26 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 14264

Pesiar dengan Dana BOS

085360197xxx

Kepada Yth Bapak Bupati Deli serdang, kami para guru di Tanjung Morawa melaporkan tingkah para Kepala SD bersama pengawas, Kepala Cabang Dinas dan Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Deli serdang berpesta pora ke luar negeri Malaysia, Thailand, dan Philipina sejak Jumat 18 November sampai Kamis 24 November 2011 dengan menggunakan dana BOS masing-masing Rp9 juta. Sementara buku dan peralatan sekolah diabaikan dan penggunaan dananya tidak terbuka. Untuk itu kami berharap Bapak menindak mereka. Kepada Sumut Pos terimakasih memuat keluhan kami ini.

Dikomfirmasi Kebenarannya

Informasi ini akan kita komfirmasi kebenarannya kepada Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Deli Serdang. Bila benar yang disampaikan para guru itu, maka menjadi wewenang Inspektorat Deli Serdang untuk menyikapinya. Terimakasih.

Drs Umar Sitorus
Kabid Humas Dinas Infokom Deli Serdang

BPK Harus Turun

Ini harus dikomfirmasikan kebenarannya mengingat keresahan para guru khususnya guru honor. Karena selama ini dana BOS disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota sebelum ke rekening sekolah. Hal ini membuat Pemkab dan Kota sewenang-wenang dan menjadi raja-raja kecil. Penyaluran dana BOS pun tidak transparan sehingga banyak menimbulkan penyelewengan seperti yang terjadi di Kabupaten Simalungun. Padahal dana BOS itu juga yang diharapkan membayar honor para guru tadi. Untunglah sesuai peraturan, sejak 2012 nanti, penyaluran dana BOS dikembalikan ke Pemerintah Provinsi. Kita harapkan tidak ada lagi guru-guru yang resah seperti selama ini. Berapa lah gaji guru honor ini tapi kok masih dibuat resah juga. Jadi kalau laporan ini memang benar, tidak ada maaf lagi lah. BPK harus turun.

Nurhasanah SSos
Komisi E DPRD Sumatera Utara

Stadion Teladan Kapan Direhab?

081265078xxx

Kepada Yth Bapak Wali Kota Medan kami masyarakat kota Medan dan Sumatra Utara sangat mendambahkan Stadion Teladan direhab. Dibuat yang cantik dan bertarap internasional. Kota Medan jauh ketinggalan dengan daerah pulau Jawa dan daerah lainnya. Daerah lain di luar kota Medan sudah memiliki stadion yang begitu cantik dan baik. Bapak Wali Kota tolonglah didengar keinginan masyarakat kota Medan dan Provinsi Sumatra Utara.

Sedang Lobi Pusat

Pembenahan Stadion Teladan memang tidak bisa ditawar-tawar. Saat ini masih dalam perhitungan dan kemungkinan dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Kalau ternyata dananya lebih besar lagi maka akan ditampung dalam APBD. Namun yang jelas kita juga sedang melobi pusat untuk mendapatkan dana tambahan merenovasi stadion ini agar dapat lebih baik lagi. Ini harapan kita semua agar Stadion Teladan bisa digunakan untuk tempat pertandingan pada level nasional, tetapi juga bisa menggelar level internasional.

Drs Rahudman Harahap MM
Wali Kota Medan

360 Botol Ludes Setiap Hari

Teh Pucuk Harum Ramaikan Medan Mega Fair 2011

MEDAN- Medan Mega Fair yang digelar di Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, mulai 1 hingga 10 Desember mendatang mendapat antusias masyarakat, khususnya warga Medan. Karenanya, even ini menjadi momen tepat dalam mempromosikan produk unggulan, sehingga berbagai stan produk meramaikan acara ini.

Salah satunya stan Teh Pucuk Harum yang sangat banyak dikunjungi masyarakat. Seperti pada Sabtu (3/12) malam lalu, warga antusias membeli Teh Pucuk Harum. Alasannya, Teh Pucuk Harum merupakan minuman segar yang terbuat dari daun teh alami, tanpa bahan pengawet.

