28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14376

KPK Telusuri Tender BUMN

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai merespon laporan soal tidak bersihnya sejumlah proyek tender di kementerian dan BUMN.

“Sejauh ini memang banyak laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK, seputar kecurangan dalam sebuah proyek tender. Baik di sejumlah Kementerian dan BUMN,” jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di gedung KPK, Selasa (22/11).

Johan menuturkan, proyek tender di lingkungan Kementerian dan BUMN memang rentan terjadi korupsi. Sebab, nilai proyek tersebut biasanya cukup besar, sehingga kerap jadi rebutan para rekanan. Karena itu, terkait penemuan Kementerian BUMN tentang adanya sejumlah proyek tender yang belum bersih dari praktik korupsi, Johan menuturkan pihaknya sangat menghargai jika penemuan tersebut dilaporkan ke KPK.

“Kalau Pak Dahlan (Menteri BUMN) memperoleh informasi adanya dugaan proyek yang tidak bersih, sebaiknya segera diinformasikan ke KPK. Sehingga, KPK bisa segera melakukan penelusuran. Apalagi proyek BUMN itu nilainya besar-besar,” papar Johan.

Ketika ditanya apa ada upaya pengawasan dari pihaknya, terkait proyek-proyek tersebut, Johan menekankan KPK tidak bisa melakukan pengawasan. “Sebab sudah ada auditor dan itu bukan tugas KPK,” imbuh dia.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyebarkan beberapa kuesioner kepada 14 manajemen BUMN sektor konstruksi (karya) terkait proses tender di perusahaan BUMN. Hasilnya, 50 persen responden mengaku tender masih mengandung unsur kongkalikong.

Namun Dahlan tidak bisa menyalahkan sepenuhnya BUMN yang melakukan hal tersebut.

Sebab, permainan dalam proses tender lebih dipengaruhi oleh pemilik proyek. BUMN karya juga banyak menggarap proyek-proyek di kementerian.

Nah, proyek di kementerian, menurut Dahlan, juga masih ada yang dilakukan dengan tidak bersih. Namun dia berjanji akan melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan menteri-menteri yang bersangkutan untuk memperbaiki proses tender agar bisa dilakukan lebih baik lagi.

Dari Medan, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Zulkifli Husein mengatakan langkah Dahlan Iskan merupakan satu revolusi. Menurutnya, semua elemen sepakat jika BUMN itu memang memiliki masalah tertentu dalam internalnya. “Dengan usaha yang cenderung monopolistik dan diback up sejumlah kebijakan-kebijakan politis, permasalahan kolusi ini cenderung tak bisa selesai dengan cepat,” ungkap Zulkifli, kemarin.

Jadi, ia kembali menegaskan, sangat sepakat dengan tindakan yang saat ini sedang digagas Meneg BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya situasi dan kondisi terhadap hal-hal semacam KKN dalam tender-tender di BUMN memang sudah saatnya direvolusi. “Revolusi BUMN itu harus. Namun, hal ini kita yakini tak akan bisa langsung terealisasi. Kita akan tunggu dalam kurun waktu lima tahun mendatang di lingkup BUMN ini akan memberikan kontribusi besar yang positif, khususnya terhadap pendapatan negara,” kata Zulkifli lagi.

Ketua Barisan Muda PAN Sumut ini juga berpendapat, di Sumut terdapat individu-individu yang mampu dengan baik mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. “Namun, karena kecenderungan adanya kolusi, misalnya dari pemilihan pemimpin BUMN sendiri, maka dapat dipastikan akan menghasilkan produk yang juga tak memuaskan,” tegasnya.
Zulkifli mencontohkan satu BUMN yang bukan lagi rahasia umum memang terdapat tindak kolusi dalam perusahaan tersebut dalam menggelar satu proyek. “PTPN misalnya, cenderung proses tendernya memang terbuka. Atau pastinya ‘terkesan’ terbuka. Namun, dapat dipastikan pada tender tersebut sudah ada pemenangnya, seketika saat proses tender tersebut diumumkan ke publik,” tuturnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap juga mengapresiasi yang sudah dilakukan Meneg BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya, langkah-langkah yang sudah dilakukan Dahlan Iskan patut dihargai dalam upaya menekan tingkat kolusi dalam tender-tender di BUMN sendiri. “Ini merupakan beban dari tupoksi jabatan yang diembannya. Namun, ia malah mencatatkan ke masyarakat yang menegaskan di BUMN memang jelas masih terdapat unsur kolusi dalam setiap proses tender yang dilakukan. Ini suatu tindakan yang luar biasa,” katanya.

