26 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14347

El Classico Timbulkan Korban

LUANDA – Sebuah kejadian mengenaskan terkait el clasico terjadi di Luanda, Angola, Kamis lalu waktu setempat (8/ 12).

Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri hanya karena berdebat tentang duel antara Real Madrid versus Barcelona itu. Si anak yang berusia 17 tahun menembak ayahnya yang berusia 48 tahun setelah didahului baku hantam. Tidak diketahui detail perdebatan mereka maupun klub mana yang didukung masing-masing. Sebelum masalah el clasico, keduanya sempat berdiskusi mengenai musik Angola. “Keduanya sama-sama kehilangan kontrol.

Di awali sebuah perkelahian hebat, si anak lalu mengambil senapan di halaman rumah mereka dan menembak ayahnya dua kali,” kata Carlos Andre, salah seorang polisi bagian investigasi kriminal Luanda, kepada kantor berita Angop kemarin.

Tidak disebutkan di bagian tubuh mana sang ayah terkena tembakan. Yang jelas, dia langsung meninggal di tempat. Di sisi lain, si anak seketika kabur dengan membawa senjatanya dan polisi belum bisa menangkapnya sampai kemarin. Angola yang berstatus tuan rumah Piala Afrika 2010 itu termasuk negara penggila bola. Apalagi ada salah stasiun televisi lokal yang selalu menyiarkan pertandingan liga-liga elite Eropa, termasuk Liga Primera Spanyol. (dns/bas/jpnn)

Angelina Sondakh Pacari Penyidik KPK

Modus Baru Intervensi KPK dengan Asmara

JAKARTA-Selama ini, Angelina Sondakh sering memperlihatkan kemesraan dengan Mudji Massaid yang tak lain adik kandung almarhum Adji Massaid. Beredar kabar, kedekatan itu hanya untuk mengalihkan kasus yang saat ini tengah membelit Angelina. Sebab ternyata, kekasih Angelina Sondakh bukanlah Mudji. Kini, mantan Putri Indonesia itu malah tengah terlibat asmara dengan seorang penyidik KPK. Bahkan Ketua KPK Busyro Muqoddas pun membenarkan adanya kedekatan antara seorang penyidik KPK dengan perempuan yang karib disapa dengan panggilan Angie itu.

“Indikasinya kedekatan pribadi,” ujar Busyro di sela-sela acara peringatan Hari Antikorupsi di pelataran KPK, Jumat (9/12). Busyro pun tak menampik jika anak buahnya di KPK itu dianggap punya hubungan asmara dengan Angelina. “Ya itu, hubungan anak muda lah,” ucapnya. Dari informasi yang dihimpun dari sumber internal KPK, kekasih Angelina itu merupakan penyidik senior berinisial Brt. “Perwira menengah, orangnya putih, ganteng,” ucap sumber itu. Pegawai KPK yang mengaku sering melihat Brt itu mengungkapkan, Kompol Brt juga tercatat masih memiliki istri.

Hanya saja, katanya, hubungan Kompol Brt dengan istrinya sedang tidak harmonis. “Kabarnya sih tidak akur lagi dengan istrinya, ucapnya. Seperti diketahui, beberapa kali Angelina diperiksa oleh KPK. Wakil Sekjen Partai Demokrat itu sempat disebut oleh terdakwa kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin, ikut kecipratan uang dari proyek-proyek di Kemenpora. Terakhir, Nazaruddin menyebut Angelina menerima Rp 9 miliar dari Menpora. Kisah asmara antara Angelina Sondakh dengan penyidik KPK tidak bisa sekadar dimaknai sebagai urusan percintaan anak muda. Salah seorang Deklarator Komite Pengawas KPK, Neta S Pane, menilai masalah ini harus dilihat secara lebih jeli. Menurut Neta yang juga Koordinator Indonesia Police Watch (ICW) itu, kisah asmara Angie dengan penyidik KPK yang sudah beristri ini merupakan modus baru para koruptor mengintervensi kerja KPK. “KPK yang dikenal tangguh, digdaya, kebobolan. KPK telah diintervensi lewat modus percintaan.

Ini modus baru yang harus diwaspadai,” ujar Neta S Pane saat dihubungi Sumut Pos, kemarin. Dia menduga, lambatnya pemeriksaan Angie dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlit dengan tersangka M Nazaruddin, kemungkinan besar disebabkan jalinan asmara antara janda dengan penyidik yang sudah beristri ini. Meski Ketua KPK Busyro Muqqodas menyampaikan penyidik pacar Angie tak ikut menangani kasus Wisma Atlit, namun menurut Neta, bisa saja penyidik itu mempengaruhi koleganya yang menyidik kasus besar itu. Karenanya, desak Neta, Busyro harus cepat menelisik kemungkinan penyidik lain di KPK yang terintervensi oleh urusan asmara Angie ini.

