31 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14468

Komit Membantu Petani Plasma Indonesia

Asian Agri Gelar Replanting Workshop di Pekanbaru

PEKANBARU- Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen berkelanjutan dengan petani plasma, Asian Agri menyelenggarakan workshop replanting untuk petani plasma yang bertujuan membentuk persamaan misi dan mencari cara dan rencana terbaik, demi keberhasilan peremajaan kelapa sawit petani plasma.

Workshop yang diadakan selama dua hari, 19 dan 20 Oktober 2011 di Pekanbaru, Riau, dihadiri 36 petani dan diawali dengan kunjungan para petani ke kebun Topaz didampingi Head Plasma Asian Agri Ir Pengarapen Gurusinga. Dalam kunjungan tersebut, para petani dapat melihat langsung penggunaan bibit unggul Topaz. Selain kunjungan ke kebun yang menggunakan bibit unggul Topaz, petani juga diberikan penyuluhan teknis budidaya kelapa sawit, baik berupa teknis pemilihan bibit, penanaman maupun pemupukan.

Pada hari kedua, 20 Oktober 2011, dilaksanakan seminar dengan dua sesi. Pada sesi pertama, para petani plasma menghadiri pelatihan motivasi yang bertemakan “Membangun Keharmonisan dalam Kemitraan” yang dibawakan Parlindungan Marpaung.

Pelatihan ini bertujuan agar tercipta kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan antara para petani plasma dengan Asian Agri. Sesi kedua, Parlindungan Marpaung memberikan paparan mengenai “Komunikasi yang Efektif” yang dihadiri staf plasma Asian Agri. Sesi ini dimaksudkan agar kita mampu mengirim pesan atau informasi dengan baik, menjadi pendengar yang baik, menggunakan media atau alat audio-visual agar terciptanya komunikasi yang efektif.

“Sebagai perusahaan yang memiliki petani plasma terbesar di Indonesia, Asian Agri berkomitmen membantu petani plasma, terutama dalam masa replanting nanti. Untuk itu, melalui pelatihan dan pendampingan yang terus kami lakukan, kami berharap dapat mempersiapkan petani plasma dalam replanting nanti dengan bekerjasama dengan mereka melalui berbagai inisiatif serta program untuk memastikan kelanjutan skema petani plasma,” ungkap Gurusinga, Plasma Head, Asian Agri.

“Selain bimbingan teknis, kami juga memberikan pemberdayaan kapasitas seperti mengadakan pelatihan “Komunikasi yang Efeftif” yang berguna untuk meningkatkan kapabilitas petani secara keseluruhan. Kami juga memberikan bimbingan mengenai teknik pertanian yang baik untuk menimalkan dampak penanaman ulang pada lingkungan,” tambahnya.

Workshop ini merupakan serangkaian kelanjutan dari bimbingan dan pelatihan yang dilakukan perusahaan kepada petani plasma untuk menghadapi masa replanting, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Medan yang diadakan selama dua hari, yaitu pada 3 dan 4 Oktober 2011 lalu yang diawali dengan kunjungan ke Desa Bahilang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai dan diakhiri dengan pelatihan motivasi oleh Parlindungan Marpaung. Total peserta workshop replanting adalah sebanyak 66 petani sebagai peserta yang  merupakan representasi petani bagi kebun Ukui dan Buatan.

Asian Agri Group adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia, perusahaan minyak sawit terintegrasi yang didirikan pada 1979. Salah satu peserta awal dalam program kemitraan nasional di 1987, perusahaan telah membantu pemerintah Indonesia dalam pengembangan PIR-Trans dan skema koperasi lokal KKPA. Saat ini, perusahaan memiliki operasi di tiga wilayah provinsi di Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Riau dan Jambi) dengan 100.000 Ha lahan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan, dan bermitra dengan 29.000 keluarga petani kecil dan koperasi lokal, mengoperasikan 60.000 Ha lahan perkebunan.

Sebagai salah satu perusahaan minyak kelapa sawit terkemuka, AAG berkomitmen untuk memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan, perusahaan telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak tahun 2006, dimana Buatan dan Ukui perkebunan telah memenuhi Prinsip& Kriteria RSPO dan telah disertifikasi.(*/sih)

Ijeck dan Arji Siap Unjuk Gigi

Sore Ini, Final North Sumatera Rally Championship 2011 Dimulai

MEDAN-Grand Final North Sumatera Rally Championship (NSRC) 2011 yang dilaksanakan 28-30 Oktober ini dipastikan lebih seru dari dua seri sebelumnya. Pereli Sumut yang sudah malang melintang di kancah nasional Musa Rejeckshah alias Ijeck siap tampil maksimal. Selain itu, anak Ijeck, Musa Arjianshah, siap unjuk gigi.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia, Jhon Lubis didampingi Ketua I Kisharyanto Pasaribu, Pimpinan Lomba Elwin Siregar, dan Pengawas Lomba Edwin Nasution, Kamis (27/10).  “Dengan kehadiran pereli nasional seperti Ijeck, Subhan Aksa, Sadikin Aksa, jalannya lomba akan lebih seru.

