MEDAN-Perlakuan kurang menyenangkan, kembali dirasakan oleh para buruh, terutama terhadap 41 pekerja/karyawan PT Putra Baja Deli di Jalan Tangkul/Dermaga, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan.
Ke-41 pekerja tersebut merasa dipecat secara sepihak oleh perusahaan tersebut. Untuk memperjuangkan nasib mereka, para karyawan tersebut mengadukan nasib mereka ke Fraksi PKS DPRD Sumut, Kamis (17/11).

Pemecatan tersebut dirasa semakin aneh, karena seolah-olah pemecatan dilakukan secara tiba-tiba melalui sekuriti/pihak pengamanan perusahaan yang melarang mereka masuk untuk bekerja. Dimana sebelumnya, pihak sekuriti membacakan satu per satu nama karyawan yang akan dipecat tersebut.

“Kami ke sini untuk minta bantuan dan dukungan dari wakil rakyat di sini, atas perlakuan yang kami terima. Kami harap aspirasi kami bisa diteruskan. Ceritanya, waktu itu kami mau masuk bekerja,  sekuriti langsung menstop dan  melarang kami masuk.

Sekuriti itu memegang kertas dan membacakan nama yang tidak lagi boleh bekerja di situ,” ujar Feri Irawan, salah seorang karyawan yang mengaku telah bekerja di perusahan baja tersebut selama tiga tahun.

Pria yang juga koordinator bagi pekerja lainnya tersebut menuturkan, baik dirinya dan ke-40 pekerja lainnya tidak mengetahui alasan pemecatan yang dilakukan terhadap mereka oleh pihak perusahaan.

“Kami tanya ke personalia, nggak ada jawaban. Dibilang personalianya, kalau dia nggak tahu juga,” tuturnya.
Pekerja lainnya, Siswa Azhari mengaku, mereka tidak berharap untuk bekerja di tempat itu lagi. Karena selama ini, sudah menjadi rahasia umum di kalangan pekerja, bahwa suasana kerja di perusahaan tersebut tidak nyaman, atas sikap arogan pemilik perusahaan, Okto Julius yang sering memarahi para pekerjanya. Akibatnya, banyak pekerja yang merasa tertekan.

“Sebagai manusia biasa, kami juga punya perasaan bang. Ya memang kami bekerja di situ, tapi janganlah kami diperlakukan kasar dan seenaknya. Kami nggak mau lagi bekerja disitu bang,” akunya.

Dijelaskannya, pemecatan itu sendiri terjadi tiga hari lalu, tepatnya Senin (13/11). Namun sampai sekarang,tidak terdengar kabar adanya pesangon yang diberikan.

Mengenai gaji pokok, diungkapkannya, selama ini gaji pokok tidak termasuk lembur hanya sebesar Rp900 ribu. Kalau ditambah lembur menjadi Rp1,8 juta, bagi yang buruh harian lepas yang ditangani oleh dua outsourching, PT Ambacido Jaya dan PT Dambosco Bronton. Menanggapi hal tersebut ini, anggota Komisi D DPRD Sumut, M Nasir Johan berjanji akan menindaklanjuti perlakuan semena-mena dari perusahaan tersebut.

“Perusahaan memecat mereka dengan alasan dan dasar hukum yang belum jelas. Kita akan menindaklanjuti laporan ini. Rencanannya di Desember nanti kita akan memanggil ihak perusahaan, pemiliknya dan Disnaker untuk meminta kejelasan,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ini juga berjanji, untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas sampai para pekerja mendapatkan haknya.(ari)

Rapat Paripurna Pembahasan Pembentukan Pansus PSB Ricuh

MEDAN-Sidang paripurna DPRD Kota Medan berlangsung ricuh dan nyaris adu jotos antara Ketua DPRD Medan Amiruddin dan penasehat Fraksi PKS Muslim Maksum, di ruang paripurna DPRD Medan, Rabu (17/11).

Sejak awal sidang dengan agenda pengambilan keputusan atas usulan fraksi untuk pembentukan pansus penerimaan siswa baru (PSB) sudah memanas. Pasalnya, dari 8 fraksi DPRD Medan, sebagian menolak. Selanjutnya pimpinan dewan menskor rapat dan mengajak pimpinan fraksi melakukan rapat tertutup.

Hasilnya ada tiga opsi yang diputuskan dalam rapat yakni menolak, mendukung, dan terakhir menunggu jawaban wali kota atas usulan rekomendasi Komisi B, tentang pencopotan Kadisdik Medan Hasan Basri.

Setelah rapat tertutup, Ketua DPRD Medan Amiruddin membacakan hasil putusan yakni 3 fraksi PKS, PDS dan PDI Perjuangan menghendaki terbentuknya pansus dan selebihnya 6 fraksi memilih menunggu jawaban Wali Kota Medan. Namun, usai membacakan putusan, Amiruddin langsung berniat kembali menskor rapat dengan alasan itu keputusan seluruh fraksi.

Tindakan tersebut langsung mendapat interupsi anggota dewan lainnya.

“Kita minta pimpinan dewan jangan langsung menskor rapat, karena anggota dewan bukan hanya ketua fraksi. Harap dijelaskan dahulu hasil kesepakatan rapat tertutup, jangan langsung main skor saja,” kata Muslim dalam interupsinya.
Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan Amiruddin yang langsung meninggalkan kursinya. Melihat ini, Muslim Maksum langsung menyebut pimpinan dewan bodohn “Pimpinan dewan jangan mempertontonkan kebodohan. Ketua DPRD Medan bodoh,” jerit Muslim dengan lantang. Hal itu membuat Amiruddin emosi dan mendatangi kursi Muslim dan langsung dilayani Muslim, sehingga kedua anggota dewan tersebut nyaris adu jotos namun segera dilerai anggota dewan lainnya.

Fraksi PDI-P, PKS, PAN, PPP, PDS di DPRD Kota Medan mengusulkan pada Fraksi Demokrat untuk meninjau ulang keberadaan Amiruddin sebagai Ketua DPRD Kota Medan.

“Kejadian tadi sangat memalukan lingkungan DPRD Kota Medan. Sikap yang dipertontonkan Amiruddin lambat laun bisa menciptakan suasana inkondisional di DPRD Medan,” ujar ketua Fraksi PDI-P. Porman Naibaho yang dibenarkan penasehat Fraksi PKS Muslim Maksum, Wakil Ketua Fraksi PAN Bahrumsyah dan Wakil Ketua Fraksi PDS Paulus Sinulingga.

Ketua Fraksi Demokrat, Herry Zulkarnain menegaskan, tindakan yang dilakukan Amiruddin sudah sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPRD Kota Medan. Sementara itu menanggapi permintaan beberapa fraksi tadi, Herry mengingatkan untuk tidak mencampuri urusan internal Partai Demokrat.

“Saya kembali mengingatkan fraksi yang ada di DPRD Kota Medan untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga Demokrat. Dan apa yang dilakukan Amiruddin sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada alasan pihak lain untuk menuding Amiruddin melakukan kesalahan, apa lagi sampai pada permintaan meninjau ulang,” tegas Herry yang mengaku tidak berada di lokasi paripurna.

Sementara, Muslim yang ditemuai wartawan koran ini menambahkan kalau tindakan dari Amiruddin berupaya untuk  mengganjal pembentukan Pansus PSB dan Muslim juga meminta kepada Fraksi Demokrat harus mengevaluasi pimpinan DPRD Medan. “Ini akibat bodoh memimpin rapat. Dan juga ada indikasi pengganjalan pembentukan Pansus PSB, kita minta kepada fraksi untuk segera mengevaluasi pimpinan DPRD Medan,” pintanya. (adl)

Hanya 486 Memiliki Izin

MEDAN-Polresta Medan melakukan sosialisasi tertib berlalulintas dan kelengkapan surat-surat kenderaan bermotor terhadap pengusaha becak bermotor (betor)  di Aula Satlantas Medan, Kamis (17/11).

Dalam pertemuan yang dihadiri empat pengusaha betor dari enam belas pengusaha betor yang diundang, seperti Mandiri Karya Sejahtera (MKS), KPUM, AAA, PABM serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Armansyah lubis, dan perwakilan Polisi Pamong Praja Fernando Amri Ranto.

Kadishub Kota Medan, Armasyah Lubis mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Dishub Kota Medan, di Kota Medan ada 25.000 betor beroperasi. Namun, dari keseluruhannya yang mempunyai surat jalan seperti SIM, STNK, speksi dan kartu pengawasan hanya 486.

“Dari 25.000 becak yang ada yang mempunyai kartu pengawasan ada sekitar 486 betor, sedangkan sisanya tidak punya,” ucap Armansyah Lubis.

Menurutnya, untuk pengurusan kartu pengawasan hanya memakan waktu tiga hari.
Pengurusan kartu pengawas harus melalui yayasan atau perusahaan betor. “Untuk kepengurusan surat pengawasan tersebut hanya tiga hari,” terangnya.

Kasat Lantas Poltabes Medan, Kompol I Made Ari mengatakan betor yang tidak mempunyai surat seperti SIM, STNK, speksi dan kartu pengawasan akan ditilang. Sedangkan bila keempat surat-surat tesebut tidak ada maka betor akan dikandangkan di Jalan Kayu Putih.

“Kalau satu surat tersebut tidak ada akan dikenakan tilang. Kalau tidak ada semuanya akan dikandangkan di Jalan Kayu Putih,” terangnya.

Untuk betor yang dimodifikasi seperti betor yang menjemput anak sekolah akan diamankan juga karena sudah menyalahi izin. Sebab becak-becak tersebut sudah digunakan layaknya angkutan umum.

Setelah dilakukan sosialisasi, Senin (21/11) mendatang akan dilakukan penidakkan keras terhadap pengendaraan betor plat kuning maupun plat hitam sekaligus melakukan penertiban terminal liar dan merazia surat-surat kendaraan roda dua dan roda empat.

Sementara, Suryono seorang pengusaha betor mengatakan, agar sosialisasi yang dilakukan Satlantas Kota Medan diperpanjang lagi.

“Betor banyak yang tidak memiliki izin sebab syarat untuk mengurusnya sulit, karena banyak yayasan betor sudah tutup, makanya penarik becak mengurus sendiri-sendiri,” terangnya. (mag-7)