“Teh Pucuk Harum ini bebas diminum bagi siapa saja, baik kalangan anak usia dini hingga dewasa. Bahkan wanita hamil pun boleh meminumannya. Karena, Teh Pucuk Harum ini tidak memakai bahan pengawat sedikit pun sehingga tidak ada efek sampingnya,” kata Muhammad Ikhsan Nasution, tim promo Teh Pucuk Harum di stan Medan Mega Fair, Sabtu (3/12) malam.

Dijelaskan Ikhsan, Teh Pucuk Harum memiliki cita rasa teh yang harum dan nikmat karena merupakan perpaduan teh dan teh jasmin. “Aroma rasa perpaduan teh yang harum itulah yang membuat para konsumen selalu ketagihan membeli Teh Pucuk Harum ini,” katanya.

Lanjut Ikhsan, selama penjualan dan survei yang mereka lakukan di Medan Mega Fair, hampir setiap harinya 30 kotak Teh Pucuk Harum ukuran 480 ml ludes terjual. “Dalam satu kotak Teh Pucuk Harum isinya 12 botol. Berarti kalau 30 kotak, ada 360 botol yang laku terjual,” terangnya.

Saat ini, lanjut Ikhsan, Teh Pucuk Harum dikemas dalam beberapa ukuran botol yakni 480 ml dengan harga Rp4 ribu per botol, kemasan 350 ml dibanderol seharga Rp3.000 per botol. Namun, dalam even ini mereka menawarkan paket hemat. Untuk 3 botol Teh Pucuk Harum ukuran 480 ml dibanrdol Rp10 ribu. Sedangkan paket hemat untuk ukuran 350 ml dibandrol Rp5.000 dua botol teh pucuk.

Terpisah, Manager Area PT Mayora Medan Roni mengatakan, minuman Teh Pucuk Harum produk yang baru keluar dan mempunyai keunggulan aroma rasa teh yang wangi.(omi)

Bayar Parkir di Kantor Camat Percut Sei Tuan

081934264xxx

Bapak Bupati yang terhormat di Kecamatan Percut Sei Tuan, Tembung sekarang ngambil kesempatan sama masyarakat yang ingin mengurus e-KTP dengan memungut biaya parkir. Padahal di halaman kantor Camat seribu dikalikan berapa ratus jiwa di Kecamatan Percut Sei Tuan? Apakah memang ada peraturannya begitu? Mohon penjelasannya.

Tidak Ada Pengutipan Retribusinya

Terimakasih atas informasinya. Perlu kami sampaikan bahwa parkir di kantor pemerintah tidak ada pengutipan retribusinya. Tamu yang berurusan silahkan parkir secara tertib di tempat yang disediakan pemerintah.

Drs Umar Sitorus
Kabid Humas Dinas Infokom Deli Serdang

Penertiban Terminal Liar Belum Efektif

MEDAN- Penertiban terminal liar yang dilakukan Dinas Perhubungan Medan bersama Satlantas Polresta Medan dan Satpol PP pada siang dan malam hari masih belum efektif. Pasalnya, para pemilik angkutan liar masih menaikkan dan menurunkan penumpang di pool liar.

Selain itu, dalam penertiban yang dilakukan, tidak ditemukan angkutan berada di pool atau agen liar serta angkutan plat hitam. Dipastikan, para pemiliknya sudah mengalihkannya ke tempat lain, karena penertiban hanya dilakukan di dalam kota saja.

“Penertiban terhadap pool dan agen liar serta angkutan plat hitam masih belum efektif, karena yang saya ketahui penertiban hanya dilakukan di dalam kota saja, tidak sampai keluar Kota Medan. Bisa saja para pemilik angkutan mengalihkannya ke tempat yang lain untuk menaikan penumpang,” kata Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe, Minggu (4/12).

Diakui Gomery, pemilik angkutan liar yang memakai plat hitam masih membandel untuk mencari sewa di pool dan agen liar. “Ini membuktikan kalau ada yang membekingi di belakang pemilik angkutan liar tersebut. Karena selama ini, para pemilik angkutan liar masih berjalan seperti biasa dengan mencari dan menurunkan penumpang tidak di lokasi semula. Hal itu dilakukan agar mereka tidak ketahuan oleh tim penertiban,” ucapnya yang akan terus berjuang sampai angkutan liar dimusnahkan.