Persaingan akan terlihat di antara pereli lokal sebagai tuan rumah. Kita harap kegiatan ini dapat menjadi hiburan menarik bagi masyarakat di seputar lintasan,” ucap Jhon Lubis.

Selain Subhan Aksa, Sadikin Aksa, ada juga Akbar Hadianto dari FBRT Sport, dan Rino Oestara akan meramaikan persaingan di Grup N-4. Di grup GR2 ada Andry Tanudjaya dan Johny Pramono menjadi penantang di Grup N-15. Mereka akan menghadapi pereli Net Motorsport Dian AP Harahap sebagai pimpinan sementara. Ada lagi Marzuki Desky, Harun Nasution, dan Ijeck dari BlaBlaBla Motorsport di grup N-4.

Genderang perang pun sudah ditabuh. “Kita cukup bangga dengan kedatangan pereli nasional. Paling tidak kita bisa share pengalaman untuk ke depan lebih baik. Pastinya sebagai tuan rumah, kita akan berikan yang terbaik untuk nama Sumatera Utara,” tegas Marzuki Desky.

Sementara ini Marzuki Desky berada di peringkat kedua, terpaut delapan poin dari pimpinan sementara Dian AP Harahap yang mengumpulkan 40 point. Dirinya pun akan bermain penuh untuk mengambil alih posisi puncak. “Itu lah reli, semua kemungkinan itu ada. Sejauh kita menjaga konsentrasi, saya optimis,” tegasnya.

Demikian juga Ijeck yang optimis menatap podium kehormatan di partai final NSRC 2011 ini. Tampak dari ekspresi puas usai mencoba mobil Subaru Impresa STi, Kamis (27/10). “Cukup baik, mobil juga sudah fit. Selama tidak ada gangguan berarti, kita cukup siap untuk memberi perlawanan kepada tamu kita,” ucap Ijeck yang menargetkan podium kehormatan.

Tampak beberapa pereli yang tengah menguji-coba kendaraannya. Mereka adalah Benny lautan, Andi Jachmoon, dan Andry Tanudjaya. Partai final NSRC 2011 ini juga akan menghadirkan pendatang baru sekaligus termuda. Dia adalah Musa Arjianshah atau yang lebih dikenal dengan Arji yang akan menjadi navigator dari pereli senior Andi Jachmoon. Keduanya akan meramaikan Grup GR2 dengan mengandalkan mobil Proton. “Sangat spesial pastinya, karena ini keinginan dari kecil. Semoga dalam satu tahun ini saya bisa turun sebagai driver,” ucap Arji yang Jumat (28/10) ini genap 13 tahun.

Pereli lokal lainnya Eddy WS dari Suzuki Spectra Indocafe pun tak ingin ketinggalan. Target menjadi berita, Eddy WS pun siap menyodok peringkat lima overall dengan mobil Suzuki SX4 andalannya. “Kita akan buktikan kalau pereli Sumut tidak bisa dianggap sebelah mata,” tegasnya.

Selain kehadiran pereli nasional dengan penambahan jumlah peserta, partai final NSRC 2011 ini menjadi seru dengan perubahan di lintasan lomba. Menurut Elwin Siregar, panitia melakukan beberapa perubahan dengan lintasan yang lebih bervariasi. Baik untuk tikungan maupun kontur lintasan yang lebih komplit.

Grand Final NSRC 2011 akan diawali dengan Open Ceremony yang akan dilaksanakan, Jumat (28/10) sore di Lapangan Merdeka Medan. Direncanakan pelepasan peserta akan dihadiri Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Kapoldasu Irjen Wisjnu Atma Sastra, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, dan unsur Muspida dan Muspika lainnya.
Lomba akan dilaksanakan, Sabtu (29/10) di areal Perkebunan Rambong Sialang Serdang Bedagai. Di sini lomba digelar sebanyak enam spesial stage (SS). Lomba dilanjutkan, Minggu (30/10) di Sirkuit Cemara Abadi dengan dua SS dan finish di Lapangan Merdeka Medan.

Seperti biasanya, Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (Pengprov IMI Sumut) pimpinan Musa Rajeckshah kembali menggelar bakti sosial dengan memberi bantuan berupa tiga unit komputer untuk daerah yang dilalui lintasan yaitu Perkebunan Rambong Sialang dan Kota Medan. (jul)

Data Honorer Dimanipulasi

JAKARTA-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe menyebutkan, data tenaga honorer dari daerah yang diusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagian besar dimanipulasi. Mayoritas honorer yang diusulkan justru merupakan honorer baru, yang angka tahun pengangkatannya diundurkan di bawah 2005.

Sementara, honorer yang benar-benar bersih, kerja sudah lama jauh sebelum 2005, oleh daerah malah tidak diusulkan. Gafar memperkirakan, hanya sekitar 20 persen tenaga honorer yang murni memenuhi persyaratan, yang diajukan daerah ke pusat.

