MALAKA- Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak meminta Indonesia dan Malaysia untuk mencari tahu siapa ‘iblis’ yang mencoba merusak hubungan antara kedua negara serumpun ini.

“Orang-orang (pengganggu) ini harus diidentifkasi dan dihentikan dari segala kegiatan mereka yang menyebabkan Malaysia masuk ke dalam jurang permasalahan, dan menuduh Malaysia tanpa ada bukti,” ucap PM Najib Razak seperti dikutip The Star, Jumat (14/10).
PM Najib meminta agar kedua negara dapat mengidentifikasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini agar tidak dapat mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

Komentar PM Najib ini dikeluarkan setelah munculnya isu pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Tuduhan ini dikeluarkan oleh anggota DPR dari fraksi PDI-P T.B. Hasanuddin. Tetapi beberapa menteri di kabinet Indonesia menilai kedua wilayah itu tidak dicaplok oleh Malaysia. Mereka menilai ada kesalahan pemahaman atas masalah ini.
Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Anifah Aman pun membenarkan penilaian ini. Selain itu, Anifah meminta segala permasalahan konflik diselesaikan lewat dialog.

Menurut Anifah, yang melakukan pertemuan dengan Natalegawa pada Pertemuan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral ke-11 Selasa lalu, menilai bahwa patok batas wilayah bisa saja dipindahkan dengan sengaja oleh pribadi tak bertanggung jawab ataupun karena faktor alam. Anifah menambahkan, untuk menentukan kembali batas wilayah tersebut dapat dikerahkan tim survei gabungan dari Indonesia dan Malaysia. Tentunya hal ini juga disertai dengan titik koordinat yang disepakati saat zaman penjajahan.

Senin lalu, pemerintah melalui Djoko Suyanto menegaskan, Camar Wulan dan Tan jung Datu yang belakangan ini diberitakan merupakan wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia, dianggap oleh pemerintah merupakan kekeliruan pemahaman. Daerah yang dekat dengan Kalimantan Barat itu memang merupakan wilayah Malaysia.(net/bbs)

KAMBOJA-Kamboja mengeluarkan larangan pada warga negaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengeluarkan aturan ini setelah serangkaian laporan penyiksaan dan pemerkosaan atas pekerja dari Kamboja di negeri tetangganya ini.

Langkah Kamboja ini mengikuti Indonesia yang telah memoratorium pengiriman tenaga kerja untuk pekerja rumah tangga di Malaysia.  “Saya mengucapkan selamat kepada perdana menteri atas pembekuan ini,” kata legislator oposisi dari Partai Sam Rainsy kepada Reuters.

Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja bersama para pekerja menyatakan telah tiga pekerja rumah tangga Kamboja dibunuh di Malaysia dan dua orang diperkosa.

Malaysia sangat tergantung pada pekerja migran yang mencapai dua juta orang atau 21 persen dari total angkatan kerja negeri serumpun Indonesia ini. Indonesia sumber terbesar tenaga kerja migran Malaysia, di mana satu dari 16 warga Malaysia mengupah satu warga Indonesia.(net/bbs)

BANGKOK-Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mencoba untuk meyakinkan kembali warga Thailand yang ada di Bangkok hari ini, bahwa kota tempat tinggalnya akan selamat dari banjir maut sudah menyerang Thailand sejak Juli lalu.

Bagian utara dan timur laut serta pusat Thailand, merupakan wilayah dilanda banjir maut itu. Banjir itu juga sudah menelan ratusan korban jiwa di Thailand.

“Bangkok akan menghadapi beberapa masalah di wilayah yang terletak di sisi luar tanggul irigasi, namun ketinggian air di Bangkok tidak akan terlalu tinggi,” ujar Yingluck, seperti dikutip Reuters, Jumat (14/10).

“Kesimpulannya, Bangkok akan tetap aman,” tambahnya. Selama ini, korban yang tewas dalam banjir di Thailand kian bertambah. Korban jiwa dalam banjir Thailand pun mencapai 289 jiwa. Banjir ini juga sudah membuat Yingluck stres. (net/bbs)

YANGON-Pemerintahan Presiden Thein Sein merilis kebijakan baru yang membuat kaum buruh dan pekerja di Myanmar bersorak. Untuk kali pertama, negara yang dikuasai militer itu mengizinkan buruh dan pekerja menggelar unjuk rasa.

Selasa lalu (11/10), Sein sudah meneken undang-undang yang melandasi kebijakan tersebut.
Kemarin (14/10), secara resmi, pemerintah mengumumkan Undang-Undang Serikat Buruh (Trade Union Act) baru yang menuai dukungan penuh PBB tersebut. Selain boleh berunjuk rasa, para buruh dan pekerja Myanmar juga berhak membentuk perserikatan atau kelompok.
Dengan demikian, undang-undang lama yang disahkan pada 1962 silam dan mengandung banyak represi tak akan berlaku lagi.

“Berdasar undang-undang yang baru, para buruh dan pekerja akan memiliki hak untuk membentuk perserikatan atau berunjuk rasa,” terang salah seorang pejabat pemerintah Myanmar yang merahasiakan namanya.

Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa para pekerja dan buruh boleh membentuk kelompok yang terdiri dari minimal 30 orang. Mereka juga boleh membuat logo perserikatan.

Layaknya unjuk rasa buruh di negara-negara lain, pemerintah Myanmar pun mewajibkan seluruh pekerja atau serikat pekerja menginformasikan aksi mereka.  Setidaknya, 14 hari sebelum pelaksanaan aksi, serikat pekerja sudah harus memberitahukan rencananya pada perusahaan.
“Mereka juga wajib menginformasikan aksinya dengan rinci. Termasuk, berapa orang yang terlibat,” ujar pejabat tersebut. (afp/ap/hep/ami/jpnn)