Soal Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari PNS

MEDAN-Soal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Gatot Pujo Nugroho sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipaparkan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) dalam aksi sebelumnya langsung mendapat respon. Adalah Penasihat Fraksi PKS DPRD Sumut Muhammad Nuh yang buka suara.
M Nuh mengatakan, untuk persoalan tersebut sebaiknya merujuk pada detil munculnya masalah itu.

“Untuk masalah ini, harusnya berdasarkan kronologisnya. Dulu beliau (Gatot, Red), sudah mengajukan pengunduran diri. Namun tidak diterima di institusi (Polmed, Red) yang bersangkutan. Kemudian, beliau terpilih sebagai ketua DPW PKS. Karena kesibukan mengurusi kegiatan di jalur yang baru itu, secara otomatis menyita waktu. Nah, ini sebenarnya terjadi politiki internal di institusi dimana beliau (Gatot, Red) sebelumnya mendedikasikan diri dan kemampuannya. Ini juga tidak terlepas dari faktor like or dislike (suka atau tidak suka), antara pimpinan institusi sebelumnya dengan beliau,” ungkap M Nuh, Selasa (13/12).

Dalam aksi pada Senin (12/12) lalu, Lempar memang menyebarkan selebaran surat pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS terhadap Gatot yang ditandatangani Mendiknas. Kemarin, Ketua LSM Lempar Picky Fadly Pardede mengatakan kepada Sumut Pos, adanya predikat diberhentikan secara tidak dengan hormat menunjukkan sikap asli Gatot. Dalam arti kata, hal itu sudah mencemarkan Sumut karena memiliki pemimpin yang tidak baik. “Berarti kalau begitu, dia (Gatot, Red) kan tidak baik. Kalau dia baik, tidak mungkin dia dipecat dengan tidak hormat,” ungkapnya.
Karena itu, Picky, menilai pemerintahan di Sumut saat ini sudah sangat bobrok. “Iya, udah bobrok lah. Dia (Gatot, Red) terlalu gampang mengambil kebijakan. Dan kebijakannya salah pula. Salah satunya pemutasian pejabat eselon III itu. Terlalu berani dia. Kami akan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan Plt Gubsu,” tegasnya.

Dikatakanya, dalam rentang satu pekan ke depan, aksi massa untuk melakukan kritik-kritik kepada Gatot akan dilakukan. “Tidak minggu ini, mungkin minggu depan. Kita akan terus melakukan itu,” pungkasnya. (ari)

Tanah Aset Pemprovsu Dijual dan Dijadikan Ruko

MEDAN- Sebanyak 25,51 hektar lahan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang merupakan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 9, di Jalan Wiliam Iskandar, Desa Medan Erstate, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dibangun rumah toko (ruko), diduga merupakan permainan antara oknum-oknum pejabat Pemprovsu dengan pihak ketiga, dalam hal ini pengembang.

Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan (Kapwat) Provsu, Syafruddin SH  MHum, yang dikonfirmasi wartawan menyebutkan, jika diterangkannya secara detil mengenai persoalan tersebut, maka akan ada pihak yang tersinggung.
“Kalau mengenai aset seluas 200 hektar itu, bukan kapasitas dan kewenangan saya menjelaskannya. Lagian saya takut, kalau saya terangkan ada yang merasa tersinggung,” ucapnya.

Dijelaskannya, berdasarkan data yang ada, aset Pemprovsu di area yang dipertanyakan tersebut, hanya seluas 25,51 hektar saja. Sedangkan sertifikatnya, sekadar sertifikat hak pakai tahun 1997. Tapi saat disinggung mengenai sertifikat hak pakai, dimana sebelum diterbitkannya sertifikat tersebut, lahan yang saat ini telah dikelola pengembang milik siapa dan apa dasar pengeluaran sertifikat hak pakai tersebut, Syafaruddin berkilah.

“Masalah itu saya tidak tahu. Tanyakan saja sama Kabag Pertanahan Pemprovsu,” kilahnya.
Sementara itu, pengakuan serta sikap yang sama juga ditunjukkan Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Provsu, Darwin Hutauruk yang dikonfirmasi wartawan mengenai hal itu mengaku, tidak mengetahui seluk beluk persoalan itu.
“Saya nggak tahu itu, karena kejadiannya sekira tahun 1988 dan itu belum saya yang menjabat Kabag Pertanahan,” akunya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat yang juga mantan anggota DPRD Sumut dua periode dari tahun 1999-2004 dan 2004-2009, HM Marzuki SE mengatakan, dengan munculnya persoalan ini, menunjukkan dengan jelas adanya permainan dari oknum-oknum di Pemprovsu dengan pihak pengembang.

“Ini sudah jelas pelanggaran. Karena tidak pernah ada surat yang memberi kebebasan, penjualan atau pemberian aset pemerintah kepada pengembang. Ini kasus pidana, dan harus dilaporkan secara pidana serta diproses hukum,” tegasnya.

Dikatakannya, adanya pergantian Gubsu dari dulu hingga saat ini tidak pernah ada diterbitkan surat penyerahan atau penjualan aset tersebut.

“Saya anggota DPRD Sumut dua periode, saya tahu persis mengenai tanah itu. Dari zaman Pak Kaharuddin, Raja Inal sampai sekarang tak pernah ada surat melepaskan tanah itu ke pihak ketiga atau pengembang. Ini pelanggaran,” tandasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal mengatakan, oknum-oknum Pemprovsu  tidak transparan kepada publik mengenai aset. Maka dari itu, sinyalemen adanya kongkalikong antara oknum pejabat Pemprovsu dan pengembang secara tidak langsung terlihat dengan sendirinya.

“Jika Pansus tanah ini disetujui pimpinan dewan, maka persoalan tanah yang merupakan aset Pemprovsu itu pembahasannya akan diagendakan. Bila terbukti, itu milik pemprovsu yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat serta dunia pendidikan, maka pengembang harus keluar dan membongkar seluruh bangunannya,” tegasnya.
Pantauan wartawan di wilayah Desa Medan Estate, berdiri beberapa kampus, Unimed, Amir Hamzah, UMA, IAINSU, Akademi Perawat (Akper) Binalita Husada, Gedung Balap Sepeda, Gedung eks Kantor Gubernur, PT MD, Kompleks MMTC.

Seorang warga bermarga Siregar mengatakan, komplek PT MD yang bergerak di bidang properti atau bangunan gudang itu mengatakan, dahulunya lokasi tersebut merupakan kampus Amir Hamzah dan sekarang telah menjadi gudang. (ari)