MEDAN- Ratusan warga yang didominasi kaum ibu dari Desa Dagang Kerawang, Tanjung Morawa, Deli Serdang, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Menggugat, melakukan aksi di Mapolresta Medan, Jumat (28/10).

Kehadiran  kaum ibu dari Tanjung Morawa itu untuk menuntut pelaku penganiayaan terhadap warga segera ditangkap dan Polsekta Patumbak segera melepaskan rekan mereka.

“Kami meminta kepada kepolisian agar menangkap mafia tanah serta preman bayarannya yang telah menganiaya warga kami, Tince boru Nainggolan pada Rabu (26/10) lalu, yang kini dirawat di RS Estomihi. Saat kami melaporkan kejadian itu ke Polsek Patumbak, malah warga kami yang ditahan dengan tuduhan melakukan perusakan kebun,” ujar  seorang warga, Juwita.

Dia menjelaskan, penganiayaan yang dilakukan mafia tanah dan preman bayaran itu terkait sengketa tanah garapan Eks HGU PTPN II di Desa Dagang Kerawang, Tanjung Morawa, yang masih diperjuangkan warga.

“Pada tahun 2000, SK dari kepala desa tanah itu milik warga, namun setelah 2003, pergantian kepala desa, tanah seluas 78,16 Ha itu menjadi milik Akiong. Ini tanah rakyat, makanya sampai sekarang kami perjuangkan,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penganiayaan tersebut.

“Mengenai keluhan warga soal sikap Polsek Patumbak yang tidak memproses laporan warga, saya minta maaf, dan kita akan memproses pelaku penganiayaan itu,” ujarnya. (mag-7)

MEDAN-Feri Irawan, Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanjung Leidong dituntut 5 tahun penjara pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (28/10). Jaksa meminta majelis hakim memituskan Feri terbukti bersalah mengucurkan kredit tidak sesuai prosedur sejak 2008-2010 yang mengakibatkan BRI merugi Rp2,77 miliar.

Tim JPU Kejari Rantauprapat itu juga menuntut Feri membayar uang pengganti Rp1.388.970.116 subsider 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

“Jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama sebulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun,” kata jaksa.

Jaksa menyatakan Feri terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikot sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam nota tuntutannya, JPU menyebutkan, Feri selaku mantri telah melanggar Standar Operasional Perusahaan (SOP) pengucuran kredit sehingga mengakibatkan nasabah dan BRI mengalami kerugian.
Dari pemeriksaan Tim Kanca BRI Tanjung Leidong pada 18 Maret 2011 ditemukan bukti Feri menerima uang dari nasabah sebesar Rp117,5 juta.  Dengan perincian, atas nama Bindu Siagian Rp50 juta, Hasreen Rp25 juta, Jefri Marbun Rp3,7 juta, Zulkifli Rp5,4 juta, Boiman Rp3 juta dan Darwin Marpaung Rp30,44 juta.

Tim Kanca juga menemukan 15 debitur yang pemberian kreditnya melampaui wewenang PDWK Kepala Unit yakni Fandris.

Ada pula 66 debitur yang diberikan pinjaman Kupedes Topengan atau pemberian fasilitas kredit Kupedes atas nama seseorang, namun diberikan kepada orang lain yang tidak berhak.
Ditemukan juga 5 debitur yang bukti peralihan kepemilikan tanah yang diagunkan diduga rekayasa, yakni atas nama Elpin, Marham, Suliyono, Ibrahim dan Aisyah.

JPU mengatakan, akibat pengucuran kredit yang menggunakan agunan fiktif, agunan tumpang tindih, mark-up nilai agunan, agunan tidak marketable, pinjaman yang dipergunakan orang lain, peminjaman yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar (plafondering), pinjaman yang diberikan gali lobang tutup lobang dan pelunasan pinjaman yang disalurkan berasal dari dana pihak ketiga tersebut, BRI menderita kerugian Rp2.777.940.232.

“Sehingga kami berkesimpulan terdakwa Feri Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut,” kata jaksa.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi). Untuk itu, majelis hakim diketuai Jonny Sitohang menunda sidang hingga Jumat pekan depan.(rud)

MEDAN- Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menegaskan akan memberi sanksi pemecatan kepada personelnya bila terbukti ada melakukan pemukulan terhadap mantan Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan, Gindo Marganti Hasibuan yang meninggal di dalam kamar mandi sel tahanan Dit Reskrimsus Poldasu.

“Apabila meninggal dipukuli polisi. Polisinya akan saya pecat. Tapi anda lihat, ada tidak bekas pemukulan,” kata Wisjnu saat ditemui di kantor Wali Kota Medan usai mengunjungi Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Jumat (28/10).

Dia menjelaskan, meninggalnya Gindo ternyata diakibatkan penyakit jantung yang sudah lama dideritanya. Bahkan, Gindo sudah lama memiliki riwayat penyakit tersebut.
“Ya meninggal sudah waktunya, Ginto itu punya penyakit jantung. Tapi, nanti kita lihat lagi hasil outopsinya,” cetusnya.

Menurut dia, penyakit jantung almarhum Gindo sudah lama dirasakan dan dibuktikan sudah  pernah dibawa berobat dengan melakukan operasi. Ternyata, setelah dinyatakan tersangka dan ditahan, penyakit jantungnya kambuh lagi.

Saat disinggung permohonan penangguhan dan izin berobat tak diberikan kepolisian. Wisjnu mengatakan izin merupakan wewenang dari polisi. “Kata siapa Gindo minta izin, izin itu wewenang kami. Itu hak polisi jangan dicampuri, jangan pancing kami. Kalau dia minta izin tidak kita berikan mau apa?,” ucapnya. (adl)

MEDAN-Seluruh pelatih dari berbagai pengcab olahraga di Kota Medan yang mengikuti Pelatihan Penanggulangan Cedera pada Atlet yang digelar oleh KONI Medan selama 24-28 Oktober di FIK Unimed, sangat menyambut baik dan antusias selama mengikuti pelatihan itu dan merupakan kegiatan yang pertama kali yang pernah ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana, Suryadi, SE ketika penutupan Pelatihan Penanggulangan Cedera pada Atlet yang ditutup oleh Sekretaris Umum KONI Medan Drs Chairil Basri bersama Dekan FIK Unimed, Drs Basyaruddin Daulay, M.Kes, Wakil Ketua II KONI Medan Drs Eddy H Sibarani, Jumat (28/10) di Aula FIK Unimed.

Suryadi menjelaskan, selama mengikuti pelatihan yang dilakukan 5 hari itu, seluruh peserta yang berjumlah 77 orang itu sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini juga menurut Suryadi, merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di tingkat daerah se- Indonesia

“Jadi kegiatan ini sangatlah penting diikuti oleh pelatih dari seluruh pengcab olahraga di Kota Medan , agar dapat menganggulangi pertama bagi atletnya yang mengalami cedera saat melakukan latihan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Medan Drs Chairil Basri ketika menutup kegiatan tersebut menuturkan, piahknya dari KONI Medan senantiasa akan melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal segi pembinaan baik itu untuk pelatih maupun kepada atlet.

“Dengan diadakannya kegiatan ini, KONI Medan memandang perlu untuk dilakukan,.menginta rentannya cedera pada atlet saat mengikuti latihan. Oeleh karena itu dengan adanya kegiatan ini pertolongan pertama akan diketahui oleh pelatih apa yang harus dilakukan saat atlet mengalami cedera saat latihan,” sebutnya.

Lebih lanjut Chairil menyebutkan, hendaknya seluruh pelatih yang telah mengikuti pelatihan ini dapat mempratekkannya kepada atlet yang tiba-tiba saat latihan mengelami cedera. “ Saya mengharapkan, selepas kegioatan ini, hendaknya seluruh pelatih tetap menanamkan apa yang telah dipelajari untuk penanggulangan cedera ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Dekan FIK Unimed Drs Basyaruddin Daulay, M.Kes ketika memberikan arahan menjelaskan, pihak Unimed khususnya FIK Unimed tetap menjalani MoU yang pernah disepakati oleh KONI Medan dalam hal dukungan terhadap pembinaan atlet untuk menjadikan Kota Medan sebagai Kota Atlet.

“Kami tetap mendukung program KONI Medan bila ingin memakai fasilitas yang ada di Unimed. Kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada KONI Medan bekerjasama untuk membangun olahraga di kota ini,” sebutnya. (jun)

MEDAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menyebutkan ada 37 lurah se Kota Medan diduga terlibat dalam penggelapan uang retribusi sampah senilai Rp5 miliar. Dari ke semua lurah yang diduga terlibat, delapan orang lurah diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Pernyataan itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Medan, Dharmabella Tymbazs, Jumat (28/10) di Jalan Adinegoro Medan. Menurut dia, berkas delapan lurah yang tersangka itu sudah rampung dan akan segera di bawa ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
“Berkasanya sudah rampung.Tapi kami harus mengirimkan berkas hasil laporan ke BPK-RI Perwakilan Sumut, untuk disingkronkan hasil penyidikannya itu,” ujarnya.

Dharmabella mengatakan, lambatnya penetapan delapan lurah dugaan kasus korupsi dari retribusi sampah dikarenakan kesibukan lurah serta banyaknya saksi, yang harus dimintai keterangan.  Sehingga, dari temuan awal Rp13,6 miliar tunggakan retribusi sampah, sekarang masi tersisa sekitar Rp5 miliar yang diduga dinikmati sejumlah lurah.

“Kami terus mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan status tersangka itu, dan tak menutup kemungkinan lurah lainnya bisa jadi tersangka,” ucapnya. (rud)