28 C
Medan
Tuesday, December 30, 2025
Home Blog Page 14194

16 Judul Penelitian Telan Dana Rp725 Juta

MEDAN- Universitas Medan Area (UMA) akan mengajukan 16 judul penelitian, dengan total anggaran  mencapai Rp725 juta sebagai pagu dana sementara desentralisasi program penelitian pada 2012.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Suswati didampingi Kepala Pusat Jurnal dan Warta UMA, Roeswandi kepada wartawan di Medan, Rabu (30/11).

“Penelitian ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen. Sedangkan pada 2011 ini, sebanyak 12 judul yang termasuk ke dalam penelitian hibah sudah dinyatakan lulus. Ditambah lagi satu peneliti strategi nasional atau starnas,” ungkapnya.

Suswati juga mengatakan, setiap judul penelitian yang termasuk ke dalam penelitian hibah, anggaran yang diperoleh sekitar Rp50 juta per tahun.

Sementara untuk anggaran penelitian strategi nasional (starnas) nilainya mencapai Rp100 juta per tahun.
12 penelitian itu bilang Suswati,  didominasi bidang pertanian, diikuti bidang Teknik, Biologi, Psikologi, dan Fisipol.
Sedangkan untuk starnas penelitian dilakukan oleh Suswati dengan judul penelitian Peningkatan Efektifitas Kinerja Fungi Mikoriza Arbuskular Indegenus Sebagai Pupuk Hayati dan Biopestisida dengan Formulasi Inokulant Menggunakan Bahan Baku Lokal dalam Pengendalian Penyakit Darah Bakteri dan Layu Fusanum Pisang.

Adapun dari 12 judul penelitian hibah diantaranya, seperti Analisis Pemanfaatan HPP Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara, Pengendalian Gelombang Permukaan dan Titik Jatuh Logam Cair pada Proses Pengecoran dengan Mengatur Kecepatan dan Posisi Titik Putar Tungku. (uma)

Bom 1,8 Ton Ditemukan, 45.000 Warga Diungsikan

BERLIN – Pemerintah Koblenz, kota di barat Jerman, mengevakuasi sedikitnya 45.000 warga dari rumah mereka kemarin (4/12). Warga kota yang terletak di pinggir Sungai Rhine dan sekitar 92 kilometer tenggara Kota Cologne tersebut terpaksa diungsikan terkait penemuan bom seberat 1,8 ton peninggalan Perang Dunia II di dasar sungai. Pemerintah setempat berupaya menjinakkan bom ton yang masih aktif itu.

“Mereka yang berada di radius sekitar 1,8 kilometer dari lokasi penemuan bom harus meninggalkan rumah mulai pukul 08.00 pagi ini (kemarin pagi, Red),” ujar petugas pemadam kebakaran yang terlibat dalam aksi penjinakan bom kemarin. Rencananya, bom yang ditemukan pada 20 November lalu itu akan dijinakkan setelah zona bahaya steril dari warga.

Sebanyak 2.500 orang petugas pemadam kebakaran, polisi, tenaga medis, dan pakar bom terlibat dalam aksi penjinakan. Evakuasi yang melibatkan separo warga kota itu merupakan pengungsian terbesar sejak Perang Dunia II berakhir. Dua rumah sakit, tujuh panti jompo, sebuah penjara dan beberapa hotel juga harus dikosongkan.
Untuk meminimalkan dampak penjinakan bom yang bisa menimbulkan ledakan, pemerintah setempat juga menutup seluruh ruas jalan di kota berpenduduk 106 ribu jiwa itu. Bahkan, stasiun kereta api utama di kota tersebut juga tak beroperasi. Akses dari dan menuju stasiun juga ditutup. “Jika meledak, bom itu pasti menimbulkan kerusakan yang sangat parah,” kata pejabat itu.  (ap/afp/hep/dwi/jpnn)

Dibarengi Penghijauan

Wali Kota Safari Jumat di Masjid Nurul Falah Belawan

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menginginkan setiap menggelar Safari Jumat harus diikuti dengan penanaman pohon (penghijauan). Untuk memulainya, Rahudman beserta rombongan, memulainya di Masjid Nurul Falah Jalan Asahan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Jumat (2/12) lalu.

Usai mengikuti Safari Jumat, Rahudman didampingi Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan, serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan, langsung melakukan penanaman pohon di pinggir jalan di sekitar Masjid Nurul Falah.

Dalam sambutannya, dia menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan Safari Jumat. Hal ini dilakukan agar bisa bertatap muka langsung sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga seluruh program pembangunan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Inti digelarnya Safari Jumat ini untuk membangun kebersamaan. Jika kebersamaan sudah terbentuk, maka akan terciptalah sinergitas. Dengan sinergitas itulah maka seluruh program pembangunan di kota ini bisa kita wujudkan,” kata Wali Kota.

Selanjutnya, Wali Kota berharap kepada seluruh aparaturnya mulai dari tingkat kepala lingkungan sampai kecamatan agar selalu terbuka dengan masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing, terutama dalam memberikan pelayanan. Diharapkannya, seluruh aparaturnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat memberikan pelayanan terbaik.
Himbauan ini disampaikan, karena Wali Kota masih sering mendengar banyak keluhan yang disampaikan warga  terkait kurang memuaskannya pelayanan yang diberikan kepala lingkungan, lurah maupun camat, termasuk kawasan Belawan. Karenanya, dia berjanji akan segera mengevaluasinya sehingga masyarakat akan terpuaskan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwasannya Belawan akan menjadi koridor wilayah barat. Untuk mewujudkan itu, tentunya harus terus dibangun sinergitas antara Pemko Medan dengan masyarakat. Di samping itu, jelasnya, Belawan menjadi salah satu prioritas utama  untuk pembangunan struktur ekonomi di 2012, terutama, bagi para pelaku ekonomi lemah. Selain pemberian bantuan modal, juga diberikan pelatihan sehingga pelaku ekonomi kecil ini mampu bangkit dan bersaing. (adl)

Fulham Berminat Pinjam Dimitar Berbatov

Masa depan Berbatov di Manchester United semakin tak menentu. Pencetak gol terbanyak Liga Primer Inggris musim lalu itu jarang mendapatkan kesempatan bermain.

Ia pun hanya tampil selama 45 menit saat United dikalahkan Crystal Palace di ajang Piala Carling.
Penyerang asal Bulgaria itu bahkan tidak ada di bangku cadangan saat The Red Devils mengalahkan Aston Villa, Sabtu (3/12) waktu setempat.

Beberapa klub mulai mengincar Berbatov. Fulham termasuk salah satunya.
Menurut kabar dari People.co.uk, klub besutan Martin Jol itu berencana membeli atau meminjam Berbatov pada bursa transfer Januari mendatang.

Fulham berniat untuk mengajukan tawaran pada United, dan kalau tidak mencapai kesepakatan mereka akan berusaha untuk meminjamnya selama setengah musim.

Jol menbutuhkan penyerang baru karena merasa kurang puas dengan performa Bobby Zamora. Hubungannya dengan penyerang asal Inggris itu juga memburuk sehingga Zambora berencana untuk hengkang. (net/jpnn)

Cuma Thaksin tak Menerima Remisi Raja

BANGKOK- Ribuan narapidana (napi) mendapatkan remisi saat ulang tahun Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Sayangnya, hanya satu orang yang tak mendapatkan remisi yaitu, mantan PM Thaksin Shinawatra.

Seperti diberitakan AFP, Minggu (4/12) sekitar 22 ribu tahanan akan mendapatkan remisi yang akan diberikan hari ini, sehari menjelang ulang tahun ke-84 Raja Bhumibol Adulyadej. Sayangnya, Thaksin tidak termasuk dalam ribuan orang yang mendapatkan pengampunan tersebut. “Thaksin tidak termasuk di dalamnya,” ujar Kepala Penjara Thailand Suchart Wongananchai. “Kerajaan hanya memberikan remisi untuk orang yang telah menghabiskan waktunya di penjara,” tambahnya.

Media setempat melaporkan, bulan lalu pemerintah menyetujui rancangan pengampunan yang memungkinkan Thaksin kembali tanpa menjalani hukumannya. (net/jpnn)

Real dan Barca Pede Menuju El Clasico

MADRID – Real Madrid dan Barcelona memiliki cara tersendiri menyongsong bentrok di Santiago Bernabeu akhir pekan nanti (10/12). Yakni, bersaing mencatat hasil impresif atas lawan masing-masing kemarin (4/11) untuk menunjukkan siapa yang lebih siap dalam mahaduel bertajuk el clasico tersebut.

Di El Molinon, Real menaklukkan Sporting Gijon 3-0 untuk mencatat kemenangan ke-14 beruntun di berbagai ajang musim ini. Gol-gol Los Merengues – sebutan Real – diciptakan Angel di Maria (35’), Cristiano Ronaldo (63’), dan Marcelo di masa injury time.

Tidak mau kalah, di Nou Camp, Barca melumat Levante lima gol tanpa balas. Cesc Fabregas memborong dua gol awal tuan rumah, masing-masing pada menit keempat dan ke-33. Sedangkan sisanya dibagi rata Isaac Cuenca, Lionel Messi, dan Alexis Sanchez.

Hasil tersebut membuat Barca masih tertinggal tiga angka (37-34) dari Real di puncak klasemen. Hanya, seiring memainkan satu laga lebih banyak (15-14), tekanan Barca lebih besar. Dengan kata lain, tim asuhan Josep Guardiola itu dituntut menang di el clasico edisi ke-216 tersebut.

“Sangat penting kami bisa meraih kemenangan besar hari ini (kemarin, Red) karena memberi kepercayaan diri menghadapi laga besar (el clasico, Red),” kata gelandang bertahan Javier Mascherano kepada Marca.

“Kami sudah sering menghadapi rival kami itu (Real) dan kami tahu bagaimana mengatasi mereka dengan senjata yang kami miliki,” imbuh pemain yang sepanjang musim ini lebih banyak dimainkan sebagai defender itu.

Sebelum el clasico, kedua klub sebenarnya masih memainkan laga pemungkas grup di Liga Champions midweek nanti. Real away ke Ajax Amsterdam (7/12), sedangkan Barca menjamu BATE Borisov sehari sebelumnya (6/12). Hanya, seiring sama-sama telah lolos ke babak 16 besar plus mengunci predikat juara grup, kedua tim mungkin bakal tampil dengan para pemain cadangan.

“Kami harus fokus dengan BATE dulu,” kata gelandang serang Barca Cesc Fabregas sebagaimana dilansir Barca TV.  “Kami tidak boleh hanya menganggap laga penting hanya di Bernabeu karena kompetisi masih panjang,” kata mantan bintang Arsenal itu lagi.

Hal senada diungkapkan kubu Real. Di Maria misalnya. Winger Argentina itu mengatakan, internal timnya tidak terlalu heboh menyongsong el clasico. “Tim tenang-tenang saja. Kami masih akan menghadapi Ajax sehingga kami baru akan berpikir tentang Barca setelah laga itu,” tuturnya kepada AFP.

Entrenador Real Jose Mourinho juga masih pelit mengumbar psywar. Sebagai catatan, Mourinho belum pernah mempersembahkan kemenangan atas Barca di Bernabeu. Dari tiga kesempatan, pelatih berjuluk The Special One itu mencatat dua seri dan sekali kalah.

“Dibandingkan musim lalu, (kekuatan) Barca masih sama, sedangkan kami lebih baik. Jadi, tidak ada yang perlu dirisaukan,” ucapnya di situs resmi klub. (dns/jpnn)

Pengumuman Pemilu Mesir Kembali Ditunda

KAIRO-  Pengumuman hasil pemilihan umum (Pemilu) Mesir ditunda untuk ketiga kalinya. Semula dijadwalkan pengumuman Pemilu, Jumat (2/12), kembali ditunda menjadi Minggu (4/12) dan kini ditunda lagi menjadi, Rabu (7/12).
Demikian dilansir surat kabar milik negara al-Ahram,  mengutip pernyataan Perdana Menteri al-Kamal Ganzouri. Menurut dia, Pengumuman pemerintah baru kembali ditunda karena kesulitan dalam menunjuk menteri dalam negeri baru, setetap beberapa jam sebelum pemilu parlemen tahap kedua dimulai.

Selanjutnya, paparnya Pemilu parlemen dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dimulai pada Senin. Kekuatan politik utama Mesir, Ikhwanul Muslimin, melaju dalam pemilihan anggota parlemen tahap pertama 28 dan 29 November 2011. Pemilu tahap pertama berlangsung di sembilan dari 27 provinsi. (net/jpnn)

Awas, PPTKIS Nakal Menjamur

Setelah Gerbong Pengiriman TKI ke Malaysia Dibuka

Pencabutan program moratorium TKI ke Malaysia ibarat dua mata pisau. Di satu sisi ribuan calon TKI yang sudah antre untuk bekerja ke Malaysia, memiliki kepastian keberangkatan. Di sisi lain, PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) nakal yang kerjanya merekrut calon TKI dan diberangkatkan secara ilegal, diperkirakan mulai menjamur lagi.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menjelaskan, upaya menekan kelahiran kembali PPTKIS nakal bisa diantisipasi kinerja dinas tenaga kerja kabupaten atau kota. Jangan sampai karena sudah kebelet bekerja ke luar negeri, calon TKI memutuskan ikut sembarang PPTKIS. Apalagi diperkirakan, calo PPTKIS nakal tujuan Malaysia yang sudah lama tidak bekerja, tentu menyambut gembira pembukaan moratorium ini.

Khusus untuk para calon TKI, Jumhur menegaskan supaya tidak bosan-bosan mencari informasi yang jelas tentang keberadaan PPTKIS yang legal dari aparat dinas tenaga kerja kabupaten dan kota. Diantara standar yang paling dasar untuk PPTKIS legal adalah, memiliki kantor perwakilan di daerah calon TKI. Syarat ini ditetapkan untuk memudahkan pemrosesan dokumen keberangkatan. Selain itu, jika ada persoalan dalam penempatan kerja, keluarga korban bisa meminta informasi dengan mudah dan terjangkau.

“Jangan lupa, cari informasi juga PPTKIS-PPTKIS yang berkualitas dalam merekrut dan mempekerjakan ke luar negeri,” papar Jumhur di Jakarta kemarin (4/12).

PPTKIS yang berkualitas diantaranya tidak memiliki catatan hitam dalam mengurus dokumen-dokumen ketenagakerjaan. Diantara dokumen yang harus benar-benar diterbitkan dengan tertib adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Jumhur berharap, dinas tenaga kerja tidak menerbitkan KTKLN untuk calon TKI yang didapatkan direkrut PPTKIS ilegal atau nakal.

Kepada sejumlah kepada dinas tenaga kerja di sejumlah daerah kantong TKI, Jumhur menegaskan setelah dibukanya kran moratorium pengiriman TKI ke Malaysia harus lebih selektif. Diantaranya, harus memelototi dokumen-dokumen ketenagakerjaan calon TKI. Dengan upaya ini, kasus pemalsuan dokumen bisa ditanggulangi. “Pergerakan calo harus benar-benar bisa diendus aparat dinas tenaga kerja, hingga aparat desa paling bawah,” ucap Jumhur.

Seperti diberitakan, moratorium penempatan TKI ke Malaysia yang berlaku sejak Juni 2009 telah dicabut pada 1 Desember lalu. Pencabutan ini dilakukan karena terdapat komitmen pihak Malaysia untuk melindungi TKI lebih baik. Pencabutan moratorium ini diambil setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait pelindungan TKI.

Kesepakan ini diantaranya adalah, penetapan gaji minimal sebesar 700 ringgit Malaysia atau sekitar Rp1,9 juta per bulan. Selain itu juga aturan pemberian libur minimal satu hari dalam sepekan. Keputusan lainnya adalah, paspor yang selama ini dipegang majikan atau agen TKI di Malaysia, harus dipegang sendiri oleh TKI.

Meskipun moratorium sudah dibuka pada 1 Desember lalu, tapi pengeiriman TKI ke negeri Jiran ini baru benar-benar berjalan Februari tahun depan. Sebab, pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) serta BP2TKI, KBRI di Malaysia, serta ratusan PPTIKS harus mempersiapkan dokumen serta proses pendidikan dan pelatihan (diklat) ketrampilan dasar sebagai seorang pembantu.

Pada gelombang pertama pengiriman TKI ke Malaysia ini, diperkirakan ada sekitar 50 ribu. Jumlah ini menciut jika dibandikan pengiriman sebelum kebijakan moratorium dijalankan. Kala itu, sekali gelombang pemberangkatan ada sekitar 300 ribu hingga 400 ribu TKI yang menyerbu negara yang dipimpin Perdana Menteri Najib Tun Abdul Razak itu. (jpnn)

Memalukan dan Berbau Bisnis

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai, pencabutan moratorium TKI ke Malaysia merupakan keputusan yang memalukan. Politisi dari PDI Perjuangan itu menolak kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

“Saya menilai keputusan mengakhiri moratorium TKI ke Malaysia adalah tindakan memalukan yang dipertontonkan pemerintah SBY. Tidak memperjuangkan pembebasan rakyatnya yang terkena vonis mati di Malaysia, malah arahnya lebih pada bisnis TKI,” kata Rieke, di Jakarta.

Dia membandingkan dengan sikap pemerintah Kamboja. Di saat Pemerintah RI mencabut moratorium, Kamboja yang jumlah buruh migrannya hanya 50.000 orang di Malaysia, melarang keras rakyatnya bekerja di negeri jiran itu. Alasan Kamboja melarang karena Malaysia dinilai pelanggar HAM berat dan berkategori negara pelaku perbudakan modern.

“Selama Pemerintah SBY tak mampu membenahi carut-marut persoalan TKI di dalam negeri, termasuk melakukan penegakan hukum terhadap mafia TKI yang diindikasikan juga ada di tubuh pemerintah, tak mampu memperkuat Perwakilan RI di Malaysia, tak mampu mendesak aturan hukum yang tidak diskriminatif di Malaysia, selama pemerintah orientasinya hanya pada perdagangan TKI, maka tak ada satu alasan pun yagg bisa membenarkan pencabutan moratorium TKI ke Malaysia,” tegasnya.

Jika hal ini dipaksakan, lanjut Rieke, membuktikan pemerintah abai terhadap perlindungan TKI, membiarkan terjadinya kekerasan ekstrim terhadap rakyatnya. “Perilaku pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang menimpa rakyatnya sendiri dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM terhadap rakyat oleh Pemerintah SBY,” tegasnya.

Ia menyebutkan, Malaysia adalah negara tujuan TKI yang tercatat penyumbang kasus kekerasan nomor dua setelah Arab Saudi. Kasus-kasusnya adalah pelanggaran HAM berat, selain kasus-kasus tidak dipenuhinya hak-hak normatif pekerja. “Kasus kekerasan, seperti penyiksaan, pemerasan bahkan oleh oknum aparat dan birokrat Malaysia, pemerkosaan dan pembunuhan, adalah catatan pelanggaran HAM di Malaysia,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan data Jabatan Penjara Malaysia per 9 Agustus 2010, WNI penghuni penjara di seluruh negeri itu  sebanyak 6.845 orang. “Jumlah kasus terbanyak adalah masalah dengan imigrasi, 4.804 kasus,” katanya. Sedangkan jumlah kasus per Januari-Oktober 2011 yang harus ditangani Perwakilan RI di Malaysia  sebanyak 1.488 kasus.

TKI yang terancam hukuman mati per Oktober 2011 seperti disampaikan Kemenakertrans dalam Raker dengan Komisi IX, Selasa (22/11) sebanyak 145 orang.

Rinciannya, pengadilan kasasi  17 orang, pengadilan tingkat banding 51 orang, pengadilan tingkat pertama  60 orang, pengadilan berkekuatan hukum tetap sesuai keputusan pengadilan tingkat kasisi 17 orang.

Pada 1 Desember 2011, Menakertrans Muhaimin Iskandar telah resmi mencabut moratorium TKI sektor domestik ke Malaysia. MoU tersebut kabarnya akan efektif dijalankan mulai Maret 2012. Poin kesepakatan antara RI-Malaysia meliputi kontrak kerja, gaji  RM 700 per bulan, metode pembayaran gaji, hak libur dalam sepekan, penyimpanan paspor, perusahaan atau agen perekrutan, biaya penempatan RM 1800, kompetensi pelatihan, penyelesaian perselisihan, Visa dan perekrutan langsung. (boy/jpnn)

BBM Langka di Pakpak Bharat

PAKPAK BHARAT- Bahan bakar minyak (BBM) di Pakpak Bharat terjadi kelangkaan sejak empat hari terakhir ini. Kelangkaan BBM jenis bensin dan solar diduga akibat ulah Agen Premium, Minyak, dan Solar (APMS). Akibatnya, warga harus membeli BBM dari Dairi.

Tokoh pemuda setempat, Dahlan Solin mengatakan di Pakpak Barat hanya ada satu SPBU, sehingga penyalurannya sedikit kesulitan di tengah permintaan banyak. Bahkan, pedagang eceran juga membelinya menggunakan jirigen. “Sebenarnya dari sisi kuota sudah cukup PT Pertamina menyalurkannya, apalagi di Pakpak Bharat ini tidak ada industri dan perusahaan, jadi secara hitungan tak mungkin ada kelangkaan BBM,” ucapnya.

Dia menduga persoalan kelanggkaan ini akibat ada permainan oknum APMS, yang menjual BBM ke oknum tertentu dan dibawa ke kabupaten tetangga yakni Dairi yang digunakan untuk pengoperasian alat-alat proyek. “Dengan sistem penjualan ke kabupaten tetangga, APMS bisa meperoleh keuntungan yang cukup besar,” sebutnya.

Seorang pedagang eceran, Br Manik menjelaskan ke Sumut Pos, setiap pembelian jirigen kemasan 35 liter, dia harus mengeluarkan uang saku sebanyak Rp5 ribu sebagai dana tambahan agar memperoleh BBM. “Kalau tidak memberikan, saya tidak memperoleh BBM dan ini sudah patokan pihak APMS serta bukan merupakan rahasia umum di kalangan konsumen,”ujarnya. (mag-14)

Pemkab Langkat Jangan Cuma Cakap

Kebun Sawit Ketua DPRD Sumut Terancam Dihutankan

LANGKAT- Pemkab Langkat diminta tidak hanya sekedar cakat atau omong doang terkait keluarnya surat peringatan penghentian aktifitas alih fungsi lahan di hutan pesisir. Dikhawatirkan, sebagai dalih di balik satu kepentingan tertentu, idealnya diikuti aksi memberangus pelanggaran.

“Kalau surat peringatan tersebut tidak diikuti aksi atau sikap tegas menindak pelanggaran alih fungsi lahan di hutan pantai, itu sama dengan omong doang atau asal cakap saja, dan dikhawatirkan jangan-jangan ada suatu kepentingan dibelakangnya,” kata Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat, Misno Adi, Minggu (4/12).

Dia menuturkan pihaknya memiliki surat fotocopy No 522-2849/Pem/2011 ditanda tangani Sekda Langkat Surya Djahisa tentang keseriusan Pemkab menghentikan kegiatan perambahan hutan dan alih fungsi kawasan pesisir pantai Kabupaten Langkat. Bahkan, menerakan ultimatum disebut-sebut ditujukan kepada 13 perusahaan dan usaha perkebunan kelapa sawit illegal untuk segera menghentikan aktifitas.

“Kami akan mengawasinya, jika saja surat itu kemudian hanya akal-akalan untuk kepentingan lain, kami akan datangi Pemkab. Kalau serius kami mendukung dan bila melenceng kami akan ambil sikap,” tegasnya.

Dia mengingatkan, keberadaan perkebunan di hutan pesisir  selain menghancurkan biota air laut dan merusak hutan, ternyata bertentangan dengan UU No 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya. Diteruskan dengan UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal menjelaskan secara detail belum menguasai karena belum menerimanya. Namun, terkait kebijakan sudah dikeluarkan maka tidak mungkin pihaknya mengabaikan. “Apabila sudah ada kebijakan (surat peringatan) itu dikeluarkan, maka tidak mungkin diabaikan. Sebagai bentuk peringatan sifatnya, merupakan sinyal kepada pengusaha agar tidak terkejut nantinya apabila Pemkab bersikap nantinya,” urai dia seraya menegaskan Pemkab berlakukan sama kepada siapa saja tanpa terkecuali.

Seperti diketahui, akibat kegiatan alih fungsi lahan atau hutan pesisir pantai maka ekosistem kawasan mangrove baik di areal penggunaan lain (APL) maupun pada kawasan hutan negara terganggu bahkan rusak.

Secara terpisah, sebelumnya Sekdakab Langkat Surya Djahisa kepada wartawan menjelaskan peringatan sebagai tindak lanjut keputusan Bupati Langkat No522-30/K/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang pembentukan tim penertiban alih fungsi lahan di pesisir Kabupaten Langkat, diikuti keputusan rapat Setdakab Langkat 14 November 2011.

Bahkan, melalui surat No:522-2912/HUTBUN/2011 tanggal 25 November 2011 juga di tanda tangani Sekda atas nama Bupati Langkat tentang melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas perambahan kawasan hutan di pesisir Kabupaten Langkat. Pemkab menujukan kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) selaku pembina SPORC Brigade Macan Tutul di Medan. Menyusul, ketiadaan Pemkab Langkat memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan.

Diantara 13 perusahaan yang diultamtum Bupati Langkat itu yakni, pengusaha kebun sawit Dian/Aan di dusun III Kwala Serapuh Tanjungpura, Bastami/Aling di Pulau Sembilan Pangkalansusu, Ali Candra dan Aliang di Desa Pasar Rawa Gebang, Jhony/Rudi dan Aliang di Desa Selotong Secanggang, Albert/Tan Dju Huat dan Joni di Securai Selatan Babalan, Abien di Teluk Meku Babalan, H Saleh Bangun Ketua DPRD Sumut di Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat, Direktur PT Pelita Nusantara Sejahtera (PNS) dan Sutopo/Sutrisno alias Akam di Desa Lubuk Kertang Brandan Barat. (mag-4)

Keseriusan menghentikan kegiatan perambahan hutan dan alih fungsi kawasan hutan pesisir pantai di Kabupaten Langkat, Pemkab Langkat ultimatum 13 perusahaan dan usaha perkebunan kelapa sawit illegal agar segera meninggalkan aktifitasnya. Dalam ultimatum itu, satu diantaranya ditujukan ke Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun.
Peringatan keras itu dikeluarkan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Drs Surya Djahisa M Si, No 522-2849/Pem/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang peringatan segera menghentikan aktifitas alih fungsi lahan pesisir Kabupaten Langkat.

Surat itu ditujukan ke sejumlah pengusaha kebun sawit Dian/Aan di dusun III Kwala Serapuh Tanjungpura, Bastami/Aling di Pulau Sembilan Pangkalansusu, Ali Candra dan Aliang di Desa Pasar Rawa Gebang, Jhony/Rudi dan Aliang di Desa Selotong Secanggang, Albert/Tan Dju Huat dan Joni di Securai Selatan Babalan, Abien di Teluk Meku Babalan, H Saleh Bangun Ketua DPRD Sumut di Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat, Direktur PT Pelita Nusantara Sejahtera (PNS) dan Sutopo/Sutrisno alias Akam di Desa Lubuk Kertang Brandan Barat.  Menurut Surya Djahisa kepada wartawan Jumat (2/12),peringatan itu sebagai tindak lanjut keputusan Bupati Langkat nomor: 522-30/K/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang pembentukan tim penertiban alih fungsi lahan di pesisir Kabupaten Langkat.Dan keputusan rapat Setdakab Langkat 14 November 2011.

Pemkab Langkat  juga dengan suratnya nomor :522-2912/HUTBUN/2011 tanggal 25 November 2011 yang ditanda tangani  Sekdakab Langkat Surya Djahisa atas nama Bupati Langkat tentang melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas perambahan kawasan hutan dipesisir Kabupaten Langkat.Ditujukan kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) selaku pembina SPORC Brigade Macan Tutul di Medan.Hal itu terkait ketiadaan Pemkab Langkat belum terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan.

Kabag Humas Pemkab Langkat Syahrizal membenarkan adanya perigatan keras terhadap pengusaha perkebunan sawit tanpa izin di pesisir Langkat yang ditujukan kepada masing-masing pemilik kebun sawit. Ditemui terpisah,Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat,Misno Adi, mendukung keseriusan Pemkab Langkat dalam menghentikan kegiatan aksi pengrusakan kawasan hutan. “Pikirkan ekosistem lingkungan demi keselamatan anak bangsa dan perekonomian petani/nelayan,” katanya.

Berdasarkan aturannya, kerusakan biota air laut hutan bertentangan dengan UU No 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya. Juga bertentangan dengan UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (wis/smg)