25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14165

Cabai Sumbang Inflasi Sumut

Selama bulan Desember 2011, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,53 persen. Bahkan, seluruh kota IHK (Indeks Harga Konsumen) yang ada di Sumut juga mengalami inflasi. Seperti Medan, mengalami inflasi sebesar 0,46 persen, Pematang Siantar 0,57 persen, Sibolga 1,82 persen, dan Padang Sidempuan sebesar 0,63 persen.
Inflasi yang terjadi di Desember ini, sesuai dengan prediksi para pengamat ekonomi. Desember, selain dianggap sebagai bulan liburan, juga dalam bulan ini ada perayaan keagaaman. Dan dalam menyambut perayaan agama, pada umumnya kenaikan harga selalu menyertai.

“Inflasi yang dialami sesuai dengan prediksi, karena pada bulan ini ada Natal dan tahun baru, yang identik dengan kenaikan harga,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Suharno, kemarin (2/1).

Berbagai komoditas yang ikut menyumbang dalam kenaikan inflasi ini, seperti cabai merah, cabai rawit, beras, dan lainnya. “Untuk baju, kebutuhan tahun baru juga mengalami kenaikan harga, seperti celana panjang jeans, kemeja pendek katun, baju kaos, t-shirt, dan upah pembantu rumah tangga,” tambah Suharno.

Cabe merah dan cabe rawit selalu penyumbang tertinggi dalam inflasi. Untuk bulan Desember 2011, cabai merah naik sebesar 10,89 persen dan cabai rawit naik sebesar 21,20 persen. Sedangkan beras, hanya menyumbang sekitar 0,52 persen.

Menurut Dosen Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Parulian Simanjuntak, mengatakan, kenaikan harga cabai pada Desember ini merupakan sebuah kewajaran. Mengingat adanya perbedaan siklus tanam di petani. “Mungkin saat mendekat musim Natal dan tahun baru, petani sudah tidak menanam, jadi barang tidak ada sementara penawaran banyak, jadi jelas bila harga naik,” ungkap Parulian.

Menurutnya, kebutuhan yang tidak sama dengan penawaran yang mengakibatkan harga menjadi tidak naik dipasaran. “Kita Indonesia, apalagi di Medan, sangat menyukai cabai, jadi wajar bila harga yang naik itu cabe, karena selain dibutuhkan, cabai kan tidak tahan lama, jadi masyarakat pasti membeli,” tambah Parulian.

Inflasi pada Januari- Desember ini, pada masing-masing kota sebagai berikut, Medan 3,54 persen, Pematang Siantar 4,25 persen, Sibolga, 3,71 persen, dan Padang Sidempuan 4,66 persen. Sementara itu, Inflasi Sumut selama Januari-Desember 2011 sebesar 3,67 persen. (ram)

Salurkan Dana P3L Rp243,85 Juta

Triwulan IV/2011, PLN Pembangkit SBU

MEDAN- PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kit SBU), triwulan IV tahun 2011, telah menyalurkan dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L/CSR) sebesar Rp243,85 juta. Lokasi yang menjadi alokasi penyaluran dana tersebut meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Riau.

Ketua Tim P3L PT PLN (Persero) Kit SBU, Gunawan Sidabalok, mengungkapkan, luasnya daerah penyaluran tersebut, karena meliputi wilayah operasional PLN Kit SBU. “Di Aceh, ada PLTD Lueng Bata, di Provinsi Riau ada PLTA Koto Panjang, PLTG Teluk Lembu, PLTG Duri (masih tahap selesai pembebasan tanah) dan beberapa pembangkit di Sumatera Utara, “ katanya kepada wartawan di Medan, Jumat (30/12) lalu.

Menurut Gunawan, secara umum, penyaluran dana P3L bersifat hibah dan disalurkan kepada masyarakat sekitar wilayah pengelolaan PLN Kit SBU dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, kesehatan, sunatan masal, dan pelestarian alam, dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup warga sekitar.
“Ini sesuai dengan visi P3L, yaitu, terwujudnya keharmonisan hubungan PLN dengan masyarakat di sekitar kegiatan PLN sehingga kondisi tersebut akan menunjang keberhasilan kegiatan PLN dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat, serta misi berupa membantu pengembangan kemampuan masyarakat di sekitar kegiatan PLN agar dapat berperan dalam pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat akan mampu. Dan berbicara tentang P3L, ada empat komponen yang menjadi fokus PLN dalam  penyalurannya, yaitu, Community Relation, Community Service, Community Empowering dan Pelestarian Alam,” kata Gunawan.

