MEDAN- Penertiban terminal liar yang dilakukan Dinas Perhubungan Medan bersama Satlantas Polresta Medan dan Satpol PP pada siang dan malam hari masih belum efektif. Pasalnya, para pemilik angkutan liar masih menaikkan dan menurunkan penumpang di pool liar.

Selain itu, dalam penertiban yang dilakukan, tidak ditemukan angkutan berada di pool atau agen liar serta angkutan plat hitam. Dipastikan, para pemiliknya sudah mengalihkannya ke tempat lain, karena penertiban hanya dilakukan di dalam kota saja.

“Penertiban terhadap pool dan agen liar serta angkutan plat hitam masih belum efektif, karena yang saya ketahui penertiban hanya dilakukan di dalam kota saja, tidak sampai keluar Kota Medan. Bisa saja para pemilik angkutan mengalihkannya ke tempat yang lain untuk menaikan penumpang,” kata Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe, Minggu (4/12).

Diakui Gomery, pemilik angkutan liar yang memakai plat hitam masih membandel untuk mencari sewa di pool dan agen liar. “Ini membuktikan kalau ada yang membekingi di belakang pemilik angkutan liar tersebut. Karena selama ini, para pemilik angkutan liar masih berjalan seperti biasa dengan mencari dan menurunkan penumpang tidak di lokasi semula. Hal itu dilakukan agar mereka tidak ketahuan oleh tim penertiban,” ucapnya yang akan terus berjuang sampai angkutan liar dimusnahkan.

Menurutnya, akibat angkutan liar di Kota Medan, seluruh pemilik angkutan resmi yang menggunakan plat kuning menjadi resah karena tindakan dari angkutan liar seperti ‘pukat harimau’. “Apalagi, angkutan kota sangat resah dengan menjamurnya angkutan liar yang tidak pandang buluh dalam mencari penumpang. Selama ini para angkutan plat kuning, yang sudah mentaati peraturan untuk menurunkan penumpang di Terminal Amplas jadi kehilangan penghasilan akibat dari plat hitam yang menampung penumpang besar kecil,” cetusnya.

Sementara, Kasi Penertiban dan Penindakan Dishub Medan Gunartin Tampubolon yang dikonfirmasi melalui ponselnya menjelaskan, setiap hari Minggu, tim gabungan tidak melakukan penertiban. “Inikan hari Minggu, jadi kita istirahat untuk melakukan penertiban. Kalau untuk jumlah data yang sudah kita tindak selama penertiban berlangsung saya tidak ingat, coba ke Ibu AKP Rosmawati sebagai kepala timnya,” jelasnya, sembari merahasiakan lokasi penertiban untuk, Senin (5/12).

Hal senada juga dijelaskan Kanit Dikyasa Satlantas Medan, AKP Rosmawati ketika dikonfirmasi. “Penertiban malam hari sudah kita efeltifkan, tapi karena hari ini, Minggu. Kita istirahat dululah. Kalau untuk jumlah seluruh data yang sudah ditindak selama penertiban ada di kantor, saya tidak ingat,” cetusnya.

Pantauan wartawan koran ini di sekitar titi yang sudah dilakukan penertiban terminal liar tim gabungan seperti di Jalan SM Raja, Jalan Seksama dan Jalan Jamin Ginting para pemilik angkutan masih saja menaikkan dan menurunkan penumpang di pool dan agent liar yang sudah dilakukan penertiban oleh tim.

Sementara, untuk pembenahan Terminal Amplas dan Pinang Baris akan melalui proses studi kelayakan terlebih dahulu. Dana untuk itu dianggarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Medan sebesar Rp1,296 miliar di dalam APBD 2012.
“Sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Perhubungan (Menhub) untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu jadi kami menganggarkan dana sebesar Rp1,296 miliar untuk jasa konsultan,” jelas Kepala Dishub Medan Armansyah Lubis saat rapat pembahasan rancangan APBD 2012 di Komisi D DPRD Medan, akhir pekan lalu.
Dana untuk jasa konsultan ini, lanjut dia, untuk membuat grand desain terminal Amplas dan Pinang Baris setelah dilakukan pembenahan secara menyeluruh.”Soal berapa lama waktu studi kelayakan, belum diketahui pasti. Hanya saja dana itu sepenuhnya untuk pembuatan grand desain oleh konsultan,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan Lily mengharapkan proses studi kelayakan berjalan dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan suatu terminal, tentunya tidak hanya memperhatikan kebutuhan perusahaan angkutan tetapi juga penumpang selaku konsumen.”Pembangunan dua terminal resmi tersebut memang cukup mendesak mengingat banyaknya pool angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan sehingga menjadi penyumbang kemacetan. Hendaknya bisa dilakukan dengan benar memperhatikan kebutuhan seluruh pihak,” ucapnya.(adl)