Menurutnya, akibat angkutan liar di Kota Medan, seluruh pemilik angkutan resmi yang menggunakan plat kuning menjadi resah karena tindakan dari angkutan liar seperti ‘pukat harimau’. “Apalagi, angkutan kota sangat resah dengan menjamurnya angkutan liar yang tidak pandang buluh dalam mencari penumpang. Selama ini para angkutan plat kuning, yang sudah mentaati peraturan untuk menurunkan penumpang di Terminal Amplas jadi kehilangan penghasilan akibat dari plat hitam yang menampung penumpang besar kecil,” cetusnya.

Sementara, Kasi Penertiban dan Penindakan Dishub Medan Gunartin Tampubolon yang dikonfirmasi melalui ponselnya menjelaskan, setiap hari Minggu, tim gabungan tidak melakukan penertiban. “Inikan hari Minggu, jadi kita istirahat untuk melakukan penertiban. Kalau untuk jumlah data yang sudah kita tindak selama penertiban berlangsung saya tidak ingat, coba ke Ibu AKP Rosmawati sebagai kepala timnya,” jelasnya, sembari merahasiakan lokasi penertiban untuk, Senin (5/12).

Hal senada juga dijelaskan Kanit Dikyasa Satlantas Medan, AKP Rosmawati ketika dikonfirmasi. “Penertiban malam hari sudah kita efeltifkan, tapi karena hari ini, Minggu. Kita istirahat dululah. Kalau untuk jumlah seluruh data yang sudah ditindak selama penertiban ada di kantor, saya tidak ingat,” cetusnya.

Pantauan wartawan koran ini di sekitar titi yang sudah dilakukan penertiban terminal liar tim gabungan seperti di Jalan SM Raja, Jalan Seksama dan Jalan Jamin Ginting para pemilik angkutan masih saja menaikkan dan menurunkan penumpang di pool dan agent liar yang sudah dilakukan penertiban oleh tim.

Sementara, untuk pembenahan Terminal Amplas dan Pinang Baris akan melalui proses studi kelayakan terlebih dahulu. Dana untuk itu dianggarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Medan sebesar Rp1,296 miliar di dalam APBD 2012.
“Sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Perhubungan (Menhub) untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu jadi kami menganggarkan dana sebesar Rp1,296 miliar untuk jasa konsultan,” jelas Kepala Dishub Medan Armansyah Lubis saat rapat pembahasan rancangan APBD 2012 di Komisi D DPRD Medan, akhir pekan lalu.
Dana untuk jasa konsultan ini, lanjut dia, untuk membuat grand desain terminal Amplas dan Pinang Baris setelah dilakukan pembenahan secara menyeluruh.”Soal berapa lama waktu studi kelayakan, belum diketahui pasti. Hanya saja dana itu sepenuhnya untuk pembuatan grand desain oleh konsultan,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan Lily mengharapkan proses studi kelayakan berjalan dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan suatu terminal, tentunya tidak hanya memperhatikan kebutuhan perusahaan angkutan tetapi juga penumpang selaku konsumen.”Pembangunan dua terminal resmi tersebut memang cukup mendesak mengingat banyaknya pool angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan sehingga menjadi penyumbang kemacetan. Hendaknya bisa dilakukan dengan benar memperhatikan kebutuhan seluruh pihak,” ucapnya.(adl)

Pegawai TRTB Masih Banyak yang Arogan

Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Sampurno Pohan mengakui masih banyak pegawainya yang bersikap arogan di lapangan, khususnya saat melakukan pembongkaran bangunan bermasalah. Karenanya, dia bertekad untuk mengubah perilaku bawahannya itu, sehingga dapat lebih santun kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini dikatakan Kadis TRTB Kota Medan Sampurno Pohan kepada wartawan Sumut Pos Adlansyah Nasution, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Banyak keluhan masyarakat terkait sikap pegawai Dinas TRTB yang dinilai arogan, seperti apa menurut Anda?

Arogansi pegawai Dinas TRTB memang kerap terlihat saat menindak bangunan milik warga yang bermasalah. Seringkali, bila ada bangunan bermasalah, petugas TRTB langsung membongkarnya tanpa ada pemberitahuan tentang kekurangan atau masalah bangunan secara santun. Seharusnya tidak bisa begitu, ini namanya memang arogan, jangan menggunakan kekuasaan terus.

Lalu, bagaimana Anda menyikapi hal itu?

Saat ini saya tengah melakukan perubahan di TRTB. Selama ini pegawai TRTB tidak pernah mengikuti pelatihan untuk menunjang kinerja mereka menjadi lebih baik. Karenanya, saya akan memasukkan anggaran untuk program pelatihan bagi pegawai TRTB. Hal ini juga dimaksudkan untuk peningkatan PAD. Jadi, sebesar apapun anggaran di Dinas TRTB, kalau oknum di dinas kami masih tidak berubah, niscaya target PAD bakal susah dicapai.

Karenanya, anggaran di Dinas TRTB yang mencapai Rp14,9 miliar akan diperuntukan bagi seluruh program diantaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana. Kita juga mengajukan anggaran untuk pengadaan alat berat senilai Rp25 miliar. Eskavator ini kita butuhkan untuk mempermudah pembongkaran bangunan bermasalah tanpa ada lagi istilah ‘ketok cantik’. Bila tidak, akan sia-sia alat ini.

Bagiaman dengan peningkatan SDM stafnya?
Karenanya, pada 2012, Dinas TRTB menampung anggaran sebesar Rp320 juta untuk pelatihan peningkatan sumber daya manusia, agar ada ilmu awal untuk tupoksinya. Saat ini saya tengah merubah kondisi TRTB. Jadi, saya yakin anggaran ini memadai, termasuk untuk peningkatan PAD.(*)

Tertangkap Basah Mesum di Mobil

Memang kelakukan oknum yang mengaku wartawati dari salah satu harian lokal GM dan wartawan dari harian P ini sudah keterlaluann Mereka berdua ditangkap Satuan Pengaman (Satpam) DPRD Sumut sedang asyik mashyuk mendayung bahtera cinta di dalam mobil yang diparkir di lantai basement gedung DPRD Sumut.

Satpam itu awalnya merasa heran melihat sebuah mobil yang diparkir di tempat parkir basement gedung DPRD Sumut itu bergoyang-goyang tanpa sebab. Untuk sejenak ia ragu mendekat. Namun karena hasrat ingin tahunya begitu besar, Satpam itupun mendekati mobil yang sedang bergoyang itu.

Karena mobil tersebut menggunakan kaca film yang lumayan gelap, si Satpam tidak dapat melihat dengan jelas gerangan apa yang sedang terjadi di dalam mobil. Kemudian ia menempelkan matanya pada kaca pintu mobil tersebut dan seketika si Satpam terkejut kaget. Tapi ia tidak mengedipkan matanya.

Menurutnya, ia malah memelototkan matanya untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah benar yang ia lihat adalah dua insan berlainan jenis kelamin sedang mengayuh ‘sampan’ asmaranya. “Ia Bang, saya kaget dan saya panggil kawan saya untuk memastikan adegan mesum dalam mobil itu,” aku si Satpam.

“Mereka berdua kami lihat sedang beraksi dan langsung kaca mobil kami ketuk. Dan mereka memang terkejut. Lantas membenahi pakaiannya. Mereka minta jangan dibilang sama siapa pun dan memberikan kami uang imbalan,” ujar Satpam yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Dari beberapa Satpam yang bertugas di DPRD Sumut, diketahui kalau mereka berdua sudah terlalu sering ketahuan berbuat yang tidak senonoh. Para Satpam itu berharap agar Sekretaris dan Ketua DPRD Sumut dapat segera bersikap terhadap kelakuan kedua oknum wartawan itu.(ari)

Air Ngadat di Jalan Rela

081362067xxx

Kami warga Jalan Rela Gang Luhur meminta dengan sangat kepada Bapak Pimpinan PAM Tirtanadi supaya memperhatikan kami. Sudah hampir 1 minggu air di tempat kami ngadat, padahal kami terus bayar tagihan. Tolong dicari solusinya, jangan hanya duduk di belakang meja Pak.

Segera Diperbaiki

Terimakasih atas informasinya, kami akan segera mencari penyebabnya dan memperbaikinya. Keluhan juga dapat disampaikan ke Call Centre Tirtanadi 500444.

Zaman Karya Mendrofa
Humas PDAM Tirtanadi

Obati 1.500 Masyarakat Medan

Ulang Tahun ke-26 Pernikahan dr Sofyan Tan Ginting dan Elinar br Bangun

Pasangan dr Sofyan Tan Ginting yang juga Wakil Ketua Bidang UKM DPD PDI Perjuangan Sumut dengan Elinar Br Bangun punya cara tersendiri dalam memperingati 26 tahun perkawinannya, Minggu (4/12).

Bersama dua dari empat anaknya yakni Cindy Yani Harjatanaya dan Davin Iskandar Harjatanaya, ulang tahun pernikahan pun dilaksanakan di Jambur Ernala Perumnas Simalingkar.

Ulang tahun ini ditandai pemotongan tumpeng juga dihadiri Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Buruh dan Pemberdayaan Perempuan Sarma Hutajulu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut Hj Meinarti Rehulina Bangun, Wakil Bendahara PDI Perjuangan Sumut Suryani. Anggota DPRD Medan Daniel Pinem dan Ketua PAC PDI Perjuangan Medan Tuntungan Halpian S Meliala.

Kebahagian dari ulang tahun pernikahan Sofyan dan Elinar juga dirasakan 1.500 masyarakat Medan terutama dari Medan Tuntungan dan Medan Baru yang mendapatkan pengobatan kesehatan gratis yang ditangani 40 dokter spesialis dibantu 10 perawat dan empat apoteker.

Obat yang disiapkan pun beragam untuk penyembuhan penyakit yang dikeluhkan masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, panitia bakti sosial juga akan dibantu penyembuhannya ke rumah sakit.

Itulah tekad yang dicanangkan dr Sofyan Tan Ginting yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda dan Ketua Yayasan  Ekosistem Lestari. Ia memilih menggelar bakti sosial merayakan ulang tahun lebih berharga daripada menghamburkan uang dengan ulang tahun di hotel berbintang yang kebanyakan dihadiri orang mampu.

‘’Sewaktu Pilkada Medan beberapa waktu lalu, masyarakat di kawasan ini memberi dukungan yang besar kepada saya.
Karenanya, dalam memperingati 26 tahun perkawinan saya, digelar acara Pengobatan Gratis PDI Perjuangan Sumut bersama dr Sofyan Tan Ginting,’’ katanya.

Sofyan menyebut, pihaknya mempersiapkan acara dengan matang dengan melibatkan para dokter spesialis dan obat yang berkualitas baik. ‘’Banyaknya masyarakat yang datang berobat ke jambur ini menunjukan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan optimal di Medan,’’ katanya.

Tokoh pendidikan ini mengatakan, meski ada layanan pengobatan gratis yang dilaksanakan Pemko Medan bersama instansi terkait, nyatanya masyarakat banyak yang kecewa karena birokrasi mendapatkan kartu pelayanan gratis, bayar obat atau terkadang tak ada dokter.

Ia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan DPR telah menggagasi RUU Jaminan Kesehatan dan Sosial agar masyarakat miskin tanpa surat miskin dari lurah atau kepala desa bisa mendapat layanan kesehatan yang optimal.
‘’Tahun 2014, semoga PDI Perjuangan mampu memimpin bangsa agar pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan yang mencukupi dapat terwujud. Kita wujudkan masyarakat sehat bersama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan berpihak pada orang kecil dengan memberikan karya nyata,’’ katanya.

Sofyan mengucapkan terima kasih atas dukungan pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut, DPC PDI Perjuangan Medan dan PAC Medan Tuntungan serta masyarakat yang menyukseskan acara bakti sosial. Ia menambahkan bakti sosial juga telah dilaksanakan di Batubara. Setelah Medan, acara serupa juga akan digelar di Tanah Karo. (*)

Dinkes Tolak Anggaran DBD

Pembahasan Rancangan APBD 2012

MEDAN- Komisi D DPRD Kota Medan ngotot agar biaya perobatan bagi pasien demam berdarah (DBD) sebesar Rp3 miliar ditampung dalam APBD 2012. Hal ini dimaksudkan agar penderita DBD yang tak masuk dalam program Jamkesmas dan JPKMS dapat berobat gratis.

Namun, usulan anggota DPRD Kota Medan ini dimentahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan Edwin Effendi. Dia menolak anggaran biaya perobatan bagi pasien DBD sebesar Rp3 miliar itu, dimasukkan dalam APBD 2012. Dia beralasan, saat ini program kesehatan masyarakat bagi warga Medan sudah ditampung dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS).

“Untuk anggaran itu tidak bisa, karena anggaran yang ada saja sudah berdasarkan perkiraan dan kebutuhan. Kalau ditambah, nanti bisa mengganggu program yang sudah ada,” kata Edwin Effendi menanggapi pertanyaan anggota DPRD Medan Salman Alfarisi terkait tidak ditampungnya dana bagi perobatan pasien DBD dalam APBD 2012 dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang R-APBD 2012 di gedung dewan, Sabtu (3/12).
Edwin menjelaskan, program kesehatan masyarakat Kota Medan saat ini telah dicover semua dalam Jamkesmas dan JPKMS. “Mau dibuat anggaran apalagi? Sementara masalah kesehatan sudah tercover dalam program JPKMS dan Jamkesmas,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Edwin juga enggan mengurangi anggaran JPKMS sebesar Rp37 miliar untuk diambil sebagian untuk pembiayaan pengobatan pasien DBD sebesar Rp3 miliar.

“Anggaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan, itu tidak mungkin dilakukan dan ditakutkan dapat mengganggu program yang sedang berjalan saat ini,” ungkapnya.

Menyikapi permasalahan ini, Salman Alfarisi menyesalkan sikap Dinas Kesehatan Kota Medan. “Ini sangat tidak rasional, mengingat anggaran yang dimiliki Pemko Medan cukup besar,” ungkapnya.

Dijelaskan Salman, ada beberapa alasan kenapa sangat diperlukan anggaran pengobatan bagi pasien DBD ini. Pertama, tidak adanya jaminan semua warga miskin ditampung dalam JPKMS dan Jamkesmas, akibat kelemahan pendataan. Kedua, penyakit DBD merupakan prioritas, sebab akan mengakibatkan kematian jika tidak segera ditanggulangi.

“Terus, masyarakat yang belum mempunyai asuransi tidak banyak. Pertimbangannya, ada program Jamkesmas, JPKMS dan Askes bagi masyarakat yang mampu itu sudah mempunyai dan yang tidak mempunyai inilah yang akan menjadi sasaran dari program ini,” jelasnya.

Dalam permasalahan ini, Salman juga menuding Pemko Medan tidak respon terhadap masalah kesehatan masyarakat, karena tidak memasukkan anggaran untuk biaya perobatan pasien DBD. “Ini sudah pernah menjadi rekomendasi DPRD agar anggaran ini ditampung, namun tidak pernah dilakukan Pemko Medan,” ungkapnya.

Salman menilai, jika pada 2012 Pemko Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak juga menganggarkan untuk pengobatan pasien DBD, berarti Pemko Medan tidak serius menyikapi masalah kesehatan di Kota Medan. “Ini yang harus kita garis bawahi,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Medan Roma Parulian Simaremare mengatakan,  Komisi B akan membawa masalah ini ke rapat Badan Anggaran (Banggar) sehingga nantinya bisa dibahas bersama antara Pemko Medan dan DPRD. “Jika Dinkes Medan tidak mau, Komisi B DPRD Kota Medan akan membawa masalah ini ke tingkat Badan Anggaran untuk dibahas,” ungkapnya.