28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 142

Terjebak Perusahaan Judol di Kamboja, Penrad Siagian Bantu Pemulangan Warga Sergai

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Seorang warga Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatra Utara (Sumut) berinisial LS, akhirnya bisa kembali ke Indonesia usai terjebak bekerja di perusahaan judi online (judol) di Kamboja. Pemulangan LS ini dibantu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumut, Pendeta Penrad Siagian.

LS diketahui berangkat ke Kamboja pada 18 September 2024. Ia berangkat setelah ditawari pekerjaan sebagai marketing dengan iming-iming gaji dan bonus besar. “Awalnya saya ditawari kerja marketing. Katanya cuma nge-chat member. Gaji Rp5 juta, uang makan Rp5 juta, bonus Rp20 juta per setengah tahun. Karena niatnya mau nabung, saya berangkat,” kata LS saat diwawancara, Minggu (13/7/2025).

Namun, LS mengaku tawaran tersebut tidak sesuai kenyataan. Ia justru bekerja di perusahaan situs judi online dengan sistem target. Gaji dan tunjangan yang dijanjikan tidak pernah diterima. “Hampir satu tahun saya di sana. Gaji enggak dikasih, uang makan juga ditahan. Kalau mau pulang disuruh bayar denda kontrak Rp61 juta,” ujar LS.

Merasa terjebak, LS akhirnya menghubungi orangtuanya di Sergai. Keluarga kemudian mencari bantuan hingga akhirnya menghubungi Pendeta Penrad Siagian melalui paman LS. “Saya dapat nomor Pak Penrad dari paman saya. Saya langsung hubungi Pak Penrad, minta tolong supaya bisa pulang,” katanya.

Penrad merespons cepat. Ia menghubungkan LS ke pihak KBRI di Phnom Penh melalui Duta Besar RI di Kamboja Dr Santo Darmosumarto. Pada Senin, 23 Juni 2025, LS memutuskan berangkat ke KBRI meski harus menempuh perjalanan delapan jam.

Saat tiba di KBRI, LS sempat berpapasan dengan bosnya yang datang mencari. Namun, LS berhasil menghindar. “Bos saya datang ke KBRI juga, mau cari saya. Dia sempat tanya ke security. Saya kabur lagi ke mobil travel,” kata LS.

LS mengaku terus berkoordinasi dengan Penrad hingga prosesnya didampingi staf KBRI. Ia akhirnya berhasil kembali ke Indonesia pada Rabu (9/7/2025) pekan lalu. “Kalau enggak ada Pak Penrad, saya belum tentu pulang. Terima kasih banyak Pak Penrad sudah bantu saya,” ucap LS.

Dia pun mengingatkan masyarakat Sumut agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji besar. “Lebih baik kerja di negara sendiri. Kalau di sana enggak seindah yang dibayangkan,” katanya.

“Besar kecilnya gaji lebih baik tetap bekerja di negara sendiri, karena di sana juga negara yang masih jauh di bawah Indonesia susahnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun menitip harapan agar Pdt Penrad Siagian bisa terus membantu warga Sumut lain yang masih terjebak di Kamboja. “Dan jika boleh meminta, saya mohon agar Pak Penrad juga bisa membantu pemulangan saudara-saudara kita yang masih tersisa di sana (Kamboja). Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak,” ucap LS.

Dihubungi melalui sambungan telepon, senator asal Sumut Pedeta Penrad Siagian menyampaikan, Sumut memiliki banyak “PR” untuk tenaga kerja yang ada di Kamboja. Oleh sebab itu, sambungnya, diperlukan kerja keras dan sistematis di Sumatra Utara untuk mencegah tenaga kerja imigran khususnya ke Kamboja.

“Harus diperketat aturan dan sistem untuk mengirim tenaga kerja imigran ke Kamboja, jika memang mengirimkan tenaga kerja ke sana harus diperkuat dan diperketat serta diperjelas agen yang mengurus dan juga perusahaan yang menerima di sana. Jangan sampai ribuan warga Sumut yang di Kamboja pada akhirnya mengalami kejadian yang sama dengan LS dan juga yang lain,” ucapnya.