Berdasar kuesioner yang disebarkan kepada manajemen 14 BUMN, tentu hal ini merupakan data valid. Dan, sudah barang tentu akan ada langkah solutif yang bakal dilakukan oleh Meneg BUMN. “Misalnya dari kebijakan Permeneg BUMN. Bahkan dari perencanaan yang juga harus benar-benar diwanti-wanti dalam tujuan proses yang sesuai dengan harapan,” tutur politisi PAN Sumut tersebut.
Wakil Sekjen DPP PAN ini juga menjelaskan, jika satu instansi sudah berdasar profesionalisme tanpa menggubris ‘jatah bos,’ jatah petinggi-petingi dalam merekrut pegawai, dapat dipastikan instansi tersebut akan berkembang pesat. “Dan praktis hal-hal seperti kolusi akhirnya akan bisa teratasi karena adanya pengawasan dari pegawai-pegawai yang mengutamakan profesionalisme dalam bekerja,” jelasnya. (ken/iro/jpnn/saz)

2,5 Ton Batu Hasilkan 2,5 Gram Emas

Mengunjungi Pertambangan Emas Proyek Martabe di Batangtoru (2)

Salah satu pemaparan Tim Duffy, GM Operation G-Resources Martabe, yang paling menarik disimak adalah proses menghasilkan emas. Dibutuhkan dana sangat besar dan teknologi tinggi untuk menghasilkan serpihan emas.

Toga MH Siahaan, Medan

Kandungan emas di tanah Batangtoru pertama kali ditemukan pada 1997 oleh perwakilan perusahaan Normandy. Pada 2002, hak pengelolaan emas di lokasi tersebutberalih ke pihak Newmont. Pada 2005/2006 hak penambangan beralih lagi ke Agincourt Resources.

Pada 2006, Agincourt Resources mendapat izin eksplorasi tetapi kemudian menjual haknya ke perusahaan tambang Oxiana pada 2007.

Setahun kemudian, Oxiana merjer menjadi perusahaan tambang OZL dan pada 2009, G-Resources mengambil alih hak atas tambang emas di Batangtoru. Mulai tahun inilah kiprah perusahaan tambang emas yang berkantor dan listing di bursa saham Hongkong ini memulai kiprahnya di Batangtoru.

Proyek Martabe memiliki lima lokasi tambang atau pit potensial dan siap dieksploitasi di lahan seluas sekitar 3 ribu hektare. Lokasi itu berada di pit Purnama, Barani, Ramba Joring, Tor Uluala dan Uluala Hulu.

Saat ini, konsentrasi pertambangan di lokasi tambang Purnama. Prosesnya masih dalam tahap konstruksi dan diharapkan mulai berproduksi pada akhir kwartal pertama 2012 dengan kapasitas 250.000 ounces emas dan 2-3 juta ounces perak.

“Kami bekerja sesuai target tetapi tetap mengacu pada standar internasional baik secara teknis maupul lingkungan. Dalam setahun kita bisa menghasilkan 7,5 ton emas,” kata Tim.

Sebuah pernyataan Tim Duffy membuat agak terperangah. Belanja modal yang dikeluarkan utuk pembangunan hingga pertengahan 2011 sudah hampir 600 juta dolar AS. Bila angka ini dirupiahkan dengan kurs Rp10.000 ribu per dolar, angka itu setara dengan 6 triliun rupiah. Sungguh angka yang fantastis.

Menurut pemaparan pria yang paling bertanggung jawab di Proyek Martabe ini, pabrik pengolahan yang sedang dibangun di lahan tambang, mampu menghancurkan 10 ribu ton batu mengandung mineral berharga per hari. Batu-batu yang merupakan bahan mentah (raw material) tersebut akan menjalani enam tahapan proses produksi. Total waktu yang diperlukan hingga keluarnya hasil akhir berupa 90 persen emas dan 90 perak, selama 20 menit.
Hasil tambang dalam bentuk batangan campuran emas dan perak kemudian dibawa ke PT Aneka Tambang untuk dimurnikan dengan kadar tinggi untuk selanjutnya dijual di pasar logam mulia internasional.

