29 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 14298

Jual Sabu Demi Keluarga

BINJAI- Amran (35) warga Jalan Ikan Arwana, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, diamankan Sat Narkoba dari kediamannya karena kedapatan membawa 1 paket sabu-sabu senilai Rp300 ribu, Senin (14/11) sekitar pukul 21.00 WIB.

Hingga saat ini, tersangka masih mendapatkan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Binjai untuk mengetahui siapa bandar besarnya. “Hingga saat ini, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka,” kata kasat Narkoba Polresta Binjai AKP Achiruddin Hasibuan, Selasa (15/11).

Sementara Amran, ketika ditemui di balik jeruji besi Sat Narkoba Polres Binjai mengaku, baru tiga bulan menggeluti bisnis haram tersebut. Selama ini menurutnya, penghasilannya sebagai kuli bangunan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluargannya.

“Anak saya sudah tiga dan pekerjaan saya hanya sebagai kuli bangunan. Kalau berharap dari pekerjaan saya itu, mana cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Amran.(dan)

Listrik di Asahan Padam Sampai 8 Jam

Hasil Reses Anggota DPRD Sumut Dapil IV

MEDAN- Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Asahan, Tanjungbalai dan Batubara, Mustofawiyah Sitompul, mengaku kecewa dengan kinerja PLN Sumut. Pasalnya, dia menuding PLN Sumut telah membohongi masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan, terkait pemadaman listrik yang terus berlangsung selama 2 hingga 8 jam setiap hari.

Menurut Mustofawiyah, saat dia melakukan reses ke Kabupaten Asahan, banyak menerima keluhan masyarakat terkait masalah pemadaman listrik yang dilakukan PLN.

“Terus terang, kita sangat terkejut dan menyesalkan tindakan PLN wilayah Sumut yang masih tega membohongi masyarakat dengan mengatakan, pemadaman listrik tidak terjadi lagi, kecuali pada waktu-waktu tertentu,” ujarnya.
Menurut Mustofawiyah, yang juga mantan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut itu, dari laporan pihak PLN Sumut kepada Komisi D DPRD Sumut saat melakukan rapat dengar pendapat, bahwa kebutuhan energi listrik di Sumut cukup. Artinya, pemadaman listrik tidak terjadi lagi. “Janji itu pernah diucapkan General Manager PLN Sumut dan membuat masyarakat pelanggan sedikit lega,” katanya.

Nyatanya, lanjut politisi Demokrat itu, janji tinggal janji. Pemadaman masih terus terjadi. Seperti di Kabupaten Asahan, pemadaman listrik terjadi setiap hari dengan durasi antara 2 hingga 8 jam.

“Kondisi ini juga dirasakan langsung anggota dewan yang sedang melakukan kegiatan reses di Asahan,” tandasnya.
Lebih parah lagi, ujar Mustofawiyah dengan sedikit emosi, di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, terjadi pemadaman listrik hingga 8 jam setiap hari. Ini jelas ada pembohongan yang sudah dilakukan pihak PLN.
“Ternyata janji tidak lagi padam listrik hanya berlaku untuk masyarakat di Medan, karena anggota dewan yang berdomisili di Medan, sedangkan di daerah-daerah termasuk Asahan janji PLN itu tidak berlaku,” tegasnya.
Padahal, kata Mustofawiyah, wilayah kerja yang dijanjikan PLN berdasarkan kebutuhan energi listrik yang dinyatakan cukup untuk wilayah Sumut, bukan Medan.

“Jangan di depan anggota dewan membuat statemen angin sorga, ternyata puluhan kilometer dari gedung DPRD Sumut, kondisi kenyataannya berbeda dengan apa yang dijanjikan PLN,” tegasnya.

Akibat pemadaman listrik setiap hari di Tanjung Tiram, Asahan, selama 4 hingga 8 jam, tambah Mustofawiyah, nelayan di Tanjung Tiram mengalami kerugian cukup besar, karena alat pendingin maupun alat pengawet ikan yang digunakan para nelayan, maupun alat elektronik masyarakat menjadi rusak.

“PLN harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami masyarakat. Jangan kewajiban masyarakat pelanggan saja yang dituntut dan main putus ketika pelanggan nunggak, tapi hak masyarakat diabaikan,” tandasnya. (ade)

Poldasu tak Seriusi Laporan PLN

MEDAN-Polda Sumut dinilai tak serius menangani laporan PLN atas pencurian arus listrik yang ditemukan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) di kediaman Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun, di Komplek Mutiara Indah No 3 Jalan Kapten Muslim Dalam, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia. Pasalnya, sudah dua bulan polisi belum juga memanggil atau memeriksa pemilik rumah Rudi Hartono Bangun.

Kasubdit II Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, AKBP Rudi Rifani yang ditemui di ruang kerjanya  menjelaskan pihaknya masih menunggu pemilik rumah bukan Rudi Hartono Bangun.

“Yang jelas yang kita panggil pemilik rumah. Rumah tersebut bukan atas nama Rudi Hartono Bangun. Jadi bukan dia yang kita panggil,” terang Rudi.

Saat disinggung siapa nama yang akan dipanggil, Rudi Rifani enggan menjelaskan. Yang pasti, katanya, pemanggilan sudah dilayangkan dua kali.

“Ini yang kedua kali kita panggil. Kita masih menunggu kedatangan pemilik rumah tersebut,” terang Rudi.
Praktisi hukum Medan, Abdi Musa Tarigan mengaku, lambatnya penanganan kasus tersebut memperlihatkan kinerja polisi buruk. Hal itu bisa membuat masyarakat tidak percaya dengan polisi.

Abdi Musa mengatakan, seharusnya dalam kasus ini Polda Sumut harus serius menanganinya, karena menyangkut nama seorang wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

“Polda harus betul-betul serius menangani laporan dari pihak PLN, walau pun terlapor sudah membayar denda atau ganti rugi. Bukan berarti kasus itu bisa selesai. Ini sudah termasuk kasus pidana. Poldasu seharusnya  menunjukkan hukum itu ditegakkan. Siapa pun orangnya kalau bersalah harus diproses sesuai hukum,” terangnya.
Dia menerangkan, Poldasu harus menindak lanjuti setiap laporan, bukan hanya kepada satu pihak. Karena penegakkan hukum  itu bukan dari satu pihak saja, melainkan perlu dikroscek dari pelapor dan terlapor (mag-5)

Hanya Pilihan Gaya Hidup…

Pro-kontra Larangan Anggota Dewan Membawa Mobil Mewah

Kontroversi soal kantor DPR yang menjelma menjadi “showroom” mobil mewah masih berlanjut. Imbauan Ketua DPR Marzuki Alie agar anggota dewan tidak datang ke DPR dengan membawa mobil mewahnya juga menimbulkan prokontra. Ada yang menganggap persoalan itu sepenuhnya hak pribadi yang tidak bisa diintervensi.

“Gaya hidup tidak ada kaitannya dengan ukuran kinerja politik seorang anggota DPR. Saya kira tidak perlu ada larangan dan diatur dalam Tatib DPR segala,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (14/11). Dia menegaskan anggota DPR bukan pegawai DPR yang diharuskan memakai seragam dan tanda nama dibajunya.
“Tapi, kalau tidak hadir rapat DPR memang harus mengajukan izin ke pimpinan fraksi atau komisinya,” ujar Tjahjo.
Anggota Komisi I DPR itu menyarankan supaya pilihan gaya hidup sebaiknya dikembalikan ke pribadi anggota dewan. Apalagi, latar belakang anggota DPR sebelumnya beraneka macam. “Ada mantan aktivis, wartawan, pengusaha besar, birokrat, kepala daerah, jenderal TNI/POLRI, sampai artis. Soal gaya hidup terserah pribadi masing-masing sajalah,” katanya.

Menurut Tjahjo, ada beberapa indikator yang lebih lazim, terukur, dan proporsional untuk menilai kinerja politisi. Paling utama adalah visi representasi yang secara konsisten diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu, imbuh dia, skill kepemimpinan. Termasuk di dalamnya bagaimana politisi memengaruhi opini sampai menggerakkan penyelesaian suatu masalah yang menjadi isu publik.

“Kerajinan menghadiri sidang-sidang DPR, mulai sidang komisi sampai sidang paripurna, masuk kategori ini,” tandas Sekjen DPP PDIP, itu.

Secara terpisah, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung imbauan Marzuki Alie. “Kali ini aku dukung Pak Marzuki, bos,” tegas Ruhut, lantas tertawa. Imbauan Marzuki Alie itu, lanjut dia, sudah tepat untuk menjaga citra DPR di mata publik.

Ruhut menyebut meskipun mengoleksi Bentley sejak tahun 1990 dan Toyota Alphard, kedua kendaraan mewah itu tidak ada yang pernah dibawanya berkantor ke gedung DPR. “Boleh dicek, aku selalu naik Innova, kadang Camry, walaupun di rumah punya Alphard,” tutur anggota Komisi III, itu.

Meski begitu, dia juga mengingatkan agar Marzuki Alie konsisten. Sebagai pimpinan dewan, Marzuki mendapat mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon yang dibandrol Rp1,3 miliar. “Saya mohon juga, jangan cuma sekadar ucapan. Pimpinan dewan tolong mobil dinas itu jangan dipakai jugalah,” ujar pemeran Poltak dalam sinetron Gerhana itu.
Sebelumnya, Marzuki Alie mengaku tidak keberatan kalau standard kendaraan dinas para pejabat negara, mulai presiden, pimpinan dewan, sampai menteri diturunkan. Presiden saat ini menggunakan Mercedes Benz S600L sebagai kendaraan dinasnya. Sedangkan, para pejabat di bawahnya termasuk para wakil rakyat dijatah Toyota Crown Royal Saloon.

“Memang kalau ingin prihatin, seharusnya kita tidak usah malu menurunkan standard kelas mobil. Bila perlu kalau ada mobil produksi dalam negeri, cukup pakai mobil dalam negeri saja,” kata Marzuki.

Anggota Komisi I dari FPKB Lily Wahid mengakui memang ada anggota dewan berlatarbelakang pengusaha yang kualitas ekonominya sudah di atas rata-rata. Tapi, sebagian besar politisi Senayan memang tergolong latah. Mereka terkadang memaksakan diri untuk memiliki mobil mewah. Lily menegaskan dirinya tidak mau masuk dalam lingkaran politisi latah itu.

“Sampai sekarang, saya masih naik kijang keluaran 1997. Dan, saya happy dengan itu. Bagi saya yang penting AC-nya jalan dan nggak macet,” kata adik kandung Gus Dur, itu. Menurut Lily, yang terpenting bagi anggota dewan adalah ikut mendorong mengentaskan mayoritas rakyat indonesia yang kehidupannya masih terpuruk. (pri/jpnn)

Yang Penting Banyak Sedekah

BAMBANG Soesatyo menjadi buah bibir. Kepemilikan mobil mewah Politikus Partai Golkar itu menjadi sebuah fenomena, walau tidak aneh karena Bambang seorang pengusaha yang kini duduk menjadi anggota DPR di Komisi III.
Nah, dalam laporan harta kekayaannya, tak tanggung-tanggung, nilai total harta tak bergeraknya yang terdiri dari 15 kendaraan mencapai Rp10,4 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya per 2010, Selasa (15/11) diketahui Bambang Soesatyo ternyata tidak hanya memiliki dua buah mobil mewah bermerek Bentley dan Hummer.
Lebih dari itu, Bambang memiliki mobil mewah lainnya seperti Land Rover, Mercedes Benz, dan Alphard, dan Harley Davidson.

Kendaraan-kendaraan Bambang itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Bambang ke KPK pada 28 Januari 2010. Pada LHKPN itu, total harta kekayaan Bambang senilai Rp24,1 miliar dan 20.095 dolar AS.

Beberapa waktu lalu, politisi Golkar ini sudah buka suara soal kepemilikan mobil mewahnya. Baginya, tak ada gunanya berpura-pura miskin kalau hanya untuk mengejar simpati.

“Terkait berita soal mobil mewah merk Bentley milik anggota DPR, sebetulnya yang begini ini tidak enak untuk dikomentari. Karena sebaik-baiknya hidup, ya apa adanya saja. Tidak perlu berlagak kaya atau tiba-tiba berlagak miskin untuk mendapat simpati. Yang penting jangan pamer,” kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia menjelaskan, Tuhan mengatur rezeki masing-masing umatnya, ada kaya ada juga yang miskin. “Jadi, jangan takut kaya atau takut miskin. Yang penting, kalau kaya harus banyak sedekah,” tutur Bambang.

Gaya hidup Bambang itu bertolakbelakang dengan Anggota Komisi IX dari F-PDIP Nursuhud. Sejak dilantik jadi anggota dewan, Nursuhud tetap memakai ojek.

Dia mengaku punya mobil, tapi sering digunakan anaknya. Ojek menjadi pilihan karena anti macet sehingga bisa tiba di DPR tepat waktu.

Pria berambut gondrong yang suka memakai topi pet itu, memang tak menonjol di antara anggota lain yang suka berjas dan berdasi. Nursuhud yang suka menerima kedatangan buruh ini, hanya menggunakan batik ditutupi jaket.

Begitu juga dengan Ian Siagian dari F-PDIP. Ia tak segan berjalan kaki dari apartemennye di kawasan Palmerah. Anggota Komisi IV yang lama bermukim di Australia ini, mengaku senang jalan kaki bahkan untuk jarak yang cukup jauh. Dia juga tidak suka gaya hidup yang mewah apalagi harus dibayar dengan cara mencicil atau berutang. “Untuk apa berutang?” katanya.

Lain lagi dengan anggota Komisi X dari F-PD Sholeh Soe’aidy, yang sering menggunakan dasi dan baju tidak “matching”. Bahkan, seperti tidak bisa berdandan sebagai anggota Dewan. Pakaian sederhana yang dia kenakan, terlihat bukan merek mahal. Bahkan, sering hanya mengunakan baju tangan panjang putih saja tanpa dasi. “Terkadang saya jalan ke PGC (Pusat Grosir Cililitan), ke Senen, atau Mal Semanggi, ada yang senang saya beli,” katanya. (net/jpnn)

Ngaku-ngaku CEO, tak Sadar Diri

MEDAN-Pelaksana teknis PSMS Idris mengklaim dirinya telah dipilih secara lisan oleh Ketum PSMS Rahudman Harahap sebagai CEO PSMS. Dan pengakuan ini sangat menciderai hati seluruh masyarakat Kota Medan, utamanya  pecinta tim Ayam Kinantan.

Pasalnya, PSMS yang ditangani Idris selama dua musim tak menghasilkan apa-apa. Malah menyingkap ketidak becusan manajemen PSMS saat itu.

Apalagi, ditengarai selama dua tahun menangani PSMS, oleh banyak pihak Idris dinilai tidak transparan kepada masyarakat, utamanya kepada pecinta tim Ayam Kinantan. Ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan hasil penjualan tiket pertandingan PSMS yang berlangsung di Stadion Teladan Medan.

Ketum PSMS yang juga Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap saat dikonfirmasi mengenai pengakuan Idris bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai CEO, justru membantahnya.

Dari pernyataan tegas yang disampaikan Wali Kota kemarin, tak ayal membantah klaim Idris. “Bukan dia. Kita akan pastikan untuk itu (penunjukan CEO) pada orang yang tepat,” ujar Ketum PSMS singkat sembari tersenyum, saat ditemui di Palladium Mall sekira pukul 11.30 WIB, Selasa (15/11).

Tak ayal, bantahan yang dilontarkan Wali Kota Medan itu menimbulkan berbagai tanggapan serta mosi tidak percaya kepada Idris. “Kalau Idris, tak susah ditanya lagi. Muak kita. Pertanggungjawaban terhadap pemakaian dana APBD untuk klub selama dua musim saja tak ada. Bagaimana mau dipercaya?” tanya Parlin Siagian, mantan pemain PSMS era 70 an.

Selanjutnya Parlin menghimbau Idris yang telah gagal dalam dua musim untuk legowo.

“Harus sadar diri lah. Dia kan sudah gagal selama menjadi pengurus. Masak masih pede juga untuk kembali mengurus? Kita harus sadar kalau kita sebenarnya memang tak mampu,” tandas Parlin.

Mengetahui Idris mengklaim diri sebagai CEO PSMS tanpa ada SK dari Ketum PSMS, Parlin kembali berang. “Dia itu memang gila-gila CEO. Tak pernah sadar diri, sementara Ketum PSMS saja belum mengeluarkan SK. Bagaimana ia bisa menegaskan dirinya menduduki posisi itu (CEO PSMS, Red),” tutur Parlin.
Intinya, sambung Parlin, yang mengurus PSMS ke depan harusnya memang yang memiliki visi dan misi untuk membangun PSMS agar kembali disegani di pentas nasional.
Ungkapan senada juga ditegaskan media officer PSMS Fans Club (PFC) Hari Saragih. Mewakili seluruh fans PSMS Hari mengaku tak setuju dengan penunjukan Idris sebagai CEO PSMS.
“Hal yang dilakukan oknum ini sangat tak bertanggung jawab dan riskan membuat keadaan semakin runyam,  karena kerap melontarkan opini-opini yang tak jelas. Dia selalu melakukan pembodohan publik. Semua pemain-pemain top disebutnya mau bergabung, tapi nyatanya sampai sekarang tak seorang pemain pun yang dikontrak,” tandas Hari.
“Dengan track record yang dimilikinya selama satu setengah musim, dia sudah tak layak menjadi pengurus.
Ke depan Hari berharap agar pengurus bisa menyelesaikan masalah yang ada di tubuh PSMS sekarang ini.
“Pemain harus mendapat kejelasan status, sehingga bisa lebih fokus ketika berlatih. Selain itu, soliditas tim harus tetap terjaga,  karena 26 November  kompetisi sudah bergulir. Kami berharap PSMS meraih hasil maksimal,” tandasnya. (saz)

Idris Kembali Buat Bingung Masyarakat

MEDAN-Pelaksana teknis PSMS Idris kembali membuat ma-syarakat Kota Medan, khususnya pecinta PSMS bingung. Meski sebelumnya telah memutuskan untuk berlaga di Indonesian Premier League (IPL), kemarin (15/11) Idris mengaku mempertimbangkan hadir rapat klub liga super bersama PT Liga Indonesia di Novotel Surabaya, hari ini (16/11).

Padahal kemarin, PSMS telah menghadiri undangan workshop untuk klub peserta IPL 2011-2012. Adapun perwakilan PSMS yang hadir pada workshop ini yakni tim manajer klub diwakili Benny Tomasoa, pelatih kepala diwakili Suharto dan panitia pelaksana pertandingan diwakili Syahril. Workshop ini digelar sejak 15 hingga 18 November mendatang di Hotel Batavia Jakarta Barat.

Idris yang dikonfirmasi menjelaskan, jika hari ini (16/11) dia tidak di Medan, bisa saja dia mengikuti pertemuan di Novotel Surabaya tersebut. “Lihat saja, kalau saya ada di Medan besok (Hari ini, Red), berarti saya tidak menghadiri rapat klub liga super bersama PT Liga Indonesia di Novotel Surabaya itu. Tapi kalau saya tidak di Medan, berarti saya ikuti,” jelasnya.

Dia mengatakan, kemungkinan untuk menghadiri pertemuan itu juga sangat besar. Dia bahkan mengklaim, jika hadir, dirinya tak lagi akan membahas dana, melainkan hanya meminta penjelasan terkait hal-hal teknis kompetisi. “Kalau di Liga Super, dana tim sudah jelas dari sponsor. Di pertemuan itu nanti, yang ingin kami tegaskan adalah teknis kompetisi,” katanya. Sementara Benny Tomasoa yang menjadi wakil PSMS menghadiri workshop PSSI menuturkan bahwa pada pertemuan ter-sebut diberlakukan untuk pelatih dan manajer tim. “Hari ini (Kemarin, Red) pertemuan pelatih dan manajer pada lokasi yang sama. Besok (Hari ini, Red) baru dipisah, termasuk untuk panpel,” paparnya.

Benny mengungkapkan, di putaran pertama, PSMS akan menggelar 11 pertandingan kandang, namun dia tidak menyebutkan secara detil tim mana yang bakal dihadapi. “Tapi yang kami ketahui Persipura, Sriwijaya FC dan Mitra Kukar tidak mengirimkan perwakilannya pada workshop ini,” jelasnya. (saz)

Grand Final Motocross Bakal Seru

Medan- Grand final Kejurda Motocross dan Grasstrack 2011 gawean Pengprov IMI Sumut bakalan seru, karena pimpinan klasemen sementara di kategori Special Engine yang Rahnanda Putra dan Grasstrack Fauzi RH akan menampilkan seluruh kemampuannya untuk menjadi kampiun di tahun ini yang berlangsung 19-20 November di Sirkuit Permanen CV Nitra Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.

Ketua Koordinator Pelaksana Azhari yang juga diduduk di Pengprov IMI Sumut sebagai Ketua Komisi Motocross didampingi Koordinator Lapangan Didi Santoso kepada wartawan, Selasa (15/11) mengatakan, di partai grand final ini tentunya akan berjalan lebih seru dan menarik, karena seluruh kroser yang tampil di grand final ini akan menampilkan seluruh kemampuan mereka.

“Saya yakin seluruh pembalap akan mengeluarkan kemampuan mereka untuk menaklukkan sirkuit yang dikemas dengan baik, yang memiliki kesulitan lebih tinggi dari pada 6 seri yang lalu,” sebut Azhari.
Lebih lanjut Azhari menyampaikan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan 6 seri yang dilaksanakan diberbagai kabupaten/kota yang ada di Sumut.

Azhari kembali menuturkan bahwa pada babak  grand final ini pihaknyna, selain menyediakan  hadiah dan tropi, juga menyediakan 2 unit sepeda motor Honda New Blade bagi juara umum di kelas Special Engine dan Grasstrack.
Ditambahkanya, pada grand final ini juga selain mempertandingkan 7 kelas di kategori Kejurda, pihaknya juga memperlombakan kelas tambahan yakni Grasstrack Lokal yakni pembalap yang khusus berdomisili di daerah Namorambe dan Sibolangi, dan Bebek Lokal juga khusus berdomisili di Namorambe dan Siolangit serta yang paling menarik akan memperlombakan untuk kelas Executive.

Diperkirakan babak grand final kali ini akan diikuti 160 kroser.
Bagi yang ingin mengikuti even ini dapat mendaftar di  sekretariat panitia di Kita Kita Motor Sport Jalan Ringroad No.110 C Medan Telpon 081263447471.

Kelas yang dipertandingankan di kejurda masing-masing Bebek Standrat s/d 135 cc Pemula, bebek modifikasi s/d 125 cc Pemula, bebek 4 Tak s/d 125 cc Junior, bebek Modifikasi Junior, bebek 4 Tak s/d 125 cc Senior, bebek Modifikasi Senior dan Special Engine 250 CC. (jun)

KONI Sumut Dukung ASSBI

MEDAN-Ketua KONI Sumut Gus Irawan Pasaribu SE Ak MM menyambut baik berdirinya Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia (ASSBI) Sumut, sebagai wadah bagi sekolah sepak bola (SSB) yang tumbuh dan berkembang di daerah ini.
Hal itu diungkapkannya saat menjamu pengurus ASSBI Sumut di ruang kerjanya, kemarin (15/11). Ditambahkanya, bahwa lolosnya tim sepak bola Sumut pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII mendatang, tak terlepas dari besarnya peran SSB dalam melakukan pembinaan pemain usia dini.

“Semuanya harus dimulai dari dasar. Jika dasar sepak bolanya baik, kemungkinan besar, ke depan hasilnya juga akan baik. Di sinilah SSB mengambil peranan penting dalam upaya membangun prestasi sepak bola nasional,” bilang Gus.
Atas dasar tersebut Gus Irawan menyatakan kesediaannya untuk mendukung gelaran sepak bola yang digagas ASSBI Sumut dengan  mempertandingkan kelompok U-12 dan U-14 pada 17 Desember mendatang.

Sebelumnya Ketua ASSBI Sumut H Sumantraji SH didampingi Wakil Ketua Hery Riyanto, Sekretaris Suhada Felayudha SE, serta unsur pengurus ASSBI lainnya membeberkan tentang segala hal yang melatar belakangi berdirinya  ASSBI Sumut.

Diuraikannya bahwa ASSBI Sumut memiliki visi untuk membangun pondasi sepak bola Indonesia hingga mencapai prestasi puncak. “Jadi kita ingin menjadi inisiator pembinaan SSB Indonesia. Selanjutnya menjadi sentra edukasi SSB Indonesia dan memiliki kontribusi maksimal untuk mencetak pemain berprestasi dengan kemampuan yang mumpuni,” bilang Sumantraji.

Terkait dengan festival sepak bola yang digagas pihaknya, Sumantraji mengungkapkan bahwa turnamen dimaksud berlaku untuk pemain kelahiran tahun  1999 dan 1997.

Kepada setiap tim yang mengikuti festival sepak bola yang digagas ASSBI Sumut akan mendapatkan tas, bola sebanyak 3 buah serta 10 buah rompi untuk berlatih.

Pada pelaksanaan festival sepak bola nanti, ASSBI Sumut ingin menggugah para pemain untuk tetap serius berlatih dengan cara menggelar lomba jugling. “Setiap tim hanya diwakilkan oleh seorang pemain. Lomba ini tidak dikutip bayaran alias gratis. Pemenangnya berhak atas sepasang sepatu bola,” tambahnya.
Rencananya, untuk festival U-12 memperebutkan tropi Ketua KONI Sumut H Gus Irawan Pasaribu, sementara untuk kelompok U-14 memperebutkan tropi Kamaluddin Harahap.

Bagi SSB yang berniat mengikuti even ini dapat mendaftar ke sekretariat ASSBI Sumut Jalan Sisingmangaraja KM 6,5 No 35 Medan. (jun)

PKL Tutupi Rumah Warga Sambu

MEDAN- Warga yang menghuni rumah toko (toko) di Terminal Sambu, Medan semakin tak bisa menghirup udara segar. Pasalnya, pedagang kaki lima (PKL) di wilayah itu semakin menyesakinya. Bahkan, hal itu diperparah karena PKL mamasang atap permanen di wilayah tersebut.

“Kami susah keluar masuk rumah, bahkan sekarang ini PKL sudah memasang atap permanen. Inikan aneh, mau masuk ke rumah sendiri saja sulit,” ucap seorang warga penghuni ruko di wilayah tersebut, Sinta kepada Sumut Pos (15/11).
Dia menyebutkan, selama ini PKL memang banyak yang berdagang dan hanya mendirikan tenda saja. Tapi, sekarang sudah semakin luar biasa dengan cara memasang tenda permanen. Akibatnya pemilik ruko tak bisa membuka usahanya.

Dengan kondisi ini, Sinta berharap kepada Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM untuk segera menatanya. Agar pedagang tetap bisa berjualan, tapi warga pemilik ruko tak terganggu.

“Bila wilayah lain bisa ditata, kami berharap Wali Kota juga bisa menata di Terminal Sambu ini,” sebutnya.
Sekda Medan Ir Syaiful Bahri menegaskan, pedagang tak dibenarkan memasang atap permanen maupun bangunan di atas trotoar atau pun run way. Karena trotoar merupakan tempat pejalan kaki dan run way sebagai bagian ruang terbuka.

“Kami segera bertindak dan menata para PKL itu, karena sangat jelas sudah melanggar aturan,” ucapnya.
Dia menegaskan, aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan harus segera bertindak segera mungkin. Karena PKL jangan sampai menghalangi pemilik rumah ataupun arus lalulintas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Hasyim SE meminta kepada Wali Kota Medan untuk segera bertindak. Sebaiknya para PKL ditata, bukan dibiarkan menghalangi pintu rumah warga. (ril)
“Jangan sampai pemilik rumah tidak bisa beraktifitas akibat PKL yang memasang tenda permanen di depan rumah warga,” ujarnya.

Apalagi, sebutnya sekarang ini sedang berjalan tim penilai Adipura, apabila pedagang terus dibiarkan, maka pemilik rumah yang kasihan. “Seharusnya warga bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, bila pedagang terus menyesaki, pastinya semakin tak nyaman,” sebutnya. (ril)

Tak Nyalakan Lampu Siang Hari Juga Dirazia

Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga meminta masyarakat pengendara sepedamotor, angkot dan angkutan lainnya segera melengkapi administrasi seperti SIM, STNK dan kelengkapan kendaraannya, karena akan dilakukan penertiban gabungan mulai Senin (21/11) mendatang.

“Penertiban gabungan melibatkan Sat Lantas Polresta Medan, Provost, Sat Sabhara, Dishub, Satpol PP, Organda Medan, Polisi Militer. Yang terkena razia akan disita kendaraannya dan diwajibkan mengikuti sidang di PN Medan,” jelas Tagam Sinaga kepada sejumlah wartawan, Selasa (15/11).

Tagam yang didampingi Kasat Lantas Kompol I Made Ary Pradana menjelaskan, sebelum dilakukan penindakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada angkutan kota dan betor melalui KPUM di Wisma Kartini dan sosialisasi kepada pengusaha angkutan di Polresta Medan.

“Penertiban dilakukan secara serentak dan dilakukan secara bersama-sama. Saya yang akan memimpin langsung penertiban ini,” tegas Tagam Sinaga.

Dijelaskan Tagam, penertiban dilakukan tiga tim. Tim 1, terdiri dari Sat Lantas, Sabhara, Provost, Polisi Militer dengan sasarannya roda dua dan roda tiga yang tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu utama di siang hari.
Tim 2, Sat Lantas, Sabhara, PM, Dishub Medan, Pol PP, Organda Medan dengan sasaran terminal liar dan agen serta pool angkutan umum yang melanggar SK Walikota.

Tim 3, terdiri dari Sat Lantas, Sabhara, Provost, PM, Dishub, Pol PP, Organda dengan sasaran angkot yang ngetem sembarangan dan melanggar rambu-rambu larangan  berhenti atau larangan parkir dan betor yang melanggar larangan area bebas bettor seperti di Jalan Sudirman dan Jalan Diponegero. “Waktu penertiban hari Senin dilaksanakan secara acak,” jelas Tagam.

Kapolresta Medan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, baik angkutan umum, betor, angkot, pengendara sepedamotor agar segera melengkapi administrasi dan mentaati peraturan lalulintas, agar nanti pada 21 November 2011 tidak terjaring razia gabungan.(mag-7)

Berita terkait: Polresta Razia Besar-besaran