“Yang 80 persen honorer baru yang datanya dimanipulasi. Mereka itu diangkat jadi honorer oleh kepala daerah karena dulunya menjadi tim suksesnya saat Pilkada. Balas jasa. Juga dari keluarganya,” ujar  Abdul Gafar Patappe kepada Sumut Pos di Jakarta, Kamis (27/10).

Dengan alasan itu, Gafar menyatakan setuju dengan pernyataan Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, yang melakukan penundaan pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I, yang semula direncanakan Oktober 2011.

Gafar mengatakan, penundaan ini untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk memberikan waktu dilakukannya verifikasi mendalam terhadap data honorer yang disodorkan daerah. “Karena kalau tidak diverfikasi ulang, kasihan tenaga honorer yang lama, yang sudah lama mengabdi, yang benar-benar memenuhi persyaratan. Saya menerima banyak keluhan, honorer lama malah tidak diusulkan. Ini sudah kami sampaikan ke Menpan,” ujar Gafar.

Gafar berharap, para tenaga honorer jangan marah kepada pusat terkait penundaan pengangkatan jadi CPNS ini. “Daerah yang salah, yang mengajukan data-data manipulatif,” ujarnya. Dengan penundaan, lanjutnya, justru nantinya akan ada pengangkatan yang lebih adil, dimana yang benar-benar memenuhi syarat yang bisa diangkat jadi CPNS.
Dia juga menawarkan model verifikasi yang sederhana, tapi bisa mendapatkan akurasi. Tim dari pusat datang ke daerah. Lantas, para tenaga honorer yang namanya disetorkan ke pusat, dikumpulkan dalam satu ruangan. Di situ tim cukup bertanya, siapa yang sudah kerja sebelum 2005, agar angkat tangan. “Nah, jika ada honorer baru ikut angkat tangan, pasti honorer yang sudah lama kerja akan protes, karena antar mereka saling kenal,” kata Gafar.

Terkait alasan penundaan yang berkaitan dengan beban keuangan negara, Gafar mengatakan, pemerintah sendiri yang tahu bagaimana beban keuangan negara. Komisi II DPR, katanya, lebih menekankan agar data honorer valid.

Tanggapan berbeda dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo. Dia mengaku kecewa dengan pernyataan Eko Prasojo. Alasannya, sudah ada kesepakatan DPR dengan pemerintah agar honorer diangkat jadi CPNS, yang tinggal menunggu pengesahan PP pengangkatannya saja.

“Masalah honorer itu rawan karena menyangkut nasib puluhan ribu orang. Perlu dicatat, pembahasan honorer di DPR kan sudah selesai. Tinggal tunggu RPP-nya disahkan,” kata Ganjar.

Soal manipulasi data honorer yang diusulkan ke pusat, analis politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio SS MA kepada Sumut Pos, Kamis (27/10) menyatakan prilaku tersebut tidak etis.

“Ini sebenarnya bentuk perilaku yang tidak etis dan tidak semestinya. Harusnya, pengangkatan tenaga honorer itu sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.

Namun sayangnya, sejauh ini pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, tidak memiliki aturan yang jelas dalam pengangkatan tenaga honorer. Sehingga, pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah itu sendiri karena honor juga bersumber dari anggaran pemerintah. “Ini harus diperhatikan, bagaimana solusinya,” terangnya.
Apakah tidak sebaiknya anak atau saudara atau relasi pejabat yang telah diangkat menjadi tenaga honor diberhentikan, karena masih banyak masyarakat yang pada dasarnya membutuhkan pekerjaan namun belum tertampung yang kemudian menjadi pengangguran.

Terkait hal itu, Warjio menyatakan, bila ditilik dari sisi aturan yang semestinya telah ada, maka pengangkatan tenaga honor tanpa melalui mekanisme yang ada, sebaiknya diberhentikan.

“Jika memang ada aturan yang jelas, dan pengangkatan tenaga honor tersebut tidak sesuai dengan aturan maka itu sah-sah saja dilakukan,” tegasnya.
Sedangkan itu, anggota Komisi A DPRD Sumut Raudin Purba menyatakan, sepanjang anak pejabat tersebut benar-benar bekerja dan mengabdi, tidak terlalu dipersoalkan. Namun, bila anak pejabat yang diangkat sebagai tenaga honorer tersebut tidak bekerja dan hanya terkesan memanfaatkan jabatan bapak atau relasinya, maka itu patut dipertanyakan.
Kemudian, sambung politisi Fraksi PKS DPRD Sumut tersebut, tidak masalah juga bila gaji dari tenaga honorer tersebut tidak bersumber dari APBD atau APBN dan sebagainya.
“Kalau tidak dari APBD, tidak masalah. Dan yang penting mengabdi dan benar-benar bekerja,” tegasnya.
Namun, Raudin juga tidak membantah, bila atas dasar relasi atau jabatan yang disandang pejabat tersebut, untuk memasukkan anak atau saudaranya menjadi tenaga honorer, juga akan memberi kesenjangan di masyarakat. Karena banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.(sam/ari)

Tahun Ini, Sengketa Sari Rejo Tuntas

Tim Mabes TNI AU Kunjungi Wali Kota Medan

MEDAN-Rombongan Mabes TNI AU, Kamis siang (27/10), menggelar pertemuan dengan Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap, di rumah dinas Jalan Sudirman. Pertemuan ini untuk membahas MoU persoalan sengketa tanah antara warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, dengan TNI AU.

