PT Inatex Menang, Eksekusi Ricuh

MEDAN- Pengadilan Negeri (PN) Medan melakukan eksekusi terhadap 13 lapak pedagang ikan di Pasar Simpang Limun Medan, Jumat (9/12). Eksekusi tersebut berlangsung ricuh, karena para pedagang menolak eksekusi tersebut. Para pedagang yang menolak eksekusi itu melempari aparat keamanan dengan ikan saat Ketua juru sita PN Medan Abdul Rahman membacakan surat eksekusi berdasarkan putusan MA yang memenangkan PT Inatex atas keluarga almarhum Liat Barus. Perlawanan para pedagang yang terdiri dari kaum ibu ini dihadang polisi wanita (polwan). Tidak sedikit pedagang yang terjatuh karena bentrok dengan petugas, akibat tidak mau dikeluarkan dari lokasi pasar.

Suasana semakin tak kondusif, para pedagang ikan tersebut terus melakukan perlawanan dan meneriaki ketua juru sita PN Medan. Bahkan, sempat terjadi penyiraman air ikan terhadap aparat keamanan dan petugas eksekusi PN Medan.

Untuk meredam emosi pedagang, petugas menunda eksekusi hingga usai salat Jumat. Sekira pukul 15.00 WIB, petugas berhasil melakukan eksekusi di hadapan keluarga almarhum Liat Barus dan para pedagang, dengan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan, yang terdiri dari Polisi Militer, Brimob, Sabhara, Satpol PP dan Koramil. “Ekekusi ini dilakukan karena klain kita PT Inatex, telah memenangkan gugatan perdata terhadap keluarga Liat Barus dari PN Medan hingga Mahkamah Agung.

Proses panjang ini kita menangkan di MA,” tegas Irvan Surya Harahap SH selaku kuasa hukum PT Inatex. Eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung, sambung Irvan Surya Harahap SH, menyebutkan areal yang dieksekusi itu Jalan Kemiri, akan tetapi dilakukan di daerah Pasar Simpang Limun dekat kawasan Jalan Sisingamangaraja. “Putusan sengketa ini sesuai dengan perintah Mahkamah Agung yang telah memenangkan perkara mereka dalam waktu dekat akan memagari lahan tersebut, dan seluruh areal sengketa tersebut juga telah menjadi hak milik PT Inatex,” tegas Irvan. (rud)

MEDAN-Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro meminta kepada seluruh pemilik tempat hiburan malam untuk me nutup usahanya sejak tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2012.
Tujuannya, agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Medan berjalan tertib, nyaman dan tenang. “Semua itu diharapkan agar semangat kebersamaan kepada teman-teman agar dapat beribadah dengan tenang, tekun dan nyaman,” kata Wisjnu, usai acara silaturahmi bersama Pangdam I/BB, Wali Kota Medan dengan lintas agama di Grand Aston Medan, Kamis (8/12) siang.

Sedangkan untuk pengamanan di gereja, lanjut Wisjnu, personel gabungan dari polisi, Pemda dan Satpol PP akan menjaga seluruh gereja yang melaksanakan kebaktian. “Dari personel polisi yang dikerahkan sebanyak 2/3 dari Polresta Medan, Polda Sumut sifatnya hanya memback up saja.

Bila ada kekurangan di wilayah lain, personel Brimob akan diminta juga membantu,” ujarnya Diharapkan Wisjnu, keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumut bisa berjalan dengan baik. “Mari kita berdoa bersama, semoga kambtibmas berjalan dengan baik, termasuk juga saat pergantian tahun,” bebernya. Ketika disinggung jumlah personel yang berjaga di setiap gereja, Wisjnu mengaku tergantung dengan banyaknya umat beribadah di gereja tersebut.
“Jadi kalau banyak personel kita juga akan banyak ditempatkan. Untuk mengatasinya, polisi akan berpakaian dinas setiap melakukan penjagaan dan juga personel jihandak,” bebernya. Sementara Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menambahkan dengan pertemuan bersama seluruh lintas agama dan unsur muspika dapat membentuk forum komunikasi masyarakat.

“Dalam membangun kota yang sudah kondusif tidak akan berjalan bila Pemko Medan bersama pihak kepolisian tidak bersatu,” jelasnya. Menurutnya, dengan silaturahmi ini sekalian juga untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru harus melibatkan beberapa tokoh. Sementara itu surat edaran Wali Kota Medan No 503/14505 tanggal 19 Juli 2011, tentang larangan membuka tempat hiburan malam di hari-hari besar sudah berjalan sejak Ramadan dan Idul Fitri 1432 Hijriyah.
“Surat edaran tersebut sudah ada, penertiban dilakukan terhadap tempat hiburan umum, seperti diskotek, gelanggang permainan ketangkasan, karaoke, bar/pub dan panti pijat/spa. Kita akan terus melakukan pengawasan ke lokasi tempat hiburan. Sedangkan lokasi yang tidak akan ditindak pusat permainan anak-anak dan taman rekreasi keluarga,” jelasnya. Sementara itu, Kapolresta Medan, Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan pihaknya telah mempersiapkan personel untuk melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Namun, Tagam enggan membeberkan jumlah personel yang dikerahkan di sejumlah titik rawan tindak kriminal. Selama pelaksaan Natal di gereja, lanjut Tagam, personel polisi diharuskan menggunakan pekaian dinas untuk pengamanan di gereja Kota Medan. “Itu sudah terobosan baru dari Pak Kapolda, personel yang mengamankan ikut ibadah selama ini bisa berpakaian preman. Nah, sekarang dianjurkan berpakain dinas,” terangnya. Dikatakan Tagam, ada sekitar 625 gereja yang tercatat di Kota Medan. Kabag Ops Polresta Medan Kompol Yushfi Nasution mengatakan aksi pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian pemberatan (curat) menjadi atensi petugas kepolisian menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dijelaskannya, untuk mengantisipasi segala kemungkinan potensi tindak kejahatan terjadi di akhir tahun ini, Polresta Medan melakukan operasi cipta kondisi yakni 14 hari menggelar operasi zebra, dan H-7 meng gelar operasi lilin toba. “Operasi lilin toba kita gelar setelah melakukan operasi zebra yang mengerahkan seluruh kekuatan personel jajaran Polresta Medan sebanyak 150-an personel polisi,” jelasnya.(adl/gus)

Bupati Samosir Anggap Tidak Efektif

MEDAN- Pesta Danau Toba (PDT) 2011, yang tinggal hitungan beberapa hari lagi tengah dihadapkan pada masalah klasik yakni, kekurangan biaya. Dengan kenyataan yang ada, membuat banyak pihak pesimis dengan perhelatan tahunan tersebut. Dengan kondisi itu pula, diusulkan agar PDT 2011 dibatalkan.

“Ya, dengan kekurangan biaya tersebut dipastikan panitia akan memutar otak, karena hari H pelaksanaan sudah mepet. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp4,2 miliar, sedangkan kekurangannya sekitar 50 persen lebih atau Rp2,2 miliar lebih. Jangan sampai pada akhirnya, pihak panitia melakukan lobi-lobi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memenuhi jumlah kekurangan anggaran tersebut. Karena akan berdampak nantinya pada persoalan hukum,” ungkap pengamat anggaran Sumut Elfenda Ananda kepada Sumut Pos, Kamis (8/12).

Karena itu, menurut Elfanda, lebih baik injak bumi alias sadar diri. “Ya, lebih baik even tersebut dievaluasi. Jika tidak memungkinkan, dibatalkan saja dan diselenggarakan pada tahun selanjutnya dengan perencanaan yang lebih matang,” tambahnya.

Lebih lanjut Elfenda menuturkan, pengkajian atau evaluasi yang dilakukan dalam bidang anggaran penyelenggaraan, akan lebih mematangkan pelaksaan PDT selanjutnya. Daripada harus memaksa, penyelenggaraan tetap dilangsungkan namun akan memberi efek atau dampak negatif seusai acara tersebut.

Pemerhati ekonomi asal Universitas Sumatera Utara (USU) Ami Dilham SE mengutarakan, pada prinsipnya even PDT bukan hanya tahun ini saja yang dirasa belum siap, terlebih ketika berbicara mengenai sarana dan prasaran pendukung penyelenggaraan PDT itu sendiri.

Ami Dilham menyoroti, hal yang paling tidak siap dalam menyambut penyelenggaraan PDT 2011 tidak lain adalah masalah infrastruktur jalan. Dikatakannya, infrastruktur jalan ke dan dari daerah penyelenggaraan sangat buruk. Secara otomatis akan mengurangi minat pengunjung, yang berkorelasi dengan tinggi-rendahnya pengunjung yang datang nantinya pada PDT tersebut.

“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan PDT, tidak ada yang baru. Jangan berbicara dulu mengenai penyelenggaraannya, berbicara kesiapan daerah setempat untuk menyambut acara itu saja belum tepat. Salah satunya mengenai infrastruktur jalan, yang sama sekali tidak mendukung untuk penyelenggaraan even tersebut. Dan ini merupakan tanggungjawab Pemprovsu. Namun nyatanya, Pemprovsu tidak peduli dengan itu. Dan itu yang kita sayangkan,” ungkapnya.

Maka, secara otomatis efek yang dihasilkan dari sisi ekonomi dalam penyelenggaraan PDT tersebut, tidak serta merta dirasakan masyarakat setempat. “Soal PDT ini, dampaknya jangka panjang. Namun, dengan kondisi yang ada dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan signifikan bagi masyarakat. Harus ada perencanaan yang matang, koordinasi dan konsolidasi dari semua instansi terkait. Agar pelaksanaan bisa memberi efek positif, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat,” bebernya.

Bagaimana dengan kekurangan anggaran yang terjadi, dan apa tidak sebaiknya PDT kali ini dibatalkan saja?
Menyikapi pertanyaan itu, Ami Dilham mengungkapkan, jalan yang bisa ditempuh pihak panitia tidak lain adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan menggandeng pemerintah daerah setempat, dalam upaya memobilisasi penambahan anggaran yang dibutuhkan. “Atau lebih baik, ditunda penyelenggaraannya,” katanya.

Di sisi lain, Dewan Pembina Forum Tapanuli Daulat Manurung mengatakan, seandainya pengelolahan lebih maksimal maka hasil akan lebih baik. “Kita sudah mendengar janji-janji pemerintah provinsi ataupun kabupaten, untuk menjadikan Danau Toba mutiaranya Indonesia. Namun, kenyataannya hanya nol belaka alias omong kosong,” tegasnya kemarin.

Daulat Manurung juga sangat pesimis PDT akan membawa dampak ekonomi masyarakat di kabupaten di sekitar Danau Toba. “Bagaimana turis asing mau dating, jalan menuju Danau Toba begitu buruk dan sempit. Turis juga tidak mau datang karena sekarang ini banyak kerambah ikan milik masyarakat dan pengusaha luar daerah, sehingga air Danau Toba tercemar dengan adanya makanan ikan (pelet), sehingga turis asing dan lokal enggan untuk mandi,” tegas Daulat Manurung.

Menariknya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon juga tidak membantah kalau PDT dinilai tidak efektif. Hanya dia mengatakan, PDT hanya puncaknya saja. Di tingkat kabupaten/kota se-Sumut, sebelum pesta puncak, sudah digelar pesta budaya. Jadi, katanya, PDT sudah melibatkan masyarakat luas.

Pesta budaya di tingkat kabupaten/kota ini, lanjutnya, dianggap penting. Alasannya, selain memacu Danau Toba sebagai ikon wisata Sumut, masalah pelestarian budaya tetap harus beriringan. “Pesta Danau Toba nantinya hanya menjadi salah satu bagian saja dari Rencana Terpadu Menyeluruh. Bisa saja nanti Pesta Danau Toba cukup dua atau tiga tahun sekali, tapi boleh juga sekali setahun,” cetusnya.

Namun, dia punya kritikan juga terhadap PDT yang digelar 27-30 Desember 2011 mendatang. Pertama, acara PDT dari tahun ke tahun panitianya selalu berganti. Akibatnya, kekurangan pelaksaan tahun sebelumnya tidak diketahui panitia saat ini. “Orangnya berubah-ubah, jadi tak ada perbaikan,” cetusnya.

Kedua, pelaksanaan yang tidak bertepatan dengan libur anak sekolah, dianggap tidak efektif. “Mestinya di hari libur, sehingga anak-anak sekolah yang dari Jawa pun bisa hadir,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan, pemilihan tanggal pelaksanaan, yakni 27-30 Desember, juga sudah melalui pertimbangan yang matang. Yakni, bertepatan dengan masa Natal. “Akan banyak yang pulang kampung, sekalian nostalgia ke Danau Toba,” ujar Parlindungan yang juga Penasihat PDT 2012 ini.

Terlepas dari itu, menurut Mangindar, pengembangan Danau Toba sebagai kawasan industri wisata andalan Sumut akan digarap secara lebih terencana mulai 2012. Mangindar menyebutkan, perencanaan pengembangan Danau Toba mulai 2012 melibatkan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selain tentunya pemda-pemda di sekitar Danau Toba.

“Kementrian Pariwisata sudah punya Rencana Terpadu Menyeluruh untuk pengembangan Danau Toba, mulai 2012. Ini rencana aplikatif, bukan hanya teori,” ujar Mangindar ditemui koran ini di sela-sela menghadiri acara di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (8/12). Mangindar sendiri menjadi ketua Lake Toba Regional Management, yang anggotanya para bupati/wali kota di sekitar Danau Toba.

