Ratusan Masyarakat Tani Suarakan Tuntutan di DPRD Binjai

BINJAI- Ratusan masyarakat dari kelompok tani Makmur Jaya, kelompok tani Mekar Jaya, dan kelompok tani Anugrah Tunggurono, yang tergabung dalam Forum Bersama Laskar Merah Putih (LMP) Kota Binjai, menggelar aksi demo besar-besaran di gedung DPRD, Pemko, BPN dan PN Binjai, Senin (24/10) sekitar pukul 11.00 WIB.
Dalam aksi demo itu, ratusan masyarakat menuntut agar ke empat intansi tersebut, dapat membantu rakyat mengambil kembali lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, yang masih dikuasai sepihak oleh PTPN2, dan menolak pemasangan pilar batas lahan PTPN 2, sebelum dilakukan pengukuran bersama-sama antara PTPN2, pemerintah dan kelompok tani.

Sebelum melakukan orasi di gedung dewan, ratusan pendemo ini, menggelar aksi longmarch (berjalan kaki) dari Jalan  Flamboyan, Binjai Utara, menuju gedung DPRD Binjai, Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota sejauh 10 Km.  Dengan berjalan kaki, demonstran yang didominasi ibu-ibu ini, tampak semangat di bawah terik matahari.
Akibat aksi longmarch ini, ruas jalan utama Kota Binjai (Jalan Sudirman) macat total, karena ruas jalan dipenuhi pendemo.

Setibanya di gedung DPRD Binjai, demonstran langsung disambut petugas keamanan yang sudah disiagakan. Di depan gedung DPRD Binjai, Dr Arif Sugiarto SH MH, selaku Penasehat Hukum (PH) Forom Bersama Laskar Merah Putih, dalam orasinya menyampaikan, mereka menolak pemasangan patok atau pilar batas lahan PTPN 2 Sei Semayang, sebelum dilakukan pemetaan bersama. Sebab, pemasangan patok tersebut, tidak sesuai atau ada selisih luas lahan antara kelompok tani dengan PTPN2.

“Seharunya, sebelum diadakan pemasangan patok atau pilar batas, terlebih dahulu dilakukan pengukuran. Kini apa yang terjadi, belum lagi ada pengukuran, pemasangan patok sudah ingin dilakukan. Akibatnya, ada selisih jumlah luas lahan yang terjadi,” tegas Arif Sugiarto disambut yel-yel ratusan masyarakat tani. Setelah berorasi bebarapa menit, akhirnya sejumlah perwakilan kelompok tani diizinkan masuk ke gedung DPRD Binjai. Disini, masyarakat ditemukan langsung dengan Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto. Dalam pertemuan tersebut, Haris Harto dengan tegas mengatakan, pihaknya tidak akan mengesahkan RT/RW Kota Binjai, jika persoalan lahan ini tidak segera diselesaikan. “Kita tetap mendukung sepenuhnya hal ini. Kita juga menginginkan, kalau lahan eks HGU PTPN 2 itu dikembalikan kepada rakyat yang memiliki alas hak atau dikembalikan kepada Pemerintah Kota. Kalau ini tidak selesai juga, kami tidak akan pernah mengesahkan yang namanya RT/RW Pemko Binjai,” tegas Haris Harto yang akrab disapa Ajo.

“Persoalan lahan ini, bukanlah hal yang baru muncul kemarin sore, melainkan sudah berlangsung begitu lama. Namun, mana sikap DPRD Binjai khusunya Komisi A yang membidangi masalah ini. Apa hasil dari pertemuan, bukti surat, dan lainnya yang pernah kami berikan? Kami tidak mau cakap-cakap, tapi kami mau bukti nyata,” kecam Zulhamsyah, anggota kelompok tani menyerang komisi membidang persoalan dimaksud. Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPRD Binjai, massa akhirnya meninggalkan gedung dewan dan menuju Pemko Binjai, BPN Binjai, dan PN Binjai. Setelah itu, masyarakat tani ini membubarkan diri.(dan)

Sidang Lanjutan Kasus Penipuan 18 Honorer Dishub Binjai

BINJAI- Sidang kasus penipaun 18 tenaga honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Binjai, dengan agenda meng konfrontir keterangan M Sarifudin alias Boy Umri, adik Ali Umri dengan saksi korban, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai  Barat, Se nin (24/10), sekitar pukul 15.00 WIB.
Namun, lagi-lagi, adik Ali Umri ini, mangkir untuk kedua kali, setelah sebelumnya juga tidak hadir dalam agenda serupa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rismaidi SH, kepada Ketua Majelis Hakim Saut Pasaribu menjelaskan, pihaknya sudah berusaha mencari Boy Umri, namun, usahanya tidak membuahkan hasil. “Saya sudah datangi sejumlah keluarganya. Namun, menurut keluarganya dalam beberapa hari ini Boy Umri tidak pulang ke rumah,” kata Rismaidi SH.

Menanggapi hal itu, Saut Pasaribu SH tidak banyak bicara. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Rukun (31), yang juga honorer di Dishub Binjai.

Keteranganm Rukun, tak jauh berbeda dengan keterangan 19 saksi yang sudah memberikan keterangan sebeleumnya. Dimana, ia mendapat kabar akan ada pertemuan di aula Dishub. Disana, ia dan rekan-rekannnya diberitahu oleh terdakwa I (Irianto-red), akan ada pengangkatan honorer menjadi PNS. Namun, harus membayar Rp30 juta.
“Saya dalam hal ini tidak ikut membayar. Sebab, saya tidak ada uang. Lantas, saya sempat dipanggil Irianto (terdakwa-red) melalaui Danru (komandan regu-red) saya. Rupanya, saya dipanggil hanya untuk mempertanyakan kenapa saya belum bayar. Di ruangan itu, juga ada Neli (terdakwa 2-red),” ungkap Rukun.

Setelah Rukun memberikan keterangannya, Saut Pasaribu menunda sidang. Namun, sebelum memukul palunya, Saut Pasaribu terlebih dahulu membacakan agenda sidang yang akan dilakukan selanjutnya. Dimana, untuk hari Jumat (25/11) sidang digelar dengan agenda putusan.

Sebelum putusan, Jaksa harus menghadirkan semua saksi termasuk Boy Umri dan Kadis Perhubungan pada tanggal  3 dan 7 November 2011.

“Saya tidak ingin terdakwa keluar (bebas-red) dari tahanan, karena keteledoran waktu,” tegas Saut Pasaribu sembarai memukul palunya tanda sidang ditunda.

Sementara itu, Yopi Mariadi SH, selaku Penasehat Hukum (PH) Irianto dan Neli, kepada sejumlah wartawan di PN Binjai mengatakan, Jaksa seakan tidak serius untuk menghadirkan Boy Umri. (dan)

TEBING TINGGI- Pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pahlawan dan Jalan 13 Desember, tepatnya diseputaran lapangan Sri Mersing Kota Tebing Tinggi, malapor ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi, karena diusir petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Senin (24/10) pagi.

Para pedagang kaki lima ini, mendatangai Kantor DPRD Tebing Tinggi di Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, dengan membawa gerobak dagangan mereka. Para pedagang ini diterima Amril Harahap dan Chairil Mukmin Tambunan dan Komisi II yang membidangi hal tersebut.

Salah seorang pedagang, Suhartini mengatakan, selama sepekan ini, dirinya bersama rekan pedagang kaki lima aman berjualan karena telah memberikan uang kepada salah seorang oknum Satpol PP.

“Setiap pedagang disana telah membayar Rp70.000 per minggunya, sedangkan untuk uang retribusi kebersihan tetap dikutip Rp1.000 setiap hari. Tetapi, mengapa kami pedagang kaki lima yang telah menyetor masih tetap digusur,” kata Suhartini kepada pimpinan DPRD Tebing Tinggi, Amril Harahap dan Chairil Mukmin Tambunan.
Untuk itu, sambungnya, pihaknya berharap agar diperbolehkan berjualan di seputaran Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, karena kalau dipindahkan ketempat lain, pembeli tidak ada yang datang, karena lokasinya kurang strategis.

“Kami rakyat kecil memohon kepada DPRD Kota Tebing Tinggi agar bisa berjualan di tempat tersebut,” harap Suhartini.
Syamsul Bahri, Anggota Komisi II yang membidangi hal tersebut mengatakan, peraturan itu sudah menjadi perjanjian antara Pemko Tebing Tinggi dengan para pedagang. Digusurnya pedagang karena untuk penertiban, keamanan dan keindahan Kota Tebing Tinggi.

“Kota Tebing Tinggi identik dengan Lapangan Merdeka Sri Mersing, jadi kalau menumpuk pedagang kaki lima disitu, akan mengganggu keindahan Kota Tebing Tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan DPRD Tebing Tinggi, Amril Harahap mengatakan, kedatangan pedagang kaki lima ke DPRD Kota Tebing Tinggi menjadi masukan, para pedagang diminta bersabar menunggu hasil pertemuan dengan pihak Dinas Pendapatan, Satpol PP dan Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.

“Besok (hari ini), kita gelar pertemuan dengan para pedagang dan nasib pedagang ini jangan kita biarkan berlarut-larut karena ini menyangkut dengan mata pencarian mereka,” ujar Amril Harahap kepada Sumut Pos via seluler.
Usai mendengar jawaban anggota DPRD Tebing Tinggi, sejumlah pedagang langsung membubarkan diri dan meninggalkan kantor DPRD dengan membawa gerobaknya masing-masing.(mag-3)