Sengketa Tanah Jalan Jati

MEDAN- Warga Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, melalui kuasa hukumnya akan melaporkan Ketua PN Medan Erwin Mengatas Malau ke Polda Sumut. Jika tidak mendapat tanggapan, warga akan melaporkannya ke Mabes Polri.

“Kita akan buat laporan ke Polda Sumut. Hal ini kita lakukan untuk meminta pertanggung jawaban dari Ketua PN Medan atas eksekusi yang dilakukan terhadap bangunan rumah klain saya ini,” ungkap kuasa hukum warga Djonggi M Simorangkir, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (5/12) siang Pukul 12.30 WIB.

Djonggi menjelaskan, perlawan dan gugatan terhadap perkara NO.113/Pdt.G/2006/PN Medan, tanggal 1 Maret 2007 antara Abdul Kiram dkk, dengan Ruslim Lugianto adalah milik orang lain dan BPN Medan tidak pernah membantalkan sertifikat kami yakni 52 sertifikat hak milik.

“Sudah terlihat hasil sertifikat milik warga yang dikeluarkan BPN, keputusan No.113 tidak terdapat nama warga, jadi saya mau tanya seandainya gugat kami menang, terbukti tanah itu milik warga, siapa mau ganti keseluruhan bangunan warga yang sudah hancur ini,” tegasnya.

Karenanya, Djonggi bersama warga akan membuat laporan ke Polda Sumut. “Bila laporan kami tidak ditanggapi Kapoldasu, kami akan membawa hal ini ke Mabes Polri dan melaporkan kejadian yang dialami warga Jalan Jati ke Kapolri. “Kami meminta tangung jawab pihak PN Medan,” tegasnya.

Menurut Djonggi, warga Jalan Jati tidak dalam kasus sengketa tersebut, karena warga memilik sertifikat hak milik yang sah. Apalagi, warga yang sudah berpuluh-puluh tahun menempati rumahnya di atas tanah tersebut tidak pernah digugat siapa pun. “Warga tidak takut, warga akan terus memperjuangkan haknya. Warga Jalan Jati tidak pernah digugat, namun tiba-tiba ada orang mengakui menduduki lokasi tersebut dan menggugatnya sehingga hak warga hilang dan dirampas oleh orang lain,” ungkapnya.(gus)

MEDAN- Menyikapi instruksi Wali Kota Medan Rahudman Harahap agar dilakukan penghijauan, Camat Medan Denai Edie Mulia Matondang bersama Lurah Tegal Sari Mandala III Zainal dan tokoh masyarakat Sabar Syamsurya Sitepu menanam 200 batang pohon trembesi dan mahoni di sepanjang Jalan Denai, Senin (5/12). Penanaman 200 batang pohon ini dimaksudkan untuk mensukseskan program Medan Go Green yang telah dicanangkan Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus dan Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Meski di bawah guyuran hujan gerimis, para kepala lingkungan dan masyarakat tetap antusias melakukan penanaman pohon tersebut. Mulai dari menggali lubang hingga membuat pagar mereka lakukan secara bergotong royong. Bahkan, Camat Medan Denai Edie Mulia Matondang pun turut ambil bagian menggali lubang untuk penanaman pohon tersebut.
“Penanaman 200 batang bibit pohon mahoni dan trembesi ini untuk menyikapi instruksi Wali Kota Medan guna mensukseskan program Medan Go Green. Bahkan, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala lingkungan di Kecamatan Medan Denai agar melakukan penanaman pohon di jalan-jalan kecil atau gang,” kata Camat Medan Denai Edie Mulia Matondang kepada wartawan di sela-sela penanaman pohon tersebut, Senin (5/12).

Dia juga mengatakan, pohon-pohon yang mereka tanam itu merupakan sumbangan dari tokoh masyarakat, Sabar Syamsurya Sitepu. “Dia siap menyumbang berapapun bibit pohon yang kita butuhkan,” tegas Edie.

Dalam kesempatan itu, Edie juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat pohon-pohon yang ditanam tersebut, sehingga penghijauan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Harapan serupa disampaikan Sabar Syamsurya Sitepu selaku tokoh masyarakat Kecamatan Medan Denai. “Saya harap, pohon-pohon ini dapat dipelihara dengan baik. Karena, hari ini kita menanam untuk masa depan anak dan cucu kita kelak,” kata Sabar yang juga politisi Partai Golkar ini.

Sabar juga berharap, dengan program penghijauan ini, Camat Medan Denai dan jajarannya hingga ke kepling bisa memotivasi masyarakat untuk kembali membudayakan gotong royong dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungannya. “Harus kita akui, saat ini kesadaran masyarakat untuk bergotong royong sudah hampir terhapus. Karenanya, dengan program penghijauan ini, pihak kecamatan harus mampu memotivasi dan mengajak masyarakat untuk terlibat, sehingga ada rasa kepedulian mereka untuk merawat dan menjaga pohon-pohon yang kita tanam ini,” ungkap Sabar lagi.(ade)

Dianggap Mengganggu Penerbangan, Masyarakat Bisa Gugat Pengembang

MEDAN- Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.62 Tahun 2011, pada dasarnya proyek pembangunan Central Bisnis Distrik (CBD) Polonia harus segera distanvaskan alias dihentikan pembangunannya. Kalau tidak, masyarakat bisa menggugat pengembang atau class action karena telah membahayakan keselamatan penerbangan.

Class action tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas proyek CBD tersebut dibatalkan. Pernyataan tegas itu dikemukakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Sopar Siburian kepada Sumut Pos, Minggu (4/12).

“Sebaiknya distanvaskan dulu. Bahkan pengembangnya dapat digugat oleh masyarakat atau namanya class action ke pengadilan, karena telah membahayakan keselamatan penerbangan. Masyarakat melalui class action, dapat mengajukan gugatan ke PTUN supaya IMB dibatalkan,” tegasnya.

Masih kaitannya dengan masalah itu, mantan pengacara ini juga menyatakan, dibutuhkan sikap dan tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. “Pemko Medan harus membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan CBD atau mencabut IMB-nya,” tegasnya.

Penegasan senada juga dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan kepada Sumut Pos. Dikatakannya, ada pihak dari Pemko Medan yang telah berani ‘bermain-main’ dalam pemberian izin atas berdirinya bangunan tersebut. “Ini ada pihak dari Pemko Medan yang coba bermain-main.

Ini harus segera diselesaikan dan dijawab oleh Pemko Medan. Jangan mudah begitu saja memberikan izin, di kawasan yang memang dilarang berdiri bangunan. Ini akan dipertanyakan kepada institusi terkait, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, selaku pemberi izin,” urainya.

Apa perlu dilakukan pembongkaran? Mengenai hal itu, politisi muda asal Partai Golkar Sumut ini menyatakan, pokok persoalan dari CBD itu terletak pada izinnya. Jadi, ketika izin ini bermasalah maka akan berdampak pada hal-hal lain. “Kita pertanyakan persoalan izinnya dulu, baru kemudian ke persoalan sikap dan tindakan,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas tata Ruang tata bangunan (TRTB) Kota Medan Syampurno Pohan menyatakan, tetap akan mengeluarkan IMB untuk kawasan CBD Polonia. Meskipun Perpres Nomor 62 tahun 2011 tentang Mebidangro telah menetapkan bahwa Bandara Polonia Medan tidak dipindahkan ke Bandara Kualanamu, melainkan tetap difungsikan sebagai bandara internasional. “Dalam Perpres itu kan memang tidak jadi dipindah. Melainkan dipindah kalau sudah ada lokasi pengganti. Dan dalam Perpres itu Bandara Polonia sebagai bandara pembantu seperti Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi RTRW akan tetap, makanya izin CBD juga tetap akan kita proses,” jelasnya akhir pekan lalu.
Dia meyakini, kawasan CBD yang sudah direncanakan sebagai pusat perdagangan di Medan dan sekaligus akan menjadi pusat pemerintahan nantinya, tidak akan mengganggu penerbangan yang dioperasikan Bandara Polonia Medan. “RTRW kita sudah jelas dan sudah ada Perda-nya, jadi tidak akan diubah. Kawasan itu tetap akan menjadi kawasan CBD,” tegas Sampurno.

Di sisi lain, Pemko Medan juga mengimbau semua pihak untuk tidak buru-buru menginterpretasi dan mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang tersirat dalam pasal Perpres 26/2011 menyatakan Bandara Polonia tidak dipindah. “Sebab, dalam pasal itu tidak ada penegasan bahwa Bandara Polonia itu berada di inti kota, itu hanya pernafsiran beberapa pihak saja dan tidak berdasarkan bahasa hukum seperti Perpres 62/2011 itu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri, Jumat lalu.

Dikatakannya, pengoperasian Bandara Internasional Polonia Medan dan Bandara Internasional Kualanamu serupa seperti Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Sukarno-Hatta di Jakarta adalah salah tafsir. Pemko Medan menilai perpindahan Bandara Polonia tidak sama dengan Bandara Halim Perdana Kusuma yang tetap beroperasi sebagai bandara pertahanan militer nasional di Jakarta. “Persoalan itu harus dipandang secara makro. Itu kan bahasa hukum yang terlampir dalam Perpres 62/2011 itu, harus dilihat dan dibaca ulang lagi secara detail. Itu kan penafsiran kita saja yang seperti itu, tidak ada tercantum bahwa Bandara Polonia tidak dipindahkan,” jelasnya.

Sementara, pengamatan Sumut Pos kemarin, di lokasi pembangunan CBD Polonia terlihat para pekerja (tukang dan kuli bangunan) sedang santai melakukan pengerjaan dengan memasang wallpaper berwarna hijau di bangunan rumah pertokoan (ruko). Para pekerja melakukan aktivitasnya dalam pengawasan petugas keamanan (Satpam) berpakaian biru lengkap dengan dengan bet CBD Polonia.

Petugas kemanan tidak sembarangan mempersilahkan tamu masuk ke dalam kawasan tersebut. “Mau kemana Bang, ini hari Minggu, kantor hari ini libur. Besok saja kemari,” ujar satpam yang tidak mengenakan bet nama itu.
Salah seorang warga yang ditemui wartawan koran ini yang tinggal di kawasan Sari Rejo mengaku bernama Didu sangat keberatan dengan pembangunan CBD. “Ini kan karena belum ada pesawat yang jatuh di kawasan CBD Polonia, kalau sudah ada yang jatuh pasti Pemerintah sibuk akan menutup izin pembangunan CBD Polonia,” jelas pria berbadan kurus itu. (ari/adl)