“Saya meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas agen-agen tenaga kerja ilegal yang menipu warga dengan iming-iming kerja di luar negeri. Ini harus dihentikan agar tidak ada lagi korban seperti LS,” pungkasnya. (adz)

Terobos Keterbatasan, RSU Haji Medan Ukir Prestasi Nasional dan Internasional

Direktur RSU Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati, SSi, Apt.
Direktur RSU Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati, SSi, Apt.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan sumber daya, RSU Haji Medan justru mencatatkan berbagai prestasi gemilang di tingkat nasional dan internasional. Capaian ini tak hanya membanggakan Kota Medan, tapi juga menunjukkan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat mengalahkan segala kendala.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur RSU Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati, SSi, Apt, MKes, saat menerima audiensi Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) Sumut, Jumat (11/7/2025).

“Kami sadar rumah sakit ini punya keterbatasan. Tapi justru itu menjadi pelecut semangat kami untuk terus berkembang. Prestasi bukan untuk gagah-gagahan, tapi bukti bahwa kita serius meningkatkan mutu layanan,” ujar Sri.

Salah satu capaian terbaru adalah penghargaan Bintang Tiga dari BPJS Kesehatan, sebagai indikator mutu layanan yang semakin baik. Tak hanya itu, RSU Haji Medan juga berhasil meraih WSO Angels Award Platinum dari World Stroke Organization (WSO) atas keberhasilannya menangani pasien stroke akut sesuai standar internasional.

“Ada tiga rumah sakit di Sumut yang dapat platinum untuk periode Januari–Juni 2025, yakni RS Haji Medan, RSUP H Adam Malik, dan RS Murni Teguh. Satu rumah sakit lain, RS Bunda Thamrin, mendapat gold,” jelas Sri.

Penghargaan ini diberikan kepada rumah sakit yang memenuhi standar penanganan stroke, khususnya dalam pelaksanaan prosedur trombolisis secara cepat dan tepat.
Terobosan lain yang membanggakan adalah layanan Obgin Sosial, yang menangani kasus-kasus sensitif seperti kehamilan di luar nikah dan kekerasan terhadap perempuan. Layanan ini mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan belum banyak diterapkan di rumah sakit lain.

“Obgin sosial ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk tidak mengabaikan kelompok rentan. Ini pelayanan berbasis empati,” jelas Sri.
Tak hanya menunggu pasien datang, RSU Haji Medan juga aktif melakukan jemput bola melalui program Medical Check Up (MCU) ke berbagai instansi seperti BPKB dan Angkasa Pura, menjangkau hingga 550 pegawai.

Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, RSU Haji Medan juga rutin menggelar pelatihan internal dan forum ilmiah. Salah satu prestasi membanggakan adalah tampilnya Dr. Sefina di forum kesehatan internasional di Australia, sebagai pembicara dari Indonesia.“Kami ingin SDM kami tak hanya unggul secara teknis, tapi juga mampu bersaing di panggung global,” ujar Sri.

Meski berbasis pemerintah, RSU Haji Medan mencatat volume tindakan operasi yang tinggi, antara 20 hingga 30 operasi per hari. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi pendapatan semester I yang telah menyentuh 48,88% dari target tahunan.“Ini indikator bahwa rumah sakit ini dipercaya. Kami optimis akan terus tumbuh dan berkembang,” kata Sri Suriani.

Dengan sederet pencapaian, RSU Haji Medan kini bersiap naik kelas. Sri berharap semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, ikut mendorong pengembangan rumah sakit ini.

“Kami punya potensi besar untuk jadi pusat layanan kesehatan unggulan, bukan hanya untuk Sumut, tapi juga skala nasional bahkan internasional,” pungkasnya. (ila)

Wali Kota Tebintinggi Minta PGRI Dorong Transformasi Pendidikan

PEMBUKAAN ACARA: Wali Kota Tebintinggi, Iman Irdian Saragih, membuka acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebingtinggi dan pengurus cabang PGRI se-Kota Tebingtinggi.
PEMBUKAAN ACARA: Wali Kota Tebintinggi, Iman Irdian Saragih, membuka acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebingtinggi dan pengurus cabang PGRI se-Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebintinggi, Iman Irdian Saragih, menghadiri acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebingtinggi dan Pengurus Cabang PGRI se-Kota Tebingtinggi masa bakti XXIII periode 2025-2030 di Gedung Balai Pertemuan Kartini, Jalan Gunung Leuser Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi.