Rombongan TNI AU dipimpin oleh Irjen TNI AU Marsda TNI Irawan Supomo, didampingi Marsma TNI Noer Arifin, Kolonel TNI Rusmana dan Danlanud Medan Kolonel TNI A Rasyid. Kedatangan tim dari Mabes TNI AU ini merupakan kunjungan balasan, akhir tahun lalu Wali Kota Medan mendatangi Mabes TNI AU, membawa aspirasi warga Kelurahan Sari Rejo.

Sebagaimana diketahui 260 hektar tanah yang didiami 25 ribu kepala keluarga (KK) warga Sari Rejo masih diklaim oleh TNI AU. Tanah yang telah didiami warga sejak usai perang dunia (PD) II itu, diklaim TNI AU masuk dalam Register Inventaris Kekayaan Negara (IKN) No.50506001. Namun, sejauh ini warga dan Pemko Medan belum mendapat penjelasan pasti soal itu. Sementara dalam proses hukum pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA), tanah itu dinyatakan milik warga Sari Rejo. Meski secara hukum tanah itu dinyatakan milik warga, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan hingga sekarang tak bersedia mengeluarkan sertifikat tanah sebagaimana tuntutan warga. Pasalnya, masih ada klaim dari TNI AU.

Kepada Sumut Pos, usai pertemuan, Rahudman mengaku persoalan sengketa tanah yang selama ini diprediksi warga bakal menemui jalan buntu, akhirnya mulai ada titik terang. Kedatangan tim dari Mabes TNI AU merupakan respon positif yang ke depan diharapkan bisa menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang telah berlangsung puluhan tahun. “Intinya Pemko Medan tetap mengedepankan dan membela hak-hak warga Sari Rejo. Berbagai jalan keluar telah diupayakan dan dibicarakan,” katanya.

Secara detail, Rahudman tidak menjelaskan apa hasil pertemuan dengan pihak Mabes TNI AU. Namun dia menjelaskan, tahapan besar menuju penyelesaian persoalan tanah Sari Rejo sedang berjalan. “Dari pertemuan ini, pihak TNI AU selanjutnya akan membuat surat kepada Pemko Medan yang berisi penuntasan sengketa tanah tersebut. Dalam surat itu tentu mengedepankan hak-hak warga. Mereka (tim TNI AU, Red) tadi juga menanyakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Medan yang sudah kita susun. Mereka mengatakan, dengan adanya RTRW ini akan mempermudah proses selanjutnya ke Departemen Keuangan agar mempercepat proses jalan keluarnya,” katanya.

Rahudman meminta puluhan ribu warga Sari Rejo untuk tenang dan jangan gelisah. Dia memastikan tuntutan warga agar memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami segera terealisasi. Bahkan Rahudman memberikan garansi, tahun ini juga persoalan tanah Sari Rejo tuntas. “Saya melihat titik terang untuk warga Sari Rejo sudah ada, sampai Irjennya (Mabes TNI AU, Red) datang kemari. Diharapkan dalam tahun ini harus sudah selesai, ini harapan kita dan juga harapan warga kita, agar tidak gelisah tentang hak mereka itu,” tukasnya.

Dijelaskannya juga, luas tanah yang disengketakan seluas 260 hektar itu tidak semuanya pemukiman warga. Di dalamnya termasuk jalan-jalan dan area tempat berdirinya rumah makan Wong Solo. “Kita harapkan agar agar tuntas semuanya, karena semua harus jelas di Pemko Medan,” ujarnya mengakhiri.

Berita sebelumnya, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menegaskan keseriusannya menuntaskan persoalan sengketa tanah antara warga Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU. Dia mengatakan 260 ribu hektar lahan yang saat ini didiami 25 ribu kepala keluarga (KK) merupakan hak warga Sari Rejo.

Berbagai upaya sedang dilakukannya agar warga Sari Rejo bisa mendapatkan haknya secara mutlak, termasuk mendapatkan sertifikat tanah yang seharusnya sejak dulu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan. “Kita akan tuntaskan persoalan itu,” katanya.

Rahudman menjelaskan, tanah seluas 260 hektar yang saat ini didiami 25 ribu kepala keluarga (KK), akan diupayakan bisa dikeluarkan sertifikatnya. “Ini untuk kebaikan dan masa depan warga kita,” ujarnya. Maka dari itu, sambung Rahudman, Pemko Medan saat ini menunggu kehadiran Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Medan ke Pemko Medan guna membicarakan hal itu.

