MEDAN-Puluhan warga Jalan Pringgan Dusun VI Pondok Seng, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, bentrok dengan sejumlah preman suruhan pengusaha developer, Selasa (29/11) pagi. Bentrok mengakibatkan lima warga terluka dan satu kendaraan milik preman dibakar.

Bentrok terjadi akibat aksi warga menolak pemagaran lapangan bola seluas 1 hektare di dusun tersebut oleh pengusaha developer, yang hendak membangun komplek ruko (rumah toko). Protes masyarakat lantas ditandingi pengusaha developer dengan mengerahkan tenaga preman. Dengan menggunakan batu dan kayu, preman suruhan pengusaha itu lantas memukul mundur warga.

Tak terima, warga yang awalnya berharap mendapat perlindungan dari puluhan petugas polisi yang berjaga di sekitar lokasi pun memberikan perlawanan. Malang, warga yang kebanyakan kaum ibu itu harus lari karena tak mau ambil risiko.

Menurut keterangan, Sopian Abas (47), seorang warga yang mengalami dagu koyak akibat terkena lemparan batu yang ditemui di lokasi bentrokan mengaku sejatinya aksi mereka untuk menghalangi truk yang membawa material pemagaran lapangan bola. “Jelas kami kecewa sama polisi. Masa warga dikeroyok, polisi diam saja. Apalagi warga kan banyak ibu-ibu, masa polisi enggak punya perasaan,” kesal warga Dusun VI Pondok Jalan Pringgan Desan Helvetia Kecamatan Medan Sunggal itu.

Satria (25), juga kena lemparan batu dada hingga lembam, sedangkan tiga warga yang belum diketahui identitasnya juga turut menjadi korban keganasan oknum preman.

Protes pemagaran lapangan bola tersebut menurut Sopian bukan tanpa alasan. Sepengetahuan mereka tanah tersebut telah dihibahkan kepada warga untuk sarana olahraga masyarakat. “Lapangan itu sudah ada sejak tahun 60-an, dan lapangan itu dijadikan tempat bermain anak-anak. Malah sering dijadikan tempat ibadah, seperti Salat Idul Fitri dan Idul Adha,” bebernya sambil memperlihatkan bekas luka di bagian pundak.

Sopian malah menuding pihak develover salah alamat menembokan tanah lapang. “Mereka sudah salah. Karena surat yang pernah diberitahu kepada kami bahwa alamat tanahnya bukan di sini, melainkan di daerah Labuhan Deli,” ucapnya.

Kepala Desa Helvetia, Petrus M Sinurat yang ditemui menyebutkan status tanah tersebut sudah dijual oleh PTPN IX sejak tahun 1990, seluas 17 hektar. “Mereka sudah beli sama PTPN, makanya mereka berani membuat pagar. Namun kita sudah membuat surat ke BPN tentang masalah ini,” terang kepala desa.

Kapolsekta Medan Sunggal AKP Budi Hendrawan menyebutkan, pihaknya kekurangan personel sehingga tak mampu mencegah bentrokan yang berlangsung selama 30 menit itu. Kericuhan baru berakhir setelah aparat keamanan mendapat bantuan dari Brimob Polda Sumut.

Budi menyebutkan sebenarnya tanah itu sudah resmi dibeli seorang pengusaha bernama Mujianto dari PTPN II. Namun warga yang selama ini memanfaatkan tanah itu sebagai sarana bermain dan olahraga merasa keberatan, sehingga kerap terlibat konflik dengan pihak Mujianto. “Ini yang ketujuh kalinya proses pemagaran dilakukan, tapi selalu digagalkan warga,” jelasnya.
Budi memastikan tidak ada pihak yang diamankan. Untuk mencegah bentrokan susulan, Budi mengaku telah menyiagakan personelnya di tempat kejadian perkara. (ari/smg)

RE Siahaan Kembali Disidang

MEDAN-Sidang dugaan korupsi dana sosial dari APBD Pemko Pematang oleh mantan Wali Kota Pematang Siantar Robert Edison Siahaan kembali digelar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Selasa (29/11).
Sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan saksi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pem ko Pematang Siantar, Dona Tua Lubis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Putrie SH. Dihadapan ketua majelis hakim Tipikor Medan Jonner Manik SH, Kepala Penanaman Modal Kota Pematang Siantar ini memberikan keterangan berbelit-belit dan lebih banyak tidak menguasai masalah.

“Saudara (saksi) bagaimana ini, sebagai mantan kepala Dinas PU Siantar, masak tidak mengetahui kemana dana proyek pemeliharaan yang dikerjakan oleh PU sendiri,” tegas Jonner Manik.

Ketika disinggung hakim soal dana rehabilitasi dan pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2007 sebesar Rp8,3 miliar dan dana bantuan sosial (bansos) Rp2,2 miliar.

“Saya tidak mengetahui dana itu pak hakim, soalnya bukan saya yang mencairkan anggaran pe ngerjaan proyek itu. Memang pekerjaan itu ada dan tidak fiktif,” ujar saksi.

Karena keterangan saksi mulai berbelit-belit, atas pertanyaan kuasa hukum terdakwa RE Siahaan Sarbuddin Panjaitan, maka hakim anggota Suhartanto SH, angkat bicara dengan tegas.

“Saudara saksi, saudara itu disumpah jadi harus memberikan keterangan dengan baik dan benar-benar, jangan berbelit-belit yang membuat persidangan jadi bingung.Tahu tidak, saudara ada pidananya memberikan keterangan palsu di persidangan,” tegas Suhartanto pada  Dona Tua.

Setelah mendengarkan ancaman tersebut, saksi yang mulai tam bah bingung dalam memberikan keterangannya di depan persidangan, saksi hanya terdiam saja.

“Saya benar-benar tidak tahu pak hakim, soal aliran dana itu digunakan apa saja dan kemana saja. Proyek itu memang dikerjakan tapi saya tidak tahu kemana dana itu,” ujar saksi.
Sementara itu kuasa hukum terdakwa, yakni Sarbudin Panjaitan menanyatakan perihal keterangannya di dalam BAP KPK.
“Saudara saksi apakah keterangan yang saudara berikan pada penyidik KPK itu benar. Kalaupun benar keterangan itu, kenapa saudara memberikana keterangan di persidangan ini berbelit-belit, apakah saudara di paksa oleh penyidik KPK?” tanya Sarbudin Panjaitan.(rud)