MEDAN- Untuk yang ketiga kalinya, senam minggu sehat bersama Sumut Pos kembali digelar di Lapangan Sepak Bola Pasar VII Mariendal I Jalan Besar Mariendal. Minat warga Mariendal semakin tinggi untuk mengikuti agenda rutin yang diadakan Sumut Pos, terbukti banyak peserta dari semua kalangan mengikuti senam minggu sehat tersebut.
“Ya, senam sehat ini sudah ketiga kalinya di Mariendal. Kami senang melihat warga yang semakin antusias  mengikuti senam ini. Bahkan, anak-anak dan orangtua mengikuti senam ini. Selain senam, ada lucky draw berhadiah ,” kata seorang Panitia, Adenan Nainggolan,  Minggu (4/12)

Menurut dia, senam minggu sehat ini sebelumnya sudah beberapa kali digelar dibeberapa tempat berbeda. Selain memberikan pemberitaan terbaik, senam sehat dilakukan agar warga Kota Medan lebih sehat dan bugar. “Kita tahu setiap harinya, warga Medan khususnya Mariendal sibuk aktifitas dan hanya sebagian yang berolahraga, jadi kami manfaatkan hari libur yakni hari minggu dengan kegiatan senam sehat,” ujarnya.

Senam sehat tersebut, dipandu oleh beberapa instruktur cantik yang tergabung dalam ASIAFI (Asosiasi Senam Instruktruktur Aerobik Fitnes Indonesia). Selain itu, ada pemeriksaan kesehatan yang bekerjasama dengan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Tampukasih Mariendal, pemeriksaan kepadatan tulang dan tingkat osteoporosis oleh tim medis BIO CALCI 72 serta peserta dibolehkan mencicipi mie instant spageti La Fonte. (mag-11)

Penggelapan Retribusi Sampah

MEDAN- Kerugian akibat dugaan penggelapan reribusi sampah yang dilakukan sejumlah lurah di Kota Medan mampu ditekan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Tunggakan restribusi sampah tahun anggaran 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp13,6 miliar, kini tinggal Rp4,6 milliar.

“Tak selamanya, upaya pencegahan terhadap korupsi selalu memakai upaya penindakan semata, akan tetapi bagaimana kesadaran untuk mengembalikan keuangan negara yang mungkin karena ketidaktahuan, dipakai,” ujar Kasi Pidsus Kejari Medan Dharmabella Timbasz SH MH kepada wartawan, Sabtu (3/11).

Namun begitu, bagi yang tetap tidak kooperatif mengembalikan retribusi sampah itu ke kas negara, sanksi tegas pun dilakukan. Hingga kini, penyidik telah menetapkan tiga mantan lurah menjadi tersangkanya, yakni IG mantan Lurah Sei Putih Tengah, AF mantan Lurah Siderejo dan J mantan Lurah Sei Rengas II.

Menurut Timbasz, dari hasil penyidikan, terungkap bahwa para mantan lurah ini tidak ada niat baik untuk mengembalikan kutipan restribusi sampah tersebut. Disebutkannya, kemungkinan akan ada lima lurah lagi yang akan menjadi tersangka dan kini masih diburu. Lima orang tersebut saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai lurah di tempat itu atau sudah pindah tugas.

“Dugaan keterlibatan kelima orang ini memang sangat kuat. Tapi sampai saat, kami belum menetapkannya sebagai tersangka,” ujar Dharmabella.(rud)

MEDAN- Berdasarkan pendataan yang dilakukan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, dari 100 ribu jurnalis yang ada di Indonesia, hanya 17 persen jurnalis perempuan berkontribusi menentukan isu-isu aktual yang harus diangkat dalam perspektif perempuan. Selain itu, jumlah jurnalis perempuan yang berperan dalam struktur media pengambil keputusan masih sangat minim.

“Persentase perempuan sebagai editor, kepala bidang atau departemen maupun sebagai pemilik media hanya berkisar lebih kurang 0,6 persen saja,” ujar Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Asren Nasution usai membuka Pelatihan Jurnalisme Perspektif Gender dalam menyambut HUT Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) ke-4, yang bekerjasama dengan Dewan Pers di Grand Swiss-BelHotel Medan, Sabtu (3/10).

Dia mengatakan, keterbatasan tersebut membuat perempuan sering menjadi objek pemberitaan yang terkadang merugikan harkat dan martabat perempuan itu sendiri. “Untuk itu, besar harapan di Sumut agar jurnalis perempuan dapat merefleksikan kondisi ini dengan melakukan konsolidasi secara internal organisasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalis perempuan yang handal, tangguh, ulet, visioner dan professional,” ujarnya.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan kini pers dalam pemberitaannya terlalu bebas dan banyak yang tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik, sehingga terkadang pemberitaan tersebut malah merugikan masyarakat.
“Pers sangat bebas, malah terlalu bebas. Banyak pemberitaan tidak berimbang, kedepannya harus diperbaiki,” ucapnya.     “80 persen kami terima laporan karena berita tidak cek and recek,” tambahnya.

Dalam pelatihan tersebut ada ada empat pemakalah yang hadir seperti Helga Worotin  dari Lentera Indonesia, dilanjutkan materi dari Dra Masruchah  dari Komnas Perempuan ,  Mariana Amiruddin dari Pimred Jurnal Perempuan) dan  Maria Hartiningsih  dari Kompas. (mag-11)