Kegiatan diisi dengan pembukaan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP se-Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Iman Irdian Saragih mengatakan bahwa PGRI bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah wadah yang mengemban tanggung jawab besar dalam membina dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tebingtinggi. “Saya berharap kepengurusan baru ini dapat membawa kemajuan signifikan,” jelas Iman Irdian Saragih, Jumat (11/7).

Artinya, harap Iman Irdian bahwa untuk kepentingan masyarakat di Kota Tebingtinggi, ini menjadi tanggungjawab baru dengan semangat kolektif dan komitmen kuat PGRI periode 2025-2030, PGRI akan menjadi lebih maju.

Iman juga juga menyampaikan ucapan selamat dan harapannya kepada pengurus PGRI yang baru dilantik, agar dapat mendorong lahirnya transformasi pendidikan.
“Khususnya dalam 3 hal, pertama peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, kedua penguatan etika dan moral profesi guru. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan dunia pendidikan,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua II PGRI Provinsi Sumatera Utara, Syamsul Napitupulu, dalam sambutannya berharap seluruh pengurus PGRI Kota Tebingtinggi dapat bersinergi, bersama bergandengan tangan di bawah kepemimpinan Amris Siahaan.

“Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemikiran bersama agar PGRI ke depan tetap jaya, khususnya di Kota Tebingtinggi,” tutup Iman Irdian. (ian/azw)

15 Rumah di pinggiran Sungai Batang Angkola Desa Hutalombang Rawan Ambruk

RAWAN AMBRUK: Sebanuak 15 rumah warga di Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yang berada di pinggiran Sungai Batang Angkola rawan ambruk
RAWAN AMBRUK: Sebanuak 15 rumah warga di Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yang berada di pinggiran Sungai Batang Angkola rawan ambruk

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 15 rumah warga di Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yang berada di pinggiran Sungai Batang Angkola rawan ambruk. Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR Provinsi memperbaiki tembok penahan tanah (TPT) di area pemukiman sekitar 150 meter dari Bandungan Paya Sordang, Kota Padangsidimpuan.

Pengikisan pingggiran sungai terjadi setelah diterjang banjir 14 Maret 2025 lalu. Ada sekitar 15 rumah masyarakat di tepi Sungai Batang Angkola dikhawatirkan ikut ambruk ke dalam sungai .

Seorang warga Desa Hutalombang, Oji Munthe (41) mengatakan, pembangunan tembok penahan tanah /Dek ini sudah ada sejak Tahun 1991. Namun sangat sekali setelah dibangun, tidak pernah lagi diperhatikan dan dirawat. “Padahan TPT/Deknya ini nyawa dari rumah kami pak.” katanya.

“Pihak Bendungan Paya Sordang dan dinas terkait selalu melakukan pengerukan di Sungai Batang Angkola, Bahkan dananya mencapai 500 juta rupiah, namun kami warga yang rumahnya was-was jatuh ke sungai, TPT/Deknya tidak pernah dirawat dan diperhatikan Dinas PUPR Perairan,” imbuhnya.

Oji Munthe juga bercerita bahwa akibat diterjang banjir sekitar 3 bulan lalu, setiap malam mereka tidak pernah lelap tidur. Sekitar 15 kepala keluarga (KK) juga merasakan demikian, karena rumah yang mereka tinggali rawan terjatuh ke Sungai Batang Angkola.

“Ada sekitar 90 meter tembok penahan tanah, kami berharap Dinas PUPR Provinsi segera memperbaikinya dan memperhatikan masyarakat Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,” terangnya.

Oji Munthe yang berprofesi sebagai petani ini hanya bisa berharap besar kepada Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, dan Dinas PUPR Provinsi agar segera memperbaiki TPT di Area DAS Bendungan Paya Sordang.

“Surat dan usulan sudah kami layangkan bersama pemerintah desa, acara musrembang desa, kecamatan juga sudah kami sampaikan dan usulkan. Kepada UPT PUPR Provinsi Padangsidimpuan juga sudah kami sampaikan ujar Oji dengan penuh rasa sedih,” terangnya.

Oji juga menambahkan ada sekitar 40 KK yang sudah mengusulkan itu. Apalagi mereka yang 15 KK yang paling rawan rumahnya hanyut dibawa Sungai Batang Angkola, akibat TPT DAS gak pernah diperbaiki dan diperhatikan.

Begitu juga disampaikan Melisa Pulungan (32) seorang warga yang rumahnya di area pemukiman yang rawan terjatuh ke Sungai Batang Angkola. Dia berharap agar gubernur memperhatikan rumah dan pemukiman mereka yang akan amblas akibat rusaknya tembok penahan tanah/deknya yang sudah jatuh dan sebagian juga sudah retak.

Di tempat terpisah Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai II Medan Lingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera 2, Ahmad Jaiz Jumat (11/7) belum memberikan keterangan. (mag-10/azw)

Ada Rencana Prabowo Langsung Temui Trump Untuk Negosiasi Tarif Impor 32 Persen ke AS

TELEPON: Presiden RI Prabowo Subianto menelepon presiden terpilih AS Donald Trump, pada 10 November 2024.
TELEPON: Presiden RI Prabowo Subianto menelepon presiden terpilih AS Donald Trump, pada 10 November 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya negosiasi tarif impor sebesar 32 persen yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) bagi Indonesia masih berlangsung. Hingga kemarin (11/7), tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masih berada di Negeri Paman Sam.

Sejauh ini, pihak Istana masih optimistis upaya negosiasi tersebut akan membuahkan hasil positif. “Tim dari Indonesia masih terus melakukan negosiasi. Indonesia berharap kebijakan pemerintah AS dapat ditinjau kembali. Sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan itu Prasetyo menampik bahwa tarif impor 32 persen oleh AS disebabkan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS. Seperti diketahui, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil. “Kalau menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (kaitan dengan BRICS). Sebab, jika diperhatikan, (kebijakan AS, Red) itu hanya berlaku untuk Indonesia,” tuturnya.

Demi memuluskan negosiasi itu, Prasetyo Hadi menyebut ada kemungkinan Prabowo akan merayu langsung Presiden AS Donald Trump. Namun, dia belum berani memastikan kapan pertemuan itu bisa diwujudkan. “Belum diatur jadwalnya,” ujarnya. Yang jelas, sebagai upaya untuk negosiasi, Istana ingin adanya pertemuan dengan Trump.

Sementara itu, pada Rabu (9/7) waktu setempat, tim negosiasi Indonesia bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Washington.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa timnya tengah berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. “Indonesia dan AS memiliki pandangan yang sama mengenai sifat progresif dari perundingan kami,” kata Airlangga.

Airlangga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang disetujui AS untuk melanjutkan perundingan tarif. Menurutnya, kelanjutan perundingan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk menjaga hubungan perdagangan bilateral yang erat.

Manuver Filipina

Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr akan mengunjungi AS pada 20–22 Juli. Dilansir AFP, Kementerian Luar Negeri Manila menyebut pertemuan ini terkait kebijakan tarif impor 20 persen yang dikenakan AS terhadap negara itu.

Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat José Manuel Romualdez menyebut bahwa Marcos Jr akan bertemu dengan Trump dan sejumlah menterinya.

Sejauh ini, Manila dan Washington telah memperdalam kerja sama mereka sejak Marcos menjabat pada tahun 2022. Mereka juga menolak klaim Beijing di Laut Cina Selatan. (lyn/ris/jpg)

Polres Tebingtinggi akan Tertibkan Kos-kosan Resahkan Warga

IMBAUAN: Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi Aiptu Asman Sihotang bersama Lurah Tanjung Marulak Kota Tebingtinggi Siti Zahroh mengimbau masyarakat dalam menciptakan keamanan.
IMBAUAN: Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi Aiptu Asman Sihotang bersama Lurah Tanjung Marulak Kota Tebingtinggi Siti Zahroh mengimbau masyarakat dalam menciptakan keamanan.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi Aiptu Asman Sihotang bersama Lurah Tanjung Marulak, Siti Zahro mengadakan rapat bersama perwakilan warga membahas kos-kosan yang meresahkan masyarakat. Hal itu dibahas dalam pertemuan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas Asman Sihotang menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga. Dirinya mengimbau agar seluruh warga selalu menjaga situasi lingkungan tetap kondusif dan aktif dalam melaporkan setiap gangguan keamanan kepada kepolisian.

“Jika mempunyai masalah atau kejadian mencurigakan di lingkungan, segera hubungi Call Center 110 atau melalui WhatsApp Polres Tebingtinggi 081260664044. Warga juga bisa langsung menghubungi Bhabinkamtibmas atau kepling setempat,” ujar Aiptu Asman Sihotang, Kamis (9/7).

Selain itu, Asman Sihotang juga mengingatkan warga untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan tindak kriminal lainnya yang dapat merusak masa depan keluarga. Warga juga dihimbau untuk tidak main hakim sendiri ketika menemukan pelaku tindak pidana, namun menyerahkannya kepada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Sesadangkan untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor, warga diimbau untuk menggunakan kunci ganda saat memarkirkan sepeda motor. Para orangtua juga diingatkan agar tidak lengah dalam mengawasi anak mereka demi mencegah terpengaruh anak remaja pada hal-hal negatif,” tandasnya.

Tak lupa, Bhabinkamtibmas Asman Sihotang juga mengingatkan kembali agar warga selalu waspada terhadap kejahatan jalanan terutama disaat malam hari.

Lurah Tanjung Marulak, Siti Zahroh mengingatkan warga agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Apa bila melihat tindakan mencurigakan untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib dan kepling setempat. (ian/azw)

Melalui Pemanfaatan Kawasan Hutan, Sumut Punya Potensi Objek Retribusi Daerah Baru

PIMPIN: Wakil Gubernur Sumut Surya, saat memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut di Kantor DLHK Sumut, Rabu (9/7).
PIMPIN: Wakil Gubernur Sumut Surya, saat memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut di Kantor DLHK Sumut, Rabu (9/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memiliki potensi objek retribusi daerah baru. Yakni melalui pemanfaatan kawasan hutan, seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, yang berada di wilayah administratif empat kabupaten di Sumut, yakni Langkat, Karo, Deliserdang, dan Simalungun.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumut Surya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (9/7) lalu.

Pada kesempatan itu, Surya menyampaikan, dalam upaya peningkatan restribusi daerah perlu kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena setiap OPD memiliki peran dan fungsi masing-masing, yang saling terkait, sehingga memperkuat sistem pengelolaan dan penarikan retribusi secara lebih efektif dan efisien.

Dia juga mengatakan, perlu ada penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah. “Evaluasi retribusi daerah tidak cukup hanya melihat dari sisi pendapatan yang diterima, tapi juga dari kualitas aparatur yang mengelola, sistem pendukung, kita tidak jalan sendiri-sendiri. Karena itu, penguatan SDM merupakan syarat utama untuk mewujudkan peningkatan retribusi daerah,” ungkap Surya.

Surya berharap, dengan adanya kolaborasi yang solid antar-OPD, merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Karena peningkatan retribusi daerah bukan hanya berdampak pada keuangan daerah, tapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Sementara itu, Kepala DLHK Sumut, Yuliani Siregar mengatakan, saat ini pihaknya memiliki potensi objek retribusi daerah baru, dengan memanfaatkan kawasan hutan seperti Tahura.
“Retribusi daerah yang dapat dikembangkan dari kawasan Tahura Bukit Barisan, yakni retribusi jasa usaha, ekowisata, dan wisata alam.

Saat ini, pemanfaatan air komersil di Tahura yang dikelola PT Tirta Sibayakindo (Aqua) yang selama ini PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), disetor ke kementerian (pusat). Namun dengan terbitnya PP Nomor 36, ada perubahan kebijakan, potensi penerimaan ini kini bisa langsung masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi,” jelasnya.

Dia berharap, peningkatan retribusi di kawasan kehutanan memerlukan dukungan regulasi yang kuat dalam bentuk peraturan daerah (perda), untuk memastikan mekanisme pemungutan dan pencatatan retribusi dapat berjalan sesuai aturan, dan masuk sebagai PAD.

“Tanpa adanya regulasi yang jelas, pemungutan retribusi berisiko dianggap tidak sah secara hukum, dan dapat menimbulkan permasalahan administratif maupun legal,” jelas Yuliani. (san/saz)