Sedang si pacar Angie itu, harus segera dikembalikan ke kesatuannya di Mabes Polri. Neta Pane mengaku kaget dengan terungkapnya kasus ini. “Ini kasus luar biasa,” cetusnya.

Ini sekaligus membuktikan pimpinan KPK tak mampu mengontrol perilaku para penyidiknya. Selama ini ada keyakinan, internal KPK selalu memantau perilaku para penyidiknya, baik saat sedang bertugas, maupun saat di luar jam tugas. “Ternyata kebobolan,” kata Neta. (fir/ara/zul/jpnn/ sam)

Bugie Si Flamboyan

Angelina Sondakh Pacari Penyidik KPK

MABES Polri merespon santai kabar ada anggotanya yang menjalin hubungan mesra dengan Angelina Sondakh. Kadivhumas Irjen Saud Usman Nasution menjelaskan, ketika seorang polisi ditugaskan di instansi lain maka pertanggungjawabannya ada di lembaga itu. “Karena yang bersangkutan dinas di KPK tentu full disana. Kita tidak tahu,” katanya di Mabes Polri kemarin (09/12).

Saud juga tak bisa memastikan apa sanksi yang akan diberikan untuk yang bersangkutan. “Terus terang saya tidak ada datanya. Kalaupun itu benar (pacaran) juga susah juga dicari landasan (hukuman),” katanya Mantan Kadensus 88 Polri itu menjelaskan, kehidupan pribadi anggota Polri tidak semuanya terpantau. Apalagi, jumlah anggota Korps Bhayangkara ratusan ribu. “Jadi siapa dengan siapa (pacaran, red) tentu kita tidak bisa tahu semuanya,” katanya. Adapun jika nanti penyidik KPK itu dikembalikan ke Polri, tentu akan ada penugasan lain yang baru.

“Soal sudah ada suratnya atau belum mohon maaf saya juga belum membacanya. Mungkin cek ke KPK,” kata Saud. Secara terpisah, sumber Jawa Pos (Grup Sumut Pos) di Mabes Polri menyebut Brotoseno (Brt) yang diduga menjalin hubungan mesra dengan Anggie itu akrab dipanggil Bugie oleh rekan-rekannya. “Sejak di Akpol panggilannya Bugie,” kata perwira yang wanti wanti tak ditulis namanya itu. Brotoseno alumnus Akpol angkatan 1999 itu dikenal sebagai pribadi yang santun dan ramah. “Dia lebih dibilang flamboyan lah, suka musik Jazz, musik klasik,” katanya. Penampilan sehari- hari Brotoseno juga chic (rapi) dan elegan.

“Parfumnya mahal dan suka jam tangan mewah,” tambahnya. Di KPK, Brotoseno juga dikenal rajin. Dia sering turun langsung memeriksa atau melakukan penyidikan di daerah. Misalnya saat memeriksa saksi-saksi kasus pengadaan mobil pemadam di era Hari sabarno, Brotoseno turun langsung ke Jambi 13 Oktober 2010. Disana dia memeriksa saksi Bupati Tanjabtimur Abdullah Hich, mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan mantan Kadis Damkar Kota Jambi Arifuddin Yasak. Dikonfirmasi tadi malam melalui ponselnya Brotoseno belum bisa dihubungi. Sejak pagi hingga pukul 21.30 ponselnya tidak diaktifkan.(rdl/kuh/jpnn)

Siapkan Rp4 T Akuisisi Inalum

Hasrat Luhut Panjaitan Belum Pernah Dibahas

JAKARTA-Keinginan PT Toba Sejahtera mengakuisisi 58,8 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari kepemilikan konsorsium asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), belum pernah dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Peluang perusahaan milik Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan itu makin tipis untuk mengambil alih saham mayoritas Inalum itu, lantaran pemerintah bersama DPR sudah berkomitmen menambah lagi dana Rp2 triliun yang akan dianggarkan di APBN-Perubahan 2012.

Sebelumnya, di APBN 2012, sudah dimasukkan alokasi Rp2 triliun sebagai modal Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengambil alih 100 persen saham Inalum pascaputus kontrak 2013 mendatang. Dengan demikian, diperkirakan, total dana yang disiapkan pemerintah sekitar Rp4 triliun “Di APBN 2012 kan sudah Rp2 triliun. Kita tunggu hasil negosiasi tim dengan NAA, berapa kekurangannya. Kita perkirakan kurang lagi Rp2 triliun. Itu nanti kita siapkan di APBN Perubahan 2012, yang dibahas sekitar Juli 2012.

