PANTAI LABU- Ahli waris Zaelani, nelayan tradisonal yang meninggal di penjara Malaysia beberapa waktu lalu, mendapat kunjungan keluarga besar Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumatera Utara di rumah mereka di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan  Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.

Dalam kesempatan itu, Penasehat FPG DPRD Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga hadir bersama Bendahara FPG Helmiyati Risuddin, Ketua Partai Golkar Deliserdang Tengku Ahmad Talaa, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Wagirin Arman dan sejumlah pengurus Partai Golkar lainnya. Menurut Chaidir, kedatangan mereka dimaksudkan untuk menindaklanjuti kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Tjitjip Sharif Soetardjo yang mengantarkan jenazah almarhum ke rumah duka. “Kami menyatakan rasa duka yang mendalam,” katanya di hadapan keluarga nelayan tersebut, kemarin.

Pada kesempatan itu, romobongan Partai Golkar Sumut dan FPG DPRD Sumut memberikan santunan khusus pada keluarga almarhum Zaelani. Menurutnya hal ini patut diupayakan, karena almarhum meninggalkan lima orang anak-anak yang masih kecil-kecil. “Yang tertua masih sekolah di SMP sedangkan yang terkecil masih berusia sekitar satu tahun. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dan kami terpanggil untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Chadir. Dalam kesempatan itu, delegasi Partai Golkar juga mendapatkan data dan fakta untuk ditindaklanjuti, baik melalui DPRD Deliserdang, DPRD Sumut atau langsung ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Kepala Desa setempat, Abdul Hafiz mengharapkan pengurus Golkar menjembatani pemerintah untuk mempertegas batas wilayah Indonesia – Malaysia.

Menurutnya, nelayan di Deliserdang tidak nyaman lagi melaut. Polisi Diraja Malaysia sering menangkap  mereka dengan alasan sudah masuk ke perairan negara tetangga itu. “Padahal bertahun-tahun  nelayan kita mencari ikan di zona yang sama, tidak pernah ditangkap,’’ katanya.

Hal yang sama juga disebutkan tokoh nelayan Sanusi. Katanya, sekarang ini nelayan sering sekali diusir tentara Malaysia bila mencari ikan di laut. Padahal, menurut nelayan, mereka tidak melanggar batas wilayah, karena bertahun-tahun sudah mencari ikan seperti itu. Keluhan itu sudah sering disampaikan kepada pemerintah tapi belum pernah ditanggapi. “Kami khawatir, kalau ini dibiarkan terus akan terjadi malapetaka antar negara. Nelayan kita sudah banyak yang ditangkap pihak Malaysia,’’ katanya. Menanggapi hal ini, Chaidir mengatakan, persoalan ini akan ditangani secara komprehensif. Masalah perbatasan yang tidak jelas, peralatan kapal terutama alat-alat navigasi serta kesewenang-wenangan Polisi Diraja Malaysia, memang menjadi alasan mengapa nelayan tradisionil kita merasa diperlakukan semena-mena, tidak manusiawi bahkan menjadi bulan-bulanan.

“Dewasa ini masih ada nelayan yang ditahan di Malaysia memerlukan perhatian yang serius Pemerintah Deliserdang, Pemerintah Sumatera Utara serta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami akan berupaya mendorong langkah penanganan itu segera
dilakukan,” pungkasnya.(*/ari)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) akan menurunkan 110 orang atlet mahasiswa beserta manajer dan pelatih pada Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) XIII Varsity Carnival 2011. Acara di Medan pada 24-30 November 2011 ini akan dibuka Plt Gubsu Gatot Pujonugroho.

Wakil Rektor III UMSU Arifin Gultom melalui Humas UMSU Anwar Bakti didampingi Kepala Biro Kemahasiswaan UMSU Rahmat Kartolo Simanjuntak di Medan, Selasa (22/11). Ia mengatakan, even internasional ini dilaksanakan setahun sekali dan diikuti oleh 11 perguruan tinggi dari tiga negara tersebut.

Anwar menyebut, peserta IMT-GT XIII Varsity Carnival 2011 terdiri Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Institut Teknologi Medan.
Kemudian Universitas Utara Malaysia (Kedah), Institut Teknologi Mara, Arau (Perlis) University Sains Malaysia (Pulau Pinang), University Malaysia (Perlis), Prince of Songkhla University (Hatyai) dan Thaksin University dan Raja Manggala (Thailand).

Acara yang akan mengisi even tersebut, lanjut dia, meliputi seminar, pertunjukan seni, tari dan budaya dibawakan oleh 11 perguruan tinggi. Khusus untuk acara budaya akan dipusatkan di Parapat yakni berupa pengabdian masyarakat.
“Untuk olahraga, ada enam cabang yang dipertandingkan yakni tenis, bulutangkis, bola voli, bola basket, futsal dan sepakbola. Insya Allah UMSU akan mengikuti semua kegiatan yang telah disiapkan panitia,” kata Anwar.

Sebagai perguruan tinggi yang go publik, UMSU tidak pernah absen dari kegiatan yang bertaraf internasional. ‘’Tentunya kegiatan semacam ini dapat mengharumkan nama Sumatera Utara dan bangsa,’’ harapnya.

Sementara itu Prof Dr W Tinambunan MS akan memberikan kuliah umum di UMSU. Tinambunan, pakar komunikasi akan memberikan kuliah umum dengan judul “Komunikasi Lintas Budaya” di Program Magister Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU.

‘’Acara digelar pada  23 November 2011 di Auditorium Kampus UMSU Jalan Muktar Basri No 3 Medan,’’ kata Sekretaris PPs UMSU Rudianto Nurdin SSos M.Si didampingi Humas UMSU Anwar Bakti, Selasa (22/11).
Kuliah umum, lanjut Rudianto, dimaksudkan agar mahasiswa dapat memperoleh masukan yang luas tentang disiplin Ilmu Komunikasi dari para ahli yang berkompeten. ‘’Kita berharap ada masukan dan diskusi yang konstruktif dari peserta kuliah umum tentang komunikasi Lintas Budaya yang akan dibawakan Prof Dr W Tinambunan MS,’’ ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia dengan masyarakat yang sangat pluralistik dengan ribuan aneka budaya membutuhkan sebuah komunikasi yang kondusif agar proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan lancar.(*/rel)

Direktur SDM/Umum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 4, H Rusdi Lubis SH MMA terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Program Pascasarjana Universitas Medan Area (IKA PPs UMA) periode 2011-2013. Bersamaan dengan itu, Zamzani Umar SH MH akan mendampingi Rusdi Lubis sebagai sekretaris umum organisasi yang baru dibentuk tersebut.
‘’Duet Rusdi-Zamzami terpilih saat rapat pendirian IKA PPs UMA dan penyusuan tim formatur di kampus PPs UMA Jalan Sei Serayu Medan pada 16 November 2011 lalu yang dihadiri Direktur PPs UMA Prof Dr Retno Astuti K MS,’’ kata Wakil Direktur III PPs UMA Muazzul SH MHum di Medan, Rabu (23/11).

Selain Rusdi dan Zamzani, lanjut dia, juga terpilih tim formatur lain terdiri Wakil Direktur PPs UMA Muazzul,  mantan Pj Wali Kota Tebing Tinggi Drs H Eddy Sofyan Purba MAP, politisi Drs Yulizar Parlagutan Lubis MPSi, Psikolog Dra Mustika Tarigan dan Dra Dinaria Girsang MPSi. ‘’Tim formatur akan menyusun kepengurusan lengkap IKA PPs UMA periode 2011-2013 yang akan dilantik Desember 2011,’’ kata Muazzul.

Mantan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UMA ini mengatakan, IKA PPs UMA akan menghimpun lebih dua ribu alumni PPs UMA baik program Magister Administrasi Publik (MAP), Magister Ilmu Hukum (MH), Magister Agribisnis (MMA) dan Magister Psikologi (MPSi). ‘’Ikatan alumni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendukung sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan tinggi,’’ katanya.

Muazzul berharap alumni dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.  ‘’Kita akan membantu Pemprovsu melaksanakan kegaiatan pembangunan segala aspek melalui kerjasama yang berhasil guna dan berdaya guna,’’ imbuhnya.(*/rel)

Reses Anggota DPRD Sumut, Ristiawati Diwarnai Isak Tangis Kaum Ibu

MEDAN- Isak tangis kaum ibu mewarnai reses anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Dra Ristiawti di Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Jumat (11/11) lalu. Kaum ibu itu memohon agar tindakan semena-mena oknum petugas Dinas Kehutanan Kawasan Sumber Daya Alam (KSDA) yang mengobrak-abrik tambak mereka segera dihentikan, karena akibat perbuatan mereka ratusan warga desa tersebut kini kehilangan mata pencaharian.

“Ya Tuhan, bagaimana lagi kami hidup di negara ini, kalau petugas negara sendiri  mematikan sumber mata pencarian rakyatnya. Mau bagaimana lagi kami mencari makan kalau rakyat diperlakukan begini? Tolonglah kami dibantu bu,” jerit ibu-ibu dalam pengaduannya kepada Dra Ristiawati.

Mereka mengatakan, selama berpuluh tahun mereka mencari nafkah dari tambak alam di kawasan tersebut. Bahkan, sebagian besar lahan mereka sudah memiliki status Surat Keterangan Kepala Desa, Camat dan Bupati. Namun, sejak beberapa bulan ini  tiba-tiba diakui oleh pihak Dinas Kehutanan merupakan kawasan sumber daya alam.

“Padahal, tambak kami tidak ada menganggu ekosistem hutan bakau, bahkan kami yang merawat dan menanam pohon bakau supaya sumber makanan budi daya udang, ikan dan kepiting di tambak kami tetap terjaga. Jadi tidak ada hutan bakau yang dirusak oleh tambak-tambak kami. Kalau tidak percaya, ibu dan bapak bisa melihat langsung ke lokasi lahan tersebut dan melihat betapa hutan bakau masih sangat lebat dan tumbuh subur di sini,” kata warga.

Mereka juga merasa diperlakukan tidak adil, karena hanya rakyat kecil saja yang diperlakukan semena-mena, sedangkan pengusaha diberi perlakuan khusus, dengan memberi izin alih fungsi lahan KSDA menjadi perkebunan kelapa sawit. Ribuan hektar lahan sudah dikeluarkan dari kawasan KSDA di Kabupaten Langkat untuk menjadi kebun kelapa sawit.

“Seharusnya alih fungsi lahan yang dilakukan pengusaha itulah yang diusut, bukan malahan tambak alam yang menjadi sumber mata pencarian rakyat kecil yang digusur,” kata mereka.

Menurut mereka, tindakan yang dilakukan petugas akhir-akhir ini karena adanya proyek bernilai miliaran rupiah untuk penanaman pohon bakau di lokasi itu. Namun karena hutan bakau masih sangat lebat, supaya proyek tetap berjalan sasaran proyek penanaman justru dilakukan di tambak-tambak rakyat. “Tindakan oknum petugas dinas kehutanan KSDA sangat kejam. Karena itu, melalui ibu Ristiawati dan Barisan Massa Demokrat kami meminta agar masalah rakyat kecil lebih diperhatikan,” pinta warga.

Menurut mereka, proyek penanaman pohon bakau bernilai miliaran rupiah di sepanjang pantai Kabupaten Langkat itu merupakan proyek kerjasama (MOU) antara Menteri Kehutanan dan Mabes TNI. Karena itu dalam pengamanan proyek ini pihak TNI juga turut terlibat menggusur lahan tambak mereka.

Sementara Komandan Kodim 0203 Langkat/Binjai, YP Girsang, pada suatu kesempatan dengan jajaran BMD Sumut mengakui bahwa ada proyek penanaman pohon bakau yang merupakan MOU antara Departemen Kehutanan dengan Mabes TNI. “Kami di sini jadi serba salah. Di satu sisi kami harus mengamankan proyek ini, tapi di sisi lain kami harus berhadapan dengan rakyat,” kata Dandim yang baru bertugas lima bulan tersebut.

Hadir dalam reses, Dewan Penasehat Barisan Massa Demokrat Prof Subur Budi Santoso dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Massa Demokarat (DPP BMD), Supandi R Sugondo beserta rombongan, Kapolsek Secanggang B Karokaro, Kepala Desa Sumaryono SH, Sekcam Secanggang dan petugas PPL dan ratusan warga setempat.(*/rel)

MEDAN- Bhayangkari Dearah Sumut ditugasi sebagai penanggung jawab pendamping program Pertanian Perkotaan yang diprakarsai Ibu Negara Ani Yudhoyono dan ketua koordinatornya Erna Witoelar. Hal ini ditegaskan Ketua Bhayangkari Sumut Ny Mutiara Wisjnu Amat Sastro kepada wartawan di sela-sela kegiatan Training of Trainer (TOT) program Pertanian Perkotaan gerakan perempuan dan pelihara (GPPT) 2011 di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Jalan Pangkalan Mansyur, Medan, Selasa (22/11).

Kegiatan yang mengambil tema, ‘Ruang Terbuka Hijau Bagi Penyerapan Air dan Perkotaan Menuju Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga’, menempatkan program Pertanian Perkotaan sebagai salah satu kegiatan di tahun ini.

“Training of Trainer nya berlangsung di enam kota, Jakarta, Bandung, Yogjakarta, Surabaya, Makasar dan Medan,” kata Ketua Bhyangkari Sumut Mutiara Wisjnu Amat Sastro.

Kegiatan ini lanjutnya, melibatkan tujuh organisasi wanita yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPPP) yaitu SIKIP, Bhayangkari, Dharma Pertiwi, Dharma Wanita, Kowani, Tim Penggerak PKK dan Aliansi Perempuan untuk Pembangunan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia.

“Balai Pengkajian Teknologi Pangan (BPPP) di masing-masing provinsi membantu penyelenggaraan pelatihan tersebut,” jelas Ny Mutiara sembari menambahkan, kegiatan ini diikuti 15 orang peserta yang ditunjuk Mitra Yayasan Unilever Sumut dan 60 orang yang terdiri dari ketua Bhayangkari Cabang se Daerah Sumut berserta anggota.
Dijelaskan Ny Mutiara Wisjnu, kegiatan TOT program Pertanian Pekrotaan diharapkan segera dipraktekkan di kelompok masing-masing, sehingga program ini dengan cepat dapat diadopsi oleh masyarakat di seluruh Indonesia khususnya Sumut.

Tujuan program ini lanjutnya, seperti tema GPPT 2011, pemanfaatan pekarangan atau halaman rumah dan ruang terbuka di sekitar rumah, yang ditanam tanaman holtikulktura, tanaman pangan, ternak, ikan dan lain sebagainya, diarahkan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai usaha dari 3R (re-use, re-duce, re-cycle).
“Selain menghadirkan nuansa estetika keindahan, hasil panennya dapat dijadikan ketahanan pangan sebagai alternatif sumber pangan yang bergizi bagi keluarga bahkan bernilai ekonomis,” jelasnya. (azw)