Promosi Hingga ke Bali Fasilitas tak Dibenahi

MEDAN-Pada 27-30 Desember 2011 mendatang, Pesta Danau Toba (PDT) akan digelar. Menariknya, belum lagi even yang dinilai banyak pihak sebagai ajang seremoni belaka tersebut dimulai, ternyata sudah banyak sorotan.

Sorotan mulai dari keberadaan Danau Toba yang dianggap tidak ‘dipedulikan’ dari berbagai sisi, terlebih oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di bawah panji Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Begitu pula dari sisi pemeliharaan, sisi pengelolaan dan pelestarian Dana Toba sendiri.

“Pesta Danau Toba tidak lebih dari kesan hura-hura dari panitia dan Pemprovsu. Even tahunan yang hanya bersifat seremoni dan tidak memberikan sumbangsih kepada pembangunan dan pengelolaan Danau Toba,” ujar akademisi asal Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga pengamat politik, Wara Sinuhaji, kepada Sumut Pos, Selasa (6/12).Dia mengatakan, sudah sekian kali PDT terselenggara, tapi tidak mampu menarik minat wisatawan, malah terkesan semakin ditinggalkan peminat. “Bukan makin bertambah, malah terkesan terus berkurang. Bagaimana tidak, jalan menuju ke sana saja tidak ada perbaikan. Masih kupak-kapik. Bagaimana wisatawan mau datang. Tidak usahlah bicara wisatawan asing, pikirkan dulu bagaimana caranya wisatawan lokal mau berkunjung ke Danau Toba. Saya saja sebagai putra Medan dan Sumut, rasanya malas ke sana,” urainya.

Wara Sinuhaji pun menyayangkan potensi luar biasa tersebut dibiarkan begitu saja. “Padahal, Danau Toba itu aset. Begitu indahnya Tongging, Simarjarunjung dan daerah lain di sekitarnya. Tapi, siapa pula yang mau ke sana, kalau infrastrukturnya saja tidak memadai,” tambahnya.

Kondisi ini, katanya, harus menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah daerah setempat khususnya lagi Pemprovsu. “Ya itu tadi, harusnya pemerintah daerah baik Pemkab maupun Pemprovsu memperhatikannya. Ini sama sekali tidak. Tidak ada gagasan atau ide dari kepala daerah, dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu (Gatot Pujo Nugroho) untuk memperbaiki itu semua. Makanya, PDT itu tidak lebih dari ajang hura-hura,” tukasnya.

Dia menjelaskan, harusnya Plt Gubsu membuat sebuah kebijakan, terlebih dalam sisi mentalitas pembangunan masyarakat. “Harusnya ada ide dari Plt Gubsu, untuk membangun mentalitas. Masalah mentalitas inilah yang tidak ada. Mengenai jalan, seharusnya sudah dari 20 tahun lalau jalan-jalan menuju ke sana sudah bagus, tapi nyatanya sampai sekarang tidak juga. Sekarang semuanya nol, tidak ada yang bisa dibanggakan,” bebernya.

Menyinggung mengenai kunjungan Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Pariwisata Sumut beberapa waktu lalu ke Bali dalam rangka mempromosikan PDT, Wara Sinuhaji menilai, itu perbuatan sia-sia untuk menghambur-hamburkan uang, dan tidak memberi hasil positif bagi keberadaan Danau Toba.

“Itu sia-sia saja, menghambur-hamburkan uang. Apa kontribusinya untuk pembangunan di sana? Tidak ada,” tegasnya.
Kritik tak kalah pedas diutarakan tokoh pemuda berdarah Batak yang juga Wakil Ketua Bidang Informasi dan Publikasi, Jami’yah Batak Muslim Sumut, Awaluddin Matondang.

“Apa yang mau dibilang ya? Gatot belum ada berbuat apa-apa untuk Sumut, apalagi untuk Danau Toba,” katanya kepada Sumut Pos.
Dijelaskannya, persoalan Danau Toba relatif sangat kompleks. Mulai dari pengelolaan Danau Toba misalnya, mengenai debit air Sungai Asahan sebagai pembangkit turbin arus listrik di sungai tersebut.

“Persoalan Danau Toba, berdampak pada debit air Sungai Asahan untuk menggerakan turbin pembangkit yang ada di sana. Untuk masalah ini saja, perhatian pemerintah terlebih Pemprovsu saja tidak ada. Meskipun sejak Otonomi Daerah (Otda) diserahkan ke Pemkab, tapi Danau Toba itu punya Sumut. Harusnya Pemprovsu memberi perhatian terhadap Danau Toba. Dari itu saja tidak perhatian, apalagi dari sisi pariwisata maupun infrastrukturnya,” paparnya.

Belum lagi dari sisi ekosistem di Danau Toba yang mulai punah, akibat banyaknya limbah yang dibuang ke Danau Toba. Anehnya, Pemkab setempat dan Pemprovsu tidak melakukan tindakan apapun terhadap hal itu. Padahal diketahui, pembuang limbah ke Danau Toba adalah perusahaan-perusahaan di sekitaran Danau Toba.

“Perusahaan di sekitar Danau Toba membuang limbahnya ke situ. Tapi tidak ada yang dilakukan Pemprovsu. Harusnya kan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumut melakukan inevstigasi, evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan itu, tapi nyatanya tidak ada. Dan Pemprovsu di bawah naungan Plt Gubsu juga tidak bertindak,” katanya lagi.

Mengenai PDT, Awaluddin menilai, setiap tahun kualitas penyelenggaraan PDT tidak mengalami peningkatan. Kualitas dan kuantitas malah PDT melorot tajam.

“Saya pikir, secara kualitas dan kuantitas PDT tidak ubahnya even seremoni dan rutinitas belaka. Malah jumlah pengunjung dan pelaksanaan PDT itu sendiri menjenuhkan. Karena itu-itu saja, tidak ada yang baru. Masyarakat atau pun wisatawan pun enggan ke situ.

Pemkab setempat dan terlebih Pemprovsu tidak ada political will atau keinginan yang kuat untuk memperbaiki kondisi Danau Toba sekarang. Gatot tidak bisa memotori dan tidak memiliki konsep yang jelas terhadap Danau Toba,” tutupnya.

Pernyataan senada disampaikan Ganda Manurung ST MBA, salah satu tokoh pemuda Batak yang juga Walikota Lira Medan. “Anugerah ini (Danau Toba) tidak pernah menjadi perhatian Pemprovsu atau Pemkab,” tegas Ganda Manurung.

“Seharusnya Danau Toba menjadi sumber kesejahteraan untuk masyarakat Sumut, terkhusus bagi kabupaten yang berada di sekitarnya juga,” sambungnya.
Ganda Manurung mengatakan bahwa  bertahun-tahun petinggi Sumatera Utara hanya berteori dan berwacana untuk membuat Danau Toba menjadi mutiaranya pariwisata Indonesia.

Pesta Danau Toba yang digelar ini, kata Ganda Manurung, hanya pesta biaya, Namun, tidak membawa dampak untuk mengembangkan objek wisata Danau Toba yang lebih baik lagi. “Sekarang ini jangankan wisatawan mancanegara, wisatawan lokal saja enggan datang,” beber Ganda. (ari/rud)

MEDAN-Bau gosong menyengat di bagian sudut Lantai 4 A Thamrin Plaza, sekira pukul 22.00 WIB, Selasa (6/12) malam. Ternyata, sesosok mayat tanpa identitas yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan ditemukan telah terpanggang.

Dari pantauan Sumut Pos di Tempat Kejadian Perkara (TKP), masih terlihat rambut panjang perempuan naas tersebut yang tersisa di bagian kepalanya. Di sisi belakang bagian kiri kepala mayat tersebut juga terlihat mengeluarkan darah Mayat tersebut ditemukan dalam posisi terlentang. Dengan kaki dan tangan yang terbuka lebar. Mulut korban pun terlihat menganga. Baju yang tersisa di tubuh korban, hanya pakaian dalam tepatnya lagi celana dalam dan BH berwarna putih yang diperkirakan karena semprotan racun api.

“Ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB. Pertama kali kita mengetahuinya, berdasarkan informasi dari pengunjung, bahwa ada api yang berkobar di lantai 4. Lalu, anggota sekuriti mengecek ke TKP, sekalian membawa racun api. Ketika sampai di TKP, ternyata manusia yang ditemukan. Saya waktu sampai ke TKP, api tidak ada lagi menyala. Kita lihat dari ciri-ciri, dugaan sementara berjenis kelamin perempuan lah,” ujar Koordinator Sekuriti Thamrin Plaza, P Lumban Batu di lokasi kejadian.

Ditambahkannya, kebakaran yang terjadi tersebut dipadamkan dengan racun api. Dan di area tersebut, tidak ditemukan adanya barang-barang milik korban.
“Api dipadamkan dengan racun api. Kami belum mengetahui pengunjung atau bukan. Tidak ada barang-barang yang ditemukan,” tambahnya.

Saat Tim Forensik Polresta Medan membalikkan tubuh perempuan naas tersebut, ternyata diketahui ada semacam ember atau tempat sampah terbuat dari plastik, yang juga ikut terbakar. Terlihat pula, darah yang masih kental dan berbau anyir serta gosong yang menyengat.

Mengenai ember atau tempat sampah tersebut, P Lumban Batu, saat ditanya mengenai hal itu oleh Sumut Pos mengaku, selama ini tidak ada tempat sampah atau ember di area tersebut. “Tidak ada yang terbuat dari plastik. Tempat sampahnya dari stainless. Jadi, kita tidak tahu asal tempat sampah atau ember tersebut,” akunya.

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Medan Area AKP J Banjarnahor mengaku, belum bisa memastikan identitas korban. Karena masih dalam penyelidikan.

“Masih menunggu hasil otopsi. Apa keterangan dokter, baru bisa kita simpulkan,” ungkapnya.

Saat ditanya, apakah ada mengarah mayat tersebut merupakan korban pembunuhan, AKP Banjarnahor yang saat itu mengenakan celana jins warna biru dan kaos warna kuning juga belum bisa memastikan.”Belum bisa kita pastikan, karena masih penyelidikan,” jawabnya lagi.(ari)

MEDAN-Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera  melakukan penetapan tersangka terhadap Bupati Simalungun JR Saragih, tidak hanya dikumandangkan banyak kalangan di Sumut, tapi juga politisi dan aktifis penggiat antikorupsi di Jakarta.

Kali ini, politisi asal PPP yang duduk di DPR RI Ahmad Yani buka suara. Diungkapkannya, kendati kasus-kasus yang masuk ke KPK banyak dari berbagai penjuru Indonesia, tidak harus membuat KPK diam dan menumpuk laporan. KPK harus bekerja ekstra agar kasus-kasus yang dilaporkan terlebih yang diduga dilakukan kepala daerah, mendapat kejelasan hukum.

“Banyak kasus di KPK. Kadang malah si pelapor tidak tahu sudah sejauh mana kasusnya. Untuk kasus kepala daerah, termasuk kasus-kasus yang diduga dilakukan Bupati Simalungun, agar KPK segera memprosesnya. Bila perlu segera ditetapkan tersangka agar ada kepastian hukum. Kalau sudah ada dua atau lebih bukti yang menguatkan, segera saja tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya ketika dikonfirmasi via seluler oleh Sumut Pos, Selasa (6/12).

Yang mencolok, sambungnya, adalah kasus dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Simalungun senilai Rp48 miliar.

“Fokuskan saja  ke situ. Karena nominal keseluruhan yang diduga diselewengkan besar. Kasus-kasus lain  juga harus diproses, dan sebaiknya juga disupervisi atau diserahkan ke daerah untuk  diadili. Diserahkan ke polisi atau di kejaksaan, agar segera tahu finalisasi dari kasus itu  agar tidak terlalu lama kasus itu berjalan,” tambahnya.

Namun, lanjutnya, supervisi atau penyerahan kasus tersebut jangan dilimpahkan begitu saja, tanpa ada pengawasan lebih lanjut dari KPKn
Karena, menurutnya, peradilan di daerah biasanya tidak tertutup kemungkinan kasus tersebut akan terhenti.

“Kasus yang sudah ada tersangkanya dari KPK, dan disupervisi ke daerah harus diawasi oleh KPK. Karena kita ketahui peradilan di daerah dan penegakan hukum, seperti dikepolisian atau kejaksaan sering kita dengar istilah 86. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu, KPK harus mengawasi peradilan di daerah, terlebih kasus kepala daerah  Simalungun tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, Adhie M Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih  (GIB) Jakarta, ketika dikonfirmasi Sumut Pos dari Medan sempat menyesalkan pimpinan KPK lama yang dinilai tidak agresif dalam penuntasan kasus-kasus  korupsi, terlebih yang diduga melibatkan kepala daerah.

“Agar pimpinan KPK yang baru menindaklanjuti itu. Agar masyarakat bisa mengawasi.  Kita sesalkan pimpinan KPK yang lama tidak agresif dalam penuntasan kasus korupsi.  Kita mendesak agar KPK memberi penjelasan terhadap laporan-laporan yang diterima  dan sejauh mana penanganannya.

Kalau dikira cukup barang bukti, kenapa tidak  ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, kasus-kasus korupsi yang ada segera ditindak  tegas,” beber pria yang juga mengaku menjabat sebagai Komisioner Komite Pengawas  KPK ini.

Menurut Adhie M Massardi, melihat kasus yang dihadapi Bupati Simalungun JR Saragih yang saat ini ditangani KPK, terbilang lebih banyak jika dibandingkan kasus-kasus yang dihadapi kepala daerah lainnya, yang juga ditangani KPK.

Ketika disinggung mengenai penanganan kasus dugaan suap yang diduga dilakukan Bupati Simalungun yang sudah ada di meja KPK sejak akhir tahun 2010 dan sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya, mencuatkan citra bahwa KPK tidak jauh
berbeda dengan institusi penegak hukum lain yang lamban menangani kasus korupsi, Adhie M Massardi menyatakan, harusnya KPK merealisasikan harapan besar masyarakat
terhadap KPK.

“Melihat hal itu, masyarakat sangat berharap kepada KPK, terlebih dalam penanganan  kasus korupsi. Banyak kasus yang tindaklanjutnya belum ada kepastian, bahkan pelapor dugaan korupsi tidak tahu sejauhmana kasus yang dilaporkannya itu. pimpinan KPK yang  sudah diganti, sebaiknya melaporkan hasil kinerjanya kepada publik, agar publik bisa  mengawasinya. Ini kasus harus dijelaskan,” tuntasnya.(ari)