MEDAN- Majelis Hakim akhirnya memutuskan menolak gugatan Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al Ikhlas Jalan Timor No. 23 Medan terhadap tergugat Kepala Pertanahan Kota Medan dengan tergugat intervensi I, Mentri Pertahanan RI dan Tergugat Invervensi II, Pangdam I/BB.

Pada sidang lanjutan  di Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN), Jalan Listrik, Medan Kamis (8/12), Majelis Hakim yang diketuai Yarwan menyatakan gugatan BKM yang disampaikan melalui Tim Pembela Masjid (TPM) Al Ikhlas tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

Hal ini dikarenakan gugatan telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute dimana landasan penentuan kompetensi absolute berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan.

Anggota TPM Hamdani Harahap SHn MHum, Rudiansyah Dharmawan SH, dan Tommy Bellyn Wiryadi SH menyatakan akan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

“Alasan majelis hakim tidak menerima gugatan TPM Masjid Al Ikhlas dikarenakan ada dua pendapat yang berbeda sehingga diputuskan untuk di NO,” ujarnya.

Maksudnya, lanjutnya masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan.
Apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri tidak berwenang mengadili.

“Ya hal ini dikarenakan adanya pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan yang mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undang,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, dikarenakan majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat tanpa melihat pokok perkara sehingga gugatan TPM Al Ikhlas tidak dapat diterima.

“Untuk itu, kita akan membawa perkara ini ke PT mengingat perkara pokok maupun fakta di lapangan dimana ada enam syarat yang terpenuhi yang pertama adalah legal standing para penggugat, kedua; tenggang waktu mengajukan gugatan, ketiga; prosedur penerbitan sertifikat hak pakai No 847 tahun 2006 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sedangkan keempat, pembangunan mesjid Al Ikhlas berasal wakaf dari jamaah masjid, kelima; tanah bangunan masjid adalah wakaf sehingga tidak dapat di ruislagh, keenam; proses ruislagh telah salah karena ada rumah ibadah.

“Berdasarkan keenam pertimbangan hukum tersebut, maka tindakan tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 847 pada tanggal 10 Agustus 2006 yang menjadi objek perkara sudah jelas bertindak secara sewenang-wenang melanggar UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ujarnya.

Pada pasal 3 dinyatakan, lanjutnya, 1. Asas kepastian hukum, dan 2. Asas tertib penyelenggaraan negara juncto Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena menerbitkan sertifikat tidak meneliti keadaan fisik dan data yuridis tanah juncto pasal 4 ayat (1) peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara.
Namun karena tidak puas dengan gugatan yang dikalahkan hakim tersebut, puluhan ormas Islam lantas mendamprat hakim di ruang persidangan.

“Hakim dzolim, hakim tidak berpihak pada rakyat,pengadilan Dzolim,” ucap ormas tersebut. (rud)

Seorang Pria Lihat Mayat Wanita yang Tewas Terbakar di Thamrin Plaza

MEDAN-Hasil otopsi dokter forensik di Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan terungkap wanita yang ditemukan tewas terbakar di lantai 4 Thamrin Plaza Selasa (6/12) lalu, tewas akibat dibunuh. Sebab, ada luka pukulan benda tumpul di bagian kepala korban.

“Ada luka pukulan benda tumpul di kepala korban. Kondisinya juga sangat mengenaskan karena mengalami luka bakar hingga 90 persen, dua gigi bagian bawah sudah tidak ada,” ujar petugas forensik yang minta namanya tak ditulis, Kamis (8/12).

Menurutnya, hasil otopsi juga menunjukkan sebelum meregang nyawa, wanita yang ditaksir berusia 30 tahun dengan tinggi badan 160 cm itu baru selesai makan pecal.

“Sisa makanan tersebut masih berada di saluran usus,” ujar petugas itu. Petugas itu menuturkan, hingga saat ini wanita itu belum juga diketahui identitasnya.  “Kondisi mayat sulit dikenali dan belum ada keluarga atau orang yang mengaku kenal dengan wanita itu,” pungkasnya.

Sementara itu, petugas Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan, Marisi mengaku, sebelumnya ada seorang pria yang ingin melihat kondisi jenazah.

“Kemarin ada pria yang datang dan ingin melihat jenazah itu. Katanya, istrinya sudah satu minggu tidak pulang ke rumah. Jadi, kita antar saja dia untuk melihat jenazah. Ternyata setelah dilihatnya, itu bukan jenazah istrinya,” jelas Marisi

Pihaknya berharap, jenazah wanita yang belum diketahui identitasnya itu segera diambil oleh keluarganya.
“Memang kondisi jenazah sudah tidak bisa dikenali lagi, tapi mudah-mudahan keluarganya segera mengambil jenazah itu. Ini juga untuk memudahkan pemeriksaan oleh polisi,” bebernya.

Kapolresta Medan, Kombes Pol Tagam Sinaga di sela-sela acara silaturahmi Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, Wali Kota Medan dengan lintas agama di Grand Aston, Medan, Kamis (8/12) siang mengatakan, hasil otopsi akan membantu mengungkap kematian korban.

“Hasilnya belum kita terima, bila sudah diterima kan akan tahu korban tewas karena apa. Kita tunggu saja,” katanya.
Sedangkan untuk saksi, lanjut Tagam, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. “Kalau saksi baru lima orang, kita masih mempelajari kasus tersebut,” ujarnya.

Ketika disinggung tidak adanya CCTV di Thamrin Plaza dan minimnya barang bukti di lokasi kejadian menyulitkan pihak kepolisian mengidentifikasi mayat, Tagam juga kecewa dengan fasilitas Thamrin Plaza yang tidak memiliki CCTV.
“Memang iya, fasilitas di Thamrin Plaza seperti CCTV tidak ada. Seharusnya Plaza harus memiliki CCTV, tetapi kita akan terus berupaya dengan mempelajari kondisi di lapangan,” bebernya.

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Raden Heru Prakoso menambahkan akan melakukan test DNA terhadap korban untuk mengetahui siapa keluarganya. Selain itu, ciri-ciri khusus yang terdapat di tubuh mayat juga harus segera di beritahukan melalui media cetak ataupun elektronik guna membantu penyelidikan terhadap korban.

“Polresta Medan harus segera melakukan penyelidikan dengan mencari bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), bila mayat tidak dikenali secara fisik harus segera melakukan test DNA terhadap korban agar mengetahui keluarganya. Sedangkan untuk ciri-ciri khusus pada tubuh korban juga harus diumumkan agar diketahui keluarganya. Hal ini juga membantu penyelidikan,” ujar Heru. (mag-11/adl/jon)