Community Relation, berupa kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.. Tujuannya, meminimalisasi perbedaan konsepsi dan pikiran antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah, agar terbentuk suatu persepsi yang sejalan dan saling mendukung antara masing-masing pihak, baik masyarakat lokal, pemerintah, maupun korporat merupakan bagian dari kelompok kegiatan.

Community Services, berupa program bantuan yang diberikan berkaitan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Tujuannya, mengantisipasi kecemburuan sosial di masyarakat, dengan harapan mampu menciptakan suasana kondusif antara masyarakat, pemerintah dan korporat.

Community Empowering, merupakan program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, sehingga masyarakat menjadi berdaya dan memiliki kemampuan berkembang ke arah yang positif melalui sebuah program yang efektif dan dapat di implementasikan sesuai potensi lokal yang ada.
Pelestarian alam, bertujuan menciptakan pelestarian alam sehingga tidak terjadi kerusakan alam akibat kegiatan manusia. “Khusus pada pelestarian alam, program ini sudah dilaksanakan setiap tahun sejak beberapa tahun lalu. Misalnya, Program penanaman pohon tahun 2008 di Sumut-Aceh-Riau, di Jalan Bunga Rampai Raya Lingkungan IV Kelurahan Simalingkar B Kebun Binatang Medan, diadakan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara pohon 2009 dan Gerakan Penghijauan Satu Orang Satu Pohon (one man one tree) 2009.

Program penghijauan bersama masyarakat untuk kelestarian sekitar Danau Toba tahun 2010 dan 2011,  Program penanaman sejuta pohon kerjasama dengan Ikatan Keluarga Pensiunan PLN telah selesai ditanam 5.000 pohon disekitar lahan PLN tersebar yang masih kosong, Penanaman 3.000 pohon menuju Medan Go Green di Bantaran Sungai Asam Kumbang Medan Selayang.

“Kesemuanya ini Sebagai bukti bahwa PLN begitu Peduli akan penyelamatan lingkungan, sebagai Paru-paru Dunia dan mencegah Pemanasan Global yang sangat dikhawatirkan semua penghuni dunia ini,” kata Gunawan. (ila)

Traffic Light Rusak Dicueki

Anggaran Rp741 Juta Terkesan Sia-sia

MEDAN- Dinas Perhubungan Kota Medan terkesan membiarkan kerusakan traffic light di Kota Medan. Pasalnya, kerusakan selama seminggu tak juga diperbaiki, anehnya Dishub malah menutup jalan dengan water blok (blok air), Senin (2/1).

Seperti di Jalan Setia Budi persimpangan Jalan Ringroad, di jalan tersebut sejak seminggu lalu traffic light sudah mati. Anehnya, pada 30 Desember 2011 lalu pihak Dinas Perhubungan Medan memasang water blok untuk menutup jalan dari arah Jalan Setia Budi menuju simpang Pemda dan sebaliknya.

Akibat penutupan jalan tersebut, tak jarang para pengendara nyaris bertabrakan karena pengendara enggan memutar. Bukan itu saja, jalanan tersebut berakibat kepada keluhan banyak pengendara.

Di lokasi lainnya, di persimpangan Jalan T Amir Hamzah, simpang Pattimura, dan Jalan Mongonsidi terlihat macet akibat traffic light mati. Sedangkan personel polisi harus mondar-mandir mengatur arus lalulintas tersebut.

Ardiansyah (29), pengendara sepeda motor yang sedang melintasi Jalan Mongonsidi  mengakui, tak adanya traffic light di kawasan ini sangat mengganggu rutinitas para pengguna jalan di mana kawasan ini biasa lancar.

“Apalagi waktu jam kantor dan pulang kantor, Jalan Mongonsidi mengalami kemacetan dari sore hingga malam hari. Hal itu diakibat traffic light tak berfungsi dan kemacetan semakin panjang,” sebutnya.

