbuhkembangkan dan mendorong kearifan lokal masyarakat dalam penanggulan bencana. (dmp)

Pj Wali Kota Harapkan Tebingtinggi Jaga Kestabilan Harga

RAKOR: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengikuti rakor virtual bersama Kemendagri dan OPD serta Forkompinda Kota Tebingtinggi.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani meminta seluruh Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tebingtinggi untuk tetap melakukan kordinasi dan monitoring terkait kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan di wilayah Kota Tebingtinggi.

“Tetap pantau harga harga kebutuhan pokok yang ada, lakukan kordinasi dengan steak holder yang ada. Pertahankan dan jaga jangan sampai terjadi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan,”ujar Syarmadani usai mengikuti virtual rapat kordinasi terkait pengendalian inflasi daerah tahun 2023 bersama Kemendagri di Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (12/6).

Rakor yang dipimpin Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian dan diikuti Kepala Daerah bersama Forkopimda serta TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dari wilayah masing-masing, Tito menyampaikan data rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Juni 2023, dimana kondisi inflasi bulan Mei 2023 (y-on-y), tingkat inflasi tahunan mengalami penurunan. Perkembangan inflasi tahun ke tahun yakni Mei 2023 terhadap Mei 2022 yakni 4,00 persen.

Menurut Tito, ada beberapa yang memerlukan atensi supaya dapat dikendalikan karena di atas nasional. Untuk tingkat provinsi diantaranya Provinsi Maluku di angka 5,06 persen, Kota Ternate di angka 5,71 persen dan Kabupaten Sumenep Jawa Timur di angka 5,44 persen.

Sementara, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Putranto dalam paparannya terkait indeks perkembangan harga sampai dengan Minggu kedua Juni 2023 menjelaskan, inflasi masih menunjukan ke arah yang lebih baik.

Bahwa inflasi bulan ke bulan yakni Mei 2023 terhadap April 2023 di angka 0,09 persen, Inflasi tahun ke tahun yakni Mei 2023 terhadap Mei 2023 di angka 4,00 persen dan Inflasi Tahun kalender yakni Mei 2023 terhadap Desember 2023 di angka 1,10 persen.

“Namun demikian tetap perlu diwaspadai terkait dengan inflasi di kelompok makanan, minuman dan tembakau dimana kelompok ini memberikan andil baik month-to-month (m-t-m) maupun year-on-year (y-o-y) yang relatif tinggi,” ujar Windhiarso.

Dijelaskannya, komoditas penyumbang utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah kabupaten/kota sampai dengan minggu pertama Juni 2023 adalah daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah dan cabai rawit.

Dengan komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu Pertama Juni 2023 adalah bawang merah, cabai rawit, beras dan cabai merah.

Turut mendampingi Pj Wali Kota secara virtual, Plt Sekdako Kamlan Mursyid, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gul Bakhri Siregar, Ipda R Saragih mewakili Kapolres, Serma Lubis mewakili Danramil 13 Tebingtinggi Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadis Sosial Khairil Anwar, Kadis Perhubungan Guntur M Harahap, Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Zahidin, Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Boy Hutapea, Kepala BPS dan perwakilan Perum Bulog. (ian/han)

Fakultas kedokteran USU, PERKI Sumut Ajari Masyarakat Kenali Gejala & Penanganan Penyakit Jantung

SAMBUT: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada sambut Tim Bhakti Sosial Departemen Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas USU.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menyambut kehadiran Tim Bhakti Sosial Departemen Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Universitas Sumatera Utara (USU) RS H Adam Malik dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) cabang Sumatera Utara, Senin (12/6) pagi, dalam agenda pengabdian kepada masyarakat di Aula Asrama Haji Rantauprapat, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan.

Dikesempatan itu, Erik Adtrada mengucapkan selamat datang kepada para dokter spesialis penyakit jantung RS Adam Malik FK Universitas Negeri Sumatera Utara di Labuhanbatu, yang telah berkenan memberikan pelajaran dasar untuk mengenali gejala penyakit jantung dan cara penanganan daruratnya.

“Mari sama-sama kita manfaatkan momen ini, tekuni dan dalami ilmu yang akan diberikan hari ini, sehingga kita bisa membantu keluarga dan orang lain pada saat darurat mengalami serangan jantung yang datang tiba-tiba,” katanya.

Momen ini, lanjutnya sangat langka sangat jarang dilaksanakan di daerah-daerah, semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang ada di sini dan bermanfaat bagi masyarakat Labuhanbatu, ucap Bupati.

Mengakhiri bimbingan dan arahannya, Bupati Kabupaten Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kegiatan pemeriksaan kesehatan jantung bagi warga Kabupaten Labuhanbatu, yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran USU dan PERKI Cabang Sumatera Utara.

Sebelumnya diketahui, Pengabdian Masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Departemen PJPD sebagai wujud dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan yang dilakukan memiliki Tema Promosi Kesehatan dan Deteksi Kelainan Kardiovaskular di Kabupaten Labuhanbatu.

“Acara ini merupakan acara rutin dari Departemen Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK USU, yang merupakan gabungan dari dua tema acara yaitu “Skrining Kesehatan Jantung Anak dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Untuk Awam di Kabupaten Labuhanbatu” sebut dr Anggia C Lubis, Sp.JP(K), ketua Departemen Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK USU dan Skrining Penyakit Jantung Infeksi dan pelatihan BHD untuk awam di Kabupaten Labuhanbatu.

Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Cabang Sumatera Utara. ujarnya.

Disampaikan dr. Anggia, dari semua peserta, sebanyak 200 orang dewasa, yang terdiri dari masyarkat dan direksi Pemerintahan. Sebanyak 200 orang anak dari SMP di Kabupaten Labuhanbatu turut hadir pada kegiatan ini, tandas Anggia.

Dalam kegiatan baksos kali ini dirangkai dengan penyuluhan oleh dr. Duas Jourgie Simatupang, Sp. JP, dan perwakilan dari PERKI dr. T.Winda Ardini, Sp.JP(K). Dilanjutkan dengan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang diikuti oleh seluruh peserta dewasa, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan jantung dasar berupa tekanan darah, detak jantung, tinggi dan berat badan, serta indeks masa tubuh (IMT). Selain itu dilakukan juga pemeriksaan seperti Echocardiography untuk dewasa dan anak, EKG, pemeriksaan USG Karotis dan pemeriksaan kebugaran seperti Harvard Step Test. (fdh/han)

Pemko akan Gelar Colorful Medan Carnival dan Event Pesona Indonesia Expo 2023

RAPAT:  Rapat koodinasi dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Agus Suriyono, di Ruang Rapat III kantor Wali Kota, Senin (12/6/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyemarakkan HUT ke-433 Kota Medan, Pemko akan menyelenggarakan Colorful Medan Carnival Tahun dan Event Pesona Indonesia Expo 2023. Selain itu, Pemko juga mempromosikan produk unggulan pada ajang Pekan Raya Sumatra Utara ke-49.

 Hal ini terungkap dalam rapat koodinasi dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Agus Suriyono, Senin (12/6/2023) di Ruang Rapat III kantor Wali Kota. Ikut dalam rapat itu Plt Kadis Pariwisata Viza Fandhana dan Sekretaris Yuda P Setiawan serta segenap perwakilan perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemko Medan.

 Dalam rapat itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Yuda P Setiawan memaparkan, Colorful Medan Carnival Tahun 2023 akan dihelat selama dua hari, yakni  30 Juni sampai 1 Juli 2023 di Lapangan Benteng dan kawasan sekitarnya.

 “Pada 30 Juni akan digelar Lomba Mewarnai dengan peserta 1.000 siswa SD, pameran ekonomi kreatif, juga hiburan band lokal. 1 Juli siang digelar pawai karnaval dan malam harinya panggung hiburan rakyat,” sebut Yuda.

 Terkait Event Pesona Indonesia Expo 2023, lanjut Yuda, akan digelar mulai 2 sampai 9 Juli. Tempat penyelenggaraan perhelatan ini di Hotel Karibia dan Podomoro Delipark Medan. Yuda menerangkan, mulai 2 sampai 4 Juli diisi dengan kegiatan pemilihan Miss Globa World Kids & Teen 2023. Selanjutnya mulai 5 sampai 9 Juli kegiatan digelar di Podomoro Deli Park.

 “Berbagai materi acara akan menyemarakkan perhelatan ini, di antaranya talkshow, fashion show, fashion runway, dance competition, modeling competition dan music concert,” sebutnya.

 Dia menambahkan, mulai pertengahan bulan ini juga Pemko mempromosikan potensi unggulan Kota Medan pada pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara yang Ke – 49 Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni s/d 17 Juli 2023. Beberaa  dipandang perlu melibatkan OPD Pemerintah Kota Medan.

 Pada rapat itu, Agus mengingatkan seluruh perangkat daerah berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan perhelatan ini. “Ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan HUT Kota. Mari kita bekerja maksimal untuk kesuksesan perhelatan ini,” ucapnya.

 Dalam rapat itu dilakukan pembagian tugas masing-masing perangkat daerah. Setiap perwakilan perangkat daerah pun mengungkapkan kesiapan untuk menyukseskan kegiatan ini. (rel)

Pemko Medan Susun Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung

PARIPURNA: Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dalam rangka Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung di DPRD Medan, Senin (12/6/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai tindaklanjut terhadap Peraturan Pemerintah No.16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung  yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berisikan penghapusan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengubahnya menjadi Persetujuan Bangunan Gedung,  Pemko Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

 Demikian disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dalam rangka Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung di DPRD Medan, Senin (12/6/2023).

 “Persetujuan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,” kata Bobby Nasution.

 Menantu Presiden Joko Widodo ini selanjutnya menjelaskan, ada 4 tujuan dari penyusunan Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung tersebut.  Pertama, jelasnya, memberikan kepastian hukum dalam persetujuan bangunan gedung. Kedua, imbuhnya, memberdayakan para pemangku kepentingan dalam persetujuan bangunan gedung.

 Sedangkan yang ketiga, kata Bobby Nasution, menjamin terwujudnya persetujuan bangunan gedung yang transparan. “Yang terakhir, mewujudkan ketertiban dalam persetujuan bangunan gedung,” ungkapnya didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.

 Oleh karenanya  Bobby Nasution berharap agar Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diajukan  ini dapat dibahas secara bersama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan dapat melahirkan suatu peraturan daerah yang baik.

 “Selain itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mempunyai kepastian hukum, serta  dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” harapnya.

 Rapat Paripurna DPRD Medan dalam rangka Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, H Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah. Selain anggota DPRD Medan, rapat juga dihadiri pimpinan OPD dan camat. (rel)