Sebelumnya, saat acara Konperensi Pariwisata Nasional, Senin (5/12), Mangindar merasa senang karena perhatian pusat cukup baik kepada Danau Toba. Disebutkan, untuk tahun depan saja, APBN melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganggarkan Rp20 miliar untuk Danau Toba. Dana ini antara lain untuk menyusun master plan pembuatan geopark yang harus sudah kelar akhir 2011 ini.

Selanjutnya, pada 2012 sudah mulai dibangun atalase sebagai tempat untuk memamerkan keunikan-keunikan Danau Toba. Pemkab Samasir sudah menyediakan lahan 22 hektar untuk pembangunan atalase ini. (ari/sam/rud)

MEDAN-Pernyataan Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera  melakukan penetapan tersangka terhadap Bupati Simalungun JR Saragih, serta mengadilinya diamini oleh sejumlah anggota DPRD Simalungun. Salah satunya Trully Antho Sinaga, anggota Komisi 4 DPRD Simalungun yang dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (8/12).

“Kita sepakat dengan itu, agar ada kepastian hukum terhadap kasus yang ditangani KPK, terlebih saat ini pimpinan KPK sudah baru. Banyak harapan atas penanganan dan penuntasan kasus-kasus korupsi tanpa terkecuali kasus-kasus yang diduga dilakukan Bupati Simalungun JR Saragih. Kalau barang bukti sudah kuat, maka secepatnya ada peningkatan status dan diproses ke pengadilan,” ungkapnya.

Namun, Trully Antho Sinaga menyatakan, seandainya KPK telah menetapkan Bupati Simalungun JR Saragih sebagai tersangka, kemudian mensupervisi atau menyerahkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) daerah, sebaiknya KPK melakukan pengawasan ketat.Karena menurutnya, Pengadilan Tipikor di daerah terkesan tidak serius dan cenderung lebih lemah. “Kita mendukung percepatan proses kasus-kasus yang korupsi yang ada, untuk segera ditangani. Namun, jangan hanya begitu saja diserahkan ke pengadilan di daerah. Mesti ada pengawasan ketat dari KPK. Karena melihat kenyataan yang ada, ternyata ada kasus yang dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di daerah, ternyata tersangkanya bisa bebas. Kalau bebas berarti ada apa-apanya. Mungkin adanya transaksional dan sebagainya,” pungkasnya.

Begitupun anggota DPRD Simalungun lainnya Bernhard Damanik yang notabene merupakan pelapor dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Simalungun Tahun 2010 sebesar Rp48 miliar, ke KPK pada September lalu, tidak setuju jika nantinya setelah Bupati Simalunggun JR Saragih ditetapkan tersangka kemudian peradilannya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di daerah.

“Kita sepakat, bila pimpinan KPK yang baru berjanji akan menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada. Dan kita sepakat pula, bila dalam kasus-kasus yang diduga dilakukan Bupati Simalungun JR Saragih, bila barang buktinya sudah kuat untuk segera ditetapkan sebagai tersangka dan diadili, untuk kepastian hukum. Namun, saya tidak sependapat bila nantinya peradilan terhadap yang bersangkutan, atau kasus-kasus kepala daerah lainnya diserahkan kepada pengadilan Tipikor di daerah,” katanya.

Kalau di daerah, menurut Bernhard, bisa saja JR bebas. “Kita tidak percaya, karena sudah terbukti pelaku-pelaku korupsi yang diadili di pengadilan Tipikor daerah bisa mendapat vonis bebas. Kita meminta, agar nantinya pengadilan terhadap Bupati Simalungun dilakukan di Tipikor KPK saja,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai laporannya ke KPK, Bernhard Damanik mengaku, sampai sejauh ini belum menerima laporan atau pemberitahuan mengenai kelanjutan kasus tersebut dari KPK.

“Belum ada penjelasan sejauhmana perkembangan kasus yang kita laporkan itu. Kita khawatir, tidak diproses di KPK,” katanya.

Diketahui, Bupati Simalungun JR Saragih terseret sejumlah kasus diantaranya, kasus dugaan suap ke Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar Rp1 miliar lebih. Kemudian kasus dugaan suap kepada Ketua Pokja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun Robert Ambarita senilai Rp50 juta. Ada juga kasus dugaan pengalihan dana insentif guru non PNS di Simalungun sebesar Rp1,2 miliar serta kasus dugaan penyelewengan APBD Simalungun 2010 sebesar Rp48 miliar. (ari)