Berdasarkan data di buku APBD 2011, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota sudah membuat anggaran untuk pemeliharaan traffic light sebesar Rp741.728.500 untuk 153 lokasi. Tapi, pada kondisinya masih banyak ditemukan kerusakan traffic light.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang dikonfirmasi wartawan koran ini enggan berkomentar walau sudah berkali-kali di telepon dan di SMS. Sedangkan Sekretaris Dishub Medan Azwanto yang dikonfirmasi menjelaskan, Dishub sudah menganggarkannya pada 2011 lalu dengan melakukan perawatan dan penggantian perangkat traffic light yang sudah rusak.

“Kalau untuk anggarannya sudah ada di 2011, dan sudah dilakukan perawatan. Kalau untuk jumlahnya saya tidak tahu, datang saja ke kantor,” ucap Azwanto. (adl)

Direksi BUMD Segera Dilantik

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap berjanji segera melantik Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pekan ini. Sebelumnya, Rahudman juga pernah bernjanji akan melantik Direksi BUMD tersebut pada Desember 2011 lalu.

“Nanti lah awal Januari kita lantik. Kalau Desember kan tanggung,” kata Rahudman Harahap saat ditemui usai melaksanakan zikir di Taman Sri Deli, Medan, Sabtu (31/12) lalu.

Diketahui, belum dilantiknya seluruh Direksi BUMD tersebut menghambat proses penyerahan modal untuk 2012 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan. Pasalnya, dewan khawatir dana yang akan diberikan tidak bisa dikelola dengan baik oleh BUMD.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal DPRD Medan Dianto MS mengatakan, pihaknya masih harus melakukan penyeleksian lebih ketat terhadap BUMD yang akan menerima modal karena khawatir dana tersebut tidak bisa dikelola sehingga tidak memberikan timbal balik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.
“Memang tidak harus memberikan PAD dalam bentuk nominal kepada Pemko, karena bisa saja sifatnya sosial, dalam artian menambah jumlah tenaga kerja atau memberikan kenyamanan kepada masyarakat seperti pada PD Pasar,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, Pemko Medan harus segera melantik direksi BUMD terlebih dahulu agar dana yang diberikan bisa dikelola dengan baik. “Kalau ada pimpinan pada masing-masing BUMD maka dana itu bisa dikelola dengan baik. Pertanggungjawabnya pun juga akan lebih jelas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menegaskan, pelantikan Direksi BUMD di lingkungan Pemko Medan akan dilakukan sebelum pengesahan APBD 2012. “Kita masih menunggu waktu yang pas, karena masih sibuk kali kita saat ini. Tapi yang jelas, sebelum pengesahan APBD 2012 sudah dilakukan pelantikannya,” ujarnya, kemarin.
Ditegaskannya, pelantikan jajaran direksi BUMD di lingkungan Pemko Medan tinggal menunggu waktu yang tepat. Orang nomor satu di Pemko Medan itu mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan dilantik.

“Belum ada waktu untuk melantiknya, tinggal menunggu waktuku sajanya itu. Semuanya sudah selesai, orang-orangnya pun sudah ada, secepatnya akan diselesaikan itu,” kata Rahudman.

Lambatnya penetapan Direksi BUMD di lingkungan Pemko Medan dinilai dapat menghambat kinerja perusahaan daerah (PD), seperti PD RPH yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sebelumnya, Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga menegatakan, calon Direksi BUMD Kota Medan masih membutuhkan sejumlah pelatihan.
Sebab, rata-rata calon ini belum memiliki kapasitas untuk membaca laporan keuangan. Untuk itu, Pemko diharapkan benar-benar selektif, sehingga pemilihan itu berdampak baik terhadap kinerja BUMD.

Dari hasil latihan kepemimpinan yang digelar FE USU terhadap 40 calon Direksi BUMD Medan, diketahui bahwa masih banyak di antara mereka yang belum mampu membaca laporan keuangan. Jhon mengatakan, FE USU ingin mendukung Pemko Medan untuk membenahi BUMD yang ada. “Bahkan jika disetujui, kami akan mendampingi melalui perubahan,” usulnya.(adl)

Telkom Bangun Bandung Digital Valley

MEDAN- Di tengah-tengah persaingan bisnis di dalam industri telekomunikasi dan informasi yang sangat ketat, information and communication technology (ICT) berkembang semakin pesat. Pesatnya perkembangan ICT tersebut menyebabkan industri kreatif digital tumbuh dengan sangat cepat dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), mempunyai kepentingan untuk mendukung agar industri kreatif digital maju dengan pesat. Salah satu upaya dilakukan Telkom dengan cara selalu mendorong agar lahir inovasi baru melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi.

Demikian disampaikan Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah, saat peresmian fasilitas Bandung Digital Valley (BDV), di Telkom Research & Development Center (RDC), Bandung, baru-baru ini.

Kata Rinaldi Firmansyah, BDV merupakan inisiatif Telkom dalam mengembangkan ekosistem yang diharapkan menjadi titik awal untuk mendukung percepatan penetrasi ICT di Indonesia. “Ekosistem yang dimaksud adalah industri-industri lokal seperti pengembang aplikasi, penyedia konten hingga industri perangkat telekomunikasi,” tandas Rinaldi.

Rinaldi menjelaskan, pemanfaatan optical fiber broadband sebagai tulang punggung infrastruktur ICT perlu dioptimalkan dengan cara mengembangkan berbagai ragam aplikasi dan konten yang bermanfaat untuk industrinya itu sendiri maupun masyarakat, itulah sebabnya Telkom concerned untuk mendorong industri ini melalui pembangunan ekosistem ICT di Indonesia.

Secara harfiah, makna “ekosistem” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Menurut Rinaldi, BDV akan membawa para teknopreneur dan teknoventura ke dalam sebuah platform kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi kelangsungan bisnis ICT di Indonesia yang diharapkan akan menjadi sentra-sentra bisnis besar di masa depan.

“Telkom sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar selama tiga tahun ke depan sebagai bukti keseriusan kami dalam mengembangkan program ini,” jelas Rinaldi.

Pembangunan BDV dipusatkan di Telkom RDC, Bandung. Fasilitas BDV yang disediakan di Gedung Menara RDC Lantai 4 tersebut memiliki luas 1200 m² dan dapat dihuni oleh 100 orang pengembang. Berbagai fasilitas yang disediakan, antara lain demo room/gadget room (ruangan untuk aplikasi atau perangkat yang siap komersialisasi), creative corner (ruangan untuk bekerja dan pengembangan aplikasi), dan meeting room (ruangan untuk rapat dan berdiskusi).(rel/ndi)

RS Haji Medan Resmi Dikelola Pemprovsu

Lebih Transparan dan Profesional

Yayasan RS Haji Medan kini resmi dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah dilakukan prosesi Pengalihan Pengelolaan Yayasan yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama oleh Plt Gubsu H Gatot Pudjo Nugroho ST, di pelataran RS Haji Medan.

Setelah resmi dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Plt  Gubsu H Gatot Pudjonugroho  ST, menghunjuk dr Siti Hartati  Suryantini MKes menjadi Plt Dirut, menggantikan MP Siregar yang telah menjabat Dirut selama 13 tahun.
Plt Gubsu dalam sambutannya meminta pengelolaan RSU Haji Medan ke depannya harus lebih baik dan profesional. Terutama dalam melayani kaum duafa. Menurut Gatot, dibangunnya RS Haji baik yang ada di  Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar  merupakan dedikasi pemerintah Arab Saudi ketika tahun 90 terjadi teragedi terowongan Mina untuk melayani orang yang tidak mampu/kaum duafa. “Jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya mengacu pada history RS Haji,”ujar Gatot.

Ditambahkan Gatot, kemampuan para dokter di Sumut sebenarnya tidak kalah dengan kualifikasi dokter di Singapura atau Malaysia, demikian pula fasilitas dan peralatan. Namun masih banyak warga kita yang memilih berobat ke negara jiran, karena pelayanan rumah sakit di sana lebih baik. Untuk itu, Gatot menghimbau agar RS Haji Medan dapat memperbaiki pelayanan sehingga dapat menjadi pilihan warga Sumatera Utara.

Pengalihan pengelolaan Yayasan RS Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat Sumatera Utara. “Untuk itu, saya meminta Bapak MP Siregar agar dapat terus membimbing, dan pejabat yang baru agar terus menjalin komunikasi dan dialog. Saya berharap pengelolaan rumah sakit ini bisa lebih transparan dan profesional,” imbuh Gubsu

Plt Gubsu juga mengucapkan apresiasi kepada Anggota DPD RI asal Sumut yang mau mendukung baik pendanaan, SDM, dan peralatan kesehatan untuk  memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Pada kesempatan tersebut Gatot melakukan peninjauan kondisi RSU Haji Medan, dan menjenguk  pasien  sekaligus memberikan Jamkesmas kepada puluhan pasien RS Haji Medan.

