27 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Home Blog Page 14324

Yang Dipercaya yang Dikambinghitamkan

Ramadhan Batubara

Dan, Abraham Samad terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ada kepercayaan. Ada haru. Ada bangga. Tentu, ada harapan. Setidaknya sosok ini diharapkan mampu mengerjakan pekerjaan yang tertunda pun pekerjaan lain yang masih dalam incaran. 

Secara pribadi saya memberikan apresiasi positif pada lelaki berjambang ini. Namun,saya bertanya dalam hati: benarkah si Samad ini diberikan kepercayaan atau akan menjadi kambing hitam semata. Terus terang, di negeri ini soal kepercayaan itu sudah melebar maknanya. Setuju atau tidak, perhatikanlah para pemimpin baru di lembaga, daerah, organisasi, perusahaan, dan komunitas- komunitas, adakah mereka menjadi pahlawan seperti yang dimimpikan? Kita tidak perlu berbicara soal presiden atau gubernur,walikota atau bupati, kita bicara lingkup yang lebih kecil saja.

Begini, ambil contoh di sebuah perusahaan. Berhubung saya hidup di lingkungan koran, kita ambil saja contohnya sebuah surat kabar. Ceritanya, sebuat saja si Polan yang dipromosikan menjadi redaktur ekonomi; yang sebelumnya posisi itu belum ada di tempat dia bekerja karena redaktur sebelumnya dipecat. Mungkin, bagi beberapa orang, menjadi redaktur adalah posisi keren. Maka, banggalah si Polan ini. Dia kabarkan pada saudarasaudaranya kalau dia telah diangkat sebagai redaktur. Dia pun tambah semangat ke kantor.

Masalahnya, adakah dia dipercaya menjadi redaktur itu karena memang dia punya kemampuan? Tentu, jawaban bijak sang redaktur pelaksanahinggapemimpinredaksi adalah demikian. Namun, bagaimana jika koran itu memiliki ‘kekurangtajaman’ di berita ekonomi.

Dan, masalah desk ekonomi ini terus menjadi senjata pemilik koran untuk ‘menyerang’ pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. Nah, ketika si Polan mulai bekerja, kalau memang redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi adalah yang memandang kemajuan koran, maka mereka akan memberi pengarahan pada si Polan untuk tambah kreatif. Ketika si Polan salah, maka yang muncul adalah motivasi maju dan bukan pembiaran. Tapi bagaimana jika sebaliknya, maksudnya para pemimpin itu hanya sekadar ingin cuci tangan. Maka, si Polan akan mendapat kebingungan yang sangat besar.

Dia bisa mati gaya karena tidak diberi pengarahan tentang kerjanya. Dia berjalan sendiri, seakan diberi kebebasan padahal tidakjuga. Sangpemimpinpuncenderung tak peduli, pasalnya mereka telah berlindung dibalik nama si Polan.

Jika jelek, makamerekaakan mengatakan pada sang pemilik kalau redakturnya tak becus. Jika bagus, mereka akan membusungkan dada. Intinya, mereka aman karena telah mengisi kekosongan desk ekonomi, masalah bagus atau tidaknya, kan itu urusan si Polan. Memang, soal bawahan itu urusan pemimpin. Tapi, si redakturpelaksanadanpemimpinredaksi bisa mengelak dengan mengatakan: mereka juga bawahan karena atasan mereka adalah sang pemilik. Mental pemimpin seperti ini dipercaya atau tidak pasti ada di dunia ini. Maka, yang dipercayanya menempati sebuah posisi pun sejatinya adalah kambing hitam. Ada juga pemimpin yang tidak ingin usahanya maju. Hm, bagaimana ini? Nah, kalau soal ini jelas mengarah ke ‘politik kantor’.

Ambil contoh, bisnis koran lagi. Anggaplah si Polan menjadi pimpinan di sebuah koran yang memiliki cabang di berbagai daerah. Dia memegang Medan, misalnya. Ternyata seiring waktu, si Polan cukup mencintai Medan dan tak mau dipindahkan ke daerah lain. Dia sudah merasa pas dengan Medan. Tak pelak, dia pun membuat koran yang dipimpinnya ini tidak maju-maju. Menurut si Polan, dalam rapat pimpinan di pusat, Medan masalahnya kompleks. Dia pun bercerita tentang sulitnya para anggota diatur. Rapat pimpinan di pusat menerima laporan itu dengan jujur. Kenapa? Karena sejatinya si Polan orang kepercayaan dan bukan kambing hitam dari para pimpinan pusat. Maka, tetap dipertahankanlah si Polan di Medan. Pasalnya, rapat pimpinan menganggap hanya si Polanlah sosok yang tepat untuk Medan. Padahal, semua itu adalah olahan si Polan. Dia memilih bawahannya, yang mengepalai divisi, adalah orang-orang yang dia kambing hitamkan. Jika ada orang yang dia pilih itu ternyata cukup menjanjikan, misalnya mampu membuat kerja kondusif dan oplah meningkat, kan tinggal dibuang. Lalu, cari lagi orang yang bisa dikambinghitamkan. Hehehehehe.

Jika begitu, bukankah yang diangkat si Polan menjadi pemimpin devisi atau apapun istilahnya, adalah korban? Begitulah, hal semacam inilah yang saya takuti dari terpilihnya Abraham Samad. Ayolah, KPK itu lembaga yang cukup dimusuhi orang kan? Dan, yang memusuhi lembaga ini bukan orang kecil, semuanya adalah sosok penting; baik di daerah maupun pusat. Menilik kasus-kasus yang belum selesai, mungkinkah Samad mampu menuntaskannya? Memang kita tak boleh pesimis. Seperti kata Khalil Gibran: jika masuk ke taman mawar, lihatlah kelopak bunganya, jangan durinya. Tapi, korupsi di negeri ini sudah menjadi kerja alias massal. Tapi sudahlah, toh Samad telah terpilih. Kini tinggal kita mau meilainya seperti apa; sosok teripilih atau hanya sekadar kambing hitam. Bukankah begitu? (*)

Ada Menu Gosipnya

Restoran Koki Sunda

Sore hari memang paling pas untuk ngegosip. Apalagi bila ditemani aneka hidangan istimewa. Mulai dari makanan ringan seperti gorengan, hingga minuman menyegarkan tentu asyik dinikmati bersama teman di tempat gosip.

BILA bosan menggosip di rumah, beberapa cafe dan restaurant seperti Koki Sunda layak menjadi pilihan Anda. Mulai tersedia dari pukul 14.30 wib hingga malam hari, Koki Sunda yang bertempat di Jalan Hasanudin ini, menawarkan “Menu Gosip” yang kreatif. Disebut kreatif bukan hanya karena sarana obrolan santainya saja, melainkan berbagai menu khas ala koki sunda juga.

Wahyudin M Nur, Supervisor Koki Sunda yang ditemui di resto koki sunda mengaku pilihan Menu Gosip, tersedia untuk semua kalangan dan usia. “Gosip merupakan pilihan kata yang bermakna ngobrol positif. Jadi dalam hal ini koki sunda memberikan menu yang spesial bagi semua kalangan dan untuk dapat menikmati santapan sore di resto ini,” ujarnya.

Diantara Menu Gosip sore, bilang Wahyudin, juga tersedia cemilan sehat non kolesterol, seperti Bubur Sumsum dan Bubur Ubi Sagu. Itu mungkin pilihan cocok bagi anda yang takut gemuk. Sedangkan bagi Anda penikmat jajanan gorengan, dapat memesan pisang dan ubi goreng. “Selain beberapa menu tadi, koki sunda juga menwarkan sajian pedas sate padang untuk menambah nuansa santap sore,” terangnya.

Soal rasa, masakan ala Koki Sunda tentu tak perlu diragukan lagi. Di tangan para koki handal, Es Pulut Durian yang biasa ditemui di pinggir jalan bisa menjadi istimewa.

Fla beraroma durian yang disiram diatas tumpukan pulut menjadi ciri khas yang tidak dijumpai pada es pinggir jalan. Beberapa pengunjung mengaku menelan ludah saat es diletakkan di atas mejanya. “Bau durennya langsung tercium, tapi tidak terlalu menyengat. Apalagi minumannya dihias sehingga menarik. Dan ingin langsung dinikmati,” ujar salah seorang pengunjung sembari menyantap makanannya yang terhidang di mejanya. Bagi pengunjung yang anti duren tak perlu ragu untuk tetap menggosip di tempat ini. Masih ada beberapa sajian es menyegarkan yang bisa melepas dahaga Anda. Diantarnya Sensi Float, Es teler, Manggo Tanggo, Es Buah, Es Tape Pulut, dan Es Delima.
Semua harga Menu Gosip ditawarkan dengan sangat terjangkau, dari 7 ribusampai 15 ribu rupiah saja. Bahkan Koki Sunda juga memberikan Smile service garansi, yakni garansi senyum atau gratis es sunda kelapa menjadi nilai lebih pelayanan yang diberikan koki sunda. “Jika ada staff kami yang tidask tersenyum saat melayani pelanggan maka koki sunda akan memberikan garansi es sunda kelapa secara cumacuma. Ini kita lakukan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan,” terang Wahyudi.

Bahkan untuk memanjakan pelanggan, Koki Sunda juga menaruh bell wireless disetiap meja, untuk memudahkan para pelanggan memanggil karyawan untuk menjamu segala kebutuhan pelanggan. Jadi bagi anda yang penasaran untuk menikmati menu gosipnya Koki Sunda, jangan ragu lagi untuk datang langsung kesana. (kesuma ramadhan)

Nasi Kotak untuk Hari Besar

Restoran Koki Sunda

BEBERAPA dari Anda mungin belum memutuskan sajian makanan untuk perayaaan hari besar seperti natal dan tahun baru.

Selain penganan kue dan minuman, nasi kotak selalu menghiasi hidangan berbagai perayaan. Tak usah bingung melangkahkan kaki memesan nasi kotak yang terbukti kelezatannya. Di restoran khas Jawa Barat ini, Nasi Kotak komplit dengan ayam goreng bogor spesial disediakan dengan harga yang relatif murah yakni Rp 15 ribu per kotaknya. “Pesanan nasi kotak ini kita siapkan untuk memberikan kemudahan pelanggan dalam melangsungkan acar-acar formil seperti arisan, pesta dan acara lainnya,”ungkap Supervisor Koki Sunda, Wahyudin saat menjelaskan menu nasi kotak, beberapa waktu lalu.

Tidak cukup itu saja, Wahyudian mengaku, teri Kacang, sayur tumis dan kuah gulai menambah kaya cita rasa nasi ini. Tak ketinggalan lalapan yang selalu menjadi khas andalan masakan yang disiapkan para koki. “Menu utama nasi kotak dapat dipilih sesuai selera, seperti daging sapi, ayam bakar, ikan segar. Harga tentu disesuaikan dengan menu pilihan konsumen,” ungkap Wahyudin. Bahkan sebagai bentuk kepedulian, Koki Sunda juga memberikan layanan free delivery atau layanan antar gratis untuk lokasi rumah berjarak 4Km.

Tidak hanya itu saja, Koki sunda juga menjadi pilihan tepat untuk merayakan pesta ulang tahun. Selain memberikan beberapa sajian makanan khasanah Koki Sunda, beberapa garansi turut ditawarkan Koki Sunda. Yakni diantaranya gratis nasi tumpeng mini serta sajian musik yang dibawakan para staf untuk menyemarakkan acara. “Selain bisa diantar kerumah kita juga menyiapkan jamuan makan untuk merayakan pesta ulang tahun. Selain memberikan nasi tumpeng mini secara gratis para karyawan koki sunda juga melantunkan lagu ucapan selamat ulang tahun sebagai bentuk surprise terhadap pelanggan kita,”sebutnya.

Hadir untuk memenuhi kepuasan pelanggannya, kini Koki Sunda menjadi pilihan tepat bagi pecinta kuliner. Jadi jangan tunda lagi bagi anda yang ingin merayakan sebuah acara baik di rumah ataupaun langsung di resto, karena Koki Sunda punya solusi memenuhi kebutuhan pelanggan. (kesuma ramadhan)

Kesempatan Jadi Jutawan Hanya Dengan MengaktifkanTalkMania

Apresiasi Khusus Pelanggan kartu simPATI

Menjelang akhir tahun 2011, Telkomsel memberikan apresiasi khusus bagi pengguna kartu simPATI melalui program Jutawan TalkMania. Melalui program ini selain tetap bisa menikmati paket murah TalkMania, pelanggan simPATI berpeluang mendapatkan hadiah total Rp.500juta hanya dengan mengaktifkan paket Talkmania siang maupun malam. 

Untuk mengikuti program ini tidak diperlukan registrasi khusus, karena cukup dengan mengaktifkan paket TalkMania siang atau malam, atau keduanya, dengan menekan *999*99#lalu OK, atau dengan mengirim SMS ketik TM(spasi)ON kirim ke 8999. Pulsa minimum yang harus dimiliki pelanggan sebelum mengaktifkan paket TalkMania adalah Rp.5.000,- .

Setelah TalkMania aktif, secara otomatis pengguna simPATI sudah terdaftar sebagai salahsatu pengguna yang berkesempatan memperoleh hadiah total Rp.500juta. Program ini hanya berlaku bagi seluruh pengguna simPATI nomor Sumatera.

GM Sales & Customer Service Regional Sumbagut – Filin Yulia, mengatakan “Program Jutawan Talkmania merupakan program loyalti kepada pengguna kartu simPATI di Sumatera khususnya bagi pelanggan yang aktif memanfaatkan paket TalkMania. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi atas tingginya minat pengguna simPATI dalam memaksimalkan paket TalkMania sebagai salahsatu cara menikmati tarif murah dari Telkomsel”.

Program ini berlaku dari 1 Desember 2011 hingga 29 Februari 2012, tersedia hadiah uang tunai bagi pemenang yaitu : 1 (satu) Pemenang pertama mendapatkan hadiah Rp.150juta, 2 (dua) pemenang kedua masing-masing mendapatkan Rp.50juta, 2 (dua) pemenang ketiga masing-masing mendapatkan hadiah Rp.25juta, dan 20 (dua puluh) Pemenang keempat mendapatkan hadiah masing-masing Rp.10juta. Pengundian pemenang akan dilakukan pada bulan Maret 2012. Seluruh pajak hadiah ditanggung oleh Telkomsel.

Filin menambahkan, “Kami berharap melalui program ini pelanggan Telkomsel akan semakin merasakan manfaat lebih dengan menggunakan kartu simPATI, karena selain dapat menikmati tarif murah dengan kualitas terbaik dari Telkomsel, pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah hingga ratusan juta rupiah”.

Telkomsel juga menghimbau kepada pelanggannya agar tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Jika pelanggan menerima informasi menjadi pemenang salahsatu program undian Telkomsel, sebaiknya melakukan konfirmasi ke nomor layanan Call Center bebas pulsa Telkomsel yaitu 111 dari kartuHALO dan 116 dari kartu simPATI dan Kartu As. Selain itu pelanggan juga dapat mendatangi kantor layanan GraPARI Telkomsel terdekat. Hal terpenting adalah, Telkomsel tidak pernah mengenakan biaya apapun kepada pelanggan yang menjadi pemenang undian berhadiah dari Telkomsel, baik dalam bentuk uang tunai maupun pulsa.

simPATI TalkMania

Paket TalkMania merupakan paket yang sangat tinggi peminatnya, hal ini dikarenakan pengguna simPATI  dapat menikmati paket nelpon semaunya gak pakai mahal dari TalkMania, yakni bebas nelpon ke seluruh pelanggan Telkomsel (kartuHALO, simPATI, dan Kartu As) berkali-kali hingga 100 menit (6.000 detik) untuk paket TalkMania siang, dan 50 Menit (3.000 detik) untuk paket TalkMania Malam.

TalkMania siang bisa digunakan untuk nelpon mulai pukul 01.00 hingga pukul 18.00 dengan cukup sekali melakukan aktivasi pada pukul 01.00 hingga pukul 16.30. Sedangkan TalkMania malam berlaku mulai pukul 17.00 hingga pukul 23.59 dengan melakukan aktivasi pada pukul 17.00 hingga pukul 23.30.

Untuk melakukan registrasi TalkMania, pelanggan cukup menghubungi *999*99# langsung dari ponsel, atau dengan cara mengirim sms, ketik TM(spasi)ON kirim ke 8999. Pulsa minimum yang harus dimiliki pelanggan sebelum mengaktifkan paket TalkMania adalah Rp.5.000,- .

Untuk mengecek status aktivasi simPATI TalkMania, saldo durasi dalam satu hari penggunaannya, maupun bonus lain, pelanggan dapat mengakses menu *889# dari ponselnya. Dengan mengakses *887#, pelanggan juga dapat melakukan pengecekan transaksi terakhir, termasuk yang menggunakan pulsa TalkMania.

Kenyamanan dan kelancaran komunikasi pengguna simPATI didukung oleh jaringan terluas berkualitas Telkomsel melalui penggelaran lebih dari 44.000 Base Transceiver Station (BTS) termasuk 9.000 Node B (BTS 3G), yang tersebar hingga pelosok Indonesia.

Neraka di Grup B

Hasil Drawing Piala Eropa 2012

KIEV-Spanyol, Jerman dan Belanda jadi tim yang paling dihindari di drawing Euro 2012. Maka tak berlebihan jika ketiga tim ini dihindari.

Menariknya, hasi drawing dini hari tadi, Belanda dan Jerman malah tergabung dalam satu grup. Di grup B dua negara ini harus adu kemampuan dengan dua tim lainnya Denmark dan Portugal (lihat grafis). Tak pelak, neraka seakan ada di grup ini.

Lalu, bagaimana dengan Spanyol? Tak berbeda dengan Belanda dan Jerman, Spanyol juga berada di grup berbahaya. Di grup C, Spanyol harus berhadapan dengan Italia Pertemuan Spanyol dengan Italia bak sudah diprediksi Pelatih Negeri Pizza, Cesare Prandelli. “Buat saya, semua itu baik-baik saja sebagai satu grup karena hal itu akan menjadi sangat menarik. Jika memang terjadi (bertemu Spanyol), kami tentunya menerima saja,” katanya sebelum drawing.

“Kami tak perlu merasa cemas karena kami sudah membuktikan kualitas kami sewaktu tampil di kualifikasi kemarin, Italia siap bermain dengan siapa saja,” sambung sang Allenatore.

Sementara Inggris, terbebas dari Irlandia. Sebelum drawing, Inggris memang berharap tak jumpa dengan Irlandia. “Saya harap kami tidak bertemu dengan mereka. Kedua negara berdekatan dan itu juga akan menjadi pertemuan dua manajer dari Italia (Republik Irlandia dilatih Giovanni Trapattoni), jadi saya memilih untuk tidak berada satu grup dengan mereka. Pertemuan itu (inggris vs Republik Irlandia) akan menarik, tapi saya tidak memilih untuk tidak terjadi,” sahut Capello di Guardian.

Inggris ditempatkan di Pot 2 dalam drawing penentuan grup Piala Eropa 2012 yang akan dilangsungkan di Kiev, Sabtu (3/12) dini hari WIB. Untuk lawan yang diharapkan akan dihadapi di fase grup, Inggris berharap dapat kesempatan menguji tim-tim kandidat juara. Sayangnya, mereka tidak bertemu Spanyol, Belanda, atau Jerman. Mereka malah satu grup dengan Prancis di grup D.(rmd)

Harusnya Gatot Bijaksana

35 Ormas Islam Pendukung Masjid Al Ikhlas tak Puas

MEDAN-Demo 35 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu, terkait perobohan Masjid Al Ikhlas Jalan Timor, hingga saat ini belum mendapat respon atau tanggapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho.
Ketidakadaan respon positif dari Gatot tersebut, sangat disayangkan oleh segenap Ormas Islam tersebut. Bahkan, bukan hal yang mustahil bila ke-35 Ormas Islam tersebut akan kembali melakukan aksi.

“Malah kita dan kawan-kawan sangat menyesalkan dan menyayangkan sikap Plt Gubsu, yang tidak peduli dengan masalah ini. Ada rencana mau aksi lagi, tapi dipikir-pikir sayang juga karena tidak direspon oleh Plt Gubsu Saat demo itu, adalah waktu yang pas dimana ada dewan. Jadi bisa sekalian membahas masalah ini. Tapi, Plt Gubsu diwakili oleh Sekda. Sebelum-sebelumnya, kami sudah berdialog dengan DPRD Sumut dalam hal ini Komisi E,” tegas Drs Leo Imsar Adnans, Koordinator 35 Ormas Islam pendukung Masjid Al Ikhlas, kepada Sumut Pos, Jumat (2/12) malam.

Apakah akan menemui Gatot secara langsung atau ada rencana lain? Mengenai hal itu, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) Forum Umat Islam (FUI) Sumut tersebut menuturkan, rencana tersebut ada dan terbersit oleh ke-35 Ormas Islam tersebut.

Tinggal lagi, rencana itu rasanya sulit terealisasi. Hal itu disebabkan karena Plt Gubsu yang selalu menghindar ketika hendak ditemui perwakilan Ormas Islam tersebut.

“Rencana itu ada. Tapi bagaimana, Plt Gubsu saja selalu menghindar jika ingin ditemui. Kalau begini bagaimana bisa selesai. Harusnya ini disikapi arif dan bijaksana. Karena ini masalah umat. Sebagai kepala daerah harusnya Plt Gubsu bertanggungjawab atas hal ini. Jadi, pucuk pimpinan Sumut dan Pemko Medan, harus segera merespon ini,” tuturnya.

Pernyataan tak kalah pedasnya juga  dikemukakan Drg M Sahbana selaku salah satu pimpinan kolektif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHM) Medan.
“Selaku Plt Gubsu, harusnya bertanggungjawab atas persoalan yang krusial ini. Tidak mungkin pihak Plt Gubsu tidak tahu,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, sebagai pemimpin, Plt Gubsu harusnya paham bila persoalan yang terjadi, tanpa terkecuali mengenai perobohan Masjid Al Ikhlas merupakan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. “Sebagai kepala daerah harusnya Plt Gubsu bertanggungjawab atas semua persoalan yang terjadi. Jangan dibiar-biarkan begitu saja. Karena ini masalah krusial,” tegasnya.

Sebelumnya, dari Jakarta, pakar keuangan daerah dari Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menyatakan aksi ke-35 Ormas Islam tersebut sudah tepat. Pasalnya, aksi dilakukan bersamaan dengan pembahasan R-APBD 2012. Tentunya, diharapkan R-APBD menampung anggaran untuk pembangunan masjid dimaksud, tepatnya di pos dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah.

Reydonnyzar Moenek menjelaskan, dana bansos dan dana hibah APBD bisa dipergunakan untuk membantu pembangunan masjid. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 8 Tahun 2007.

“Pemda dapat memberikan bantuan untuk masjid, apakah dalam bentuk hibah dalam bentuk uang, barang, atau juga dalam bentuk bansos,” ujar Reydonnyzar yang juga Kapuspen Kemendagri itu kepada koran ini di kantornya. (ari)

Sejak Awal CBD Sudah Salah

Bangunan di Sekitar Bandara tak Boleh Sembarangan

JAKARTA-Proyek pembangunan Central Bisnis Distrik (CBD) Polonia terancam buyar. Bukan hanya karena Perpres No 62 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan (RTRK) Mebidangro mengamanatkan agar Bandara Polonia tetap berfungsi melayani penerbangan dalam dan luar negeri, serta sebagai pangkalan angkatan udara (LANUD).

Kalau pun seluruh penerbangan sipil dalam dan luar negeri nantinya dialihkan ke Bandara Kualanamu dan Bandara Polonia hanya menjadi LANUD, tetap saja proyek CBD terancam.

Anggota Komisi V DPR Ali Wongso Sinaga mengatakan, penerbangan TNI AU harus tetap mensyaratkan wilayah sekitar bandara aman untuk penerbangan. “Masalah bangunan di sekitar bandara tetap harus diatasi agar bisa menjamin keselamatan penerbangan. Kalau TNI AU tetap menggunakan Polonia, berarti ada pesawat keluar masuk, maka bangunan di sekitarnya tak boleh sembarangan,” ujar Ali Wongso Sinaga kepada koran ini, kemarin (2/12).

Politisi senior Partai Golkar yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur memperkirakan, TNI AU akan tetap menggunakan Polonia sebagai LANUD. Pasalnya, tanah Polonia memang milik TNI AU.

Sementara, terkait dengan Perpres 62 Tahun 2011, Ali Wongso mengaku belum tahu isinya apa. Yang jelas, lanjutnya, sebelum pembangunan CBD dilanjutkan, perlu ada pembicaraan dengan pihak TNI AU.  “Karena ini menyangkut persoalan, apa mungkin CBD itu berdampingan dengan pangkalan udara?” ujar Ali. Seperti diberitakan, Perpres 62 itu diyakini banyak kalangan akan mengubah rencana tata ruang Kota Medan yang disusun Pemko Medan.

Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS), Landen Marbun langsung mengomentari nasib pembangunan CBD Polonia. “Pemerintah Kota Medan harus tinjau ulang pembangunan CBD Polonia dengan menyesuaikan Perpres yang menjelaskan kalau Bandara Internasional Polonia tetap beroperasi seperti saat ini, walaupun Bandara Kualanamu selesai nanti,” kata Landen Marbun.

——
CBD, Proyek Gagal
Perpres No 62 tahun 2011 tentang RTRK Mebidangro yang diberlakukan 20 September 2011, dipastikan akan berdampak pada pembangunan di Medan, baik yang telah berjalan maupun yang sudah direncanakan.

Berbicara mengenai kaitan antara Perpres tersebut dengan pembangunan megaproyek Central Bussines District (CBD), Anggota Komisi A DPRD Sumut Sopar Siburian tidak sungkan menyebutkan bahwa CBD akan menjadi proyek gagal. “Dari sebelum pembangunan sebenarnya pembangunan CBD itu sudah menyalahi. Dengan adanya peraturan ini, maka CBD itu menjadi proyek gagal,” tegas politisi Fraksi Demokrat Sumut ini, kepada Sumut Pos, Jumat (2/12).

Penuturan tak kalah kritis  juga dikemukakan Anggota Komisi D DPRD Sumut Nurul Azhar. Dikatakannya, harus ada penyesuain antara pembangunan yang ada dengan masterplan RTRK. Bahkan, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PPP ini mengemukakan, pembangunan yang ada jangan terkesan menghalalkan segala cara, sehingga meminggirkan kepentingan banyak pihak.
“Masterplan RTRK harus disesuaikan dengan adanya Perpres itu. Begitu juga dengan keberadaan CBD. Pengembang harus menangkap sinyal-sinyal tersebut. Jangan menghalalkan segala cara,” tukasnya.

——
Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong menuturkan sebaiknya pembangunan kawasan CBD dipending dulu dengan tujuan untuk keselamatan penerbangan di Bandara Polonia juga keselamatan warga sekitar. “Sebaiknya pembangunan CBD dipending dulu, sebab kalau mengacu pada Perpres ini tentu saja Bandara Polonia Medan tetap akan dioperasikan. Kalaupun pengoperasiannya untuk TNI AU, pasti tetap ada alat komunikasi seperti sinyal radar udara yang mengganggu keselamatan warga dan keselamatan penerbangan karena adanya bangunan tinggi di sekitar bandara,” terang Parlaungan.

Ditambahkannya, Pemko Medan tetap harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi yakni Perpres, jadi kalau Perpres sudah menyebutkan bandara Polonia dijadikan bandara pengumpul, seharusnya Pemko Medan dapat mempending pembangunan di kawasan Polonia. “Pemko harus mematuhi aturan tertinggi setelah UU adalah Perpres, makanya pembangunan di kawasan Polonia juga harus mengacu kepada Perpres itu,” terang Parlaungan.

Politisi Demokrat ini menegaskan harus memandang secara objektif aturan yang berlaku dan peraturan mana yang paling tinggi itu yang harus dilaksanakan. Kalau Kualanamu itu, sudah layak menjadi bandara kelas internasional karena sesuai dengan fungsinya.

“UU, produk hukum tertinggi dibawahnya ada Perpres atau Kepres, lalu ada Kepmen atau Permen hingga Perda atau Perwal. Itu produk hukum yang harus dipatuhi, mana aturan hukum yang paling tinggi itu saja yang harus dilaksanakan,” tegasnya.

Pemko: Jangan Salah Tafsir
Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengimbau semua pihak untuk tidak buru-buru menginterpretasi dan menambil kesimpulan dari ayat-ayat yang tersirat dalam pasal Perpres 26/2011 menyatakan Bandara Polonia tidak dipindah.

“Sebab, dalam pasal itu tidak ada penegasan bahwa Bandara Polonia itu berada di inti kota, itu hanya pernafsiran beberapa pihak saja dan tidak berdasarkan bahasa hukum seperti Perpres 62/2011 itu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Ir Syaiful Bahri di kantor Kota, kemarin siang.

Dikatakannya, pengoperasian Bandara Internasional Polonia Medan dan Bandara Internasional Kualanamu serupa seperti Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Sukarno-Hatta di Jakarta, salah tafsir. Pemko Medan menilai perpindahan Bandara Polonia tidak sama dengan Bandara Halim Perdana Kusuma yang tetap beroperasi sebagai bandara pertahanan militer nasional di Jakarta.
“Persoalan itu harus dipandang secara makro. Itu kan bahasa hukum yang terlampir dalam Perpres 62/2011 itu, harus dilihat dan dibaca ulang lagi secara detail. Itu kan penafsiran kita saja yang seperti itu, tidak ada tercantum bahwa Bandara Polonia tidak dipindahkan,” ucapnya.

Ditegaskannya, operasional Bandara Polonia itu harus dipindahkan seiring dengan mulai beroperasinya Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang, sesuai mekanisme dan perkembangan pasar di Kota Medan.

“Jangan samakan kasusnya dengan operasional Bandara Polonia dengan Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Itu berbeda kasus, Bandara Halim itu jauh dari inti kota dan berada di pinggiran bukan seperti Polonia yang berada di dekat inti Kota Medan,” ujarnya.

Kawasan Polonia yang merupakan kawasan hijau terbuka. Dengan pembangunan CBD, kawasan ini kemungkinan akan dialihkan peruntukannya menjadi kawasan tempat tinggal. Menanggai hal itu, Syaiful menjelaskan kalau semua itu sudah didesain CBD Polonia. “Semua kan sudah didesain di CBD yang mendukung kawasan terbuka hijau. Sesuai dengan perkembangan, bisa saja pindah Bandara Polonia dikawasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan Aripay Tambunan yang juga menilai Perpres 62/2011 itu baru diputuskan pada tahun 2011 sementara pembahasan mengenai Bandara Polonia dan Kualanamu sudah berlangsung di tahun-tahun jauh sebelumnya.

“Kenapa bisa mundur, masalah Kualanamu dan Polonia itu kan sudah menjadi persoalan pembahasan di tingkat nasional. Kalau saja Polonia tetap disana, infrastruktur tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Dalam RTRW Kota Medan juga sudah jelas dinyatakan bahwa kawasan Polonia akan dijadikan sebagai pusat perkantoran dan bisnis,” jelasnya sembari menyatakan keputusan Perpres 62/2011 itu sendiri tidak menyahuti isu dan perkembangan pembangunan infastruktur kedaerahan khususnya Kota Medan.

Disinggung pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, EE Mangindaan beberapa hari lalu saat meninjau persiapan Bandara Kualanamu, Aripay menilai mendukung pernyataan Menhub RI tersebut. “Dalam RTRW Kota Medan memang tidak disebutkan secara teknis mengenai Bandara Polonia, tapi nanti dalam RDTRK Kota Medan akan kita jelaskan secara teknis lagi,” kritisnya.

Sementara, Kepala Dinas tata Ruang tata bangunan (TRTB) Kota Medan, Syampurno Pohan menyatakan tetap akan mengeluarkan izin membangun (IMB) untuk kawasan Central Bussines District (CBD) Polonia. Meskipun, dalam Perpres Nomor 62 tahun 2011 tentang Mebidangro menetapkan kalau bandara Polonia Medan tidak dipindahkan ke bandara Kuala Namu, melainkan tetap difungsikan sebagai bandara Internasional.

“Dalam Perpres itu kan memang tidak jadi dipindah. Melainkan dipindah kalau sudah ada lokasi pengganti. Dan dalam Perpres itu Bandara Polonia sebagai bandara pembantu seperti Bandara Halim Perdana Kusumah. Jadi RTRW akan tetap, makanya izin CBD juga tetap akan kita proses,” jelasnya.

Diyakininya, kalau kawasan CBD yang sudah direncanakan sebagai kawasan pusat perdagangan di Medan serta menjadi pusat pemerintahan juga nantinya tidak akan mengganggu penerbangan yang dioperasikan bandara polonia Medan. “RTRW kita sudah jelas dan sudah ada Perdanya, jadi tidak akan diubah. Kawasan itu tetap akan menjadi kawasan CBD,” tegas Sampurno. (sam/ari/adl)

Nekat Kawin Lari

Aurelie Moeremans

Lama menghilang, artis belia Aurelie Moeremans bikin sensasi dengan kabar telah menikah dengan kekasih yang baru dikenalnya, Robby Tremonti. Aurelie mengaku telah menikah back street dan tanpa diketahui orangtuanya pada Oktober lalu Awalnya, hubungan kekasih terpaut usia jauh ini tak mendapat restu orang tua Aurelie. Bahkan saat pacaran pun Robby pernah diusir ayah Aurel.
Hal ini lah jadi penyebab Aurelie memilih pergi meninggalkan orang tua, demi Robby. Setelahnya, mereka bahkan nekat tinggal seatap.

Jean Marc, Ayah Aurelie menjelaskan masalah perbedaan usia jadi salah satu alasan dia melarang putrinya melanjutkan hubungan. Apalagi Robby dianggap membawa banyak perubahan besar pada anaknya. Hal ini dirasakan setelah dia bertemu langsung dengannya.

Aurelie dan Robby bertemu dan mulai dekat sejak berpartner dalam iklan provider, Simpati. Sejak itu, mereka kian akrab dan sering jalan bareng.
Usia Aurelie dengan bintang sitkom Police 86 itu berbeda 13 tahun. Aurelie saat ini usianya baru 18 tahun.

“Aku tahu pernikahan beda 13 tahun ini pasti ada pro-kontranya. Tapi kita toh bisa saling mencintai dan bahagia hidup bersama. Jadi buat kalian, tak usah repot-repot mengganggu rumah tangga kami, “ ucap Aurelie.

Dia pun meminta dihentikan tuduhan bahwa sang suami telah menculik, mencuci otak, dan memanfaatkan popularitasnya di dunia hiburan. “Aku mohon buat siapa pun, tolong maafkan suamiku. Kami lakukan ini (nikah) karena sama-sama cinta. Aku juga minta supaya tuduhan atas namanya segera dihapus dan nama dibersihkan. Dia bukan seperti itu, lagi pula alasan aku keluar dari rumah karena kemauanku sendiri.”

Pemeran film Sweetheart juga minta maaf kepada orangtua atas tindakan kawin larinya.
“Aurelie minta maaf sama papa-mama buat nikah diam-diam ini. Aku kangen dan rindu sama kalian. Aku belum berani pulang, karena belum siap. Aku juga mohon agar pernikahan kami dan kehadiran Robby diterima dengan ikhlas,” tutupnya. (rm/jpnn)

Keuangan Pemkab Simalungun Harus Diaudit Ulang

MEDAN-Pengalihan dana insentif guru non PNS senilai Rp1,2 miliar di Kabupaten Simalungun tidak usai menjadi perbincangan. Apalagi, setelah pengakuan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumut yang menyatakan soal dana itu tertera di Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK RI 2010 Kabupaten Simalungun. Tak pelak, kenyataan ini dinilai menjelaskan adanya penyelewengan.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD Simalungun yang juga pelapor dugaan korupsin
penyelewengan APBD Simalungun sebesar Rp48 miliar, yang diduga dilakukan Bupati Simalungun JR Saragih yakni, Bernhard Damanik.

“Pernyataan Humas BPK RI Sumut yang menyatakan benar adanya pengalihan dana insentif guru non PNS Tahun 2010 untuk pembelian mobil mengundang pertanyaan. Karena dalam LHP BPK RI Tahun 2010, tidak ada opini pengalihan dan temuan BPK RI terhadap pengalihan dana insentif ini.

Pengalihan dana juga tidak hanya insentif guru non PNS yang bersumber dari Pemprovsu, tapi juga sumber dana dari pusat juga ada yang dialihkan yaitu, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp827 juta. Juga Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp14 miliar. Tapi yang sangat mengherankan adalah mengapa hal ini tidak menjadi temuan yang dituangkan dalam LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun?” tegasnya kepada kepada Sumut Pos melalui layanan pesan singkat, Kamis (1/12).

Menurutnya, semua itu telah melanggar undang-undang dan bisa diberikan sanksi pidana penjara sesuai dengan undang-undang yang ada. “Karena hal ini juga telah melanggar Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 34 yang sanksinya adalah pidana penjara di mana juga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya.
Mengenai hal itu, Humas BPK RI Wilayah Sumut Mikael Togatorop yang dikonfirmasi, Jumat (2/12) menyatakan, adanya mis persepsi yang telah terjadi berdasarkan pernyataan anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik tersebut.

“Ini lah yang harus disatukan. Harus ada pemahaman yang sama dalam kaitannya dengan laporan BPK RI dan mengenai kerugian negara itu. Apa anggota DPRD Simalungun itu membaca detil LHP BPK RI itu? Di dalam LHP itu, bukan hanya pengalihan dana insentif guru itu yang tertera, melainkan apa yang dikemukakan tersebut juga ada,” terangnya.

Lebih lanjut Mikael Togatorop menuturkan, dalam konteks LHP BPK RI untuk Kabupaten Simalungun Tahun 2010 tersebut, dijelaskan pengalihan-pengalihan yang terjadi itu menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun tidak tertib dalam adiministrasi anggaran atau adminitrasi keuangan. Dari kondisi dan kenyataan yang ada, maka BPK RI memberi nilai atau predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Artinya, ada catatan-catatan yang diberikan dan harus dijadikan rujukan untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah dalam persoalan itu ada sinyalemen kerugian negara? Terkait hal itu, Mikael menyatakan, BPK RI memiliki kewenangan dalam melakukan audit terhadap keuangan pemerintahan yang ada.

“BPK memiliki tugas dalam melakukan audit keuangan. Institusi penegak hukum biasanya bisa menjadikan hasil audit itu menjadi rujukan, dari banyak rujukan lainnya yang bisa dijadikan barang bukti bagi institusi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Dengan kata lain, BPK bisa mengaudit ulang keuangan Pemkab Simalungun? “Nah, ketika institusi penegak hukum tersebut menemukan adanya indikasi kerugian negara untuk kebutuhan penyidikan, dan meminta agar BPK melakukan audit ulang dan menghitung kerugian negaranya, maka BPK siap untuk melakukan hal itu,” sambungnya.

Sebelumnya pengamat anggaran Sumut, Elfenda Ananda, mengatakan apa yang dilakukan pihak Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih serta pengesahan yang dilakukan DPRD Simalungun merupakan hal yang ngawur dan nyeleneh.  Dan apa yang dilakukan dua institusi tersebut, mengarah pada akan kembali terjadinya penyelewengan anggaran. Untuk membuktikan itu, maka sebaiknya segera dilakukan audit oleh BPK RI.

“Harusnya dana yang ada, langsung dialokasikan sesuai dengan nomenklatur yang ada. Ini aneh, dana yang ada dialihkan kemudian untuk menggantinya dimasukkan ke anggaran yang baru. Ini sarat dengan administrasi keuangan yang ngawur dan menjurus pada penyelewengan. Untuk mempertegas itu, BPK RI sebaiknya segera melakukan audit atas hal itu,” tegas Elfenda kepada Sumut Pos, Rabu (30/11) lalu. (ari)

Jadi Supir Taksi, Baru Raih Penghargaan pada 2011

Marina Segedi, Mantan Juara Silat ASEAN yang Puluhan Tahun Terlupakan

Untuk menghidupi empat anak sendirian, Marina Martin Segedi harus gonta-ganti pekerjaan. Prestasinya baru dikenali setelah mengangkut penumpang dari Kemenpora.

MUHAMMAD AMJAD, Jakarta

REZEKI itu datang dari kliping koran yang telah berusia hampir tiga dekade. Isi beritanya, keberhasilan Marina Martin Segedi menjadi juara Kejuaraan ASEAN Pencak Silat Kelas A Putri pada 1983 di Singapura. Marina yang sangat bangga ketika itu langsung melaminating potongan surat kabar tersebut.

“Saya memang sengaja melaminating biar awet. Saya tak menyangka itu bermanfaat dan membuat saya mendapatkan penghargaan,” ucap Marina yang dilahirkan di Jakarta pada 7 Mei 1964 itu.
Penghargaan yang dimaksud datang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada September lalu. Yakni, berupa rumah dengan nilai uang Rp125 juta yang diberikan kepada mantan atlet berprestasi. Realisasinya berbarengan dengan pemberian bonus bagi para atlet peraih medali di SEA Games 2011 pada Kamis, 24 November lalu.

“Saya bersyukur, akhirnya uangnya sudah di tangan,” ujar Marina yang beberapa kali juga menyabet gelar di kejuaraan nasional dan daerah itu. Wajar kalau perempuan 47 tahun itu bahagian
Sebab, hampir tiga puluh tahun berlalu, sepak terjangnya yang telah mengharumkan nama bangsa terlupakan. Padahal, keberhasilan menjadi jawara pencak silat ASEAN pada 1983 itu bisa dibilang setara dengan meraih emas di SEA Games saat ini. Sebab, saat itu silat belum dipertandingkan di ajang olahraga antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Beruntung nasib mempertemukan Marina dengan Karsono, pelanggan taksinya yang bekerja di Kemenpora. Dari obrolan di atas taksi yang berlangsung pada April 2011 lalu, single parent yang harus menghidupi empat anak (dua di antaranya anak angkat) itu menemukan jalan untuk menerima penghargaan mantan atlet.

“Tapi, itu pun tidak mudah. Soalnya, saya masih disuruh memberikan pembuktian-pembuktian kalau saya benar-benar atlet berprestasi dulu,” terangnya.

Marina pun menyerahkan semua bukti kesuksesannya. Mulai medali sampai piagam prestasi. Namun, pihak Kemenpora belum sepenuhnya yakin. Beruntung, perempuan 47 tahun itu masih menyimpan kliping koran tadi yang di dalamnya juga dilengkapi foto dirinya saat juara ASEAN pada 1983 itu.

Akhirnya uang Rp125 juta tadi pun berhak dia miliki. Tapi, Kemenpora mewajibkan uang itu diwujudkan menjadi rumah. Kalau ada kekurangan, si penerima yang mesti menambahi.
Karena itulah, meski baru menerima rezeki dalam jumlah tidak sedikit, Marina tak lantas meninggalkan profesinya selama ini: sopir taksi.

Ya, pekerjaan yang sehari-hari memberinya penghasilan sekitar Rp100 ribu itulah yang dia jalani sejak bercerai dari sang suami yang menikahinya pada 1983 dan memberinya dua putri, Rayner Nurdin, pada 1989.

“Ketika itu, setelah bercerai, mau silat terus tidak mungkin karena saya harus menghidupi anak-anak. Karena itu, saya memutuskan untuk bekerja,” terang ibunda Ayu Yulina Sari dan Rima Afriany Caroline itu.

Pada awalnya, perempuan yang tinggal bersama ibunya di kawasan Bintara, Bekasi, sejak bercerai itu membuka warung kecil-kecilan. Sayang, usaha itu tidak berjalan lancar sehingga dia banting setir untuk mencari pekerjaan lain.

Marina akhirnya diterima menjadi sopir taksi. Sebuah pilihan yang kurang lazim, sebenarnya. Sebab, sampai sekarang pun jarang ditemui kaum hawa yang menekuni pekerjaan tersebut.

Namun, wanita berdarah Jerman-Jawa itu justru bersyukur karena menjadi sopir taksi telah menyelamatkan dia dan keluarga. “Apa yang saya dapatkan cukup untuk menghidupi keluarga dan untuk biaya pendidikan anak-anak. Apalagi, masih ada beasiswa Supersemar yang saya terima meskipun tidak banyak,” katanya.

Sebenarnya, sebelum bercerai, Marina mendapatkan tawaran cukup menarik untuk melatih seni pencak silat di Belanda. Namun, setelah berkonsultasi dengan orangtua dan suami, dia batal berangkat karena anaknya saat itu masih kecil dan butuh dekat dengan dirinya.

Tawaran itu tentu didasarkan pada kegemilangan sepak terjang Marina di silat. Marina mulai mengenal bela diri ini dari sang ayah yang berdarah Jerman, Martin Segedi. Meski asli Jerman, latar belakang Martin adalah pejuang. Dia turut bergabung di daerah militer Siliwangi (kini Kodam Siliwangi).

“Saya sangat tertarik pada silat karena mendengar cerita dari ayah. Mulai kelas VI SD saya ikut perguruan Padjajaran,” kata Marina yang beribu perempuan asal Malang, Soekartin, itu.
Keterampilan yang terasah dari ketekunannya berlatih memikat ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) saat itu, Eddie Mardjoeki Nalapraya. Apalagi, saat di kejurnas dia nyaris menjadi juara sebelum akhirnya dibatalkan karena tidak memperkuat DKI Jakarta sebagai daerah asalnya, melainkan Bogor.

Namun, Marina tetap dipanggil ke Pelatnas IPSI untuk kejuaraan ASEAN dan mampu menaklukkan juara kejurnas kala diadu dalam pelatnas. Alhasil, dia dipercaya turun sebagai wakil Indonesia di Kejuaraan ASEAN 1983 yang diikuti tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Setelah tampil di kejuaraan ASEAN itu, Marina sebenarnya masih berhasrat menggeluti silat. Namun, statusnya sebagai istri dan ibu memaksanya mengurangi frekuensi latihan dan bertanding. Bahkan, dia sempat berhenti total kala hamil dan pada masa awal kelahiran.

Perceraianlah yang akhirnya benar-benar membuat silat harus minggir dari kehidupan Marina. Sebagai orangtua tunggal, tenaga dan konsentrasinya tercurah untuk mencari uang. Berbagai kesempatan mendapatkan nafkah pun terus dia coba.

Tiga tahun setelah menjadi sopir taksi, dia pergi ke Sulawesi untuk bekerja. Tapi, belum genap tiga tahun bekerja, dia kembali ke Jakarta dan mulai mencari peluang bekerja di dunia layar lebar. Kebetulan, film berbau silat saat itu booming. Dia pun kecipratan peran kecil sebagai pendekar perempuan di sejumlah film.

Di antaranya dalam Warisan Ilmu Karang, Pendekar Tapak Sakti, dan Pendekar Naga Emas. Sayang, karirnya di dunia layar lebar tidak langgeng seiring merosotnya industri perfilman nasional pada 1990-an. Mulai awal 2000-an, Marina kembali menjadi sopir taksi hingga kini.

Berkat kerja kerasnya, dua anaknya bisa menyelesaikan pendidikan dan kini telah memberinya dua cucu. Yang mengagumkan, di tengah kondisi perekonomian yang serba terbatas, Marina masih mau menjadi orangtua angkat bagi Tya Oktaviany dan Jello Christoper. “Orangtua mereka teman-teman saya dan kondisinya jauh lebih buruk dari saya,” terangnya.

Dengan tambahan beasiswa dari manajemen Taksi Bluebird tempat dia bekerja, Marina juga bisa membesarkan Tya dan Jello dengan baik. Tya telah kuliah, sedangkan Jello yang masih di bangku sekolah dasar kini mulai serius menekuni pencak silat.

Lewat Jello ini pula Marina mencanangkan ambisi mencetak pesilat nasional. Untuk itu, pada saat anak-anaknya telah dewasa sehingga dia punya waktu cukup, Marina pun mulai meneruskan perguruan Padjajaran yang dulu menjadi tempatnya bernaung. Bahkan, dia menjadi pendekar utama yang menjadi instruktur para murid perguruan Padjajaran.

Tentu, fasilitasnya masih minim untuk 40-an murid dewasa dan 30-an anak-anak. Marina hanya melatih mereka di lapangan belakang kompleks rumahnya, di kawasan Bintara, Bekasi, dua kali dalam seminggu, setiap Minggu malam dan Kamis malam.

Meski demikian, dia yakin, dari kesederhanaan itu bakal lahir juara seperti dirinya. Dia pun tak lupa menitipkan harapan kepada PB IPSI agar tak melupakan para mantan atlet seperti dirinya. Tak muluk-muluk, sekadar dilibatkan dalam kepanitiaan sebuah kejuaraan atau menjadi asisten dalam pertarungan pun cukup. (*/c2/jpnn)