Jadi, pada 2012 nanti dana sudah cukup,” terang anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada koran ini di Jakarta, kemarin (9/ 12). Tambahan dana Rp2 triliun itu, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, nantinya antara lain digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Inalum. “Itu pelabuhan bagus, yang bisa mengalahkan pelabuhan milik Singapura dan Malaysia. Wajar jika Inalum itu pada 30 tahun silam lalu sudah menggiurkan Jepang,” ujar Nasril. Untuk bisa tahu berapa persisnya dana tambahan yang harus disiapkan lagi, lanjut Nasril, pada Januari 2012 mendatang, Komisi VI DPR yang membidangi masalah perindustrian, akan memanggil tim negosiasi.

“Kita akan tanya bagaimana progres negosiasi dan berapa dana yang harus dibayarkan untuk mengakuisisi 58,8 persen itu,” terangnya. Penghitungan mengenai dana segar yang harus disiapkan itu, kata Nasril, karena pemerintah dan DPR berasumsi bahwa nantinya Inalum dikelola oleh BUMN, entah BUMN yang sudah ada atau dibentuk BUMN baru. Dengan catatan, bahwa Pemrov Sumut dan 10 kabupaten/kota dilibatkan untuk ikut mendapatkan saham. Dengan kata lain, pembahasan belum pernah mengasumsikan keterlibatan pihak swasta. Seperti diketahui, 10 pemkab/pemko itu adalah Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. Mengenai keinginan Luhut, kata Nasril, Komisi VI DPR belum pernah membahasnya bersama pemerintah. “Kami belum pernah dengar mengenai apa yang disampaikan Luhut seperti yang diberitakan media. Kami sama sekali belum pernah mendengar permintaan secara resmi dari Luhut,” tegas Nasril.

Apakah pemerintah pernah menyampaikan keinginan Luhut itu ke Komisi VI DPR? Nasril menjawab tegas, “Belum pernah.” Apakah itu sinyal bahwa pemerintah dan DPR menutup peluang Luhut? “Saya tidak mengatakan tertutup atau tidak tertutup. Yang jelas, kami belum pernah dengar secara langsung. Bagaimana kami harus respon?” cetusnya. Seperti diberitakan sejumlah media, pada Selasa (6/12) lalu, Luhut kembali menyampaikan keinginan PT Toba Sejahtera 58,8 persen saham Inalum yang selama ini dikuasi NAA. “Ya memang pemerintah pusat juga berminat (mengakuisisi saham PT Inalum). Semuanya sedang dibicarakan. Kami sudah bertemu dengan Menteri Keuangan dan menyatakan minat kami ini.

Saat ini kami sedang menunggu kebijakannya seperti apa. Kalau perlu, kami siap ikut tender demi bisa melaksanakan akuisisi itu,” ujar Luhut. Dijelaskan pula, pihaknya pemkab/pemko di sekitar Danau Toba untuk rencana akuisisi ini. Luhut mengaku telah menyediakan dana sedikitnya US$700 juta yang didapat dari pembiayaan dua perbankan, yakni BNP Paribas dan Morgan Stanlay. “Mereka sudah berkomitmen mengucurkan US$600 juta demi memuluskan aksi akuisisi ini. Sisanya kami ambilkan dari kas internal. Memang belum ada pembicaraan masalah harga, namun dari asumsi kami kebutuhan dananya sekitar US$700 juta,” beber Luhut. (sam)

Pesta Danau Toba Ajang Pencitraan Jelang Pilgub 2013

MEDAN- Kritikan demi kritikan terus dialamatkan pada perhelatan Pesta Danau Toba (PDT) 2011, yang akan digelar 27-30 Desember 2011 mendatang. Bahkan, kritikan terhadap PDT juga diwarnai desakan agar penyelenggaraan PDT 2011 dibatalkan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, kenapa PDT 2011 lebih baik tidak diselenggarakan tahun ini. Pertama, terkait sarana dan prasaran pendukung seperti infrastruktur jalan dari dan ke arah Danau Toba. Isu selanjutnya adalah isu kekurangan anggaran, dimana saat ini PDT 2011 mengalami defisit anggaran lebih dari 50 persen sekitar Rp2,2 miliar dari Rp4,2 miliar yang dibutuhkan.

Nah, yang cukup mengusik pendengaran adalah mencuat isu penyelenggaran PDT 2011 tidak lebih merupakan sarana pencitraan, sarana menarik simpati yang ujungujungnya bermuatan politis bagi sejumlah elit politik, terlebih menyongsong gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang. Hal itu dikemukakan, sosiolog asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor kepada Sumut Pos, Jumat (9/12).

“Saya terkejut ketika saya tiba di Polonia beberapa waktu lalu dari luar kota. Saya melihat banyak spanduk, baliho yang memajang foto panitia dan Plt Gubsu besar-besar. Apa ini? Promosi besar-besaran, foto besar-besar tapi tak ada kerjanya. Kalau memang hanya promosi untuk menarik simpati atau pencitraan lebih baik dibatalkan saja,” tegasnya. Dijelaskannya, bila PDT 2011 tetap dijalankan, pelaksanaan kali ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang tidak memberi sumbangsih apa-apa bagi rakyat dan masyarakat Sumut. Buktinya, sambung Shohibul, dari tahun ke tahun penyelenggaraan bukannya memperbaiki ekosistem di area Danau Toba, malah semakin merusak danau itu sendiri.

“Ekosistem semakin rusak, penggundulan hutan terus merajalela. Ini bukti pemerintah, terlebih Pemerintahan Sumut tidak becus mengelola asset, yang bukan hanya milik masyarakat dan rakyat Sumut serta Indonesia, tapi juga asset dunia. Jadi sah bila PDT ini hanya sebatas ajang promosi pencitraan bagi elit politik,” tukasnya. Dalam upaya perbaikan ekosistem Danau Toba, perlu dipikirkan pembentukkan tujuh kabupaten/kota terdekat dengan Danau Toba menggabungkan diri menjadi satu daerah otorita.

“Sudah tersiar wacana, tujuh daerah atau kabupaten/kota terdekat dengan Danau Tiba menjadi satu daerah otorita seperti Batam. Agar pengelolaan dan pemberdayaan Danau Toba bias lebih berjalan, dari pada saat ini. Daerah otorita itu memiliki kewenangan sendiri, untuk memberdayakan potensi daerahnya,” ungkapnya. Namun, wacana ini memang jangka panjang dan masih dalam pembahasan di seminarseminar. “Dan untuk mengarah ke situ, tidak hanya cukup dengan teken SK saja. Perlu ada perencanaan yang matang, dan pembahasan di pusat. Setelah terbentuk, baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya,” ujarnya lagi. Pengamat Psikologi Sosial dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr M Rajab Lubis sekitar Rp2,2 miliar dari Rp4,2 miliar yang dibutuhkan. Nah, yang cukup mengusik pendengaran adalah mencuat isu penyelenggaran PDT 2011 tidak lebih merupakan sarana pencitraan, sarana menarik simpati yang ujungujungnya bermuatan politis bagi sejumlah elit politik, terlebih menyongsong gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang. Hal itu dikemukakan, sosiolog asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor kepada Sumut Pos, Jumat (9/12). “Saya terkejut ketika saya tiba di Polonia beberapa waktu lalu dari luar kota. Saya melihat banyak spanduk, baliho yang memajang foto panitia dan Plt Gubsu besar-besar.

Apa ini? Promosi besar-besaran, foto besar-besar tapi tak ada kerjanya. Kalau memang hanya promosi untuk menarik simpati atau pencitraan lebih baik dibatalkan saja,” tegasnya. Dijelaskannya, bila PDT 2011 tetap dijalankan, pelaksanaan kali ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang tidak memberi sumbangsih apa-apa bagi rakyat dan masyarakat Sumut. Buktinya, sambung Shohibul, dari tahun ke tahun penyelenggaraan bukannya memperbaiki ekosistem di area Danau Toba, malah semakin merusak danau itu sendiri. “Ekosistem semakin rusak, penggundulan hutan terus merajalela. Ini bukti pemerintah, terlebih Pemerintahan Sumut tidak becus mengelola asset, yang bukan hanya milik masyarakat dan rakyat Sumut serta Indonesia, tapi juga asset dunia. Jadi sah bila PDT ini hanya sebatas ajang promosi pencitraan bagi elit politik,” tukasnya. Dalam upaya perbaikan ekosistem Danau Toba, perlu dipikirkan pembentukkan tujuh kabupaten/kota terdekat dengan Danau Toba menggabungkan diri menjadi satu daerah otorita. “Sudah tersiar wacana, tujuh daerah atau kabupaten/kota terdekat dengan Danau Tiba menjadi satu daerah otorita seperti Batam.

Agar pengelolaan dan pemberdayaan Danau Toba bias lebih berjalan, dari pada saat ini. Daerah otorita itu memiliki kewenangan sendiri, untuk memberdayakan potensi daerahnya,” ungkapnya. Namun, wacana ini memang jangka panjang dan masih dalam pembahasan di seminarseminar. “Dan untuk mengarah ke situ, tidak hanya cukup dengan teken SK saja. Perlu ada perencanaan yang matang, dan pembahasan di pusat. Setelah terbentuk, baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya,” ujarnya lagi. Pengamat Psikologi Sosial dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr M Rajab Lubis MS, tidak setuju bila disebut PDT hanya ajang ‘cari muka’ untuk kepentingan Pilgubsu 2013 mendatang. “Secara akademisi, apa (stigma) yang muncul di masyarakat itu merupakan opini atau prasangka.

Walaupun ada arah ke situ,” jawabnya. Mengenai penyelenggaraan PDT serta pernak- pernik “ketertinggalan” area pelaksanaan PDT 2011, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unimed menerangkan, ada empat komponen yang bias dijadikan acuan dalam upaya peningkatan pengelolaan Danau Toba, terlebih dalam sisi kepariwisataan. Ke empat hal tersebut yakni, pertama adalah masyarakat. Titik beratnya adalah menyangkut perilaku. “Yang layak dan bias dijual untuk menarik wisatawan adalah perilaku masyarakat,” katanya. Kedua adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap perilaku masyarakat.

“Lewat Dinas Pariwisata, serta para stakeholder harus mampu mengubah perilaku masyarakat. Kita lihat Bali dan daerah lainnya, bukan hanya objek wisata yang dijual tapi perilaku masyarakat di sana juga memiliki daya jual tinggi. Dan itu belum tergambar di sini,” bebernya. Komponen ketiga yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan PDT selanjutnya, sambung pria yang menjadi pengajar Ilmu Psikologi dan Konflik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unimed tersebut mengatakan, komponen ketiga adalah masalah pelayanan. “Kalau pelayanan baik, maka pariwisata akan baik. Bali itu yang dijual pantainya. Tapi pada prinsipnya itu tak cukup. Ada unsur budaya di sana, yang dikemas secara apik. Kemudian pelayanan yang maksimal pada sarana akomodasi yang ada seperti hotel dan sebagainya. Di Danau Toba ada Tor-tor, yang merupakan satu bentuk budaya yang memiliki nilai jual. Namun, itu tak termanfaatkan secara baik.

Ada pengalaman saya dengan teman-teman, ketika berkunjung ke Danau Toba. Muncul rasa di hati cukup sekali saja berkunjung ke Danau Toba, karena tidak ada kenyamanan. Saya piker, program sapta pesona itu bias kembali dimaksimalkan,” katanya lagi. Komponen ke empat adalah promosi. Dikatakannya, panitia mungkin sudah melakukan sosialisasi. Namun, apa yang dilakukan itu belum maksimal, sehingga pada akhirnya yang terselenggara itu tidak sepenuhnya berhasil. “PDT itu even singkat. Saya melihat, mesti ada evaluasi dan dijadikan rujukan untuk mengambil kebijakan untuk memperbaiki pagelaran yang ada untuk lebih bermanfaat,” sarannya.(ari)

Seleksi Audisi Indonesian Idol

Boleh Pakai Seragam Sekolah

MEDAN- Seleksi audisi pencari bakat Indonesian Idol 2012 berlangsung hari ini, Sabtu (10/12) di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Medan (UNIMED). Audisi yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang diadakan oleh RCTI dan FremantleMedia ini ber langsung selama dua hari dari 10-11 Desember 2011. Panitia Penyelenggara Audisi Indonesia Idol, Trista P Efendi, Jumat (9/12) mengatakan peserta dari Kota Medan sangat antusias mengikuti ajang pencari bakat ini. Selain itu, untuk jumlah peserta yang lolos seleksi dan akan dibawa ke Jakarta nantinya tidak dibatasi “Seleksi dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Nantinya peserta datang dengan membawa formulir yang sudah diisi. Lalu mendapat nomor peserta, antre dan menyanyi didepan juri local. Setelah itu video both dan menyanyi didepan kamera dan juri yang didatangkan dari Jakarta,” katanya. Bagi peserta yang memakai seragam sekolah, tidak masalah. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak peserta yang menjalani ujian mid semester, dan datang dengan memakai seragam sekolah.