Hadir dalam acara tersebut anggota DPD asal Sumut DR Rahmadsyah dan Prof Damayanti P. Lubis, Kadis Kominfo Provsu DR H Asren Nasution MA, Kadis Kesehatan Provsu dr Chandra Syafei SpoG, Asisten Administrasi Setda Provsu Drs Asrin Naim MM, Karo Binsos Drs Shakira Zandi Msi, Karo Perlengkapan Syafaruddin SH, Karo Keuangan Drs Mahmud Sagala, Karo Orta Abdul Jalil SH, Pengurus MUI Provinsi Sumut Richard M Lingga mewakili DPRD Sumut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provsu, para dokter, dan karyawan RS Haji Medan. (*)

Penduduk Miskin Sumut Berkurang 59 Ribu

MEDAN- Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.421.400 orang, atau sekitar 10,83 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara yang berjumlah 12.985.075 jiwa. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan Maret 2011 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.481.300 orang.

Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan September 2011 lalu, ada pengurangan 59.900 orang miskin, serta penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,50 poin.

“Data ini kita dapat dari hasil survei sosial ekonomi nasional, kita besyukur, setidaknya ada pengurangan orang miskin,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS SU) Suharno.

Dari data survei tersebut, juga diketahui, penduduk miskin yang paling banyak berada di daerah pedesaan, dengan jumlah 769.300 orang (11,53 persen) dan di daerah perkotaan sebanyak 652.100 orang (10,10 persen). Data yang didapat ini menggunakan garis kemiskinan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.
Pada September 2011, garis kemiskinan Sumut sebesar 263.209 perkapita perbulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp288.023 perkapita perbulan, dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp239.208 perkapita perbulan. “Dibandingkan Maret 2011, garis kemiskinan Sumut naik sebesar 6,75 persen, dengan daerah perkotaan naik 6 persen dan pedesaan naik 7,64 persen,” ungkap Suharno.

Dari data survei ini, bukan hanya angka penduduk miskin yang berkurang, tetapi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Di mana, indeks keparahan kemiskinan turun dari 1,84 pada Maret 2011, menjadi 1,80 pada September 2011. Dan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,51 menjadi 0,47 pada periode yang sama.

“Dengan penurunan nilai indeks ini, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga menyempit,” tambah Suharno.

Sementara itu, Dosen Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Parulian Simanjuntak, mengatakan, masih ada ketimpangan dalam data survei ini. Karena pada kenyataannya,masih banyak dan belum adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat. “Saya ragu bila dikatakan jumlah orang miskin berkurang, karena pada kenyataanya, tidak seperti yang saya lihat, apalagi dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi,” ungkap Parulian.

Menurutnya, walau pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 6,75 persen, tetapi bukan berarti perekonomian masyarakat juga tumbuh. Karena pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan Konsumtif. “Pertumbuhan ekonomi kita kan naik karena konsumsi, bukan investasi. Nah, kalau investasi yang naik, ada kemungkinan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat juga naik,” tambah Parulian.

Diakuinya, tidak ada investasi di Sumut. Seperti perkebunan yang baru, atau pabrik yang baru. Padahal, investasi merupakan salah satu pembuka lapangan kerja yang paling penting. “Lihat saja, tidak ada pabrik, perkebunan, atau lapangan kerja yang baru, jadi bagaimana mungkin bila jumlah orang miskin berkurang?,” tambahnya.
Selain itu, menurutnya program pemerintah dalam penanggulang kemiskinan juga tidak ada yang berhasil. (ram)
“Yang naik itu belanja pemerintah tiap tahun, dan itu pasti. Adapun kenaikan investasi tapi dalam obligasi,” kritis Parulian.

Karena itu, menurutnya, bila dalam survei masih menggunakan pendapatan rata-rata, maka akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Logikanya begini, kalau penghasilan saya 100, teman saya 50, dijumlahkan jadi 150, dibagi 2, jadi 75, nah siapa yang naik?, tidak tahukan?,” tegasnya. (ram)

Papan Reklame tak Punya Izin Dibongkar

MEDAN- Dinas Pertamanan Kota Medan bersama Camat Medan Maimun membongkar papan reklame tanpa izin di Jalan Mayjen Suprapto simpang Jalan Ade Irma Suryani tepatnya di samping kantor SBD, Sabtu (31/12). Selain tanpa izin, papan reklame tersebut juga berdiri di atas trotoar.

Menurut Camat Medan Maimun Said Reza, dia yang melaporkan ke Dinas Pertamanan kalau ada papan reklame yang berdiri di atas trotoar di Jalan Mayjen Suprapto, Sabtu (31/12) pagi pukul 08.00 WIB. “Karena mereka tidak bisa menunjukkan izinnya dan yang saya tahu, tidak ada lagi izin yang dikeluarkan Dinas Pertamanan untuk mendirikan papan reklame di atas trotoar, makanya saya melaporkannya langsung ke Kadis Pertamanan yang kebetulan ikut zikir di Taman Sri Deli,” kata Said Reza.

Bersama petugas Satpol PP didampingi unsur pihak kecamatan, Kadis Pertamanan langsung memimpin pembongkaran tersebut. “Saya tidak tahu siapa pemiliknya. Yang jelas, itu tidak ada izin dan langsung saya perintahkan untuk membongkarnya,” kata Kadis Pertamanan Erwin Lubis.(adl)

Tertibkan Spanduk di Mandala By Pass

081360563xxx

As Ww, yang terhotmat Bpk Wali Kota Medan, Bpk Kadis Pertamanan, Bpk Camat Medan Denai, dan Lurah Ts Mandala Satu, mohon kerendahan hatinya untuk menertibkan spanduk-spanduk yang terpampang di depan Mesjid Raya Mandala By Pass Medan, karena mungkin saja tanpa izin dari Dinas Pertamanan yang berarti tidak ada kontribusinya ke Pemko Medan dan menutupi keberadaan Mesjid Raya Mandala, juga  merusak estetika dari arsitektur mesjid tersebut. Mohon dibuatkan panggung spanduk resmi di simpang empat Mandala By Pass Medan, agar tidak mengganggu keberadaan Mesjid Raya Mandala. Terimakasih Sumut Pos, selamat malam.

Jangan Rusak Estetika

Terimakasih atas informasinya. Ada tempat yang diberikan untuk memberikan informasi atau ucapan. Saya akan meminta Kadis Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis segera melakukan penertiban. Segera turunkan spanduk-spanduk tersebut. Jangan buat semak apalagi merusak estetika keindahan.

Syaiful Bahri
Sekda Kota Medan

Jangan Tebang Pilih

Dinas Pertamanan Kota Medan dalam melakukan penertiban baliho, billboard, umbul-umbul ataupun spanduk, yang melanggar izin, tata letak, atau mengabaikan nilai-nilai estetika sebaiknya jangan tebang pilih. Jangan karena spanduknya atau balihonya tersebut bergambar wali kota atau pejabat-pejabat pemerintah, lantas dibiarkan begitu saja. Seharusnya hal itu tidak boleh dibiarkan.

Muslim Maksum
Sekretaris Komisi D DPRD Medan

Apa Syarat Mendapat Laziswa

085361311xxx

Kepada pimpinan redaksi Sumut Pos. Saya mohon informasi tentang penerima LAZISWA atau zakat siswa yang sering muncul di Sumut Pos. Saya adalah keluarga pra-sejahtera bahkan memiliki kelemahan fisik. Saya punya tanggungan anak sekolah dua orang. Ketidakberdayaan saya membuat saya kawatir anak saya putus sekolah. Lantas apakah syaratnya agar saya bisa dapat bantuan zakat siswa untuk kedua anak saya? Mohon dijawab ya Sumut Pos dan tolong diterbitkan juga, trimakasih.

Sertakan Keterangan Prestasi Anak

Terimakasih atas pertanyaannya. Untuk mendapatkan Lazizwa pemohon melampirkan surat miskin dari kelurahan dengan surat keterangan prestasi anak di sekolah harus bagus. Surat keterangan ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan. Permohonan diserahkan langsung ke Badan Laziswa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

H Ottoman
Wakil Ketua Laziswa Muhammadiyah.

1...14,16414,16514,166...15,735Page 14,165 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor