MEDAN- Satuan Reskrim Polresta Medan menggelar rekonstruksi pembunuhan Eliya Kartika Dewi di Hotel Ardina Jalan Krakatau Medan, Senin (14/11) di pelataran parkir Polresta Medan. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan tujuh adegan.

Tersangka pembunuhan Muhammad Ari Akbar warga Jalan Almunium I Gang Munir mengaku membunuh Dewi karena emosi spontan.  Ketika itu, tersangka tersinggung dengan perkataan korban, yang mengatakan memang orang tua tersangka, keluarga tersangka tidak tahu diri.

Mendengar perkataan tersebut, Ari yang saat itu berada di atas tubuh korban langsung mencekik mencekik leher korban hingga korban terjatuh di lantai. Setelah korban terjatuh di lantai, tersangka langsung mengambil wayar carger dan mengikatnya ke leher korban. Tidak hanya sampai di situ, setelah tersangka juga mengikat leher korban dengan menggunakan sarung bantal.

Diketahui korban sudah tak bernyawa. Tersangka langsung mengumpulkan barang miliknya dan mengambil telpon seluler milik. Setelah terkumpul, tersangka langsung menuju rumahnya dengan menumpangi becak mesin di Jalan Almunium untuk mengambil baju bertujuan ke rumah kakak kandungnya di kawasan Tajung Morawa.

Merasa tak tenang, tersangka akhirnya meninggalkan rumah kakaknya dan kabur ke rumah keluarganya di Batu Bara. Akhirnya, pelarian tersangka diketahui polisi dan menangkapnya di Batubara tanpa ada perlawanan sedikit pun. (mag-7)

MEDAN- Penjaga malam di pasar Kampung Lalang, Gembira Ginting (34) warga Jalan  Klambir V Gang Sempurna  Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia dibacok seorang pedagang sayuran, Dodi. Anehnya, pembacokan itu tanpa adanya latar belakang percekcokan.

Korban dibacok, Senin (14/11) sekitar pukul 13.00 WIB. Ketika itu, korban sedang makan siang di pasar Kampung Lalang. Tiba-tiba, lengan tangan kanannya dibacok sebelah kanannya oleh Dodi seorang.

“Saya nggak tahu kenapa dibacoknya, selama ini kami tidak ada perselisihan apapun,” ujarnya saat membuat laporan di Polsekta Sunggal.

Dia menyebutkan, padahal sebelum membacoknya, mertua Dodi sempat menahan emosinya  agar tak membacok. Namun, aksi Dodi semakin nekad untuk mengejar dan langsung melayangkan senjata tajam ke tangan kanan Gembira hingga terluka.

Akibat luka di lengan kanannya itu, Gembira mengadukan perbuatan Dodi ke Polsek Sunggal. Sebelumnya, korban  sempat berobat untuk mengobati lukanya. “Nggak senanglah bang, makanya aku buat laporan seenaknya saja membacok ku tanpa ada kesalahan ku apa-apa,”kata pria yang mengaku sudah menjadi penjaga malam sejak 10 tahun lalu.
Kapolsekta Sunggal AKP M Budi Hendrawan mengatakan pihaknya telah menerima laporan korban. “Kita sudah terima laporannya, jadi kami sedang melakukan penyidikan,”ucapnya.(mag-7)

MEDAN- Hamil dua bulan, seorang mahasiswa di satu Perguruan Tinggi (PT) di Medan berinisial H br P (20) warga Tarutung, Tapanuli Utara ditinggalkan pacarnya, yang merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Langkat berinisial, AS.

Merasa tidak senang, H br P bersama orangtuanya membuat laporan ke Polsek Sunggal, Senin (14/11) sekitar pukul 16. 00 WIB. Namun, karena kejadian tidak berada di wilayah hukum Polsek Sunggal, H br P disarankan melaporkannya ke Polsek Deli Tua.

Kepada polisi, H br P menceritakan, pada 2008 lalu dirinya dikenalkan seorang teman dengan PNS Pemkab Langkat bernama AS. Sejak perkenalan tersebut, H br P menjalin hubungan pacaran.  “Sejak perkenalan itu kami sering melakukan hubungan suami istri pak di Hotel Intan Padang Bulan, karena dia (Akup, Red) selalu memaksa ku dan mengatakan akan bertanggungjawab bila aku hamil,”katanya.

Lebih lanjut, H br P mengatakan setelah dirinya hamil dua bulan, tapi dirinya ditinggal pergi begitu saja. “Aku sudah mengatakan sama AS, kalau aku hamil sudah dua bulan, tapi bukannya tanggungjawab yang ku dapat malah aku ditinggal pergi begitu saja,”ceritanya didampingi orangtuanya.

Dia menyebutkan, pacarnya itu merupakan PNS di Kantor Bupati Langkat. “Aku terkejut pak, sebelumnya dia mengaku lajang tapi setelah aku hamil ternyata sudah punya anak dan istri,”terangnya lagi. (ris/smg)

Sengketa Tanah di Jalan Jati

MEDAN- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan munculnya perseteruan tentang kepemilikan tanah seluas 70.506.45 meter persegi di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur karena adanya persekongkolan mafia tanah dan peradilan.  Akibatnya puluhan warga yang telah menghuni dan memegang sertifikat dikorbankan serta rumahnya akan dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Demikian terungkap ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) merespon pengaduan dan turun langsung melihat lokasi serta bertemu dengan warga Jalan Jati,  Medan Timur, Senin (14/11) sekitar Pukul 16.00 WIB.
Dalam kunjungannya, Komnas HAM diwakili Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Jhony Nelson Simanjuntak. Kehadiran Nelson disambut warga dan melanjutkannya dengan dialog langsung.

Setelah dialog, Nelson menegaskan bahwa secara lembaga, pihaknya akan secara langsung menyurati Kapoldasu agar memberikan rasa aman kepada warga. Selain menyurati, pihaknya akan bertemu langsung dengan Polda Sumut. “Pertama kali saya lakukan mendatangi Poldasu untuk  melihat secara hukum permasalahan yang dialami warga,” ujarnya.

Dia merinci, munculnya perseteruan persoalan tanah ini antara Abdul Kiram Cs yang menggugat Ruslim Lugianto. Setelah melalui proses persidangan, Majelis hakim yang diketuai Dolman Sinaga SH memenangkan Abdul Kiram  sesuai dengan  perkara No 113/Pdt.G/2006/PNMedan. Dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 2011, pengadilan melakukan eksekusi  tanah seluas 70.506.45 meter persegi berdasarkan penetapan eksekusi No 20/Eks/2010/113/Pdt.C/2006/PN Medan.

Nelson menerangkan sebagian besar tanah yang akan dieksekusi  merupakan milik warga yang sudah dibangun dan di tempati puluhan tahun, serta sudah punya sertifikat hak milik (SHM) sejak tahun 1975  yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, dan  belum pernah digugat siapapun.

Dia melihat ada kejanggalan dalam persoalan tanah di Jalan Jati ini. Rumah warga yang sudah dihuni bertahun-tahun dan memiliki sertifikat, tapi diakui oleh dua orang yang mengaku memiliki tanah. Padahal, Abdul Kiram maupun Ruslim Lugianto tidak pernah berperkara atau menduduki lokasi di Jalan Jati.

“Saya melihat keputusan ini sangat janggal dan aneh, saya melihat terdapat indikasi mafia tanah dan peradilan dalan penangan kasus ini,”ungkapnya.

Ke depan, paparnya pihaknya akan melakukan pertemuan kepada pihak terkait termasuk Pengadilan Negeri Medan dan Polresta Medan. Sementara inui, pihak terkait jangan melakukan eksekusi karena warga tidak menerima hal tersebut dan kalau tetap dilakukan hal yang tidak diinginkan akan terjadi. (mag-7))