JAKARTA – Entah apa jadinya dengan masa depan sepakbola Indonesia. Kubu-kubu yang berkepentingan sepertinya tidak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan duduk bersama untuk mencari jalan terbaik.
Dari kubu PSSI, dikabarkan mereka mengundang jajaran Pengprov PSSI di seluruh Indonesia untuk menghadiri pertemuan pengprov di Hotel Grand Candi, Semarang. Dalam undangan via SMS yang tersebar ke media itu, undangan check in tanggal 16 Desember (hari ini ) jam 13.00 WIB dan check out pada 18 Desember jam 12.00. Tertulis yang menyebarkan undangan adalah Hadiyandra, deputy Sekjen PSSI bidang organisasi.
Tak mau kalah dengan PSSI, kubu yang berseberangan yang membentuk Forum Pengprov PSSI (FPP) akan menggelar Rapat Akbar Sepak Bola Nasional. Agenda itu akan digelar di Jakarta pada 18 Desember (Minggu) malam lusa.
Rencananya rapat akbar ini akan mengundang seluruh anggota PSSI dari mulai 33 Pengprov, klub ISL hingga klub dari Divisi III yang jumlahnya sekitar 600 anggota. Dalam rapat akbar itu FPP juga akan mengundang seluruh pengurus PSSI.
“Gerakan ini didasari atas keprihatinan kami anggota PSSI atas apa yang terjadi dengan persepakbolaan kita hari ini. Kita ingin membawa PSSI ke jalan yang benar,” kata Dwi Irianto, ketua FPP.
Meski PSSI juga berusaha memobilisasi anggotanya FPP yakin rapat akbar lusa akan dihadiri lebih dari 2/3 anggota PSSI. Agar agenda ini tidak dituding sebagai gerakan tidak jelas FPP mensyaratakan, seperti halnya kongres, tiap anggota (klub/pengprov) yang hadir wajib membawa surat mandat yang ditandatangani Ketum dan Sekum.
FPP memaparkan jika PSSI banyak melakukan pelanggaran terhadap statutanya sendiri. Antara lain Ketum dan komite kompetisi yang dengan seenaknya sendiri menetapkan jumlah peserta kompetisi dan memberikan tiket cuma-cuma kepada beberapa klub dengan alasan yang mengada-ada.
Sudah bisa ditebak, dalam rapat akbar nanti muaranya adalah penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang selama ini didengungkan banyak pihak. FPP juga menyatakan bisa jadi dalam rapat akbar nanti terbentuk presidium yang akan menggantikan pengurus yang sekarang.
Sementara itu, pengurus PSSI yang sebelumnya tenang-tenang saja langsung kebakaran jenggot dengan adanya gerakan ini. Mereka langsung mengeluarkan surat edaran bernomor 2497/UDN/1329/XII-2011 yang menegaskan bahwa pertemuan yang digagas FPP itu bukan digelar oleh PSSI.
“Untuk itu, segala proses dan hasil pertemuan tersebut berada di luar tanggung jawab PSSI, dan diminta agar saudara (Anggota PSSI) untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut,” tulis sebagaian isi surat tersebut.
Juru bicara PSSI Eddy Elison juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi jika dalam pertemuan tersebut ada upaya melanggar Statuta PSSI.
“Kalau ada upaya pelanggaran terhadap statuta, PSSI tidak segan-segan untuk mengeluarkan sanksi bagi mereka yang berupaya melanggar,” tegasnya dalam pertemuan dengan beberapa wartawan di kantor PSSI, kemarin (15/12).
Sementara itu, bagian Legal PSSI Finanta Rudi juga menyinggung tentang gerakan perlawanan dari beberapa Pengprov. Menurut dia, konflik yang sekarang muncul harusnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase.
“Statuta berkata demikian. Jika khawatir lembaga bentukan arbitrase PSSI memihak, maka bisa melalui lembaga arbitrase milik pemerintah seperti BAORI atau BAKI milik KOI,” katanya dalam pertemuan tersebut.
Pihaknya juga legawa seandainya ada keinginan untuk menggelar kongres luar biasa (KLB). Namun, lanjut Rudi, harus sesuai dengan statuta, yakni disepakati oleh 2/3 anggota yang mengajukan surat ke permohonan KLB ke PSSI dan harus ditandatangani ketua atau sekretaris dari masing-masing anggota. (aam/ali/jpnn)