Terasa lebih mengagetkan lagi setelah proses menghasilkan diurasi. PT Agincourt Resources yang 95 persen sahamnya dikuasai G-Resources hanya menghasilkan ‘sedikit’ emas dari banyak bongkahan batu untuk kemudian diproses di mesin penghancur dengan teknologi tinggi. Masih dari pemaparan Tim Duffy, dari 2,5 ton raw material, hanya menghasilkan 2,5 gram emas.

Bila dirinci lebih detail, lahan tambang di Proyek Martabe memang hanya menghasilkan emas dengan perbandingan volume per volume 1:100.000 dari raw material. Washington Tambunan, penasihat PT AR, serta Agus Supriynto selaku Deputy Mine Manager, yang memang hadir di Pelangi Recreation Room, turut memberi penjelasan.

Pertambangan ini memang ekonomis. Semuanya sudah diperhitungkan dengan cermat. Menurut pihak manajemen PT AR, lokasi strategis Proyek Martabe yang tidak jauh dari jalan lintas Sumatera, Pelabuhan Sibolga, Bandara Dr FL Tobing/Pinangsori dan Bandara Aek Godang dan didukung fasilitas kelistrikan dari PLN menjadi nilai lebih pertambangan ini. Ceritanya bisa berbeda ketika lokasi tambang jauh di pedalaman yang minus ketersediaan fasilitas pendukung.

Terlepas dari hitung-hitungan kandungan emas di Proyek Martabe, toh proyek ini sudah menjalani uji kelayakan dan sudah mendekati masa produksi. Segala perlengkapan yang dibutuhkan sudah mendekati bentuk yang sempurna. Masyarakat di sekitar tambang juga sudah banyak merasakan dampak positif kehadiran perusahaan tambang ini. Hingga saat ini, proyek konstruksi di lokasi tambang sudah menyerap sekitar 3.700 tenaga kerja. Dari jumlah itu, sekitar 70 persennya berasal dari warga sekitar tambang.

Banyak efek ganda (multiplier effect) yang dihasilkan mulai dari ketersediaan lapangan kerja baru di luar pertambangan hingga program-program PT AR yang memang ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Di pelataran parkir yang terdapat di lokasi depan perusahaan saja, terdapat jajaran sepeda motor baru milik warga sekitar yang bekerja di proyek. “Jumlahnya mencapai ribuan, dan semuanya sepeda motor baru,” ujar Katarina Hardono yang menterjemahkan pemaparan Tim Duffy.

Itu masih yang skala kecil-kecil. PT AR juga membuka kesempatan kepada warga sekitar untuk menjadi pengusaha, dengan menjadi rekanan perusahaan tambang tersebut. Tidak jauh-jauh, empat unit mobil Toyota Innova yang mengangkut rombongan dari bandara Dr FL Tobing/Pinangsori, merupakan milik warga sekitar yang direntalkan kepada perusahaan itu.

Terkait pengelolaan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, pengelolaannya dikoordinir Stevi Thomas selaku Community Relations Manager, dan rekan-rekannya di divisi Community Relations PT AR.

(bersambung)

Air Siraman Dikirim ke Cikeas

Siraman jelang pernikahan Siti Rubi Aliya Rajasa dengan Edi Baskoro

Cuaca kurang bersahabat bagi keluarga M Hatta Rajasa Selasa (22/11). Berkali-kali hujan mengguyur kediaman mereka di Fatmawati Golf Mansion, Jalan RS Fatmawati, Jakarta selatan.

Untungnya, guyuran hujan tidak mengganggu proses siraman, midodareni, hingga ningkuk atau bepacar Siti Rubi Aliya Rajasa yang akan dipersunting Edhie Baskoro Yudhoyono.

Berbagai proses campuran adat Jawa dan Palembang tadi, merupakan bagian dari rangkaian pernikahan Aliya dan Edhie Baskoro, atau yang akrab disapa Ibas. Khusus di kediaman Hatta, proses dimulai dengan pembacaan Surah Yasin dan Surah Ar Rahman pada pagi hari. Acara yang dipimpin oleh Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf ini berlangsung khusuk, dan ditutup dengan pembacaan salawat serta doa.

Ahmad Mushofa, satu dari 23 peserta pengajian mengatakan, prosesi meminta restu Allah itu berlangsung cukup khusuk. Dia mengatakan, rombongan pengajian pimpinan Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf datang langsung dari Solo. “Kebetulan ibu Hatta rajasa (Okke Hatta Rajasa, Red) juga bagian dari jamaah pengajian kita,” tandasnya.

Proses selanjutnya adalah, siraman. Dalam upacara siraman yang dimulai sekitar pukul 13.00 ini, Hatta mengenakan surjan dipadu dengan batik jogja dengan dominasi warna biru muda. Sementara Okke mengenakan kebaya juga dipadu kain batik Jogja. Sedangkan Aliya tampil anggun dengan rambut dibiarkan terurai. Aksesori lain yang dikenakan Aliya adalah sebuah bando yang tersusun dari puluhan bunga melati. Sebelum disiram, Aliya lebih dulu sungkem ke Hatta dan Okke ibunya. Tangis haru pecah saat sungkeman. Berkali-kali Aliya maupun ibunya, terlihat menyapu air mata dengan selembar tisu.

Sebagai seorang bapak, Hatta menjadi orang pertama yang menyiram Aliya. Sebelum menyiram Aliya, dia bertugas memasang bleketep, yaitu anyaman janur berukuran sekitar satu meter persegi.

Setelah memasang bleketepe, dengan perlahan Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu dengan hati-hati membasuh anak keduanya itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari tayangan televisi yang dipasang di luar tenda utama, Hatta terlihat komat-kamit ketika menyiram putrinya.

Penyiram kedua adalah Okke. Selanjutnya disusul oleh Siti Nurbaya, Ida Abdul Azis, Herawati Boediono, Murniati Widodo AS, dan diakhiri oleh Yusmin Bahusin. Sebagian air siraman ini, dikirim ke Cikeas, kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, air ini juga digunakan dalam prosesi siraman Ibas. Pengantaran air siraman dari Fatmawati menuju Cikeas ini mendapatkan pengawalan ketat. Tidak ingin terjebak macet, pengiriman air siraman ini dikawal petugas foreder (voorrijder).

Usai menggelar siraman, Hatta yang masih mengenakan setelah busana adat Jawa itu menemui puluhan wartawan di tenda utama. Bapak empat anak ini menuturkan, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. “Mohon maaf apabila ada yang terganggu karena sempat diguyur hujan. Tapi sore ini sudah lebih cerah,” kata dia.

Dalam keterangannya, Hatta mengaku bahagia menjelang pernikahan Aliya. Dia berharap, prosesi pernikahan hingga selesainya resepsi yang rencananya digelar 26 November mendatang berjalan lancar.

Dia mengaku kedua calon mempelai merupakan anak-anak yang patuh kepada orangtua masing-masing. Untuk itu, dia sangat terharu saat melepas Aliya. “Menangis saya tadi menangis haru dan bahagia,” ujar menteri kelahiran Palembang 10 Desember 1953 itu.

Menurut Hatta, Ibas adalah sosok yang penuh kasih sayang, ramah, dan tanggung jawab. Hatta juga memuji Ibas karena memiliki visi sebagai calon kepala keluarga. “Meski dia sedikit pemalu,” tutur Hatta lantas tertawa kecil. Intinya dia berharap, Ibas dan Aliya bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah.

Sebagai pria yang lahir di Palembang, Hatta mengaku tidak canggung harus mengenakan busana adat Jawa. Sebab, saat menggelar pernikahan anak pertamanya beberapa waktu lalu, Hatta juga sempat mengenakan busana adat Jawa. Tapi dia mengatakan, saat dilangsungkan proses ijab-qabul besok (24 November), Hatta mengaku keluarganya dan keluarga SBY akan mengenakan pakaian adat Palembang. Pakaian adat Jawa baru dikenakan kembali ketika pelaksanaan resepsi dua hari kemudian. (wan/jpnn)

Pemondokan Jamaah Haji Tahun Depan Menjauh dari Masjidil Haram

MEDAN-Masjdil Haram hingga tahun 2020 akan terus berubah. Berbagai proyek pembangunan terus dilakukan, misalnya, menambah kapasitas masjid, memperluas pelataran membuat berbagai gedung baru pemondokan, hingga menyiapkan sarana infrastruktur penunjang bagi ibadah haji.

Karena itu, pondokan jamaah calon haji Indonesia pada 2012 mendatang kemungkinan bisa lebih jauh lagi dari Masjidil Haram. Ini menyusul akan dibangunnya jalan lingkar luar oleh pemerintah setempat, sehingga banyak bangunan yang dibongkar.

“Akibatnya sebanyak 1.750 rumah akan segera dibongkar usai musim haji tahun ini,” kata Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Mekkah Arsyad Hidayat di Mekkah, Selasa (22/11).

Dalam musim haji tahun ini jarak pondokan jamaah Indonesia menuju Masjidil Haram terjauh adalah 2,5 kilometer. “Yang dibongkar, misalnya, pondokan di sekitar Maulid Nabi, Terminal Al Gaza, dan Misfalah. Ini sebagai bagian dari tahapan perluasan Masjdil Haram,” paparnya.

Menyadari hal itu, lanjut Arsyad, dalam waktu tidak terlalu lama memang harus sudah dilakukan lobi kepada DPR untuk segera mengesahkan anggaran perumahan haji di awal tahun. “Kita jangan sampai kalah cepat dengan negara lain dalam memenuhi soal pemondokan. Jadi bila sudah ada dana untuk membayar sewa pemondokan lebih bagus dibayarkan saja. Apalagi selama ini bagi pemilik rumah, jamaah haji Indonesia dikenal sebagai jamaah haji yang tertib, misalnya, tidak berulah atau merusak kamar pondokan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat mengunjungi penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, menyatakan setuju bila pembahasan soal dana perumahan haji bisa diputuskan di awal tahun oleh DPR. Untuk itu DPR pun kini sudah siap untuk membahasanya. “Saya setuju soal anggaran perumahan dibahas dan diputus segera. Ini untuk memudahkan negosiasi perumahana jamaah haji bagi jamaah haji 2012 nanti,” katanya.

Karding menyatakan, memang idealnya jamaah haji harus semakin dekat ke Masjidil Haram dengan tujuan agar mereka lebih leluasa melakukan ibadah di tempat itu. “Kalau sekarang jaraknya masih ada yang sampai 2,5 kilometer, nanti hendaknya bisa lebih didekatkan,” ujar Karding.

Sementara jamaah haji gelombang II  Debarkasi Medan di antaranya kloter 12/MES hingga kloter 19/MES berangsur meninggalkan Kota Mekkah menuju Jeddah untuk bersiap-siap kembali ke Tanah Air. Hal ini dikatakan Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Sazli Nasution, kemarin.

“Pada Kamis (24/11) ini kloter 12/MES yang termasuk gelombang II Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Polonia Medan sekitar pukul 04.15 WIB di antaranya asal Serdangbedagai, Tebingtinggi dan Medan dengan 454 jamaah. Mereka ini sebelumnya bermalam di Jeddah dan berwisata haji,” kata Sazli kepada Sumut Pos.

Dijelaskannya, pada pemulangan kloter 11/MES dengan 454 jamaah haji yang keseluruhannya berasal dari Langkat dijadwalkan tiba di Bandara Polonia Medan pada Rabu (23/11) sekitar pukul 03.30 WIB. “Kloter 11/MES ini merupakan kloter terakhir gelombang I yang dijadwalkan tiba di Polonia. Mereka ini sudah menyelesaikan berbagai proses ibadah hajinya.

Sebelumnya, jamaah haji kloter 10/MES dengan 446 jamaah asal Batubara, Tanjungbalai, Dairi dan Pakpak Bharat, tiba di Bandara Polonia pada Selasa (22/11) sekitar pukul 03.05 WIB dengan menumpangi pesawat GA 3210 dan disambut Wali Kota Tanjungbalai H Thamrin Munthe, Sekretaris PPIH Embarkasi Medan Drs H Abd Rahman Harahap MA, Kakankemenag Batubara drs H Ahmad Hanafi, dan Kakankemenag Dairi Drs H Hasan Basri Bancin.

Dari informasi yang didapat ratusan jamaah haji Indonesia masih menjalani rawat inap di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan rumah sakit di Arab Saudi. Sebagian besar dari jamaah yang dirawat berusia lanjut, resiko tinggi dan jatuh sakit karena aktivitas berlebihan. “Sebagian besar jamaah drop karena pasca Armina tidak melakukan recovery tapi langsung mengerjakan amalan-amalan sunah, seperti umroh, thawaf, dan sai. Padahal mereka sudah menyelesaikan semua rukun dan wajib haji,” ucap Sazli.

Sambungnya, saat ini ada 191 jamaah haji Indonesia yang menjalani perawatan intensif.
Untuk Debarkasi Medan, ada seorang jamaah yang masih dirawat di RS King Abdullah Mekkah atas nama Mustamir Bin Ali Umar Mustamir Siddik (65) asal Siantar dengan manifest 385 tergabung dalam kloter 04/MES.
“Kondisi itu dipicu oleh aktivitas berlebihan dan cuaca yang cukup ekstrim bagi rata-rata jamaah haji Indonesia. Apalagi sebagai pasien itu merupakan para lansia yang masuk kategori jamaah risiko tinggi (risti),” urainya.  (bbs/mag-11)

2012, Bangun Rumah Bebas IMB

MEDAN- Komitmen pemerintah untuk mempermudah ketersediaan rumah bagi rakyat maju selangkah lagi. Menteri Dalam Negeri melalui peraturan No 12 Tahun 1996 tentang penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menggratiskan biaya perizinan untuk setiap pembangunan rumah sederhana per 2012.

Kebijakan Mendagri ini memperlancar rencana pemerintah provinsi Sumatera Utara membangun 6 ribu rumah untuk masyarakat miskin. “Penduduk Sumut sekitar 13 ribu jiwa, dan 1,6 ribunya merupakan masyarakat miskin yang 7,3 persen diantaranya tidak memiliki rumah,” ujar Plt Gubernur, Gatot Pudjo Nugroho dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kawasan di Hotel Novotel Soechi, Selasa (22/11) kemarin.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz mengatakan IMB untuk perumahan sederhana akan dihapuskan, dan diharapkan Pemda setempat untuk bekerja sama dalam menerapkan hal ini.
Walaupun telah ada peraturan, tetapi daerah belum dapat untuk menerapkan peraturan dalam negeri lagi.

Dikarenakan, banyak daerah yang masih bergantung dalam penghasilannya melalui IMB. “Saya sadar, bahwa banyak daerah yang bergantung pada IMB, karena itu, kita akan berkoordinasi lagi dengan menteri dalam negeri untuk masalah ini,” ujar Djan Faridz.

Seperti diketahui, pemerintah kabupaten kota di Sumut masih bergantung pada IMB untuk Pendapatan Asli Daera (PAD) nya. Karena itu, akan menjadi sedikit sulit untuk mengatur penegakkan peraturan ini. “Tidak banyak yang dapat dilakukan, karena PAD daerah masih tergantung pada IMB,” tambah Gatot.

Peran pemerintah provinsi yang tidak dapat juga berbuat banyak juga di sadari oleh Djan, karena itu mulai 2012 mendatang, bersama dengan mendagri akan mencoba memperkuat peran pemerintah provinsi (gubernur). “Kita sadari pemerintah provinsi tidak dapat berbuat banyak. Bukan karena tidak mampu, tetapi kuasa untuk PAD tidak ada,” ucap Djan Faridz.

Selain membebaskan biaya IMB, pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya juga akan mempermudah pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi daerah atau provinsi bagi daerah yang melakukan peraturan kementerian dalam negeri pasal 12 tahun 1996. (ram)

 

KPK Tahan Jaksa Sistoyo dan Dua Pengusaha

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam menangani kasus suap Jaksa Kejari Cibinong. Setelah menangkap tangan Jaksa Sistoyo yang diduga tengah bertransaksi dengan terdakwa dari perkara yang ditanganinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menetapkan Jaksa Sistoyo (S), pengusaha bernama Edward (E) dan rekannya Anton Bambang (AB) sebagai tersangka. Ketiganya pun langsung digelandang ke rumah tahanan.
“Jadi setelah melakukan proses pemeriksaan sejak tertangkap tangan, Jaksa S, pengusaha dengan inisial E dan temannya AB, diputuskan meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan tersangka ketiga orang tersebut,”jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, kemarin (22/11).

Johan menguraikan, ketiga tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Tersangka Jaksa S ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, sementara pengusaha E dan AB digelandang ke Rutan Cipinang. Selama pemeriksaan yang sejak Senin malam (21/11), lanjut Johan, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi yang dinilai berkaitan dengan kasus tersebut. (kuh/ken/jpnn)

145 TKI Terancam Hukuman Mati di Malaysia

Jakarta – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyebut ada 233 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Namun hingga Oktober jumlah itu sudah jauh berkurang menjadi 145 orang.

Hal ini disampaikan Muhaimin dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11). “Informasi ini diperoleh dari KBRI Kuala Lumpur,” ujarnya.

Muhaimin mengatakan pada 5 Oktober 2011, jumlah yang terancam hukuman mati tersebut berkurang menjadi 145 dengan rincian, pengadilan kasasi 17 orang, pengadilan banding 51 orang, pengadilan tingkat I 60 orang, putusan berkekuatan tetap 17 orang.

“Sebagian besar kasus tersebut terjadi karena kriminal pembunuhan dan narkoba,” tukas Muhaimin.
Selain itu, Muhaimin juga memaparkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri ada juga 1 orang TKI yang terancam hukuman seumur hidup di Suriah. TKI tersebut bernama Rosita Binti Muhtadin. Namun Muhaimin tidak memaparkan lebih jauh alasan hukuman tersebut.

Sementara di Arab Saudi, sampai saat ini telah ada 23 TKI yang telah divonis hukuman mati, dan 19 TKI masih dalam proses pengadilan.

“Terkait TKI atas nama Satinah binti Jumadi Amad Rabin dan Tuti Tursilawati binti Warjuki, Menakertrans telah bertemu dengan Menteri Perburuhan Saudi Arabia. Akhirnya resmi ditunda hukuman matinya,” kata Muhaimin. (net/bbs)

Mantan Kadis Pariwisata Medan Divonis 2 Tahun Penjara

MEDAN- Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Sjarifuddin SH, divonis 2 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp716 juta pada negara dengan subsider 1 bulan penjara oleh Ha kim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, diketua majelis hakim Sugiyanto SH, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (22/11).
“Apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti pada negara maka harta bendanya akan disita untuk negara,” kata Sugiyanto, saat pembacaan putusan.

Dalam amar putusannya, Sugiyanto SH menyatakan bahwa terdakwa Sjarifuddin SH terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Rehulina Purba.

“Saudara terdakwa Sjarifuddin SH telah terbukti dan dinyatakan bersalah, karena telah  menya lah gunakan wewenang atau jabatan dengan melakukan pungutan retribusi, baik secara lang sung dan tidak langsung untuk izin retribusi HTHO Dinas Pariwisata Kota Medan sebesar Rp270 juta pada tahun 2007,” ujar  Sugiyanto dalam pembacaan putusannya. (rud)

Sun An Lang Mengaku Kebetulan Bertemu Ang Ho

Sidang Pembunuhan Awi

MEDAN-Sidang pembunuhan pasangan suami istri pengusaha kapal ikan, Kho Wie Tho alias Awi dan istrinya Dora Halim kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/11).

Dalam sidang lanjutan yang menghadirkan dua terdakwa Ang Ho dan Sun An Lang (berkas terpisah), yang dipimpin majelis hakim Wahidin SH dan ET Pasaribu SH, dengan agenda menghadirkan saksi, salah satu terdakwa Sun An Lang, saksi atau terdakwa Sun An Lang mengatakan, kalau dirinya ketemu dengan terdakwa Ang Ho di Hotel Nusa Indah Pematang Siantar.

“Pertemuan itu merupakan kebetulan saja. Ang Ho datang ke Medan hanya seorang diri,” kata Sun An Lang di depan persidangan.

Dikatakan Sun An Lang, kedatangan terdakwa An Ho ke Medan untuk menagih utang. Namun bukan atas perintah dirinya. (rud)

Pengganti Mubarak Didesak Mundur

Revolusi Kedua Mesir

KAIRO – Unjuk rasa anti pemerintah terus berlanjut di Mesir. Kemarin (22/11) ribuan warga kembali membanjiri Tahrir Square di Kota Kairo dan menuntut militer yang masih bercokol di pemerintahan mundur. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Tinggi Angkatan Darat (SCAF) menggelar rapat darurat bersama seluruh elemen pemerintah.

Pada hari keempat kemarin, para demonstran kembali bentrok dengan aparat. Tapi, kali ini bentrokan pecah di jalan-jalan utama yang menghubungkan Tahrir Square dengan kantor polisi Kairo. Sebab, setelah bentrokan Senin lalu (21/11), polisi menarik diri dari alun-alun utama tersebut untuk menghindari tertumpahnya lebih banyak darah.
Untuk menghalau para demonstran, polisi berpenutup kepala hitam yang didukung para personel militer menyemprotkan gas air mata. Mereka menembakkan peluru karet ke arah pengunjuk rasa yang beringas. Semprotan gas air mata dan tembakan peluru karet itu kembali memantik hujan batu dan bom molotov dari demonstran.

“Tujuan kami hanya satu: melengserkan pemerintahan. Mereka masih tetap saja mencuri dan membuat rakyat tak bisa makan,” keluh Raed Said (23) yang ikut berunjuk rasa kemarin. Kali ini pengunjuk rasa menggelorakan revolusi kedua tersebut mengganti nama Hosni Mubarak dengan Hussein Tantawi. Mereka menuntut pria yang menjabat field marshal segera mundur.

“Field marshal (Tantawi) harus mundur karena dia malah memilih untuk melindungi Mubarak daripada bersungguh-sungguh mengadilinya,” tandas Said. Hingga kini, aksi protes berjuluk revolusi kedua tersebut telah memakan korban sedikitnya 29 jiwa. Ratusan  demonstran lain terluka akibat bentrokan.

Jumlah pengunjuk rasa yang mendatangi Tahrir Square semakin banyak. Apalagi, di lokasi yang pernah menjadi saksi tumbangnya rezim Mubarak sudah banyak demonstran yang berkumpul. Ratusan aktivis anti pemerintah sengaja bekemah di Tahrir Square sejak Sabtu lalu (19/11). Di  lokasi kamping itu mereka mengibarkan bendera Mesir berukuran besar. Seorang aktivis mengusung papan bertulisan “kementerian kekerasan” dengan foto Mubarak, Tantawi, Perdana Menteri (PM) Essam Sharaf, dan petinggi Mesir lainnya.

Beberapa aktivis yang lain mengelilingi papan tersebut sambil mendendangkan slogan anti pemerintah. “Katakan, jangan gentar, dewan (militer) harus lengser. Rakyat ingin mengeksekusi field marshal,” teriak mereka.
Aksi unjuk rasa yang bergelora sejak Sabtu lalu itu memaksa kabinet Mesir yang dipimpin Sharaf menyatakan mundur. Hingga kemarin, dewan militer alias SCAF belum berkomentar soal pengunduran diri kabinet. Mereka hanya mengundang perwakilan seluruh partai pembentuk pemerintahan untuk membahas krisis yang berlangsung empat hari terakhir ini.

Namun, dewan militer tetap belum memberikan jawaban apa pun kepada kabinet terkait pengunduran diri mereka. Ketidakjelasan itu juga semakin mengobarkan amarah warga. “Ini hanyalah bagian dari permainan mereka. Ibarat bermain kartu, mereka memainkan joker. Karena itu, kami mendesak dewan militer bubar,” tuntut Mustafa Mursi, pengunjuk rasa berusia 60 tahun yang mengenakan masker antigas.

Bersamaan dengan itu, Amnesti Internasional (AI) juga mengkritik pemerintah serta dewan militer Mesir. Dalam protes tertulisnya, lembaga independen yang bermarkas di Kota London, Inggris, itu menyebut pemerintah Mesir telah gagal mewujudkan janji-janji mereka kepada rakyat. Terutama, janji meningkatkan perlindungan terhadap HAM.
“Euforia keberhasilan revolusi telah berganti ketakutan bahwa pemerintah yang represif dan sukses ditumbangkan hanya digantikan pemerintahan lain yang tak kalah represif,” ungkap AI dalam laporannya. Karena itu, AI mengimbau pemerintahan yang kini berkuasa segera mengganti seluruh perundangan darurat era Mubarak dan menyusun yang baru. (ap/afp/bbc/hep/c4/ami/jpnn)