Tapi nggak masalah, mereka pasti boleh mengikuti seleksi,” jelasnya. Menurutnya, ajang ini diselenggarakan untuk mencari seorang bintang yang memiliki bakat yang luar biasa di bidang entertainmen, khususnya menyanyi. Ditujukan bagi pria atau wanita usia 16-27 tahun, belum pernah mempunyai rekaman album komersial dan Warga Negara Indonesia (WNI) atau keturunan Indonesia atau telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. “Jadi, bukan hanya bisa nyanyi, tapi juga bermain musik.

Kali ini Indonesia Idol dikemas berbeda dengan memadukan reality singing contest dengan reality show yang akan membuat even ini semakin menarik dan diminati. Indonesia Idol 2012 mencari sang idola baru yang tidak hanya memiliki kualitas suara yang bagus namun juga memiliki attitude dan personality yang mempesona,” ujarnya. Diharapkan dengan dilakukannya audisi di Kota Medan, maka semakin banyak bintang yang dilahirkan dengan kemampuan menyanyi dan mempunyai skill bermain musik. “Karena, banyak bintang-bintang Indonesian Idol dari Kota Medan. Jadi kita harap, para peserta yang lolos ini nantinya juga dapat lolos di Jakarta,” ucapnya. (mag-11)

Putri Sulung Pergoki Ibunya Selingkuh dengan Pria Lain

Istri Kabur Telantarkan Anak, Suami Bikin Sayembara Berhadiah

Seorang suami di Denpasar, Bali, membuat sayembara: Siapa saja yang memberikan informasi atau berhasil menangkap istrinya akan diberi hadiah Rp30 juta. Oleh polisi, si istri itu telah dinyatakan buron atas kasus menelantarkan empat anaknya.

DONNY TABELAK, Denpasar

ELI Gattenio, suami yang membikin sayembara itu, adalah warga negara Amerika Serikat yang sudah 15 tahun tinggal di Bali.

Terakhir, dia beralamat di Vila Jalan Dewi Kunti, Seminyak, Kuta. Di Bali, pria 50 tahun tersebut menikah dengan perempuan Indonesia bernama Saro Soraya Ruka. Perkawinan beda bangsa itu membuahkan empat anak. Mereka adalah Indigo Liliyan Gattenio, 12; dua kembar Hope Elisabeth Gattenio, 10, dan Joy Elisabeth Gattenio, 10; serta Nadia Eve Gattenio, 4,. Kehidupan rumah tangga Eli dan Soraya, dalam perkembangannya, berujung konflik.

Mereka pun berpisah sejak Mei 2010. Setelah berpisah dari suaminya, Soraya kabur meninggalkan empat anaknya. Sejak itu, perempuan 43 tahun tersebut hilang bak ditelan bumi. Ditinggal istri, Eli harus mengasuh empat anaknya sendiri. Dia pun stres berat. Apalagi, awal Maret lalu, oleh petugas imigrasi, dia nyaris dideportasi ke negaranya setelah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Waktu itu, Eli menolak dideportasi jika tanpa empat anaknya.

Yang menjadi persoalan, empat anak Eli tercatat sebagai warga negara Indonesia, mengikuti ibunya. Selain itu, empat anak tersebut tak punya paspor karena semua dibawa kabur ibunya. Agar tak dideportasi, Eli sampai mengancam bunuh diri dengan cara membakar diri di rumahnya.

Waktu itu, dia mengancam akan membakar diri bersama empat anaknya jika mereka tak diperbolehkan pergi dengan dirinya pulang ke AS. Aksi nekat Eli kala itu mendapat perhatian banyak media. Patrialis Akbar, Menkum HAM saat itu, meminta deportasi ditunda dulu. Kaburnya Soraya membuat jengkel Indigo Liliyan Gattenio, putri sulungnya. Bocah 12 tahun tersebut lantas melaporkan ibu kandungnya ke Polresta Denpasar atas tuduhan menelantarkan anak. Dalam penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Soraya sebagai tersangka sejak November tahun lalu. Bahkan, polisi mengeluarkan DPO (daftar pencarian orang) terhadap tersangka dengan Nomor DPO/B/51/XI/ 2010/Poltabes Denpasar/November 2010.

Soraya tak hanya dilaporkan anak kandungnya. Eli, si suami, hingga kemarin terus menyebar pamflet bergambar foto istrinya itu. “Sudah seribuan foto yang saya sebar,” katanya. Tak cukup itu, dia juga akan memberikan hadiah uang tunai Rp30 juta kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan istrinya atau bahkan berhasil menangkapnya. “Hadiah uang yang saya siapkan Rp30 juta,” ujar Eli kepada wartawan.

Awalnya, nilai sayembara tersebut hanya Rp20 juta. Namun, putri pertama Eli, Indigo, juga menyatakan bersedia memberikan mobil pemberian ayahnya saat dirinya berulang tahun ke-6 kepada siapa pun yang bisa menangkap ibunya itu. “Mobil pemberian papa (Eli) akan saya berikan kepada siapa pun yang berhasil menangkap dia (Soraya, Red),” ujar Indigo sedikit emosional. Mendengar pernyataan putrinya tersebut, Eli langsung menenangkan Indigo. “Itu mobil kamu, Nak. Papa akan menaikkan sayembara itu menjadi Rp30 juta,” timpal Eli. Remaja yang mulai beranjak dewasa itu pantas marah kepada ibunya. Sebab, sejak kecil dia ditelantarkan. Bukan hanya dirinya yang ditelantarkan, tapi juga tiga adik perempuannya, Hope Elisabeth Gattenio, Joy Elisabeth Gattenio, dan Nadia Eve Gattenio. Lebih-lebih, belakangan Indigo mengetahui bahwa ibunya tak hanya mengkhianati ayahnya dengan berselingkuh dengan lelaki lain.

Tapi, ibunya juga mengambil uang perusahaan serta memalsukan sejumlah dokumen penting yang berujung pada nasib ayahnya yang hendak dideportasi ke negara asalnya. Menurut Eli, sayembara itu bukan mencari sensasi. Tapi, semata-mata untuk mempercepat proses hukum yang menjerat mantan istrinya tersebut. Sebab, tak kunjung diringkusnya Soraya bisa membawa pengaruh traumatis kepada empat putrinya itu. Mereka tak menghendaki ibunya pulang. Bahkan, mereka berencana ikut ayahnya ke AS. Simon Dromine, kuasa hukum Eli yang siang kemarin mendampingi, menambahkan, motif Soraya tak lain adalah ingin menguasai aset dan harta milik kliennya tersebut. Sejatinya, sejumlah aset dan harta lainnya sudah diberikan Eli kepada empat putrinya tersebut.

“Ya motifnya karena harta,” tegasnya. Guna memuluskan niat busuknya itu, Soraya diketahui acap meneror mantan suaminya tersebut dan berusaha menculik empat anaknya. Dia juga menyewa preman serta ditengarai berkongkalikong dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk menjebak Eli. “Ada lah… Kalau saya mau bongkar siapa saja aparat itu, butuh waktu seminggu,” ungkapnya. Dengan sayembara tersebut, Eli berharap bisa mendapat keadilan di Pulau Dewata, Bali. (yes/c5/kum/jpnn)

Dua Pegawai Pajak Ditahan

JAKARTA – Pasca kasus kakap mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Direktorat Jenderal Pajak rupanya belum bersih dari praktek korupsi. Yang terbaru, dua pegawainya ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka sekaligus ditahan. Selama 20 hari ke depan, mereka berdua akan meringkuk di tahanan untuk menjalani proses penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad mengungkapkan, dua pegawai Ditjen Pajak itu adalah Bahar dan Pulung Sukarno. Bahar ditahan di Rutan Salemba sedangkan Pulung di Rutan Kejagung cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Mereka terlibat kasus korupsi sistem manajemen pajak,” tegas Noor di Jakarta kemarin (9/12). Noor mengungkapkan, jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) yang menangani kasus tersebut tak ragu-ragu menahan mereka.

Awalnya, dua tersangka tersebut menjalani pemeriksaan dalam kasus pengadaan sistem manajemen pajak di JAM Pidsus kemarin (9/12). Namun, menjelang sore, keduanya bablas ditahan. “Penyidik merasa perlu menahan mereka untuk memudahkan proses penyidikan,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo itu. (aga/jpnn)

Remitansi TKI Tembus Rp50 Triliun

BNP2TKI Tantang Pengangguran Bekerja di Luar Negeri

JAKARTA – Angka pengiriman uang (remitansi) TKI dari luar negeri yang masuk ke Indonesia bukan main-main. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP- 2TKI) menyebutkan, hingga Oktober remitansi TKI mencapai Rp 50,5 trilun. Pengirim remintansi terbesar masih didominasi TKI yang bekerja di sektor non formal, seperti TKI. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat di Jakarta kemarin (9/10) menuturkan, keberadaan remitansi tadi merupakan yang tercatat karena dikirim melalui jasa pengiriman uang atau perbankanyang dicatat Bank Indonesia (BI). Dia memperkirakan, angka pengiriman uang dari para TKI ke dalam negeri yang tidak tercatat lebih besar.

