MEDAN- Memperingati Hari Sumpah Pemuda, puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di Balai Kota Medan, DPRD Kota Medan dan DPRD Sumut, Jumat (28/10) Mereka menilai, pemerintah saat ini telah gagal mensejahterakan rakyat dan menuntut Pemko Medan segera merealisasikan janji-janji kepada rakyat.
Koordinator aksi PMII, Zeni, dalam orasinya mengatakan, akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi bentrokan dan tawuran. Seiring dengan kemajuan zaman dan tekhnologi. Hari sumpah pemuda sudah terlupakan, bahkan tidak terdengar lagi oleh sebahagian rakyat Indonesia.
Hal ini tidak luput dari peran pemerintah yang dianggap gagal dalam menjalankan perannya, sebab banyak persoalan yang tidak kunjung selesai karena pemerintah sibuk dengan pencitraan politik sedangkan gejolak yang terjadi tidak bisa teratasi.
Melihat kondisi yang terjadi, PMII meminta pemerintah untuk menuntaskan kasus korupsi Bank Century dan Nazaruddin, negara gagal mengamankan energi nasional, mendesak Presiden SBY menyelesaikan kasus konflik Papua, PMII menyatakan pemerintahan SBY gagal dan negara gagal memberikan keadilan ekonomi bagi rakyat, serta menolak intervensi dan peran asing dalam kebijakan di BUMN.
“Khusus kepada Pemko Medan, PMII meminta Pemko Medan melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat serta mendesak Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota agar mengawasi SKPD dalam menjalankan program kerjanya, serta menyetarakan pembangunan di Kota Medan khususnya jalan dan drainase,” kata Zeni.
Massa PMII diterima Asisten Kesejahteraan Sosial Setdako Medan Musaddat, yang menyatakan, aspirasi massa akan ditindaklanjuti kepada pimpinan. Usai dari Pemko Medan massa PMII melanjutkan aksinya ke DPRD Kota Medan yang diterima anggota DPRD Kota Medan, Aripay Tambunan yang juga menerima aspirasi masa yang berjanji akan ditindak lanjuti anggota Dewan.
Sementara Ketua GMNI Turedo Sitindaon dalam orasinya di DPRD Sumut mengatakan, hakekat Hari Sumpah Pemuda saat ini semakin memudar. Itu tidak terlepas dari perkembangan bangsa dan negara ini yang menuju keterpurukan yang ditandai semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan tidak mampu terselesaikan dengan baik.
“Anggota dewan bermewah-mewahan, sementara rakyat kecil kesusahan. Pejabat dan pemerintah harusnya memikirkan rakyat, bukan menumpuk kekayaan sehingga perutnya buncit. Penegakan hukum harusnya tegas, tapi apa? Kasus-kasus korupsi dari Kasus Century, dan kasus-kasus lainnya ternyata penegakan hukum gagal. Berarti SBY-Boediono juga gagal. Kita minta, SBY-Boediono turun dari kursi presiden bangsa ini,” tegasnya.
Menyikapi aksi ini, dua anggota DPRD Sumut Syamsul Hilal dan Raudin Purba yang menerima para mahasiswa tersebut menyatakan, keutuhan bangsa ini tidak terlepas dari peran pemuda, yang terefleksikan pada Hari Sumpah Pemuda.
Sementara, Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengaku telah mengerahkan personelnya untuk mengamankan jalannya aksi mahasiswa. Namun, Wisjnu mengaku tidak tahu pasti berapa jumlah personel yang diturunkan.
“Sesuai dengan permintaan dari massa dan LSM, kepolisian memberikan pengamanan di DPRD Medan, DPRD Sumut, Kantor Wali Kota dan Kantor Gubernur. Kita berikan pengamanan,” kata Wisjnu usai melakukan kunjungan ke Wali Kota Medan di Balai Kota, Jumat (28/10) siang.
Wisjnu juga mengharapkan kepada seluruh instansi yang dikunjungi massa aksi untuk menerima seluruh aspirasi yang disampaikan agar aksi tersebut dapat berlangsung tertib dan aman. “Selama ini, kenapa setiap unjuk rasa berakhir ricuh? Karena selama ini tidak nyambung, aspirasi massa tidak diterima,” ucapnya.(adl/ari)
