BANGKOK- Ancaman banjir di Thailand terus melebar, di tengah jumlah korban tewas meningkat menjadi 442 orang. Kini, seekor buaya menyerang seorang pria di tengah banjir. Akibatnya, korban terpaksa dirawat dengan 100 jahitan.
Pria yang diserang buaya itu, Arhtit Pansudae di wilayah distrik Lak Si, Kamis (3/11). Arhtit diserang buaya saat melintasi banjir sedalam dada orang dewasa. Seekor buaya tiba-tiba muncul dan langsung menerkam korban, tapi korban sempat menghindar sehingga buaya tidak sempat menggigit korban.

“Kini korban dalam kondisi stabil,” ucap juru bicara Pemerintah Bangkok Jate Sopitpongstorn seperti dikutip Reuters, Jumat (4/11).

Usai buaya itu menyerang, seekor buaya itu kembali memberikan sinyal terror dengan menampakkan diri di tengah warga. Akibatnya, warga langsung panik dan berusaha menghindari hewan berbahaya itu.

“Dari pengamatan, panjang buaya itu diperkirakan mencapai hampir dua meter,” ucap seorang warga Chusak Ruenran.
Banjir yang melanda Thailand selama hampir tiga bulan terakhir memang menyebabkan buaya-buaya yang ada dipenangkaran bebas. Pada pekan lalu, sekira 100 ekor buaya lepas dari penangkaran. Hingga saat ini, warga masih berusaha untuk menangkap buaya tersebut.

Pemerintah Thailand juga sudah mengatakan pada warga, agar tidak panik dalam menghadapi situasi ini. Selain buaya, hewan lain seperti ular dan harimau turut terlepas akibat banjir.

Tak hanya hewan lepas, fasilitas  publik terancam ditutup. Sebanyak tiga stasiun kereta bawah tanah di Bangkok terancam oleh banjir dan kemungkinan akan ditutup untuk sementara. Hal ini disebabkan datangnya banjir susulan di Ibu Kota Thailand tersebut.

Juru bicara Bangkok Metro, ketiga stasiun kereta bawah tanah yang terancam ditutup adalah Lat Phrao, Phahon Yothin dan Chatuchak Park. Penutupan ini akan dilakukan bila ketinggian air mencapai 40 sentimeter.

Badan Penanggulan Bencana dan Mitigasi Thailand, korban bertambah setelah ditemukannya lima warga di Provinsi Singburi. Wilayah yang paling banyak dilaporkan korban jiwa berada di Provinsi Nakhon Sawan, di mana 61 orang dikabarkan tewas, diikut Provinsi Phichit sebanyak 50 orang warganya tewas akibat banjir.

Sejak Juli lalu, banjir di Thailand masih terus terjadi. Meskipun air di Ibu Kota Bangkok sudah mulai mengering, tetap saja air masih tampak di luar Bangkok. Hingga hari ini sekira 25 dari 77 provinsi yang berada di Negeri Gajah Putih tersebut, masih terendam banjir. Bencana ini pun mempengaruhi sekira 2,1 juta warga yang mendiami 710 ribu rumah. (bbs/jpnn)

ATHENA – Perdana Menteri (PM) George Papandreou terancam mundur dari jabatannya. Kemarin (4/11), parlemen Yunani menggelar pemungutan suara terkait mosi tak percaya pemimpin 59 tahun itu gara-gara referendum yang dia gagas. Tapi, menjelang voting, dia membatalkan rencana untuk menggelar referendum.

Meski pembatalan referendum sempat membuat lantai bursa bergairah kembali kemarin, manuver terakhir Papandreou gagal meredam gejolak politik dalam negeri. Seruan agar generasi ketiga dinasti Papandreou itu mundur dari jabatannya semakin santer. Bahkan, oposisi menyerukan kepada pemerintah agar menyelenggarakan pemilu lebih cepat untuk mengganti kepala pemerintahan.

Kemarin, dua partai besar pembentuk pemerintahan, Partai Demokrasi Baru (ND) dan Partai Pasok (Panhellenic Socialist Movement), menegaskan mereka akan menyetujui dana talangan yang ditawarkan Uni Eropa (UE). Padahal, pilihan itu jelas bertentangan dengan Papandreou. Lewat referendum yang dia rancang tersebut, Papandreou sempat mengusulkan Yunani tak menggunakan Euro.

Para pemimpin Eropa yang berkumpul di Resor Cannes, Prancis, juga sempat meminta bapak dua anak itu menghadap. Secara langsung, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap Papandreou atas rancangan referendumnya.
Begitu Papandreou membatalkan rencananya untuk menggelar referendum, Menteri Keuangan Evangelos Venizelos langsung mengontak Menteri Jerman Wolfgang Schaeuble dan Komisioner Moneter Uni Eropa (UE) Olli Rehn. Dia memberitahukan perubahan sikap Papandreou dan berharap masyarakat Eropa, khususnya anggota UE, bisa menanggapi dengan positif langkah tersebut.

“Tujuan pemungutan suara hari ini adalah untuk mencari dan mendapatkan konsensus dan bentuk kerja sama yang paling baik demi kebaikan negara ini,” kata Venizelos dalam perbincangan telepon dengan Schaeuble dan Rehn kemarin. Dia juga berharap, pemungutan suara yang dirumorkan sebagai cara untuk melengserkan Papandreou tersebut, bisa mencapai kesepakatan yang baik.

Venezilos yang merupakan teman satu partai Papandreou itu mengatakan bahwa Partai Pasok berharap bisa membentuk pemerintahan yang seimbang lewat pemungutan suara. Sayangnya, dia tak mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan seimbang tersebut? Kami menginginkan suara Yunani dalam pertemuan kelompok euro Senin nanti (7/11) terwakili dengan baik,? katanya.

Wakil Yunani tersebut, lanjut dia, harus bisa memastikan UE untuk mengalirkan dana talangan ke Negeri Para Dewa tersebut. Sebab, dalam krisis finansial yang sangat parah seperti sekarang, Yunani sangat membutuhkan dana talangan tersebut. Konon, UE menyepakati bantuan sebesar EUR 130 miliar (sekitar Rp 1.601 triliun). Tahun lalu, bantuan UE hanya berkisar EUR 110 miliar (sekitar Rp 1.355 triliun).

Selain itu, UE juga mengimbau perbankan Eropa untuk menghapuskan sekitar 50 persen utang Yunanoi pada masing-masing bank. Jumlah utang tersebut mencapai EUR 100 miliar (sekitar Rp 1.229 triliun). Tujuan penghapusan utang tersebut adalah agar Yunani mampu menyelesaikan krisis finansalnya sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada dana talangan.

Menurut Venezilos, Yunani akan rugi jika sampai gagal mendapatkan bantuan dana talangan dari UE. Karena itu, dia ngotot menentang referendum yang digagas Papandreou beberapa waktu lalu. Sebab, dalam referendum tersebut, sang PM malah menyebutkan niat untuk meninggalkan mata uang euro. Jika referendum itu sampai digelar dan rakyat Yunani menyepakati gagasan Papandreou, maka bantuan akan batal.

Terkait pemilu dini yang digagas oposisi, Kamis malam lalu Papandreou mengatakan bahwa pantatnya tidak selamanya melekat di kursi PM. Karena itu, dia tak menutup kemungkinan akan lengser. Apalagi, para politisi sosialis berharap pemerintah bisa menyelenggarakan pemilu lebih cepat dan membentuk pemerintahan sementara yang lebih moderat. (ap/afp/hep/ami/jpnn)

SHANGHAI-  Kepolisian Cina membongkar jaringan perdagangan manusia yang membeli bayi dari keluarga miskin di Kota Zoucheng, Provinsi Shandong. Setiap seorang bayi dibandrol dengan harga 50 ribu yuan setara Rp75 juta.
Otoritas kepolisian di wilayah Shandong, bulan lalu menahan 15 anggota komplotan yang telah membayar wanita-wanita untuk melahirkan anak, yang kemudian di jual ke orang lain termasuk pasangan-pasangan yang tak bisa memiliki keturunan dan menginginkan anak laki-laki.

Menurut kepolisian, bayi laki-laki dijual hingga harga 50 ribu yuan sementara bayi perempuan dijual dengan harga maksimal 30 ribu yuan (sekitar Rp42 juta).  Hal itu dilansir surat kabar Global Times dan dikutip kantor berita AFP, Jumat (4/11).

Di dalam surat kabar itu menyebutkan, pihak otoritas telah menemukan 13 bayi yang telah dijual. Tapi, hingga kini masih ada 4 bayi lainnya yang akan dicari, karena telah dijual.

“Menjadi pekerja migran di sini, keluarga-keluarga umumnya berasal dari daerah-daerah miskin. Para suami pergi bekerja dan para istri menjual bayi-bayi mereka untuk mendapatkan uang,” kata polisi penyidik, Chen Qingwei.

Pengamat masalah sosial memaparkan, masalah perdagangan anak disebabkan kebijakan satu anak yang diterapkan di Cina sejak Juli lalu. Kemudian, ada kebijakan pemerintah yang lainnya mengenai pasangan tanpa anak di Cina diperbolehkan mengadopsi anak-anak dari berbagai sumber. Sehingga pasangan tanpa anak itu mencari anak laki-laki untuk dijadikan sebagai ahli waris.

Hingga kini, polisi telah membebaskan 89 anak dalam operasi yang dilancarkan setelah menyebarnya laporan-laporan penculikan anak. Dalam operasi untuk memberantas perdagangan anak di 14 provinsi itu, polisi juga menangkap 369 orang.  (bbs/jpnn)

WASHINGTON – Kemiskinan di Amerika Serikat (AS) terus meningkat, bahkan jumlah warga AS yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bertambah hingga lebih dari sepertiga dalam satu dekade terakhir.

Demikian hasil studi Brookings Institution seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (4/11). Dalam satu dekade ini, jumlah warga AS yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2010 didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pendapatan 22.314 dolar US setara Rp193.373.124 untuk satu keluarga, terdiri dari empat orang  telah meningkat sebanyak 12,3 juta orang.

Berdasarkan laporan tersebut, total jumlah warga AS yang hidup dalam kemiskinan kini telah mencapai 46,2 juta orang atau setara dengan lebih dari 15 persen populasi AS.

Menurut laporan Brookings, setidaknya 40 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan data itu menunjukkan ada peningkatan sepertiga mulai 2000 hingga 2009, meski kenaikan ini tidak sama di seluruh AS. (net/jpnn)