Untuk menuntaskan persoalan yang telah berlarut-larut hingga puluhan tahun itu, Rahudman pada Senin, 24 November 2010, terbang ke Jakarta menemui Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU). Dalam pertemuan itu dicapai beberapa kesepakatan, namun hingga saat ini proses realisasinya berjalan lambat. Pada pertemuan itu, KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat menegaskan, bahwa dirinya tetap akan memproses persoalan itu sesuai dengan prosedural aturan dan tetap mencari solusi, yakni dengan membentuk tim. Sehingga, penuntasannya tidak ada pihak-pihak yang tersakiti, kemudian landasan udara TNI AU Polonia Medan tetap dipertahankan. (adl)

Jembatan Jamarat Dibatasi, Jamaah Indonesia Untung

MEKKAH-Pembatasan volume lalu lintas pada jembatan Jamarat dinilai menguntungkan jamaah haji Indonesia. Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Slamet Riyanto, mengungkapkan peraturan tersebut bisa menghindarkan jamaah dari bersesakan di trotoar raksasa itu karena kepadatan jamaah.

“Jamaah negara lain itu kan besar-besar. Kalau tidak dibatasi, kita melempar (jumrah) repot karena badan kita kecil-kecil,” ujar Slamet saat dihubungi Republika, Kamis (27/10).

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi  mengeluarkan kebijakan hanya 300 ribu jamaah saja yang diperbolehkan berjalan kaki melintas jembatan Jamarat per jamnya. “Hal tersebut merupakan bagian dari usaha untuk mengontrol kerumunan manusia pada musim haji kali ini,” kata Asisten Komandan Pasukan Keamanan Haji untuk Organisasi dan Manajemen Pejalan Kaki, Mayor Jenderal Saad Bin Abdullaah Al-Khelaiwi dalam konferensi pers.

Menurut Slamet, pemerintah melalu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan ketua kloter sudah mengatur jamaah haji Indonesia agar taat terhadap peraturan tersebut. Menurutnya, pembatasan tersebut demi keselamatan para jamaah haji seluruh dunia. “Arab Saudi berkepentingan untuk kelancaraan jamaah dan ibadahnya. Ini sudah diatur. Kita tinggal ikut,” ujarnya.

Sementara itu, janji pemerintah pusat mencairkan bantuan Rp1 miliar kepada Kemenag Sumut per Oktober 2011 ini, belum juga terealisasi. Bantuan itu, sejatinya akan dimanfaatkan untuk merenovasi dan memperbaiki sarana dan prasarana Asrama Haji Embarkasi Medan. Tapi kemungkinan dana tersebut akan disalurkan semakin kecil, mengingat embarkasi lain juga belum mendapatkannya.

“Sebelumnya memang direncanakan akan segera dicairkan pada bulan ini (Oktober 2011, Red). Namun, seluruh embarkasi di Indonesia juga belum menerima bantuan serupa. Ya mudah-mudahan segera terealisasi. Sabar saja,” ungkap Kepala Badan Pengelola Asrama Haji Embarkasi Medan, Abdur Rahman, Kamis (27/10). (rol/saz)

Temukan Arti Hidup di Kota Medan

Baby Rivona, Pengidap HIV/AIDS yang Memiliki Masa Lalu Kelam

Masa lalu yang kelam membuat Baby Rivona terjangkit HIV/AIDS. Namun, itu tak membuat dirinya putus asa. Dia tetap menjalani hidupnya dengan semangat. Dia menikah dengan sesama pengidap HIV dan punya anak. Tapi, berkat upayanya yang gigih, tak satu pun anaknya tertular.

 AGUNG P-THOMAS K, Jakarta

Penampilan Baby tidak seperti mereka yang sedang sakit serius. Pembawaannya riang, ceria, bahkan sering melontarkan guyonan. Rambutnya disemir semu cokelat dengan beberapa gelang dari anyaman tali di pergelangan tangan kanan. Ibu dua anak tersebut tak terlihat sedang menanggung penyakit berat yang bisa melumpuhkan sistem kekebalan tubuh itu.

“Saya ingin memberikan pemahaman bahwa HIV/AIDS tidak akan pernah mencuri semangat hidup kita,” kata Baby saat ditemui di Sekretariat Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) di Menara Topas, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Ruangan IPPI lumayan mungil. Seukuran 4×4 meter persegi. Tapi, ruangan mungil itu tak membuat kiprah organisasi yang didirikan Baby tersebut menjadi terbatas. Dia memiliki jaringan aktivis HIV/AIDS  dari berbagai pelosok daerah. Bahkan, sebelum IPPI, dia mendirikan Permata (Perempuan Medan Tegar) untuk ODHA (orang dengan HIV/AIDS) di kawasan Sumatera Utara.

Selain aktif memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak paranoid dengan HIV/AIDS, Baby getol menyosialisasikan bahwa para ODHA juga bisa memiliki anak yang negatif HIV/AIDS. Caranya, penanganan prakehamilan dan terapi ARV (antiretroviral, obat untuk menekan perkembangan virus HIV pada ODHA). Jika sang ibu tidak mengalami infeksi selama kehamilan, sangat mungkin jabang bayi tidak diwarisi virus tersebut.

Baby mencontohkan pengalaman dirinya. Di tengah aktivitas advokasi ODHA di Medan, dirinya bertemu soulmate-nya di ibu kota Sumatera Utara itu. Dia mengetahui bahwa calon suaminya tersebut positif HIV. Namun, mereka tetap memutuskan untuk menikah pada 2006. “Saat lagi ngobrol-ngobrol itu, kami bercanda gimana ya kalau kita punya anak,” ujarnya lantas terkekeh.

Suami Baby sempat khawatir. Sebab, virus di tubuh mereka bisa ikut bermigrasi kepada anaknya. Sang suami cemas si anak akan kaget dan down begitu lahir membawa virus mematikan tersebut. “Saya justru santai. Di luar negeri, anak-anak positif HIV tetap bisa hidup sampai usia 20-an tahun. Sekarang juga ada ARV yang berbentuk sirup,” jelas lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Bandung pada 1994 tersebut.

Mereka berdua akhirnya bersepakat untuk memiliki keturunan. Namun, mereka berusaha agar anaknya tidak ikut-ikutan positif HIV. Sebelum hamil, Baby rutin menjalani terapi ARV. Dia juga terus menjaga kondisi tubuhnya agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan infeksi.

Akhirnya, suatu ketika dia terlambat haid. Perempuan 43 tahun itu lantas memeriksakan diri ke dokter. Dia khawatir terjadi infeksi pada tubuhnya. Dokter kemudian menyatakan bahwa kandungan Baby sudah berusia tiga bulan. “Saya kaget. Ternyata, becandaan kita jadi beneran,” katanya lantas tersenyum.

Tak ingin jabang bayi mewarisi virus, Baby terus kontrol kesehatan. Dia juga melanjutkan terapi ARV. Jangan sampai konsumsi obat dua kali dalam 24 jam itu terlambat. Sebab, selain jabang bayi bisa terancam, virus tersebut bisa jadi resistan alias kebal terhadap obat-obatan. Akhirnya, pada 2009, bayi cowok tersebut lahir. Yang membuat mereka sangat bahagia, bayi itu ternyata negatif HIV.

Sang suami gembira bukan main. Kekhawatirannya selama ini tidak terbukti. Begitu juga Baby. Memiliki anak negatif HIV dari pernikahan sesama ODHA sangat berarti bagi dirinya. “Anak saya negatif, bagi saya sudah alhamdulillah banget,” katanya.

Saat baru lahir, Baby meminta dokter untuk mengetes anaknya dengan pemeriksaan viral load alias tes HIV RNA. Tes tersebut menguji muatan virus di darah bayi. Hasilnya negatif. Baby sengaja tidak memeriksa anaknya dengan tes HIV ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) alias tes uji kekebalan tubuh. Untuk bayi di bawah usia 18 bulan, tes tersebut biasanya kurang akurat. Sebab, kekebalan tubuh bayi biasanya masih mengikuti sistem ibu yang mengandung.
“Setelah lebih dari 18 bulan, saya tes pakai ELISA lagi. Ternyata juga negatif. Sebab, setelah lebih dari 18 bulan, sistem kekebalan tubuh mereka sudah mandiri, tidak ikut ibu yang mengandung dia,” jelasnya.

Masa lalu Baby memang kelam. Dia berasal dari keluarga broken home. Baby bahkan secara satir menyebut dirinya ‘ditakdirkan sebagai pengguna obat-obatan’. “Bayangin aja, kelas 5 SD sudah kenal rokok, SMP sudah tahu alkohol, nge-pil, ekstasi, dan sebagainya,” ungkapnya.

Saat berusia 18 tahun, Baby kawin lari dengan temannya satu SMA pada 1986. Pernikahan tersebut tidak pernah direstui orangtuanya. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri manis. Baby sempat bekerja sebagai public relation di sebuah perusahaan. Saat itu pula, kadang-kadang dia menyambi mengonsumsi heroin.

Candu heroin juga membuat rumah tangganya berantakan. Dia sering kedapatan mengonsumsi heroin di depan anaknya. Akhirnya, dia menyerah. Dia tidak ingin putri kesayangannya itu terkena imbas negatif. “Saya bilang kepada suami, saya titip anak. Saya sedang tidak bisa mengontrol diri saya. Saya akan kembali menjemput dia kalau sudah baik,” ungkapnya. Mereka akhirnya bercerai pada 1993.

Awal 2000, pemerintah sedang getol memberantas peredaran narkoba. Baby yang takut bukan kepalang pun kabur ke Medan. Di sana, dia mendaftar ke sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Saat itulah kali terakhir Baby membuang semua perkakas untuk mengonsumsi obat-obatan.

Selama tinggal di asrama PJTKI, Baby mengalami sakauw berat. Dia bahkan jumpalitan tidak keruan. “Saya tidur di pojok sini, tiba-tiba bangun di ujung yang lain. Rasanya mau lompat saja dari lantai tiga,” katanya.

Tapi, sakauw tersebut hanya bertahan seminggu. Dua minggu kemudian, dia mulai bisa tidur nyenyak. Pada minggu ketiga, dia mulai bisa makan teratur. Akhirnya, dia ke Malaysia dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) pada 2002. Setahun kemudian, ketika sedang menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memperpanjang kontrak kerjanya, baru diketahui bahwa Baby positif HIV.

“Rasanya, saat itu saya merasa besok pasti mati. Setelah bertemu teman-teman aktivis HIV di Medan, saya sadar bahwa kita harus ikhlas menerima situasi apa pun. Tuhan tetap bersama kita selama kita tidak menyalahkan orang-orang dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk saya,” katanya.(*)

Luna Maya Tetap Dibidik Polisi

Masih ingat kasus video porno Ariel Peter Pan dengan Luna Maya dan Cut Tari. Kasus yang meledak pada pertengahan 2010 itu telah mengantarkan Ariel ke penjara.

Lantas bagaimana dengan Luna Maya dan Cut Tari yang sudah berstatus tersangka dalam kasus itu?
Sempat beredar kabar bahwa Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi Luna dan Tari.

Namun kabar itu dibantah Mabes Porli. Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Anton Bachrul menyatakan, saat ini kasus yang menyeret dua selebritis itu masih dalam tahap pelengkapan (P19). “Tidak benar (SP3), kasus masih P19,” ujar Anton kepada JPNN, Kamis (27/10).

Bantahan Anton itu untuk menjawab rumor yang berkembang bahwa berkas penyidikan dua sosok yang diduga terlibat dalam skandal video asusila itu telah dihentikan melalui SP3. Pasalnya, hingga kini mereka belum disidang, padahal Nazriel Irham alias Ariel sudah diadili dan kini menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Seperti diketahui Juli 2010 lalu, Tari dan Luna telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Polisi menjeratnya dengan pasal kesusilaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  UU Pornografi.(zul/jpnn)

Warga Aceh Digelandang ke Rumah Sakit

Bawa 131 Gram Sabu dalam Dubur

MEDAN-Bea Cukai Bandara Polonia Medan berhasil mengagalkan penyelupan narkoba dengan jenis sabu-sabu 131 gram yang disembunyikan dalam dubur, Kamis (27/10) pagi sekitar Pukul 08.30 WIB. Pelaku diketahui bernama Burhanuddin (30).

Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap tersangka, yang tercatat sebagai penumpang pesawat AirAsia bernomor penerbangan AK 450 dari Kuala Lumpur ke Medan, saat melintas di mesin X-Ray.

Barang haram tersebut tersimpan dalam 3 kapsul karet. Dan pemilik paspor bernomor A1110138 hanya bungkam saat diinterogasi. Namun ia tak lagi bisa berkilah, setelah petugas memastikan benda yang tersembunyi di dalam tubuhnya merupakan sabu-sabu.

Petugas menangkap pelaku serta dilakukan ion scan, terdektesi positif methamphetamine di dalam dubur. Pria yang mengenakan baju kemeja berwarna biru ini digelandang ke RSU Santa Elisabeth untuk proses pengeluaran sabu. Dalam pemeriksaan awal petugas hanya bisa mengeluarkan 2 kapsul karet. Sedangkan satu kapsul lagi terpaksa menggunakan bantuan medis.

“Ya, tadi anggota kita di Bandara Polonia Medan berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba dengan jenis sabu-sabu yang dibawa Burhanuddin dari Kuala Lumpur Malaysia. Dan, kita langsung melakukan proses pengeluaran barang bukti yang disembunyikan dalam dubur pelaku,” ujar Agung Kuswandono, Direktur Jendral Bea Cukai, Kamis (27/10).
Agung Kuswandono, menambahkan proses penyelundupan narkoba dari luar negeri ke tanah air, terus meningkat dan bervariasi. Tidak hanya melibatkan kurir dalam negeri, juga melibatkan orang-orang asing dari berbagai negara.
“Kalau dulu melibatkan kurir umumnya orang Indonesia, namun sekarang terus mengalami peningkatan dan lebih variasi. Ada orang Asia, Afrika bahkan Eropa yang sebelumnya tidak pernah kita duga,” terangnya.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti berupa sabu-sabu seberat 131 gram akan diserahkan kepada Direktorat Narkoba Polisi Daerah (Polda) Sumut untuk diproses. Pelaku dijerat dengan UURI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Ancaman Kurungan Penjara selama 20 tahun.(mag-7)

KPK Janji Percepat Proses Hukum JR Saragih

MEDAN- Desakan agar Bupati Simalungun JR Saragih untuk segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus digaungkan.

Heru Herman, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anak Bangsa (SAB) ketika dikonfirmasi melalui seluler oleh Sumut Pos dari Medan, Kamis (27/10) menyatakan, pihaknya dengan berbagai elemen masyarakat lainnya telah mendatangi dalam rangka melakukan aksi damai ke Kantor KPK, untuk menuntut agar KPK serius menangani kasus-kasus dugaan korupsi, yang dilakukan JR Saragih dan bila perlu KPK menahan JR Saragih.

“Tadi kami diterima oleh Pak Guswanto, Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Saat pertemuan itu, Pak Guswanto mengaku dan berjanji, akan mempercepat proses hukum terhadap semua laporan dugaan korupsi, dugaan suap dan termasuk pula dugaan pengalihan dana insentif guru non PNS yang dialihkan ke pembelian mobil dinas anggota dewan Simalungun. Kita akan mengawal terus janji dari pihak KPK itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Berantas Korupsi yang merupakan gabungan dari berbagai elemen antara lain AMPUH, Gerak, dan SAB melakukan aksi di depan kantor KPK dengan menuntut agar KPK segera menangkap dan mengadili Bupati Simalungun JR Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, atas dugaan beberapa kasus dugaan korupsi.

Antara JR Saragih dan Binton Tindaon, disinyalir telah memberi kerugian negara atas APBD Simalungun 2010 sebesar Rp48 miliar lebih. Diantaranya adanya selisih Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp31 miliar lebih, selisih Dana Alokasi Khusus (DAU) sebesar Rp8 miliar lebih, selisih Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp5,9 miliar lebih, tunjangan profesi guru sebanyak 69 orang sebesar Rp1 miliar lebih, dan dugaan pengalihan insentif guru non PNS sebesar Rp1,2 miliar.

Selain itu, massa juga meminta dan menuntut agar KPK juga menyelesaikan kasus-kasus lainnya, yang telah menyeret nama JR Saragih dan sudah dilaporkan ke KPK, dimana sejauh ini belum ada kejelasan atas kasus-kasus tersebut antara lain, kasus dugaan suap terhadap Ketua Pokja KPU Simalungun Robert Ambarita sebesar Rp50 juta, serta kasus dugaan suap ke salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK).(ari)

Banjir Tambah Parah, Warga Dievakuasi

BANGKOK – Banjir parah yang melanda Thailand telah membuat ribuan warga terusir dari ibu kota negeri tersebut. Genangan air bah mengakibatkan kemacetan di Bangkok karena warga antre untuk mengungsi.

Terminal bus, stasiun kereta, dan sejumlah jalan utama kemarin (27/10) terus dipenuhi oleh warga yang bergegas meninggalkan ibu kota untuk mencari lokasi lebih aman. Warga di sejumlah distrik di utara Kota Bangkok, yang 90 persen wilayahnya terendam air bah, telah diperintahkan untuk dievakuasi segera.

Hingga kemarin, tercatat 360 orang tewas akibat banjir terburuk dan terparah di Thailand selama beberapa dekade terakhir tersebut. Bencana banjir kali ini merupakan ujian awal bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra yang menjabat sejak Agustus lalu. Dia dikritik kurang serius dalam menangani banjir parah kali ini.
“(Banjir) ini adalah krisis. Sebab, jika kita melawan air bah ini, yang merupakan kekuatan alam, kita tidak akan menang,” kilah Yingluck. “Tapi, jika kita membiarkannya untuk mengalir dengan bebas, semua warga harus siap,” tambahnya.

Akhir pekan ini banjir yang menenggelamkan sejumlah wilayah di Thailand diperkirakan akan bertambah parah. Hal itu terkait dengan kemungkinan tingginya curah hujan di sebagian wilayah ibu kota.

Pemerintah Thailand telah menerapkan lima hari libur di Bangkok dan 20 provinsi terdampak banjir mulai kemarin. Ketentuan libur itu akan berlangsung hingga Senin (31/10). Waktu libur tersebut digunakan untuk merelokasi warga.
Gubernur Bangkok Sukhumbhand Paribatra juga telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk warga di Distrik Don Mueang, Bang Phlad, dan Thawi Wattana di utara Bangkok.”Ini pertama kalinya saya menggunakan istilah evakuasi. Juga, pertama kalinya saya meminta Anda untuk mengungsi,” ujarnya.

Terminal bus kota di distrik Mo disesaki calon penumpang. Sebagian di antara mereka menunggu berjam-jam menaiki bus meninggalkan Bangkok. Sebagian penduduk dilaporkan pergi ke resor di pesisir selatan dan timur untuk menghindari banjir.

Penerbangan dari Bandara Internasional Suvarnabhumi telah mulai beroperasi normal. Masalah lain juga mulai mengancam Bangkok. Sejumlah toko di kota berpenduduk sembilan juta tersebut dilaporkan mulai kekurangan stok kebutuhan pokok. (afp/ap/cak/dwi/jpnn)

1...14,46714,46814,469...15,683Page 14,468 of 15,683

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor