28 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14329

Mafia Tanah Hilangkan Nurani

Keputusan MA dan Peraturan Pemerintah pun tak Dihargai

MEDAN-Sengketa tanah Sari Rejo di Kecamatan Medan Polonia Medan, melibatkan banyak pihak. Baik itu TNI AU, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Sumut. Selain pihak tersebut, tentunya melibatkan masyarakat Sari Rejo dan pihak pengembang Central Business District (CBD) Polonia.

Sayangnya, nasib warga Sari Rejo tak seindah peruntungan Benny Basri, pengusaha properti yang membidani CBD Polonia. Ya, ini terkait dengan mudahnya pihak pengembang CBD mendapatkan sertifikat, sementara masyarakat Sari Rejo yang telah puluhan tahun sejak 1948 hingga saat ini tidak kunjung mendapat sertifikat diinginkan.

Tak pelak sinyalemen adanya permainan mafia tanah merebak. “Keterlibatan mafia tanah, saya tidak berandai-andai dengan kepentingan seseorang untuk memiliki tanah tersebut. Hal itu tidak bisa dipungkiri, pasti ketahuan dengan bukti prosedurnya atas hak akan diketahui keterlibatan mafia tanah yang menghilangkan nurani,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu di gedung Dewan, Selasa (8/11).

Dikatakannya, lahan Kelurahan Sari Rejo seluas 591,30 Ha dan yang sudah bersertifikat dengan luas 302,78 Ha dikelola oleh pihak pengembang yang memperoleh peralihan hak dari TNI AU. “Tanah warga yang luasnya 260 Ha harus diberikan kepastian haknya. Karena peralihan hak memperoleh tanah Sari Rejo tidak terlepas dari BPN, jadi untuk perjelas status tanah Sari Rejo hanya BPN yang lebih tahu. Tolong, tuntutan masyarakat diberikan agar masyarakat bisa hidup damai dan sejahtera,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Medan ini juga berharap banyak kepada TNI AU yang sampai saat ini belum menunjukkan sikap. “Sangat berharap kepada TNI AU untuk menyikapi permasalahan tanah sari Rejo yang sampai saat ini belum bersertifikat,” cetusnya.

Untuk itu, lanjut Burhanuddin, status tanah yang terus menjadi sengketa sejatinya sudah ada landasan hukumnya. Namun, kenapa itu tidak menjadi dasar? “Sudah ada keputusan MA dan PP, mau keputusan apa lagi yang harus dihargai,” ungkap Burhanuddin.

Ungkapan lebih pedas dicetuskan pihak Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Medan. Melalui Asisten III Lira Kota Medan Hasler Marbun, lembaga swadaya masyarakat ini mengatakan pasti ada mafia tanah dibelakang kasus tanah Sari Rejo. “Saya menilai adanya mafia tanah yang ingin mencoba merebut lahan tersebut. Kenapa pemerintah sepertinya enggan untuk menyelesaikan sengketa lahan itu?  Padahal, masyarakat menginginkan lahan itu bukan untuk dijadikan lahan komersil, tetapi lahan tempat berdirinya rumah-rumah yang dijadikan tempat tinggal mereka,” ujar Hasler Marbun di Gedung Graha Lira Jalan Bakti Medan, Selasa (8/11).

“Kita patut mencurigai adanya kongkalikong antara aparat yang terlibat dalam perkara tersebut dengan CBD,” sambungnya.

Pihak Pemko Medan yang sejatinya memiliki peran penting kini ditunggu kerjanya. Melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri, Pemko meminta warga untuk bersabar. “Pak Wali sudah mencari solusi untuk memperjuangkan hak warga Sari Rejo. Dikarenakan tanah Sari Rejo merupakan aset negara dan akan diberikan untuk kepentingan masyarakat, harus melalui tahapan dengan melakukan rapat untuk mengambil kebijakan,” jelas Syaiful.
Lalu, bagaimana dengan perbedaan nasib antara warga dan CBD Polonia soal sertifikat tanah? “Tanah warga itu ruislag (tukar guling), sedangkan CBD Polonia pengalihan hak,” jawab Syaiful Bahri.

Menyikapi perbedaan nasib itu, anggota DPRD Sumut Hasbullah Hadiyang dikonfirmasi Sumut Pos di sela-sela Paripurna Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2011 serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencemaran Udara, Selasa (8/11) menyatakan, semestinya Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemko Medan, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. “Pemerintah dalam hal ini Pemprovsu, Pemko Medan, BPN, dan termasuk juga angkatan udara harusnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sambung anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat ini, dalam sengketa tanah ini pada prinsipnya Komisi A DPRD Sumut telah mempertanyakannya ke kementerian keuangan. Termasuk terkait mudahnya pengembang memperoleh sertifikat sementara masyarakat terkesan tidak dipedulikan.

Hasbullah juga menyatakan, keputusan Mahkamah Agung (MA) merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum, yang sepatutnya menjadi rujukan bagi pemerintah untuk merealisasikan keinginan masyarakat Sari Rejo. “Kita kembali kepada keputusan hukum lah. Jadi, BPN jangan seenaknya mengeluarkan sertifikat kepada pengembang. Itu saja,” tukasnya.

Sedangkan itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan kepada Sumut Pos juga menyatakan hal yang sama. Dan dalam kasus ini, Isma menyatakan, tinggal menunggu keputusan dari pihak Kemenkeu atas pertanyaan-pertanyaan Komisi A yang melakukan kunjungan ke Kemenkeu beberapa waktu lalu.

“Kita mempertanyakan semua hal yang berkaitan dengan masalah Sari Rejo, termasuk mudahnya pengembang mendapatkan sertifikat dibandingkan masyarakat. Kita tunggu itu,” tegasnya. (adl/rud/ari)

Djamin Ginting Diusul jadi Pahlawan Nasional

BERASTAGI-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 7 gelar pahlawan nasional baru. Pemberian gelar dilaksanakan secara simbolis ketujuh ahli waris, di Istana Negara, Jakarta kemarin siang, Selasa (8/11).

Nah, dari daftar yang ada tidak ada tokoh dari Sumatera Utara (Sumut) yang terpilih tahun ini. Padahal, Sumut memiliki tokoh yang bisa diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Satu diantaranya adalah Letjend Djamin Ginting.
Harapan ini diusung berbagai elemen masyarakat Karo dengan gelaran Seminar Nasional Ephos Kepahlawanan Letjend Djamin Ginting yang akan berlangsung, Kamis (10/11) di Convention Hall Sibayak International Hotel Berastagi. Djamin Ginting dinilai telah memenuhi kriteria yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemberian tanda gelar pahlawan nasional bagi Djamin Ginting nantinya juga diyakini bakal memberi dampak dalam pengangkatan nilai nilai sejarah dari seorang lelaki berbudaya, tentara, politisi, dan diplomat asal Desa Suka, Tanah Karo, di bumi Indonesia.

“Ini merupakan langkah awal yang diyakini akan mendorong gerakan pemberian anugerah gelar pahlawan nasional bagi Djamin Ginting. Kita sangat berharap dalam kegiatan seminar itu penggalian akan sosok kepahlawanan Djamin Ginting dapat menjadi kekayaan sejarah dan intelektual yang berguna,” ujar Marianus Ginting Suka selaku Ketua Panitia didampingi Budianto Tarigan (Streeing Committee dan Tim Perumus) serta Sekretaris Eddy Suranta Surbakti dalam temu pers di pelataran Tugu Letjend Djamin Ginting, Taman Mejuah-juah, Berastagi, Selasa (8/11).

Tidak hanya mengelaborasi materi soal sosok Djamin Ginting dari pandangan para pembicara seperti DR M AS Hikam MA APU, Prof DR Payung Bangun MA, Prof Usman Pelly MA PhD, MC Muham (Ketua LVRI Karo), Jidan Ginting (Tokoh Masyarakat Desa Suka) dan H KP Malik Tarigan, seminar nasional ini juga akan dimanfaatkan untuk mengakumulasi ragam referensi dan dinamika yang timbul akan sepak terjang dan laku Djamin Ginting semasa pengabdiannya.
Ya, Djamin Ginting yang lahir di Desa Suka (86 km dari Kota Medan), Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo pada 12 Januari 1921 selain dikenal sebagai tentara juga dikenal sebagai politisi. Dia merupakan Anggota DPR (1968–1972), Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya (1968–1972). Kelihaiannya selaku militer dan politisi lantas membawa Djamin Ginting berkarir di dunia diplomat dengan duduk sebagai Ketua Diskusi Luar Negeri (1968-1972) dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kanada (1972-1974). Di ibukota Kanada, Ottawa, inilah Djamin Ginting meninggal dunia dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Aneka pengabdian itulah yang kemudian membuat ayah dari Riemenda Djamin Ginting ini meraih sekumpulan bintang jasa dari mulai Bintang Gerilya hingga pengakuan asal dunia luar berupa Bintang Mahaputra Utama dari Mesir. Sehingga di mata tim perumus yang diwakili Budianto Tarigan, sosok lelaki yang juga mengecap pendidikan Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Sumatera Utara sekaligus salah satu pendiri Universitas Sumatera Utara itu adalah pejuang yang komplet.

“Gelar Tanda Pahlawan Nasional bagi Djamin Ginting yang sedang kita secara bersama usung adalah teramat penting demi penegakan jati diri kita sebagai suku (Karo) yang sedari dulu tercatat sebagai pendukung utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah Kiras Bangun Garamata, kini saatnya pemuda di Karo kembali harus berjuang, ini demi penanaman nilai nilai sejarah dan perjuangan kita di tengah-tengah kehidupan nasional Bangsa Indonesia,” urai Budianto Tarigan. (pms)

Gatot: Saya Berkomentar untuk Tidak Berkomentar

Terkait Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu

MEDAN-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho akhirnya buka suara terkait kabar yang beredar belakangan ini. Lucunya, suara yang dikeluarkan Gatot sekadar mengulang apa yang telah diucapkan.
Beberapa waktu belakangan ini Gatot memang terus diberitakan terkait kinerja beberapa bawahannya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang diduga korupsi dan soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Pun, soal mutasi yang dilakukan Gatot. Yang terbaru, pencabutan dukungan sembilan partai dari sebelas partai pengusung Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno).

Nah, terkait penilaian miring oleh sembilan partai pengusung – yang sehari sebelumnya secara terbuka mengatakan kalau Gatot seperti kacang lupa kulitnya – mantan Ketua DPW PKS  itu mengatakan selalu ingat terhadap semua partai pengusung. “Saya berkomentar, untuk tidak berkomentar. Barangkali dari Ibu Sekjen Mendagri juga sudah berkomentar. Oya, kami eling (ingat, Red) terus. Jadi artinya, apa yang disampaikan Ibu Sekjen mengenai koalisi Syampurno pada waktu itu, komentar saya adalah seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibu Sekjen,” jelas Gatot saat dikonfirmasi Sumut Pos sebelum dia memasuki ruang Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.

Soal penilaian ‘miring’ terhadap Gatot disuarakan juga oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung. Dikatakannya kepada Sumut Pos di sela-sela Paripurna DPRD Sumut, Selasa (8/11), Gatot memang tidak mampu mensinkronkan kepemimpinannya dengan partai-partai pengusung Syampurno. “Dari Pelaksana Gubsu itu, supaya sinkron dengan pimpinan partai pengusung. Syampurno ini belum berakhir. Karena prinsipnya, bukan hanya sampai pelantikkan saja, melainkan hingga akhir pemerintahan Syampurno,” tegasnya.
Dikatakannya, seharusnya Plt Gubsu harus melibatkan kesembilan partai pengusung Syampurno. “Harusnya dilibatkan sembilan partai pendukung ini agar dapat kita membesarkan Sumatera Utara,” bebernya.

Hosen juga sempat membandingkan antara Syamsul Arifin dengan Gatot. Dikatakannya, Syamsul lebih baik dalam sisi membangun komunikasi politik dengan legislatif. “Secara personal bagus. Secara kelembagaan dan kepartaian ini yang perlu disempurnakan oleh Plt Gubsu,” ungkapnya.

Soal Paripurna DPRD Sumut kemarin, dikabarkan ada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprovsu, serapan anggarannya masih di bawah rata-rata dari total serapan belanja APBD Sumut 2011 sebesar 59,36 persen.

Hal itu dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprov Sumut Ilyas kepada wartawan. “Serapan belanja APBD 2011 saat ini 59,36 persen dari pagu Rp4,6 triliun,” terang Ilyas.

Sementara untuk serapan terbesar ada di Dinas Pehubungan (Dishub) yaitu 97,47 persen dari total anggaran Rp47 miliar. Namun besarnya serapan tersebut diperkirakan karena diperuntukkan untuk anggaran belanja pegawai. Sedangkan anggaran program selama 2011 sedikit.

Ilyas menjelaskan serapan yang diperoleh saat ini belum bisa dibilang rendah. Sebab tren serapan anggaran di tiga tahun terakhir hanya meningkat tajam di akhir tahun yaitu pada November sampai Desember.

Dia mengungkapkan untuk periode akhir November, serapan belanja APBD 2009 57,96 persen dan di APBD 2010 sebesar 61,22 persen. Berarti, pada 2011 ini dalam posisi yang sama yaitu akhir November diperkirakan masih bisa melebihi serapan dua tahun sebelumnya. “Tren anggarannya memang melonjak 30 persen di November ke Desember selama 3 tahun terakhir,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik mengatakan Plt Gubsu wajib melakukan evaluasi segera. Baik mengevaluasi program yang selama ini dinilai rendah serapannya dan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait.

Evaluasi kinerja tentu menurutnya mengarah pada mutasi pegawai. Hal itu diperlukan untuk mengembalikan kewibawaan Plt Gubsu di mata pegawai dan kepala dinasnya. Sebab selama ini Plt Gubsu terlihat kurang dihormati dan tidak dipatuhi oleh bawahannya. Banyak persoalan yang sudah diingatkan berkali-kali namun tetap masih tidak ada perkembangan perbaikan kinerja. “Contoh kecil saja soal kebersihan walaupun sudah diingatkan sejak awal tapi tetap saja Gatot marah-marah karena tidak ada pegawainya yang patuh. Begitu juga mungkin soal program dan kinerja tentu masih banyak yang kurang peduli,” tegasnya.

Taufan menilai pegawai di lingkungan Pemprov Sumut masih belum menganggap Plt Gubsu sebagai pimpinan mereka. Karena dianggap kewenangannya belum 100%. Sehingga tidak akan mungkin digeser atau dimutasi begitu saja.
Karena itu menurutnya sebelum dilakukan mutasi, Gatot wajib melakukan pendekatan lobi politik ke seluruh parpol dan DPRD Sumut. Agar kebijakannya tidak lagi mendapat tentangan dan menyita waktunya untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.

“Kalau DPRD Sumut sudah bersinergi tentu Mendagri juga tidak punya celah untuk meributi apa yang dilakukan Gatot. Karena itu penting baginya (Plt Gubsu) untuk melakukan pendekatan politik,” kata Taufan.(ari)

No. Dinas Serapan APBD 2011
1. Dispora Sumut 30,67 persen Rp67 miliar
2. Dinas Bina Marga 44,67 persen Rp812 miliar
3. Dinas Pendapatan 48,90 persen Rp240 miliar
4. Dinas Perkebunan 53,93 persen Rp64 miliar
5. BPPTSP (Izin Terpadu) 57,58 persen Rp21 miliar
6. Badan Diklat 57,43 persen Rp32 miliar
7. Sekretariat DPRD 50,32 persen Rp213 miliar
8. BPBD Sumut 54 persen Rp16 miliar

Delapan Dinas Serapan Terendah (per 7 November 2011)

Data: Rapat Paripurna DPRD Sumut

Kepulangan Jamaah Haji Bisa Terlambat Dua Jam

MEDAN-Jamaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Medan, kemungkinan akan terlambat tiba di Bandara Polonia Medan. Diperkirakan keterlambatan bisa mencapai dua jam. Setidaknya hal ini diungkapkan Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarakasi Medan Abd Rahman Harahap.

“Pada tahun-tahun sebelumnya jadwaln pemulangan haji selalu terlambat. Biasanya jadwal tiba pukul 23.00 WIB, kenyataannya bisa terlambat satu hingga dua jam. Jadi kita harap pihak keluarga memakluminya. Tapi, ini akan terus kita koordinasikan dengan pihak PPIH Saudi untuk mengetahui perkembangan pemulangan jamaah haji. Tentunya kita harap, jam pemulangan tepat waktu dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Abd Rahman Harahap, Selasa (8/11).

Terkait dengan itu, Humas Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Debarkasi Medan, Sazli Nasution mengaku untuk penyambutan jamaah haji kloter 01 ini, pihaknya sudah melakukan penyambutan khusus dan mengadakan rapat evaluasi yang dibuka oleh Kakanwil Kemenagsu, Abd Rahim, dan dipimpin oleh Sekretaris PPIH Debarakasi Medan Abd Rahman Harahap.

Dalam rapat tersebut, sesuai kebijakan khusus PPIH Debarkasi Medan, paspor jamaah haji akan dikembalikan pada jamaah setelah menjalani pemeriksaan oleh petugas imingrasi. Selain itu, kondisi kesehatan jamaah akan diperiksa dengan melakukan tes suhu tubuh untuk mengantisipasi kemungkinan penyakit menular. Sebanyak 32 petugas medis serta 5 unit ambulans juga telah disiagakan. “Jika kondisi jamaah ada yang parah, akan langsung kita rujuk ke RS Haji Medan. Untuk jamaah yang wafat di tanah suci, diharapkan keluarganya tiba di Asrama Haji Debarkasi Medan untuk mengambil koper serta mengurus asuransi dari Bringin Life Syariah,” jelas Sazli.

Para haji, lanjutnya, akan diberikan sebanyak 5 liter air zam-zam. Hal ini sebagai bentuk perhatian atas kembalinya jamaah di tanah air setelah sekian lama melaksanakan ibadah haji. “Bagi keluarga yang berasal dari luar Medan telah disiapkan beberapa bus untuk mengangkut jamaah. Yang terpenting, kita harapkan yang terbaik bagi pemulangan jamaah haji ini,” ungkapnya.

Mengenai situasi di tanah suci, saat ini, lanjut Sazli, Kloter 01 Debarkasi Medan sudah melaksanakan pelemparan jumrah dan telah meninggalkan Mina. Pada Kamis (10/11) jamaah haji akan bergerak menuju Jeddah. Terkait cuaca di tanah suci, pada siang hari dapat mencapai panas 34 derajat celcius. Sedangkan malam, cuaca sangat dingin hingga para jamaah harus menggunakan baju penghangat.

Makan Lauk Basi, Ratusan Jamaah Diare

Wakil Ketua Tim Pengawas Haji DPR, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Radityo Gambiro, menginformasikan bahwa pada pukul 01.45 dini hari waktu Arab Saudi, lebih dari 100 orang jamaah di Mina atau Maktab 71 terkena diare.
“Setelah tim kesehatan turun tangan, diindikasikan diare jamaah akibat makanan. Nasi panas yang berlendir dan lauk yang sudah basi,” kata Radityo, kemarin.

Dia menegaskan, tim Kesehatan dan Komisi VIII dan  IX DPR RI yang sedang melakukan pengawasan, langsung menuju lokasi Maktab 71. Ketika Tim tiba di lokasi, sekejap tampak sampah yang menumpuk dan berserakan, kotor dan jorok, menyebarkan bau tak sedap di sekitar tenda Maktab 71.

“WC yang terbatas membuat Jamaah yang diare semakin panik,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, berkat kesigapan Tim Kesehatan, akhirnya situasi mulai terkendali. “Sampai jam enam pagi ini, 10 orang jamaah masih dirawat secara intensif di Posko Pengobatan Haji Indonesia di Mina,” katanya.
Melihat kondisi yang buruk seperti itu, Tim Pengawas DPR RI segera memanggil Panitia Penyelenggara Haji dan Penanggungjawab Maktab 71.

“Masalah kebersihan dan makanan basi banyak menimbulkan masalah bagi jamaah haji Indonesia yang sedang mabid di Mina,” ujarnya. (mag-11/boy/jpnn)

Hibur Para Veteran

Maudy Koesnaedy

Berangkat dari kepedulian terhadap para veteran Republik Indonesia, Maudy Koesnaedi mencetuskan ide membuat pertunjukan seni. Bersama Iwet Ramadhan mereka akan menyuguhkan teater dan tari yang dibalut dengan musik
keroncong.

Acara yang diberi judul Kabaret Keroncong itu akan digelar pada 17 November sebanyak dua kali, pukul 16.00 dan 20.00. “Pertunjukan pertama diperuntukkan para eyang,” demikian Maudy menyebut para veteran.

Maudy dan Iwet menceritakan, ide membuat pertunjukan tersebut tebersit ketika tahun lalu mereka mengadakan bakti sosial dengan para veteran. Iwet bilang ketika itu mereka mengundang pukul 10.00. “Undangannya pukul 10 pagi, tapi pukul 7 pagi mereka sudah pada datang. Saya sampai bingung. Lho, kok sudah pada datang semua,” cerita Iwet Selasa (8/11) di Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Salah seorang veteran pun memberi tahu Maudy dan Iwet bahwa sebenarnya para veteran dan janda veteran sangat senang jika diajak mengikuti acara maupun jalan-jalan. Akhirnya mereka membuat kabaret itu. Keroncong dipilih karena itulah musik yang dulu sering didengarkan para veteran tersebut.

“Teman mereka waktu sedang perang kan keroncong. Lagi di markas biasanya yang didengarkan keroncong. Kenapa kita tidak memberikan apa yang mereka suka,” jelas Maudy. Berbekal dua pertunjukan seni sebelumnya, Maudy pun kembali bertindak sebagai produser.

Bagi Maudy, seni pertunjukan merupakan episode baru dalam hidupnya. Sudah tiga kali ini dia menjadi produser. “Prosesnya ternyata menyenangkan meski harus jungkir balik, stres pula. Saya sulit membagi waktu karena masih berkarir di tempat lain dan jadi ibu juga. Tapi, balik lagi passion saya memang seni pertunjukan. Dan itu yang saya tekuni tiga tahun terakhir. Banyak yang saya pelajari dari situ,” bebernya.

Kali ini, karena dipersembahkan untuk para veteran, pertunjukan sengaja dikemas dengan durasi 1,5 jam. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. “Kalau terlalu lama, nanti eyangnya kasihan. Makanya, pertunjukan yang pertama itu buat para eyang,” jelasnya. Kabaret Keroncong yang akan digelar di Gedung Kesenian Jakarta tersebut didukung para seniman seperti Oleg Sanchabakhtiar, Lukman Sardi, Ratna Listy, Ary Kirana, Eki Dance Company, serta kelompok komedi Mbok Sahita dari Solo. (jan/c3/ayi/jpnn)

Saya Tahu Politik hanya Kepentingan

Mengunjungi RE Siahaan di Rutan Tanjung Gusta Medan (3)

Mencalonkan diri sebagai gubernur Sumut pada Pilgubsu 2008 lalu mungkin langkah paling mengejutkan yang pernah dilakukan RE Siahaan. Waktu itu, ia baru tiga tahun menjabat wali kota Siantar. Banyak kalangan mencibir, menuduhnya ambisius, tak cermat mengukur peluang. Tapi, seperti katanya, ia ingin menguji tuah badan.

PANDA MT SIALLAGAN, Tanjung Gusta

Cibiran dan tudingan itu bukan tanpa alasan. Saat itu Kota Pematangsiantar sedang dililit banyak masalah. DPRD Siantar sedang berseberangan dengannya sampai-sampai mengeluarkan keputusan tentang usulan pemberhentian dirinya sebagai wali kota. Selama menjabat, RE Siahaan memang terus digoyang, mulai dari tudingan pengarahan pemenang tender pembangunan bangsal RSU Djasamen Saragih, ruilslagh SMAN 4 Siantar, kasus CPNS-gate dan sebagainya.

Saat mencalon jadi gubsu itu, RE Siahaan berpasangan dengan Suherdi yang dikenal dengan akronim PASS. Lumayan heboh, sebab tokoh pluralis sekaliber almarhum Gus Dur pun turut mendukung pasangan ini. Gus Dur ketika itu menjabat Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), salah satu partai pengusungnya. Partai lumayan besar lain yang mengusung PASS adalah Partai Damai Sejahtera (PDS), sisanya partai gurem.

Saat ditanya apakah masih pernah berkomunikasi dengan Suherdi, RE Siahaan mengatakan tidak. Bukan hanya dengan Suherdi, ia mengaku tak pernah komunikasi dengan siapapun, sebab ponselnya hilang di LP Cipinang. Padahal, di ponsel itu tersimpan seluruh nama-nama dan nomor para rekan dan sahabat.

Menariknya lagi, saat bertarung merebut Kursi Sumut 1 itu, RE Siahaan sedang menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Pematangsiantar. Partai Demokrat sendiri ketika itu mengusung Abdul Wahab Dalimunthe-HM Syafii SH MHum berkoalisi dengan PAN dan PBR.

Banyak pihak menilai ia membangkang pada partai. Banyak pula kalangan yang menilai bahwa RE Siahaan tidak akan bertahan lama di Demokrat. Sebab sebagai ketua DPC, mestinya ia mendukung penuh kebijakan partai mengusung pasangan Abdul Wahab-HM Syafii. Pilgubsu usai, ia kembali menjalankan tugas sebagai wali kota Santar. Dan, tak lengser dari Demokrat. Ia tetap memegang tampuk Ketua DPC Partai Demokrat Siantar hingga akhirnya ditangkap KPK.
Tersiar kabar, nama RE Siahaan masuk dalam bursa calon Sekjen DPD Partai Demokrat Sumut yang sudah disusun oleh formatur. Apakah penangkapannya oleh KPK dilatarbelakangi kepentingan politik? Sayangnya, RE menolak bicara politik secara mendalam.

“Saya tak berpikir sejauh itu. Yang saya persoalkan, mengapa tiba-tiba saya ditahan? Saya dipanggil untuk pemeriksaan, tiba-tiba ditahan. Dan itu tadi, saya tidak terima dakwaan jaksa KPK itu. Harus dinyatakan batal demi hukum,” katanya.

RE Siahaan semangat lagi mengulas perkaranya, seolah sengaja melarikan topik diskusi dari ranah politik. Ia kembali membahas dakwaan jaksa. Ia mempertanyakan mengapa dalam perkara itu hanya dia sendiri yang jadi terdakwa. Padahal, baik dalam dakwaan primer maupun subsider, penuntut umum mendakwakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan pasal itu, seharusnya ada pelaku atau terdakwa lain yang turut bersama-sama melakukan tindak pidana.
“Jadi tak jelas siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh dan siapa yang ikut melakukan. Apa mungkin saya sendiri yang melakukan? Jika katanya ada perintah, tangkap dulu pelakunya. Setelah itu, baru kita cerita,” katanya.
Pembicaraan terhenti sejenak karena tiba-tiba Elfrida Hutapea menawarkan opsi pulang terlebih dahulu. Selama wawancara, istri dan putrinya lebih banyak diam. Hanya sesekali mereka bicara meralat atau meluruskan penjelasan RE yang kurang tepat .

“Sebaiknya begitu. Kalian pulanglah duluan. Sebentar ya!” ujar RE Siahaan sembari bangkit dari duduknya. Ia kemudian memeluk dan menciumi cucunya, Beatrix Tampubolon. RE Siahaan mengaku bangga dan sayang pada cucunya. “Iya, sangat bahagia. Kami tadi main-main di sini (pendopo, Red),” ujarnya.

Sebelum pulang, Elfrida Hutapea masih sempat menuang kopi dari termos, memenuhkan lagi cangkir Sumut Pos dan suaminya. “Nanti cangkirnya bapak bawa ke kamar ya,” ujarnya.

Setelah istri, putri dan cucunya pulang, perlahan-lahan Sumut Pos kembali mengajak RE Siahaan bicara tentang kemungkinan permainan politik di balik perkaranya. Tapi, ia tetap enggan bicara. Ketika didesak lagi, dengan berat hati, dia akhirnya menjawab sekenanya bahwa ia sudah mundur dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Siantar. Ia mengaku tak mengetahui lagi dinamika partai itu sejak ditahan di LP Cipinang karena tak seorang pun datang berdiskusi padanya. Ia merasa dilupakan. Saat itulah RE Siahaan tampak agak sendu, merenung, dan matanya menerawang jauh.
“Sejak awal saya tahu politik adalah kepentingan. Setelah saya ditahan, tak satu pun petinggi-petinggi Demokrat berkunjung. Ngeri do bah (ngeri kali bah). Beda dengan Golkar yang bahkan menyiapkan pengacara untuk kadernya,” katanya dengan suara tertahan. Hening sejenak.

Dia mengaku justru terharu menerima kunjungan sekelompok pedagang yang hadir mengunjunginya di persidangan pekan lalu, sekaligus menjenguknya ke rutan dan membawanya buah-buahan. RE Siahaan memang lekat di hati sebagian rakyat Siantar. Ia dipuji atas gerakannya ‘menghitamkan’ Siantar, gerakan mengaspal hotmix seluruh jalan hingga gang-gang kecil di kota berhawa sejuk itu.

Lantas, bagaimana tanggapannya atas kemungkinan bebas dari Pengadilan Tipikor? RE Siahaan mengaku hanya berserah pada Tuhan. “Saya berserah pada Tuhan. Benar ada bupati Bekasi divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor, tapi itu perkara suap. Tak bisa disamakan dengan perkara saya. Namun berdasarkan logika hukum yang saya pahami, dakwaan jaksa yang tak jelas harus dihentikan dan saya harus dibebaskan, “ katanya.

Namun demikian, RE Siahaan sangat sadar, seandainya dia bebas akibat dakwaan jaksa yang tidak cermat dan tidak jelas, kerugian negara tidak mungkin hilang. Sebab, itu sudah dibukukan sesuai audit BPKP. Pertanggungjawaban atas kerugian negara itu akan berlanjut, dan orang-orang lain yang terlibat harus ikut diseret. Menurut RE Siahaan, perkaranya terkesan dipaksakan. Dia khawatir, hakim Tipikor ikut latah mengikuti kesalahan-kesalahan jaksa. Dalam hal ini, RE Siahaan juga menilai KPK telah melemparkan masalah berat kepada Pengadilan Tipikor.

“Saya khawatir hakim ikut latah mengikuti kesalahan jaksa. Logika saya, perkara ini tak mungkin dilanjut. Ini menarik kalo dibahas para pakar hukum. Namun apakah hakimnya berani? Kita lihat saja akhir persidangan,” katanya. (habis)

Iran Anggap Israel Hanya Gertak

TEHERAN – Iran menganggap rencana serangan Israel hanyalah gembar-gembor di media. Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi menegaskan bahwa Republik Islam akan mampu mematahkan ancaman tersebut.
“Kami berkali-kali menyatakan bahwa kemampuan pertahanan negara kami, baik di laut, menggunakan peluru kendali, atau di bawah laut, sangat kuat dan modern. Kami memiliki kemampuan untuk menghancurkan setiap ancaman yang datang,” tegas Vahidi seperti dilansir kantor berita ISNA.

“Makanya, kami menganggap ancaman terhadap Iran hanyalah isu di media. Saya yakin semua itu bermuara dari kelemahan Barat menghadapi Iran. Menurut pendapat saya, itu adalah gertakan terakhir dari gerakan rezim Zionis,” tegasnya.

Vahidi mengatakan, ancaman tersebut beredar di media Israel di tengah Amerika Serikat dan negeri Yahudi tersebut berjuang menghadapi masalah domestik.

“Dalam hal apapun, ancaman negara Barat tidak penting buat kami dan kami siap untuk memberikan perlawanan hebat atas setiap serangan dari musuh,” tandasnya.

Presiden Israel Shimon Peres, Minggu (6/11) menyatakan bahwa kemungkinan serangan terhadap Iran semakin dekat. Ancaman tersebut muncul setelah IAEA melaporkan bahwa program nuklir Iran mendekati kemampuan menciptakan senjata nuklir.

“Saya merasa keputusan itu belum diambil. Tapi ada kesan bahwa kemampuan Iran sudah mendekati pembuatan senjata nuklir,” ujar Peres. Barat dan Israel mendesak IAEA untuk segera membuka laporannya ke publik.
Dalam pertemuan di Kota Wina, Austria, para petinggi IAEA mengaku mendapatkan laporan intelijen terkait misi rahasia di balik program nuklir Republik Islam tersebut. Yakni, bahwa Iran memang berniat menciptakan senjata nuklir.

IAEA menyatakan bahwa Negeri Para Mullah itu diam-diam mendesain berbagai model hulu ledak nuklir. Konon, rancangan-rancangan itu tersimpan dalam komputer di salah satu fasilitas nuklir Iran.
Selain bukti bahwa Iran berusaha menciptakan senjata nuklir, IAEA juga mengaku mengetahui berbagai informasi tambahan terkait fasilitas rahasia nuklir negara tersebut.

Kabarnya, fasilitas-fasilitas rahasia itu terhubung dengan fasilitas nuklir legal atau fasilitas militer. Pada fasilitas-fasilitas legal itu, para ilmuwan Iran mengolah nuklir menjadi bahan bakar.
Spekulasi bahwa Israel akan me nyerang fasilitas nuklir Iran, meningkat setelah harian Haaretz, melansir bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Ehud Barak mencari dukungan kabinet untuk melegalkan serangan ter sebut. (cak/ami/jpnn)

65 Bocah Vietnam Jadi Korban Banjir

HANOI – Sebagian besar korban banjir maut di Vietnam dialami anak-anak, kini korbannya sudah mencapai 78 orang. Mengetahui itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) langsung bertindak dalam peristiwa tersebut, dan melaporkan 65 bocah berusia di bawah 16 tahun menjadi korban jiwa dalam banjir tersebut.

“Banjir dari Sungai Mekong banyak menelan korban jiwa dan sebagian besar korban adalah anak-anak, mereka tenggelam saat banjir menerjang wilayah tempat tinggalnya,” ujar utusan PBB, seperti dikutip AFP, Selasa (8/11).
PBB mengatakan, prioritas utamanya di Vietnam adalah menyelamatkan anak-anak dari bencana banjir. Anak-anak umumnya tewas karena tak bisa berenang dan hanya dalam beberapa menit mereka sudah tenggelam ditelan arus air.
Kini, PBB sudah menyediakan 9 ribu tas sekolah yang dapat mengapung serta 3.200 rompi pelampung untuk menyelamatkan anak-anak di Vietnam. Lebih dari jutaan orang menjadi korban banjir di Vietnam. Sama halnya seperti di Thailand, korban jiwa pun kian membengkak di negara penghasil beras tersebut.

Pada 10 Oktober lalu, total kerugian akibat banjir di Vietnam ini mencapai 44 juta dolar US atau sekira Rp390,8 miliar.
Berawal dari badai tropis dan juga angin muson, terjadilah hujan deras di tiga negara Asia Tenggara, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Hujan deras yang tak kunjung usai pun menyebabkan banjir. Total korban jiwa yang tewas akibat banjir di ketiga negara ini dikabarkan sudah lebih dari 500 orang.

Sementara itu, akibat banjir yang terus melanda Thailand, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra tidak akan menghadiri KTT Association of South Asian Nation (Asean) pekan depan di Bali.
Hal itu diyakini setelah PM Yingluck membatalkan kehadirannya di pertemuan Asia-Pacific Economic Forum (Apec) di Hawaii, Amerika Serikat (AS) pekan ini. Banjir yang terus mengancam Bangkok, sepertinya membuat Yingluck mengambil keputusan tersebut.

Dirinya sudah mengirimkan Wakil Perdana Menteri Kittirat Na-Ranong untuk menghadiri pertemuan Apec tersebut. Kittirat sendiri dikenal juga sebagai Menteri Perdagangan Thailand.

“Saya kira, rakyat saat ini membutuhkan bantuan saya dalam menghadapi bencana banjir,” ucap Yingluck.
Mengenai kehadirannya di KTT Asean ke-19 di Bali mendatang, Yingluck saat ini tengah membicarakan hal tersebut bersama dengan kabinetnya.  Sebenarnya, kehadiran Yingluck di pertemuan Apec 12 hingga 13 November tersebut, bisa dikatakan pertemuan internasional pertama Yingluck. Tentunya kehadirannya ini bisa bermanfaat banyak baginya, karena dirinya selama ini dianggap masih hijau setelah naik ke kursi Perdana Menteri Thailand tiga bulan lalu. (bbs/jpnn)

Gempa Jepang 6,8 SR dan Cina 7,0 SR

BEIJING – Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala richter (SR) mengguncang bagian timur Cina, Selasa (8/11) pukul 10.59 waktu setempat. Di hari yang sama, Jepang juga dilanda Gempa bumi berkekuatan 6,8 SR.
Badan Survei Geologi Amerika Serikat (AS) menyatakan gempa kuat tersebut terjadi di perairan Laut Cina Timur, sekitar 218 kilometer sebelah barat Naha, prefektur Okinawa sekitar pukul 11.59 waktu setempat. Akibat gempa itu belum diketahui adanya korban jiwa.

Jepang berlokasi di pertemuan empat lempeng tektonik. Karenanya Negeri Sakura itu mengalami 20 persen gempa terkuat di bumi setiap tahunnya.

Sementara itu, pusat titik gempa bumi di Cina berada di kedalaman 220 kilometer tercatat di 27,7 derajat garis lintang utara dan 125,9 derajat garis lintang timur tersebut berada di Laut Cina Timur, yang terletak 270 kilometer dari Pulau Diaoyu. Belum ada informasi mengenai kerusakan atau adanya korban dari gempa kuat ini. Demikian seperti diberitakan CNTV. (bbs/jpnn)

Eks Presiden Filipina Dicekal

MANILA- Presiden Filipina Benigno “Noynoy” Aquino III tak mau setengah-setengah dalam upaya membersihkan pemerintahannya dari korupsi. Kemarin (8/11), pemimpin 50 tahun itu menolak permintaan Gloria Macapagal Ar royo untuk berobat ke luar negeri.  Pasalnya, sang mantan presiden sedang menjalani penyelidikan soal korupsi.

“Kami tak melihat kondisi darurat yang mengharuskannya men jalani perawatan medis di mancanegara. Lagipula, kepergiannya berpotensi mengganggu jalannya penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan dia,” ungkap Menteri Kehakiman Leila de Lima dalam jumpa pers.  Karena itu, atas instruksi presiden, dia mengimbau Arroyo menjalani perawatan medis di Filipina saja.

Menurut de Lima, Filipina memiliki beberapa rumah sakit canggih yang mampu memberikan perawatan medis bagi Arroyo. Jika pemerintah sampai mengizinkan tokoh 64 tahun itu meninggalkan Filipina, Noynoy khawatir pendahulunya itu tak akan pernah kembali ke negaranya. Apalagi, dugaan korupsi yang melibatkan Arroyo masuki tahapan pemeriksaan. (afp/hep/ami/jpnn)

1...14,32814,32914,330...15,595Page 14,329 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor