Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, praktik beras oplosan merugikan rakyat hingga Rp100 triliun dan hanya menguntungkan 4 hingga 5 pengusaha. Hal ini mendapat perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, ada perusahaan besar yang ikut main dalam aksi jahat tersebut.

TITO mengungkapkan, ada ironi besar yang terjadi saat ini. Di mana, saat stok beras di Indonesia begitu melimpah dan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog menyentuh 4,6 juta ton, tertinggi sejak kemerdekaan, namun harganya besar justru naik trennya.

“Kenapa? Salah satunya adalah, ada temuan dari Kementerian Pertanian yang melihat bahwa ada beberapa praktek tidak baik. Terjadi distribusi tidak baik pasca panen,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring, Selasa (22/7).

Mantan Kapolri ini mengungkapkan, ada sejumlah perusahaan yang melakukan kecurangan dalam penjualan beras. Pertama, mengurangi takaran jumlah beras yang dijual. Dia mencontohkan, pada beras kemasan 5 kilogram (Kg) ternyata hanya diisi 4,5 Kg. Artinya, ada 0,5 kg yang dikorupsi atau digelapkan. “Ini 0,5 kilogram per kantong, kali berapa juta kantong?” ungkapnya.

Modus kecurangan kedua, pengoplosan beras. Perusahaan mencampur beras kualitas premium dengan kualitas medium, yang kemudian dijual dengan harga premium. “Ini dilakukan perusahaan-perusahaan, ada yang perusahan besar, bayangkan,” katanya. Sayangnya, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang terlibat dalam aksi kejahatan ini.
Kecurangan ini, lanjut dia, bahkan membuat Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka vampir sang penghisap darah.

“Artinya, menghisap darah rakyat. Rakyat yang harusnya ditolong malah darahnya dihisap, membuat beban rakyat menjadi tinggi,” tuturnya. Merujuk dari data BPS, inflasi beras dari data seminggu terakhir, terjadi kenaikan jumlah daerah yang mengalami kondisi ini. Dari awalnya, 178 daerah menjadi 205 daerah kabupaten/kota pada minggu ketiga Juli.

Dalam rapat tersebut, ia juga turut menyoroti soal inflasi Bawang Merah yang masih mendominasi. Begitu pula cabai rawit.

Menurutnya, meski keduanya bukan makanan pokok namun kenaikan harga dari dua komoditas tersebut tak boleh disepelekan. Mengingat peran keduanya cukup penting dalam bagian produk rempah yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia.

Karenanya, Tito meminta agar data dari BPS jadi acuan pemerintah daerah (pemda) untuk mencermati betul kondisi di wilayahnya. Terutama, di daerah yang terdeteksi inflasinya cukup tinggi di pekan ketiga Juli ini. Seperti Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. “Jangan sampai di atas 3,5 persen. Tolong data ini benar-benar dipakai jadi warning,” tegasnya.

Dia juga meminta pemda segera rapat dengan BPS dan asosiasi pedagang untuk membedah soal penyebab inflasi di daerahnya. Apakah terkait supply atau distribusi.
Tito menyebut, masalah inflasi ini selalu mendapat atensi khusus oleh presiden. Minimal dua kali dalam sebulan, presiden selalu mengupdate hal ini padanya baik secara langsung maupun via telepon.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Kapolri ini turut menyinggung mengenai implementasi program strategis nasional. Dia menegaskan, program strategis nasional telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di mana, ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk ikut menjalankan program strategis nasional dari pusat. “Pasal 67 poin f jelas sekali bahasanya, kewajiban daerah, kepala daerah wakil kepala daerah melaksanakan program strategis nasional,” ungkapnya.

Karenanya, bagi yang mangkir bisa dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan bisa berupa teguran hingga pemberhentian. “Kalau seandainya tetap tidak dilaksanakan juga dapat dilakukan pemberhentian tetap. Dapat diberhentikan tetap kalau tidak melakukan, tidak mendukung program strategis nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, ada sekitar 12 program strategi nasional yang dicanangkan pemerintah yang tertuang dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut antara lain lumbung pangan, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, hingga Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas.

Ingatkan Pentingnya Cadangan Pangan

Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Sayangnya, kata Mendagri, berdasarkan data Kemendagri, didapati masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki cadangan pangan.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan pangan daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum merata. “Sejumlah undang-undang (tentang CPPD), aturan, hukum, PP (Peraturan Pemerintah) sampai Permendagri sudah ada. Tapi, enggak semua daerah yang mengerjakan itu, ada yang mengerjakan ada yang tidak. Beberapa bahkan yang tidak memiliki cadangan sama sekali,” ujarnya.

Selain cadangan pangan, Mendagri juga menyinggung pentingnya daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang pangan, seperti yang dilakukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Jawa Timur. Ia menyebutkan, kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta banyak didukung oleh BUMD di bidang pangan, seperti food station dan ID Food.

“Sebenarnya rekan-rekan bisa meniru, mungkin datang ke provinsi yang memiliki atau kabupaten/kota yang memiliki BUMD pangan yang sukses, [kemudian] belajar kenapa mereka bisa sukses,” jelasnya.

Tito juga mengingatkan, pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang selalu dibutuhkan, terlebih dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Karena itu, kata dia, perencanaan dan intervensi yang berkaitan dengan pangan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Ia menekankan, Presiden RI Prabowo juga memiliki perhatian terhadap sektor pangan. Menurut Prabowo, negara yang merdeka bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi juga berdaulat secara ekonomi, khususnya pangan. “Makanya beliau (Presiden) banyak sekali program mengenai pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis, misalnya Ketahanan Pangan anggaran banyak sekali dipakai untuk itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mendagri menegaskan agar pemda memberikan perhatian lebih terhadap isu ketahanan pangan. Hal ini termasuk mendirikan BUMD di bidang pangan yang dapat belajar dari daerah yang berhasil menjalankan program tersebut. (jpc)