“Bisa jadi dibawa langsung ketika pulang, atau dititipkan rekan sesama TKI,” katanya. Jumhur menyebutkan, berdasarkan dari catatan BI ditemukan jika remitansi terbesar datang dari TKI yang bekerja di negara kawasan asia pasifik yakti mencapai Rp 29,30 triliun. Selanjutnya disusul kawasan Amerika (Rp 1 triliun), kawasan benua Eropa dan Australia (1,76 triliun). Secarakeseluruhan, jumlah TKI kita mencapai 6 juta jiwa. Dimanaperbandinganantara4,3juta TKI bekerja dengan dokumen ketenagakerjaan lengkap, dan sisanya tidak berdokumen alias illegal. BNP2TKI menjelaskan, di tengah tingginya remintasi tadi, pemerintah tidak melepaskan perlindungan terhadap para TKI.

Terlebih TKI di sektor non-formal yang selama ini kerap tersangkut perkara hukum dan sering menjadi korban kekerasan majikan. Jumhur menegaskan, pemerintah tidak memposisikan TKI menjadi sapi perah pendapatan negara. “Kita tetap perkuat perlindungan dengan penegakan undang-undang,” tandasnya. Jumhur menjelaskan, posisi remintasi sebaliknya bisa menggerakkan roda ekonomi mikro. Contohnya, uang kiriman TKI yang sampai ke keluarga di kampung halaman digunakan modal usaha oleh anggota keluarga lainnya. Selain itu, uang kiriman juga dapat digunakan sebagai biaya sekolah, atau membangun rumah.

Potensi remitansi yang bisa menumbuhkan perekonomian mikro ditangkap BNP2TKI dan bank-bank BUMN. Jumhur mengatakan, semangat pemberdayaan kepada keluarga dan para TKI yang sudah pulang terus digalakkan. Dengan cara demikian, bisa menutup peluang bagi para TKI untuk kembali terbang ke luar negeri untuk sekian kalinya. Dia yakin jika perekonomian keluarga para mantan TKI sudah tumbuh, niat untuk mencari duit ke luar negeri bisa sirna. Jumhur tidak menutup mata jika kepergian para WNI menjadi TKI disebabkan karena lapangan pekerjaan di Indonesia terbatas. Dia lantas menantang bagi para warga semi terampil, terampil, atau professional yang masih menganggur untuk bekerja ke luar negeri.

“Pelung bekerja di luar negeri masih terbuka besar,” tandasnya. Peluang yang disajikan dalam pameran bursa kerja BNP2TKI bersama sejumlah PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta). Dalam pameran ini, disiapkan sekitar 4.000 lowongan pekerjaan di luar negeri. Seperti di Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar. Lowongan ini meliputi, tenaga di perusahaan manufaktur, konstruksi, spa theraphy, perawat rumah sakit, dan pengasuh. (wan/jpnn)

Kejaksaan Selamatkan Miliaran, BPK Temukan Triliunan

Hasil Tindak Pidana Korupsi

PERINGATAN Hari Antikorupsi Sedunia kemarin menjadi ajang “pamer” beberapa instansi dalam upayanya memberantas tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah Kejaksaan RI. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Andhi Nirwanto mengungkapkan bahwa dalam tahun ini, pihaknya berhasil menyelamatkan miliaran rupiah uang negara.

“Totalnya, kami sudah berhasil menyelamatkan Rp173 miliar ditambah USD 2 ribu,” kata Andhi dalam pembukaan Pagelaran Budaya Hari Antikorupsi di gedung KPK kemarin (9/12). Andhi menerangkan penyelamatan itu dilakukan dengan menangani ratusan perkara korupsi di seluruh satuan unit kerja kejaksaan.

Lebih lanjut dia merinci bahwa data tersebut merupakan data yang dirangkun sejak Januari hingga November 2011. Dalam kurun waktu tersebut kejaksaan telah menyidik 1.416 perkara korupsi dan menuntut 985 perkara korupsi. Sedangkan khusus untuk lima tahun terakhir pihaknya totalnya adalah 6.487 penyidikan kasus korupsi sedangkan yang sampai pada penuntutan kasus korupsi sebanyak 5.237 perkara.

Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan juga unjuk gigi dalam peringatan tersebut. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengaku bahwa pihaknya telah menemukan sebanyak 318 penyimpangan yang dilakukan berbagai lembaga negara yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami negara menjacapai angka Rp29,5 triliun dan USD 480 juta.(kuh/jpnn)

1...14,34614,34714,348...15,803Page 14,347 of 15,803

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor