MEDAN- Setelah memeriksa Bendahara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut, Nining Nurbaiti, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut terus mencari data-data dan bukti  dugaan korupsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut.

Kamis (13/4), polisi turun melakukan cek fisik atas bangunan gedung komputer  dan pengadaan komputer dan buku. Informasi yang dihimpun Sumut Pos empat penyidik tipikor Polda Sumut datang mulai jam 10.00 WIB untuk melakukan penyelidikan dan cek fisik pembangunan gedung komputer dan pengadaan komputer dan buku.

Kasubbid PID Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan membenarkan namun belum tahu apa hasilnya.
“Benar, tapi mereka kan baru bekerja. Nanti setelah ada hasilnya akan kita publikasikan. Karena cek fisik ini termasuk bukti yang bisa memastikan adanya korupsi,” terang MP Nainggolan.

Menurutnya, dalam kasus ini penyidik Tipikor Polda Sumut sudah memeriksa 10 orang. “Mungkin akan bertambah karena penyidik terus memintai keterangan terhadap orang-orang yang mengetahui hal tersebut,” jelas Nainggolan.

Kasubdit III Tipikor Polda Sumut, AKBP Verdi Kalele menjelaskan, cek fisik ini sangat penting dalam menyelidiki kasus korupsi. Karena bisa mengetahui berapa uang negara yang diperlukan untuk suata anggaran.

Lebih lanjut Verdi menjelaskan, cek fisik  juga memerlukan tenaga ahli. Misalnya adanya dugaan korupsi pembangunan sebuah gedung. Tenaga ahli bisa menghitung berapa biaya pembangunan gedung tersebut. Begitu juga dengan pengadaan komputer, dari merek dan jumlah unitnya kita bisa mengethui berapa biayanya,” terang Verdi. (mag-5)

4 Persil Dalam Proses, 24 Lagi Belum Jelas

MEDAN-Perataan lahan warga yang sudah diganti rugi untuk pembangunan fisik jembatan layang (fly over) Simpang Pos Kamis (13/10), terpaksa ditunda. Pasalnya, masih ada empat persil lagi lahan warga yang masih dalam proses ganti rugi sedangkan 24 persil lagi masih belum jelas.

“Kita ratakan lahannya nanti tanggal 15 Oktober, karena hari ini (kemarin) masih ada empat persil lagi lahan warga yang dalam proses ganti rugi. Lagi pula camat sudah membuat edaran tanggal 15 Oktober akan dilakukan pemerataan. Sama-sama kita akan turun ke lapangan,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, usai penandatangan MoU antara Pemko Medan dengan BNI di pendopo rumah dinas Wali Kota Medan, Kamis (13/10).

Dijelaskan Rahudman, rencana untuk pemerataan yang dilakukan Kamis (13/10), masih terganjal dengan adanya proses ganti rugi terhadap empat persil. “Kita selesaikan dulu yang empat persil ini. Selebihnya kita serahkan nanti untuk diproses konsinasi oleh pengadilan. Setelah ini barulah lahan kita ratakan,” ucapnya.

Sementara itu warga yang belum mau menerima gantri rugi dari tim pembebasan lahan masih terus didekati. “Kita (Pemko Medan) terus melakukan pendekatan-pendekatan sebelum dilakukan konsinasi,” jelasnya.

Dengan diprosesnya empat lagi lahan warga yang telah bersedia diganti rugi, maka lahan warga yang belum diganti rugi tinggal 24 persil lagi. Sebab sebelumnya, menurut ketua tim pembebasan lahan fly over Simpang Pos, Thomas Sinuhaji, lahan warga yang belum diganti rugi tinggal 28 persil lagi.

Pantauan wartawan koran ini di lapangan, meskipun perataan lahan warga yang sudah menerima ganti rugi ditunda. Sejumlah aparatur kecamatan seperti Sekcam Medan Johor, Khairuddin Rangkuti dan Camat Medan Selayang, Halim bersama Satpol PP dan Dishub Kota Medan sudah turun ke lokasi untuk melakukan penjagaan.

Sedangkan sebagian rumah warga yang sudah diganti rugi sudah mulai membongkar sendiri dengan mencabuti seluruh bangunan yang terkena perataan lahan sepanjang 4 meter dari badan jalan. “Kita sudah menerima ganti rugi dan tinggal melakukan pembongkaran saja. Kalau untuk nilai yang diberikan oleh Pemko Medan sudah pantas,” katanya.
Sedangkan warga yang belum mau menerima ganti rugi tetap bertahan tidak melakukan pembongkaran. Salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, kalau dia menerima ganti rugi dari Pemko Medan akan hilang semua tanahnya dan tidak bisa lagi mencari nafkah berjualan di kawasan Jalan AH Nasution. “Bukan saya tidak mau seharusnya Pemko Medan memperhatikan kondisi saya. Lahan saya semuanya hilang, sedangkan saya hanya janda yang hidup dengan berjualan. Pikirkan kemana saya akan mencari nafkah,” cetusnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap merencanakan akan meratakan lahan warga yang sudah diganti rugi Kamis (13/10).(adl)

JAKARTA- Red Bull pekan lalu berhasil mengantar Sebastian Vettel meraih titel juara dunianya yang kedua. Akhir pekan ini tim tersebut diharapkan bisa mewujudkan keinginan Mark Webber memenangi balapan pertama. Berbeda dengan Vettel yang sudah meraih sembilan kemenangan musim ini dan kemudian jadi juara dunia, Webber justru belum sekalipun naik podium teratas. Prestasi terbaik pembalap Australia itu adalah finis kedua di Turki dan Belgia.

Dengan Vettel motivasinya sudah berkurang usai jadi kampiun, Webber berharap dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa memetik kemenangan perdananya di musim ini saat seri berlanjut di Korea Selatan
“Saya tak sabar kembali membalap akhir pekan ini. Korea adalah lintasan yang saya sukai, dua sektor terakhir sangat merepotkan dengan banyak tikungan dan saya juga berharap balapan akan menyenangkan, juga pada lintasan lurusnya,” sahut Webber di Crash.

“DRS diperbolehkan di lintasan lurus yang panjang dan akan membantu saat melakukan. Seperti biasanya kami perlu mengetahui bagaimana performa ban saat balapan, yang akan punya pengaruh besar pada hasil. Saya akan berusaha berada di posisi yang tepat untuk menggabungkan itu semua demi meraih kemenangan,” lanjut pembalap 35 tahun itu.
Keinginan Webber meraih kemenangan di Korea bisa jadi akan dapat dukungan penuh dari Red Bull. Setelah mengamankan titel juara dunia, tim tersebut jelas berkeinginan menempatkan pembalap lainnya di posisi dua klasemen akhir. Webber saat ini duduk di posisi empat klasemen dengan poin 194, terpaut 16 poin dari Jenson Button di posisi kedua.(net/jpnn)

MEDAN-Laporan PLN ke polisi soal adanya temuan pencurian arus listrik di rumah Ketua DPRD Langkat, Rudi Hartono Bangun dengan nomor laporan LP/658/IX/2001/SPKT I tertanggal 14 September 2011, baru mulai diselidiki. Polda Sumut baru akan memanggil istri Rudi Hartono Bangun untuk dimintai keterangan.

“Kasus ini masih tetap jalan, saat ini masih tahap lidik. Setelah dari pihak PLN dimintai keterangan, rencananya dalam waktu dekat penyidik Ditreskrimum Polda Sumut akan memanggil istri Rudi Hartono Bangun, karena rumah tersebut atas nama istrinya. Begitu juga dengan supirnya. Karena saat PLN datang ke rumah tersebut yang ada di rumah itu cuma supir pemilik rumah,” jelas Kasubbid PID Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Kamis (13/10).

Menurutnya, selain istri Rudi Hartono Bangun, penyidik juga akan memanggil  pihak yang membangun rumah tersebut. “Pihak developer juga akan kita mintai keterangan, karena dia yang mengetahui perihal listrik yang ada di rumah tersebut,” terang MP Nainggolan.

Sebelumnya, katanya, penyidik Ditreskrimum sudah memintai keterangan empat petugas P2TL PLN Medan yang melakukan operasi penertiban listrik, dan mengamankan meteran listrik yang dicopot dari kediaman istri Rudi Hartono.
Sementara itu Komisi D DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN Sumbagut, Kamis (13/10). GM PLN Krisna Simabaputra megnaku, apa yang dilakukan petugas PLN di lapangan berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada. Mengenai pemutusan arus listrik, sambung Krisna, tidak serta merta tanpa kajian. Namun, berdasarkan temuan awal yang kemudian diteliti di laboratorium PLN, barulah diambil tindakan.

“Petugas P2TL akan datang karena adanya indikasi awal. Setelah itu, barulah akan dibuktikan di laboratorium. Baru dilakukan proses selanjutnya, termasuk mengenai denda meteran,” jelasnya. (mag-5/ari/adl)

MEDAN-Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Medan Rahudman Harahap nomor 523/19928 tanggal 13 Oktober 2011, tentang penutupan rumah potong hewan (RPH) liar di Kecamatan Medan Denai, tim gabungan dari satpol PP, dishub dan kepolisian dipimpin langsung oleh Distanla Kota Medan memfokuskan di dua lokasi besar.

“Tim penertiban melakukan konsolidasi dengan sasaran penutupan di Kecamatan Medan Denai,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadistanla) Kota Medan, Wahid, Kamis (13/10).

Dikatakan Wahid, para pemilik RPH yang menerima hasil sosialisasi oleh tim penertiban dipantau selama 3×24 jam. “Bila dari waktu yang sudah ditentukan para pemilik RPH masih membandel akan dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti,” ucapnya.

Dijelaskannya, mengenai segala keluhan para pemilik RPH ilegal akan menjadi pekerjaan rumah (PR) RPH Kota Medan untuk melakukan pembenahan.

“Segala keluhan langsung disampaikan saja kepada RPH dan harus segera dibenahi dengan melakukan perbaikan, karena itu akan menjadi PR. Dengan melengkapi prasarana dan mewanti kepada anggota petugas RPH yang bermain dengan retribusi,” ungkap Wahid.

Menurutnya, politik dagang yang masuk di RPH dengan melakukan pungutan liar terhadap permainan retribusi. “Permainan yang dilakukan dengan memotong seratus ekor hewan, tetapi hanya membayar sekitar 14 ekor. Mereka (pemilik RPH liar) membayar kepada RPH Kota Medan untuk melakukan pemotongan, tetapi di sini ada politik dagang yang bermain,” bebernya.

Pemilik RPH liar Kumala Panjaitan mengaku menerima seluruh permintaan dari petugas dengan syarat fasilitas harus dibenahi. Pemilik RPH skala kecil, Busmin Dolok Saribu dan Paski Haloho mengatakan sudah tidak melakukan pemotongan sejak menerima surat dari lurah.

“Kita sudah tidak melakukan pemotongan setelah menerima surat edaran dari kelurahan, kita sudah beralih menjadi pedagang,” katanya.

Sementara petugas RPH Kota Mdan, Hendrik Sinaga menjelaskan kalau seluruh keluhan warga tidak benar dan seluruh fasilitas yang ada sudah difasilitasi. “Hanya saja kami tidak tahu dengan pemantauan di lapangan. Kalau untuk fasilitas kita tetap memfasilitasi,” katanya.(adl)

MEDAN-Wali Kota Medan Rahudman Harahap bertemu dengan pimpinan dewan soal pembangunan gedung DPRD Medan, Kamis (13/10). Hasilnya, diputuskan kantor dewan tidak akan dipindahkan, anggota dewan tetap akan bekerja di gedung yang lama selama masa proses pembangunan berlangsung.

“Anggota dewan tetap akan berkantor di kantor yang sama selama proses pembangunan, jangan terus mau pindah. Gedung yang ada sekarang saja kita maksimalkan,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap di rumah dinas, usai penandatanganan MoU antara Pemko Medan dengan BNI, Kamis (13/10).

Dijelaskan Rahudman, selama proses pembangunan gedung kantor dewan yang baru, maka akan dilakukan proses pembangunan secara bertahap. “Pertama akan kita bangun yang samping dahulu, makanya dewan tetap akan bisa berkantor di sana dan tidak perlu dipindah. Kita manfaatkan yang ada dulu,” cetusnya.

Disinggung, soal kapan pembangunan kantor dewan yang baru ini ditenderkan, Rahudman dengan tegas mengatakan kalau pembangunan kantor dewan yang baru yang direncanakan delapan lantai ini dianggarkan tahun depan. “Pembangunan itu kan kita anggarkan tahun depan, makanya tendernya tahun depanlah,” tegas Rahudman. (adl)