26 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14320

Internal KPK Siap Awasi Pimpinan Baru

Berharap Kembalikan Marwah Lembaga

JAKARTA-Terhitung sejak 17 Desember mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dipimpin orang-orang baru. Para internal KPK pun sepertinya harap-harap cemas menanti kedatangan para penggawa barunya. Melalui juru bicaranya, KPK menginginkan para pimpinan baru itu bisa mengembalikan kewibawaan lembaga antikorupsi itu. “Kami berharap lima pimpinan baru bisa mengangkat kembali marwah KPK yang belakangan menurun,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, dengan nada tegas Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak masalah yang mendera para pimpinan KPK periode sebelumnya. Tentu saja hel tersebut sangat mempengaruhi kewibawaan lembaga tersebut. Bagaimana pun juga, kata Johan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi orang-orang yang terpilih di DPR.

Namun dia mengaku masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah pimpinan yang dipimpin oleh Abraham Samad itu bisa memenuhi harapan masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar di tanah air. Memang, kata Johan Abraham Cs adalah orang-orang yang memiliki track record hebat dalam upaya memerangi korupsi. Tapi, yang perlu diingat sebagain besar dari lima orang tersebut belum memiliki pengalaman berada di dalam lingkaran kekuasaan sebesar KPK yang dikelilingi banyak kepentingan. “Yang sudah memiliki pengalaman berhubungan dengan KPK mungkin hanya pak Busyro (Busyro Muqoddas),” kata Johan.

Nah, karena itulah, internal KPK akan menjadi pihak pertama yang melakukan pengawasan pimpinannya yang baru agar bisa memenuhi harapan masyarakat. Jadi, apabila nantinya Abraham Cs itu melempem dan bekerja sesuai dengan apa yang dijanjikannya selama pencalonan, maka KPK sendiri yang akan bergerak. Selain itu, Johan juga mengingatkan kepada pimpinan baru bahwa di dalam KPK sudah ada sistem yang terbentuk. Jadi, para pimpinan baru diharapkan tidak seenaknya mengacak-acak sistem yang ada meskipun sebenarnya mereka adalah nahkoda yang berhak membawa ke arah mana kapal KPK ini bergerak. “Kami semua di KPK harus saling bekerjasama dan bersinergi untuk membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik,” imbuhnya. Secara pribadi, Johan mengenal bakal ketuanya yang baru Abraham. Dia menceritakan sebelumnya pernah bertemu secara langsung di Makasar saat KPK mengadakan sebuah acara di sana. Johan mengenal Abraham sebagai aktivis antikorupsi yang begitu disegani di ibukota Sulsel itu.

“Anda masih muda. Ayo dong ikut mendaftar pimpinan KPK,” ajak Johan saat bertemu dengan Abraham di Makasar kala itu. “Ternyata dia sekarang terpilih sebagai ketua. Semoga kepercayaan yang diberikan ini tidak salah,” imbuhnya. Di bagian lain Abraham mengaku akan berupaya keras membangun sinergi dengan para pimpinan KPK dan internal KPK yang lainnya. Selain itu, dia mengaku akan belajar banyak dari sosok Busyro Muqoddas yang akan digantikannya sebagai Ketua KPK. “Saya menganggap pak Busyro adalah guru,” imbuhnya. Dia juga meminta agar masyarakat tidak meragukan sisi usianya yang jauh lebih muda dibanding para pimpinan yang lainnya.

“Obama dan Soekarno menjadi presiden di usia muda. Kenapa saya tidak bisa. Yang penting saya akan banyak belajar banyak dari pimpinan lain yang lebih senior,” kata Abraham. Saat disinggung bagaimana ketegasan dirinya saat menghadapi tekanan politik mengingat dia dipilih dengan suara mayoritas, pria kelahiran 27 November itu hanya menjawab dingin. “Meskipun dipilih 43 suara anggota komisi III saya tidak ada urusan dengan politik. Siapapun juga kalau terbukti korupsi harus ditindak,” ujaranya. Jawaban tersebut sekaligus menegaskan bahwa saat pemilihan pimpinan dan Ketua KPK, dirinya sama sekali tidak membangun dealdeal khusus dengan para anggota Komisi III DPR. Menurutnya, dukungan itu adalah bentuk kepercayaan kepada dirinya. Dia akan membuktikannya. Di bagian lain, Wakil Jaksa Agung Darmono menyambut gembira terpilihnya Zulkarnaen sebagai salah seorang pimpinan KPK. Dia berterima kasih kepada Komisi III yang telah mempercayai salah seorang kader Adhyaksa duduk di pucuk pimpinan lembaga antikorupsi tersebut. Zulkarnaen merupakan pimpinan KPK yang berlatar belakang jaksa. Saat ini dia menjabat sebagai koordinator staf ahli Jaksa Agung Basrief Arief. IniberartiZulkarnaenmerupakanjaksaketigayangpernahduduk di KPK. Sebelumnya, pimpinan yang berlatar belakang jaksa adalah Tumpak Hatorangan Panggabean dan Antasari Azhar. Darmono berharap Zulkarnaen tegas dan tak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

Yang tak kalah penting, dia meminta agar Zulkarnaen mengangkat nama baik Kejaksaan yang sempat terpuruk gara-gara banyaknya oknum jaksa yang ditangkapi KPK. DenganadanyaunsurjaksadiKPK, Darmonoyakinhubunganantara KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan semakin baik. Terutama dalam koordinasi pemberantasan korupsi. Sebab, kedua lembaga sama-sama memiliki wewenang menangkap para penggarong uang negara. “Sebaiknya kita saling membantu dan mengisi dalam menghadapi tugas pemberantasan korupsi ke depan,” kata mantan Kapusdiklat Kejagung tersebut. Terpilihnya Abraham Samad sebagai pimpinan KPK dinilai merupakan kompromi partai politik di DPR. DPR ditengarai mencari Ketua KPK yang tidak memiliki pengalaman di tingkat nasional, sehingga mudah dikendalikan. Hal tersebut dibantah oleh anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding. Menurut dia, Abraham justru terpilih karena latar belakangnya yang merupakan aktivis dari daerah. Dengan pertimbangan itu, Abraham dinilai belum terpengaruh oleh situasi politik nasional yang demikian keruh.

“Kita cari yang daerah saja. Tokoh nasional kerap membohongi kita,” ujar Sudding tanpa menyebut siapa yang dimaksud. Menurut politisi Partai Hanura itu, Abraham saat ini dinilai relatif terbebas dari berbagai kepentingan. Hal itu penting supaya visi dan misi yang dijanjikan Abraham tidak mendapat intervensi dari pihak lain. “Mayoritas fraksi ternyata juga memiliki pandangan yang sama,” tandasnya. (kuh/aga/bay/jpnn)

Adam Malik-Pirngadi Bantah Dinilai Buruk

Anggap Kategori Merah Wajar-Wajar Saja

MEDAN- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan buruknya pengelolaan limbah rumah sakit dan kesehatan lingkungan pihak manajemen RSUP H Adam Malik dan RSU dr Pirngadi Medan. Bersama 25 rumah sakit lainnya di provinsi lain, rumah sakit milik pemerintah daerah ini masuk kategori merah, dicap buruk dalam mengelola limbah. Meski demikian, manajemen kedua rumah sakit tidak menganggap penilaian buruk tersebut sebagai hal yang memprihatinkan. Kasubbag Hukum dan Humas RSU Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin tidak membantah penilaian kementerian LH dimaksud.

“Penilaian itu subjektif dan wajar-wajar saja. Kalau (penilaian) Kementerian LH masuk kategori merah, yah merah lah itu. Menurut penilaian mereka kategori merah, yah tanyakan saja kepada mereka apa alasannya merah. Karena mereka yang mengatakan kategori merah. Kalau memang ada kekurangan, akan kita perbaiki,” ujarnya. Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Sairi Saragih, malah berdalih pihak rumah sakit sudah melakukan semua standar operasional prosedur (SOP) yang ditentukan Kementerian LH. Sairi menerangkan, kategori merah itu bukan berarti jelek, namun, karena ada salah satu dari 10 kategori yang tidak diterapkan.

Dituturkan Sairi Saragih, sejak tahun 2010 itu pihak rumah sakit sudah mengetahui hal itu, namun pihak Kementerian LH dipersilakan melihatnya langsung ke rumah sakit karena rumah sakit sudah menjalankan ke sepuluh kategori tentang pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan peraturan lingkungan hidup.

“Merah itu bukan berarti jelek dan merah itu karena ada salah satu kategori yang belum diterapkan. Ada tiga kategori merah, hitam dan biru. Untuk kategori merah, ada salah satu kategori yang tidak dijalankan dari sepuluh kategori, untuk kategori biru, sepuluh kategori tersebut dijalankan dan untuk kategori hitam, kesepuluh kategori tidak dijalankan. Untuk lebih pastinya, hari Senin saja tanyakan langsung kepada Kepala Penglolaan Limbah RSUP H Adam Malik,” ungkapnya.

RSUPirngadi dan RSSU H Adam Malik bersama 25 rumah sakit lainnya dianggap masih buruk dalam mengelola limbah. Menariknya, selain 27 rumah sakit itu, dalam penilaian kinerja atau sering disedisebut Proper tersebut disebutkan ada satu rumah sakit yang masuk kategori hitam dalam mengelola limbah. Rumah sakit yang bakal diperiksa intensif ini adalah, RSUD Dr Moewardi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ketua Dewan Pertimbangan Proper Surna T Djajadiningrat menjelaskan, kategori hitam adalah kelompok terburuk sebuah industri dalam mengelola lingkungan hidup di sekitar lokasi kerjanya. Sedangkan kategori merah adalah, kelompok industri yang tingkatannya berada satu strip di atas kelompok hitam.

“Khusus untuk rumah sakit, pengelolaan lingkungan hidup sangat penting,” tegas pria yang akrab disapa Surnaya itu. Pengelolaan lingkungan hidup di sekitar industri rumah sakit cukup penting karena limbah yang dihasilan rumah sakit tergolong limbah infeksi.

Di tengah banyaknya rumah sakit yang masuk kategori hitam dan merah, Surna mengatakan Kemen LH yang mencetuskan program Proper akan mengavaluasi perizinan pendirian rumah sakit. Sebab, kata dia, saat mengajukan izin pendirian, seluruh rumah sakit wajib mengajukan kajian analisis mengenaidampaklingkungan(amdal). Rata-rata, dalam kajian amdal seluruh rumah sakit merumuskan sistem pengelolaan limbah yang baik. “Tapi setelah ikut Proper, akhirnya ada yang bolong dalam pengelolaan limbah,” katanya.( jpnn/jon)

Tak Mampu Puaskan Konsumen

TANGGAPAN keras datang dari sejumlah wakil rakyat. “Tidak hanya soal limbah, Rumah Sakit Adam Malik dan Pirngadi merupakan rumah sakit milik pemerintah yang belum mampu memberikan pelayanan memuaskan kepada pasien,” kata Anggota Komisi A DRPD Kota Medan, Landen Marbun, Sabtu (3/12) pagi. Kategori merah yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada dua rumah sakit ini menjadi preseden buruk. Pemerintah daerah dianggap abai melakukan pengawasan maksimal terhadap rumah sakitnya.

“Pemerintah daerah jangan hanya menegur rumah sakit swasta dan lupa mengawasi rumah sakit milik pemerintah dan enggan memberi sanksi jika terbukti bersalah,” ujar Landen. Untuk itu, pemerintah pusat, pemprovsu dan pemko Medan diminta komit menjalankan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam pengelolaan limbah rumah sakit ini.

“Jika ini diperbaiki, otomatis warga pasti tidak ada berobat ke rumah sakit Malaysia lagi,” pungkasnya. Sekretaris Komisi B DRPD Kota Medan, Khairuddin Salim heran dengan kualitas Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) di RSU Pirngadi dan RSUP Adam Malik. “Ini harus dkaji ulang lagi,” katanya. Khairuddin Salim mengharapkan badan lingkungan hidup (BLH) memperhatikan pengelolaan limbah kedua rumah sakit ini serta rumah sakit lain dengan serius.”Komisi B DPRD Kota Medan berharap agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di Medan dan Sumut ini mempunyai lingkungan yang nyaman dirumah sakit itu sendiri.

BLH harus benar-benar menerapkan peraturan tentang lingkungan hidup itu sendiri terutama RSU Pirngadi Medan karena lokasinya yang berada dipemukiman padat penduduknya,” harap Khairuddin. (jon)

Disergap OPM, Dua Brimob Mabes Tewas

JAKARTA-Korps Brigade Mobil (Brimob) Mabes Polri kembali berduka. Dua anggotanya kemarin meninggal dalam kontak tembak di Puncak Jaya, Papua. Penyerangan ini terjadi dua hari setelah perayaan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), 1 Desember lalu. “Ya, sudah dipastikan dua anggota meninggal,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution di Jakarta tadi malam (3/12).

Kontak senjata antara Brimob dan Kelompok OPM terjadi di daerah Kali Semen Kampung Wandinggobak Puncak Jaya Papua, Sabtu 3 Desember sekitar pukul 15.30 WIT. Baku tembak terjadi berawal ketika sejumlah anggota Brimob kembali dari Pos Polisi Tingginambut yang dikenal sebagai basis OPM, dalam rangka melakukan evakuasi anggota polisi yang sakit malaria.

Polisi itu kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Mulia. Namun, dalam perjalanan, tepat setibanya di Kampung Wandinggobak, pasukan Brimob itu dihadang dan diberondong sejumlah tembakan. Kontak senjatapun berlangsung. Akibatnya, dua anggota Brimob tewas tertembak, sedangkan di pihak OPM belum diketahui apakah ada korban. “Mereka menyerang secara brutal, anggota melakukan pertahanan diri,” kata Saud. Dua korban polisi yang meninggal dunia adalah Bripda Feriyanto Kaluku akibat luka tembak di kepala dan Bripda Eko Afriansyah yang juga mengalami luka tembak di kepala. Keduanya anggota organik Gegana Brimob Mabes Polri. Selain itu, Bripda AR Syukur mengalami luka akibat tembakan di pahanya. Syukur adalah anggota organik Brimob Papua.

“Jenazah sekarang masih di RS Mulia,” kata Saud. Polri tak tinggal diam dengan kejadian ini. Tak tanggung-tanggung, armada bantuan sebanyak 100 personel dikirim dari Jayapura ke Puncak Jaya. “Sekarang dilakukan pengamanan tempat kejadian perkara, mungkin baru besok pagi ada pengejaran terhadap kelompok pelaku,” kata mantan Kadensus 88 Mabes Polri ini. Aksi penembakan ini diduga sudah direncanakan dan sengaja dilakukan dengan target terpilih. “Ini jelas disengaja. Polri akan mengambil tindakan sangat tegas,” kata jenderal bintang dua itu.

Penembakan dua anggota Brimob itu menambah panjang daftar kekerasan terhadap aparat kepolisian di Bumi Cenderawasih. Sebelumnya, saat perayaan HUT OPM, Bripda Ridwan Napitupulu dan Bripka Dian Budi Santosa dipanah oleh sekelompok orang di Jayapura. Sebelumnya, sekelompok orang bersenjata kembali menyerang rombongan polisi di areal PT Freeport pada Senin, 7 November 2011.

Korbannya anggota Brimob Mabes Brigadir Satu Marselinus tertembak di pelipis. Beruntung jiwanya dapat diselamatkan. Yang juga belum terungkap sampai saat ini adalah penyerangan dan pembunuhan terhadap Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Ajun Komisaris Polisi Dominggus Oktavianus Awes di Bandara Mulia 24 Oktober 2011 lalu. Saat itu, Dominggus sedang bertugas rutin saat disergap dan ditembak dengan revolver dinas miliknya sendiri. Menkopolhukam Djoko Suyanto mengecam penyerangan dan penghadangan terhadap anggota polisi yang sedang bertugas di Papua. “Pemerintah menyesalkan dan sangat prihatin,” katanya melalui pernyataan resmi. Menurut Djoko, selama ini pemerintah melalui aparat di lapangan selalu mencari solusi dengan dialog dan menghindari tindakan kekerasan.

“Namun, di sisi lain ada pihakpihak yang selalu melakukan kekerasan dan memprovokasi. Jadi ini timpang,” katanya. Saat ini, Kapolri telah diminta untuk melakukan evaluasi ulang status Papua dan mengambil kebijakan yang dirasa perlu. “terhadappelaku kriminal, hukumharusditegakkan dan keselamatan petugas di lapangan menjadi prioritas utama,” katanya.(rdl/jpnn)

Intimidasi Sudah Menjadi Santapan Rutin

Ketua Baru KPK Abrahan Samad di Mata Keluarga

Empat tahun ke depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dipimpin orang muda dan berasal dari daerah. Hal itu terjadi setelah Abraham Samad, 45, terpilih sebagai ketua lembaga superbodi tersebut kemarin. Siapa dia dan bagaimana keluarganya?

YUSRIADI, Makassar

RUMAH keluarga Abraham di Jalan Mapala E29 Nomor 30 Makassar tidak berbeda dengan rumah lain di sekitarnya. Tidak begitu besar, tapi juga tidak kecil. Halaman yang cukup luas ditanami dua pohon mangga dan beberapa jenis bunga. Di teras rumah, dekat pintu, terdapat dua kursi kayu dan meja kecil. Di garasi tampak dua mobil. Di rumah yang cukup nyaman tersebut Abraham tinggal bersama istri Indriani Kartika serta dua buah hatinya, Nasya Thahira, 12, dan Syed Yasin Rantisi, 6. Selain mereka, tinggal di rumah itu tiga orang yang biasa membantu urusan rumah tangga.

Ketiganya berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sedang kuliah di sebuah perguruan tinggi di Makassar. “Mereka saya panggil untuk bantubantu di rumah. Tapi, mereka tetap kuliah,” kata Indri. Di rumah Indri mengisi waktu dengan membuka usaha menjahit. Melalui usaha yang diberi nama Kartika, Indri sering mendapat pesanan menjahit mukena, serbet, dan pernik-pernik lainnya. Semua bahan yang digunakan bukan kain asli, tapi dari percak kain. Abraham sendiri bukan orang baru di dunia pemberantasan korupsi. Meski banyak berkiprah di daerah, antikorupsi dia teriakkan sejak lama. Di Makassar dia memimpinlembagaswadayamasyarakat (LSM) anti korupsi yang diberi nama Anti Corruption Committee (ACC).

Setelah Abraham terpilih sebagai ketua KPK, Indriani merasa bersyukur. Sebab, dengan posisinya sekarang, perjuangan memberantas korupsi akan semakin mudah dilakukan Abraham. “Pastinya bersyukur karena ini sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak yang sejak sepuluh tahun lebih memang bergelut di bidang pemberantasan korupsi,” katanya. Soal konsekuansi yang akan dihadapi, Indri tidak ambil pusing. Sebab, selama ini sudah banyak pelajaran yang didapat ketika suaminya menggeluti dunia advokat dan aktivis.

Sepuluh tahun lalu Abraham mendirikan Association Corruption Community. Sejak itu, teror dan intimidasi sudah menjadi santapan rutin. Namun, bagi Indri, semua itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dilalui suaminya beserta seluruh keluarga. “Biasa, rumah dilempar. Sering juga dapat telepon ancaman dan yang paling sering dapat surat kaleng,” sebut Indri. Abraham di mata Indri merupakan orang yang sangat tegas. Namun, di balik sikap yang tegas itu Abraham sangat perhatian kepada keluarga.

Hal itu terbukti sejak pencalonannya menjadi ketua KPK, Abraham bolak-balik Jakarta- Makassar demi keluarga di rumah. Kali terakhir dia pulang seminggu lalu dan kembali ke Jakarta pada Minggu, 27 November. Saat itu pria yang lahir pada 27 November 1966 itu berjanji akan pulang ke Makassar pada Senin, 28 November. Tapi, karena proses seleksi calon pimpinan KPK sempat tertunda, Abraham belum bisa pulang ke Makassar hingga hari ini. Meski demikian, Abraham tidak pernah lupa mengabari Indri tentang perkembangan pencalonannya. “Saya selalu dihubungi Bapak. Tadi waktu seleksi pertama selesai dilaksanakan, Bapak bilang bahwa dia terpilih jadi pimpinan. Saya ucapkan selamat dan ternyata pemilihan dilanjutkan sampai akhirnya Bapak terpilih jadi ketua. Bapak juga langsung telepon. Tetapi, kami bicara hanya sebentar. Saat itu saya cuma mangingatkan bahwa yang Bapak akan jalani ini sangat besar. Katanya, makasih atas dukungannya,” jelas Indri.

Indri berharap agar suaminya bisa mengemban tangung jawab dan amanah yang kini dibebankan kepadanya. Yang terpenting, kata Indri, Abraham harus berkomitmen untuk tetap berada di jalur yang benar. (jpnn/ c4/nw)

Warga Trauma dan Jatuh Sakit

Pasca Eksekusi Lahan di Jalan Jati, Pulo Brayan Bengkel

MEDAN-Pasca eksekusi lahan di Jalan Jati, Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (2/12) lalu, mengakibatkan seorang warga mengalami trauma dan jatuh sakit. Dia adalah Arbian Hasibuan (66), yang sempat melakukan perlawanan dengan bertahan di dalam rumah bersama keluarganya. Menurut Awi (40), anak Arbian Hasibuan, saat dijumpai Sumut Pos di lokasi eksekusi, Sabtu (3/12), akibat rumah yang ditempati ibunya selama 30 tahun itu dihancurkan tim juru sita PN Medan, penyakit Arbian kambuh.

Bahkan, nenek renta ini tak mau makan dan tak henti-hentinya menanggis, terbayang rumahnya yang dirobohkan dengan Blodozer. “Penyakit ibu kambuh lagi. Dia tidak mau makan setelah rumah kami dihancurkan. Sekarang ibu tinggal sama adikku di Jalan Jati, Gang Keluarga,” kata Awi. Awi menjelaskan, sebelum rumah mereka dihancurkan, mereka sudah membuat perjanjian dengan juru sita PN Medan dan penggugat yang menang di atas kertas disertai materai agar eksekusi terhadap rumah mereka ditunda hingga Senin (5/12) mendatang.

“Kami sudah minta untuk membongkar sendiri pada Senin depan kepada orang itu (PN Medan dan Penggugat yang menang, Red), karena ibu saya punya tanah di kawasan Tajung Mulai. Kalau kami bongkar sendiri, kami tinggal beli batu bata dan semen, sedangkan kayu-kayu, kusen, jendela dan pintu bisa diambil dari bangunan rumah kami ini. Bahkan, kami pun sudah membayar orang untuk membongkar rumah kami dengan upah Rp1 juta lebih,” ungkap Awi. Sementara itu, warga lainnya juga mengaku kecewan dengan juru sita PN Medan yang melakukan eksekusi, kemarin sore.

Pasalnya, sejumlah warga sudah melakukan perjanjian untuk membongkar sendiri bagunan rumahnya dalam tempo 5 hari, namun pihak juru sita PN Medan melanggar perjanjian tersebut. Selain kehilangan tempat, warga juga mengalami kerugian materi, seperti yang Darsono Hadi (34), pengusaha alat kantor dan pergudangan. Tempat menyimpan barang usahanya hancur, rata dengan tanah. “Kerugian yang ku alami hingga miliaran rupiah. Pasal, beberapa hari sebelum eksekusi, aku baru memasukkan barang alatalat perkantoran ke gudang satu container,” ungkapnya.

Pendeta Bunsui Tigor melalui kuasa hukumnya Hotma Situmpol melalui ponselnya mengungkapkan, mereka juga telah mengajukan permohonan penangguhan eksekusi sebanyak empat kali ke PN Medan. Pasalnya, mereka masih mengajukan perlawanan hukum. “Kita sudah melayangkan surat ke PN Medan untuk ditangguh eksekusi sebelum diputuskan gugat kami. Seandainya kami menang, siapa yang mengganti rugi bangunan kami,” ujarnya.(gus)

Terlibat Sindikat Jambret, Empat Pelajar Ditangkap

TEBING TINGGI- Empat pelajar diamankan Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi, karena diduga melakukan penjambretan dan pencurian. Kawanan penjambret ini berhasil ditangkap setelah petugas melakukan pengembangan dengan tertangkapnya Alfonso (16), warga Jalan Gatot SubrotoKm2, Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi karena mencuri tabung gas ukuran 3 kg di rumah warga di Bandar Sono, Kelurahan Mandailing, Kota Tebing Tinggi dengan pura-pura menjadi pemulung, Jumat (2/12) sore pukul 16.30 WIB.

Sementara tiga rekan Alfonso ditangkap petugas pada Sabtu (3/12) pagi pukul 09.00 WIB di rumahnya masingmasing. Ketiganya yakni Feriandi (15), Mose (13) dan Dian (20), yang bertempat tinggal di kampung yang sama. Dari hasil pemeriksaan sementara, empat tersangka telah mengaku melakukan tindakan kriminal sebanyak 11 kali dalam hal kasus penjambretan dan kasus pencurian. Dari keterangan Alfonso saat diperiksa di Mapolres Tebing Tinggi, dirinya bersama ketiga rekannya sering melakukan penjambretan dan pencurian. Hasil melakukan aksinya, mereka gunakan untuk berpoyapoya.

“Uangnya kami gunakan untuk membeli minumankeras, mainwarnet, game online dan membeli baju jika ada lebihnya,” ujar Alfonso. Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Lili Astono mengatakan, dari keterangan para tersangka, diketahui banyak kejahatan yang mereka lakukan sepanjang 2011.

“Ada sebelas laporan warga , di antaranya dua laporan pencurian tabung gas, tiga laporan pencurian HP dan satu laporan pembongkaran rumah yang pernah mereka lakukan di berbagai tempat berbeda,” kata AKP Lili Astono.(mag-3)

Terbakar, Satu Rumah Ludes

TEBING TINGGI- Sebuah rumah semi permanen milik Septian alias Acai (37), warga Jalan Bangau, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Tebing Tinggi, ludes terbakar, Jumat (2/12) malam pukul 22.00 WIB. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir berjumlah ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Saat itu, Erwin, anak korban sedang dudukduduk menonton televisi di ruang keluarga. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan asap tebal yang keluar dari dalam kamar kakaknya. Erwin meminta tolong kepada warga sekitar untuk memberikan pertolongan, namun pertolongan warga sia-sia, karena api dengan cepat merambat dan membakar bangunan yang terbuat dari kayu itu. “Apinya cepat membakar rumah kami, tak satupun harta kami yang bisa diselamatkan, semuanya ludes terbakar,” kata Erwin yang terlihat shock akibat rumahnya ludes terbakar.

Acai pemilik rumah mengaku, saat kejadian dirinya bersama istrinya sedang berada di rumah kepala lingkungan setempat. Dia mendapat kabar dari warga, kalau rumah miliknya sudah ludes terbakar. “Enggak tahu, anak di rumah tadi, kami ada urusan suratsurat di rumah kepling. Saya tahu dari warga, rupanya rumah saya beserta isinya sudah habis semua,” ujar Acai sedih. Setelah kobaran api habis melalap bangunan beserta isinya, baru mobil pemadam kebakaran milik Pemko Tebing Tinggi tiba di lokasi.

Warga sempat meneriaki mobil pemadam tersebut. Pasalnya selang air mengalami kebocoran dan tidak layak pakai, sehingga air yang keluar tidak bisa menembak jauh, apalagi tempat kejadian kebakaran tidak bisa terjangkau oleh Mobil Damkar karena kerumunan warga yang ingin melihat secara langsung.(mag-3)

3 Waria dan 14 Wanita Terjaring Razia

MEDAN- Untuk memberantas lokasi mesum dan mencegah penyebaran HIV/AIDS, Muspika Percut Sei Tuan menggelar razia di sejumlah kafe remang-remang, Jumat (2/12) malam, mulai pukul 23.00 WIB. Hasilnya, tiga waria dan 14 wanita terjaring dalam razia tersebut. Razia dimulai dari Kantor Kepala Desa Medan Estate, Percut Sei Tuan.

Tim gabungan Muspika Percut Sei Tuan yang berjumlah seratusan orang, terdiri dari personel polisi Polsek Percut Sei Tuan dan sejumlah anggota Danramil 013, bergerak menuju lokasi untuk dilakukan penyisiran di kafe-kafe yang berada di lahan garapan, kawasan Jalan Metreologi.

Petugas menduga, razia tersebut telah bocor. Pasalnya, banyak kafe remang-remang di lahan garapan tersebut yang sudah sepi dan dalam keadaan tutup. Namun begitu, saat melakukan razia di Kafe Pondok Kelapa, petugas sempat bersitegang dengan seorang pengunjung kafe yang sedang mabuk berat.

Dari razia yang digelar dipakter tuak NagaCantik di Jalan Metreologi, petugas mengamankan tiga wanita. Di Cafe Nainggolan yang berlokasi di Jalan Metrologi, petugas mengamankan 9 wanita yang diduga sebagai pelayan yang juga menyajikan layanan pria hidung belang.

Kesembilannya diboyong ke Kantor Camat Percut Sei Tuan. Petugas juga mengamankan waria pada umumnya berprofesi sebagai pelayan kafe dan tukang masak, petugas juga mengamankan pengunjung wanita.(gus)

Rehab Kantor Bupati, Seorang Pekerja Tewas

LUBUK PAKAM- Edi Santoni Simangunsong (41), pekerja bangunan warga Gang Keluarga, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, tewas tersengat listrik saat merehab Aula Kantor Bupati Deliserdang, Sabtu (3/12).

Korban meninggal setelah dilarikan ke RSUD Lubuk Pakam. Awalnya, korban melakukan pengeboran di lantai dua bangunan tersebut. Rencananya, korban hendak memasang kuda-kuda bangunan itu. Diduga, korban tersengat arus listrik dari kabel bornya yang terkelupas.

Sementara itu, kondisi di lantai dua bangunan itu basah karena malam sebelumnya diguyur hujan. Didua kabel yang terkelupas menyentuh lantai yang basah sehingga menyetrum korban. Rekan-rekan korban yang merngetahui peristiwa itu, langsung melarikanya ke RSUD Lubuk Pakam. Meski tim medis di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit milik Pemkab Deli Serdang itu telah berupaya memberikan pertolongan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Rehab bangunan aula tersebut berbiaya Rp2,8 miliar dikerjakan PT Sidomukti Lestari.(btr)

Satgas Siapkan Independent Assessment

Akhir Bulan, Masa Tugas Rampung

JAKARTA-Masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum akan selesai akhir bulan ini. Hingga kini, belum juga ada sinyal apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memperpanjang atau tidak masa kerja satgas pimpinan Kuntoro Mangkusubroto itu.

Anggota Satgas Mas Achmad Santosa mengatakan, pihaknya menyerahkan keputusan kepada presiden terkait kelanjutan satgas. “Bergantung kepada presiden. Kami semua siap jika memang akan dilanjutkan,” kata Mas Achmad, kemarin (3/12). Saat ini, kata dia, satgas tengah dalam masa-masa sibuk untuk menyiapkan laporan kepada presiden. Satgas juga merampungkan pengaduan dari masyarakat yang masih banyak. “Kasus-kasus yang disorot publik, kami coba tindaklanjuti,” kata Ota, sapaan akrabnya.

Tidak hanya itu, mereka juga melakukan perbaikan sistem untuk memberikan kontribusi evaluasi capaian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Itu masih ditambah menyiapkan program aksi 2012.

Nah, di tengah menyusun laporan itu, kata Ota, satgas memfasilitasi dilakukannya independent assessment (penilaian independen) oleh tiga orang guru besar. Ketiganya akan memberikan saran mengenai bagaimana ke depan pemberantasan mafia hukum dilakukan. “Apa with or without satgas. (Saran) akan melengkapi laporan satgas kepada presiden,” tutur pria yang pernah menjabat pelaksana tugas wakil ketua KPK itu. Tujuan independent assessment itu, lanjut Ota, untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif.

Tidak hanya berasal dari internal satgas. Seperti diketahui, 30 Desember 2009, Presiden SBY menandatangani Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas dibentuk berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP). Selain Kuntoro yang duduk sebagai ketua, satgas beranggotakan Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, Yunus Husein, Darmono, dan Herman Effendi. Saat ini, Denny sudah memiliki tugas baru sebagai wakil menteri hukum dan HAM. (fal/agm/jpnn)

1...14,31914,32014,321...15,740Page 14,320 of 15,740

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor